Dulangku Hilang, Emasku Lenyap

22 April 2013, 10:46

0 komentar | Dibaca: 303

Seni Teater SMAN 3 Kabupaten Solok Selatan (Foto: HaluanMedia.com)

Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on printMore Sharing Services

“Dulangku Hilang, Emasku Lenyap” merupakan sebuah cerita dalam seni teater SMAN 3 Kabupaten Solok Selatan. Drama ini dimainkan pada lomba FL2SN se-Kabupaten Solok Selatan. Teater kebanggaan sekolah pimpinan Syamsuria itu, memenangkan perlombaan pada tingkat pertama. Tema yang sama akan ditampilkan kembali oleh tim teater SMAN 3 Solsel dalam Festival dan Lomba seni siswa nasional (lomba FL2SN tingkat provinsi pada Mei 2013 mendatang.

Teater yang diasuh oleh Siswandi dan Hasriyal ini memilih tema tentang tambang emas, karena isu tersebut sedang hangat-hangatnya dibahas di tingkat Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan bahkan sudah sampai ke Kaukus DPR-DPD RI.

Pemain dalam seni teater tersebut hanyalah enam orang. Yaitu, Gina Katrun Nada sebagai Mande, Wiki Wulandari sebagai Ayum, Anugrah Bobi Pratama sebagai Dulang, Satrian Sastra sebagai Mamak, serta pemain figuran Fahmi Zikra dan Sukra, teman si Dulang. Drama yang telah dimainkan dalam FL2SN tersebut merupakan ide cerita dari Siswandi, S.Sn, dipanggungkan pertama kalinya pada 5 April di Gedung PGRI Disdik Solsel di Padang Aro.

Pembina Teater SMAN 3 Solok Selatan Hasriyal menceritakan, alur cerita dimulai dari kisah kehidupan Dulang dengan mandenya. Dulang merupakan satu-satunya anak lelaki dari pejuang kemerdekaan. Ayahnya telah lama meninggal, maka tinggallah dia dengan mande yang buta dan saeorang adik perempuannya bernama Ayum. Mereka hidup dalam kekurangan. Rumah centang perenang, dan terkesan kumuh.

Ketika Dulang terputus seko­lahnya karena tidak ada biaya, ia berkeinginan untuk merawat ibunya. Hari demi hari ia lewati dengan kehidupan yang sulit. Suatu ketika, Dulang berkeinginan membaha­giakan mandenya. Karena daerahnya yang kaya emas, maka Dulang dengan dua orang temannya pergi ke lokasi pertambangan mendulang emas. Dorongan bagi Dulang untuk pergi ke lokasi tambang emas, karena ingin membantu orang tua menafkahi keluarga. Mandenya yang ditinggal suami, dan kini dalam kondisi buta, sedangkan adiknya akan sekolah. Desakan itulah yang memotivasi Dulang pergi manambang emas, yaitu ingin mengoperasi mata mande dan ingin menyengolahkan adiknya.

Dalam drama tersebut, Dulang sudah berbulan-bulan pergi ke lokasi tambang, namun tidak ada kabar beritanya. Mande dan adik Dulang setiap hari menanyakan kepada orang-orang yang juga menambang emas di lokasi tambang. Akan tetapi tidak seorang pun yang menge­tahuinya. Dalam kondisi tertekan penuh kesedihan itu, datanglah mamak si Dulang ke rumah Mande. Ia ingin mengga­daikan harta pusaka, berupa tanah warisan.

Dialog demi dialog, dengan kondisi tidak berdaya mande si Dulang kalah dari perebutan warisan itu. Padahal, sang mande ingin mempertahankan tanah tersebut karena mengingat anak perempuannya Ayum masih ada. Lagi pula, jika tanah tersebut dijual mamak, bagaimana dengan si Dulang yang belum pulang menam­bang. Apakah ia setuju atau tidak, tetapi mamak tidak peduli.

Akhir cerita, Dulang datang ke mimpi mandenya. Dalam mimpi itulah Dulang menyampaikan bahwa dirinya sudah tidak ada lagi (me­ning­gal dunia-red). Mendapatkan mimpi yang demikian, mande langsung menceritakan kepada putrinya, adik si Dulang bernama Ayum. Merekapun meratapi bersa­ma, sembari mengucapkan “du­langku hilang, emasku lenyap.”

Yang menarik isu dalam drama teater SMAN 3 Solok Selatan adalah para siswa berani mengang­kat persoalan tambang emas yang sedang marak di daerah itu. Para pelaku tambang emas ini, mulai dari lapisan masyarakat biasa, pengu­saha hitam, dan investor nakal.

Kalau lapisan masyarakat biasa, inilah yang menggunakan Dulang untuk menambang emas secara tradisional. Sebagian mereka ada yang menggunakan mesin dompeng. Penghasilan menambang dengan menggunakan Dulang dan dompeng memang untung-untungan. Untuk kondisi saat ini, dua cara penam­bangan ini bergantung kepada hasil galian alat berat (ekskavator). Akan tetapi, sekali panen para pendulang dan dompeng, bisa mendapatkan emas berkilo-kilogram juga. Namun bisa dikatakan sangat jarang.

Sedangkan pengusaha hitam, ini tergolong pada masyarakat yang sudah naik status, karena bisa menyewa alat berat untuk menam­bang. Padahal, asal mula ia me­nam­bang emas hanya menggu­nakan dulang atau dompeng. Mereka dikatakan pengusaha lokal, karena kebanyakan mereka adalah orang-orang Solok Selatan. Mereka meren­tal ekskavator untuk menggali emas di dasar sungai Batang Hari, kemudian hasil galian itu dikelola dengan dompeng yang banyak. Pengusaha nakal ini ada yang berasal dari pejabat, aparat, dan oknum masyarakat.

Tidak hanya pengusaha lokal, bahkan ada yang berasal dari provinsi lain. Namun mereka masih tergolong pengusaha nakal, karena tidak mengikuti prosedur adminis­trasi yang sah dalam berinvestasi atau usaha di daerah lain.

Sementara itu, ada investor nakal yang ikut menambang emas di Solsel. Dikatakan investor nakal, karena mereka pada prinsipnya adalah ingin menanamkan modal (berinvestasi) di daerah ini. Namun, belum lengkap administrasinya malah sudah beroperasi. Atau, beroperasi tidak berdasarkan tahapan-tahapan izin sesuai un­dang-undang yang berlaku.

Kembali ke cerita dalam drama teater Dulangku Hilang, Emasku Lenyap. Kisah kehidupan Dulang, menggambarkan kondisi kehidupan sosial masyarakat Solok Selatan pada umumnya. Dulang digam­barkan hidup serba kesulitan, berada dalam kemiskinan, dan ditekan oleh kekuasaan mamak. Demikianlah dulunya, ketika para investor mulai melirik bisnis emas di daerah ini. Dengan mudahnya, kekayaan alam yang mengandung emas dikuasai dan dimiliki oleh investor asing. Sementara, isu ninik mamak sudah merekomendasikan percepatan izin investor asing itu terus berkembang. Inilah yang digambarkan dalam cerita drama itu, yang mana mande Dulang yang berada dalam kebutaan dan miskin, malah mamak masih juga ingin menggadaikan tanah, tanpa memi­kir­kan masa depan kemenakannya. (Icol Dianto)

Sering Dikunjungi Pejabat, makin tak Terawat Bidaralam, Ibu Kota PDRI Riwayatnya Kini

Padang Ekspres • Kamis, 15/08/2013 12:39 WIB • Nenengsih • 271 klik

Nagari Bidaralam, Kecamatan Sangirjujuan, Kabupaten Solok Selatan (Solsel), yang dulu mendunia sebagai basis perjuangan mempertahankan kemerdekaan, kian merana. Pengakuan negara terhadap Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin Mr Syafruddin Prawiranegara pada tahun 1949 itu, belum diikuti dengan pembenahan daerah ibu kota PDRI tersebut. Bagaimana kondisinya setelah 64 tahun berlalu?

DI pedalaman Solok Selatan itu, Pemerintahan Darurat RI dijalankan. Me­lalui stasiun radio PDRI di Bidara­lam, Syafruddin Prawiranegara mela­ku­­kan kontak dengan New Delhi, India untuk menunjukkan bahwa Repu­blik Indonesia masih ada.

Setelah 64 tahun berlalu, kondisi ba­ngunan saksi bisu sejarah itu, mem­pri­­hatinkan. Tak lagi sehebat se­jarah­nya. Tidak terawat. Inilah se­kelumit kisah negara yang pen­du­duknya me­ngi­dap amnesia, gampang melupakan seja­­rah.

Tengok saja rumah gadang milik Jama, yang dulu menjadi markas ketua PDRI. Sebagian dinding papan rumah ga­dang itu, banyak yang copot. Lekang dan lapuk oleh waktu. Rumah Jama kini ditempati cicitnya, Eva Vismadewi bersama suami dan seorang anaknya.

Rumah tersebut pernah di­re­hab pada tahun 2008, ban­tuan Menteri Sosial kala itu. Setahu Eva, dana rehabnya lebih dari Rp 200 juta. Namun entah kenapa, ang­garan sebanyak itu hanya bisa untuk mengganti atap dan ukiran dinding bagian luar. Tak heran, sepintas markas PDRI tersebut tampak seperti tak ada direnovasi.

”Ndak sampai 50 persen di­re­­­novasi. Ikolah modenyo,” kata ibu satu anak itu sambil menun­juk ke arah dinding bagian atas yang ter­nganga, beberapa waktu lalu.

Menurut Eva, dalam seta­hun tidak kurang dari tiga kali ru­mah PDRI itu dikunjungi. Pa­ra pengunjungnya macam-ma­cam. Ada yang mengaku dari pe­merintah pusat, provinsi, dan ka­­bupaten. Janjinya pun bera­gam. Ada yang bilang akan mem­­bangun pagarnya, mere­hab rumahnya, hingga mere­vita­li­sasi seluruhnya. Tapi hing­ga kini, janji tinggal janji.

“Tak ada bekas peninggalan PDRI dalam rumah,” kata Eva ge­leng-geleng kepala. Tempat ti­dur ketua PDRI pun kini sudah di­pindahkan ke gudang. Kon­di­sinya tak layak pakai. Sudah pa­tah dan berkarat.

Tokoh masyarakat yang juga mantan Wali Nagari Bidaralam, Ali Sabri Abbas, menyayangkan tak adanya perhatian pemerin­tah terhadap bangunan sejarah PDRI. Padahal setiap Hari Pah­la­wan 10 November , HUT RI 17 Agus­tus, dan momen bersejarah lain­nya, selalu ada yang me­nyambangi Bidaralam. Meli­hat-li­hat situs sejarah PDRI.

Kesannya hanya seremonial saja. “Dari dulu-dulu kondisinya se­perti itu-itu juga. Tak ada sen­tuhan. Biaya perawatannya tidak ada,” imbuhnya.

Beberapa meter dari depan mar­kas PDRI, terdapat bangu­nan yang dulunya Stasiun Radio AURI. Bangunan berlantai dua itu, kini dijadikan Taman Pendi­di­kan Al Quran (TPA). Setali tiga uang, kondisinya sama dengan mar­kas PDRI.

Bangunan bekas Stasiun Ra­dio PDRI itu sangat muram. Tak berpagar, tak ada tanda-tan­da istimewa. Begitu pula Mas­jid Mr Syaf­ruddin Pra­wiranegara, pem­ba­ngunannya terbengkalai. “Ka­lau nunggu pemerintah, ya ndak se­­lesai-selesai. Sekarang ini ke­lanjutan pembangunan ma­s­jid mengandalkan partisipasi dari masya­rakat,” kata Ali Sabri.

Saat agresi militer Belanda II, PDRI merupakan kelanjutan pemerintah RI yang berpusat di Yogyakarta. Kala itu, Presiden Soe­karno dan Wakil Presiden Mo­hammad Hatta ditawan Be­lan­­da. Nah, awal tahun 1949, Bi­da­ralam sempat menjadi pu­sat konsolidasi kekuatan PDRI yang dipimpin Mr Syafruddin.

Bidaralam tempat terlama yang disinggahi rombongan Syaf­ruddin, yakni 3,5 bulan. Se­la­ma berada di Bidaralam, masya­­rakat setempat bahu-mem­­­bahu memberikan rasa aman kepada rombongan Syaf­rud­din sedang “menyambung nya­wa” Republik ini.

Saat itu, tokoh masyarakat Bi­­­daralam, Khatib Jamaan (alm), dipercaya sebagai Ko­man­­dan Kompi Badan Pe­nga­wal Nagari dan Kota atau BPNK. Kha­tib Jamaan pernah men­ce­ritakan bahwa masyarakat Bida­ra­lam waktu itu, suka cita me­nyam­but kedatangan rom­bo­ngan Syafruddin.

Rumah warga disediakan se­ba­gai markas. BPNK beserta pe­muda setempat berjaga ma­lam atau ronda. Mereka juga ber­sama-sama mencari bekal seper­ti beras, sayuran hingga ke Ke­rinci, Jambi dan Muaralabuh. “Barang-barang tersebut diang­kut dengan kuda beban, dan se­bagian dipikul sendiri,” ung­kap Khatib Jamaan kala itu.

Rumah warga menjadi mar­kas ketua PDRI adalah rumah milik Jama’. Rumah gadang tersebut juga menjadi tempat sidang kabinet PDRI tahun 1949. Ada pula Surau Bulian yang dijadikan stasiun radio PHB/AURI, media bagi Syaf­rud­­din untuk berko­munikasi de­ngan pusat PDRI di Kototinggi, serta anggota-anggota PDRI di Jawa dan Nanggroe Aceh Darus­salam (NAD), untuk  menyam­pai­kan radiogram PDRI hingga ke luar negeri.

Setelah 68 tahun Republik ini merdeka, ibu kota PDRI di Bidaralam, ternyata makin me­rana. (***)

Ratusan Honorer ”Demo” Bupati Tuntut Kejelasan Pengangkatan PNS

Padang Ekspres • Rabu, 14/08/2013 14:28 WIB • Redaksi • 337 klik

Solsel, Padek—Ratusan pe­ga­wai tidak tetap kategori I Solok Selatan mendatangi  Kantor Bupati Solok Selatan, kemarin (13/8). Mereka mem­pertanyakan verifikasi database yang diurus Bupati Solok Selatan di Kementerian Pen­dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Ke­men PAN-RB). Mereka kecewa karena 272 PTT kategori I dibatalkan pengangkatannya oleh Kemen PAN-RB.

Ketua PTT KT I Solsel, Afriyon Soni mengatakan, PTT tersebut sudah mengabdi sejak tahun 2003 dan Desember 2004. Serta diberikan insentif atau gaji dari APBD sebelum Solok Selatan dimekarkan untuk menutupi kekurangan pegawai di kala itu. Kini, data PTT itu dianggap tidak benar oleh Kemen PAN-RB.

“Kita menemui bupati bu­kan mendemo, tapi untuk me­minta kejelasan tentang nasib kami. Kami berharap Pemkab arif menyelamatkan ra­tusan  PTT ini,” pinta Afriyon.

Pada Jumat, 5 April 2012, sebanyak 272 PTT telah mela­kukan uji publikasi dan diang­gap sah. Sesuai surat yang dikeluarkan Sekkab No 050/317/BPPPMD-2012, tentang uji publikasi keabsahan database PTT kategori I tersebut.

Tapi kenyataannya, tahun 2013, database 272 PTT di Solok Selatan dinyatakan tidak benar SK-nya karena ditan­datangani Marzuki Onmar (Pjs Bupati Solsel) dan mantan Bupati Solsel Syafrizal J.

“Tanpa ada tinjauan lapa­ngan, Kemen PAN-RB mem­vonis SK kami tidak be­nar. Lantas yang benar seperti apa, pemkab pun belum mem­beri­kan solusi,” tegasnya.

Ketua Pansus Audit Tujuan Tertentu (ATT) PTT KT I, Hendri Rose menjelaskan, “Jika datanya tak benar, SK-nya dipalsukan atau dire­ka­yasa, tentu ada tersangkanya,” tegasnya.

Menurutnya, Kemen PAN-RB mesti memverifikasi data tersebut sebelum dinyatakan tidak benar. Sesuai UU 38 Ta­hun 2003, mantan Pjs Bu­pati Solsel Aliman Salim me­masuk­kan PTT untuk daerah itu de­ngan alasan pegawai masih minim, baru sekitar 120 orang.    

Bupati Solsel Muzni Za­karia mengatakan, telah ber­koordinasi dengan Kemen­terian PAN-RB agar ratusan PTT kategori I dimasukkan ke database PTT kategori II. “Inilah hasil keputusan Kemen PAN-RB. Namun, jalur peng­angkatan menunggu kepu­tusan Kemen PAN-RB, apakah melalui tes atau pengangkatan langsung. Pokoknya PTT kate­gori I kita selamatkan,” pung­kasnya. (mg20)

Bupati Warning Pejabat Manja Tak Ada Kontribusi, Kadis Dicopot

Padang Ekspres • Selasa, 13/08/2013 13:25 WIB • Redaksi • 242 klik

Solsel, Padek—Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria mulai geram. Peringatan keras hing­ga pencopotan jabatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bakal diberlakukan, jika tidak bisa memberikan kontribusi bagi daerah.

Warning tersebut disam­paikan bupati di hadapan selu­ruh SKPD pada awal masuk kerja di ruangan pertemuan bupati, Senin (12/8).

Hal itu diupayakan Pem­kab Solsel agar pejabat daerah yang diangkat dan diberikan tugas pokok dan fungsi ma­sing-masing melaksanakan tugas untuk peningkatan pem­bangunan daerah dari berba­gai sektor dan bidang.

“Upaya ini agar kepala dinas tidak manja, sekali-kali perlu diberikan shock therapy agar kinerjanya meningkat dan tidak mandul,” tegas Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria.

Muzni mengingatkan ke­pa­la dinas hingga kepala bi­dang memberikan yang ter­baik un­tuk daerah dan mampu ber­koor­dinasi dengan pejabat di provinsi dan kementerian ter­kait. Pasalnya, Solok Sela­tan butuh peningkatan pem­ba­ngunan dan harus keluar dari daerah tertinggal dan terisolir.

“Saya ingin masing-masing dinas harus mampu me­rang­kul dana APBN sebanyak mung­kin untuk pembangunan daerah, jangan ada lagi melalui pihak ketiga. Kepala dinas dan kepala bidang harus bertemu langsung dengan orang yang dituju dan benar-benar mam­pu memberikan kontribusi untuk daerah,” tegasnya.

Bila kepala SKPD tidak bisa ber­koordinasi dengan Pem­prov dan pemerintah pusat, kata Muz­ni, jangan harap men­ja­di ke­pala dinas. “Sekali lagi saya ka­­takan, jangan harap ingin ja­di pejabat jika belum bisa ber­buat untuk kabupaten ini,” tegas man­tan kepala Di­nas PU Padang itu.

Muzni juga menargetkan jalan tembus Solok Selatan–Dharmasraya tuntas tahun ini. Menurut rencana, jalan terse­but melalui jalur Pulau­pun­jung. “Dinas PU wajib bertemu dengan kementerian terkait, sebab APBN 2014 segera diba­has. Ini peluang untuk me­rang­kul dana sebanyak-ba­nyaknya,” katanya.

Dia juga mewanti-wanti agar jalan lingkungan pusat ibu kota Padangaro, diting­katkan lagi. Begitu juga jalan yang menghubungkan Pro­vinsi Jambi–Solok Selatan, katanya, harus ditingkatkan tahun ini atau tahun 2014.

Dia juga menargetkan pa­sar tradisional Padangaro dan Muaralabuh tuntas tahun ini. “Dua pasar ini wajib tuntas tahun ini, sehingga dapat di­man­faatkan masyarakat Sol­sel. Ini untuk mengatasi kema­cetan di simpang Pasar Pa­dang­aro,” ujarnya. (mg20)

6 Korban Pistol Mainan Terancam Buta

Padang Ekspres • Selasa, 13/08/2013 11:36 WIB • Redaksi • 371 klik

Padang, Padek—Peredaran pistol mainan ber­peluru plastik selama Lebaran di Sumbar ma­sih mengkhawatirkan. Sedikitnya enam bocah cedera aki­bat peluru pistol mainan itu. Lemahnya pengawasan dan penertiban oleh instansi terkait, menyebabkan pistol mainan itu dijual bebas di pasaran.

Keenam korban pistol mainan itu Supriyanto, 12, warga Kampungbatu No 59 Padang, Faizul Alfiz, 9, warga Pakansalasa Muaralabuh Solok Selatan, Fauzan, 10, warga Kototinggi Pakanda­ngan Padangpariaman. Lalu, Alifia Nurdifa, 5, war­ga Supadan Jorong IV Nagari Padangtinggi Pa­saman, Alif Faturahman, 6, warga Kam­pung­la­dang Hilir Pasaman, dan Abdul Rahman, 10, war­ga Dusun Pintu Padang Julu Siabu Medan.

Kini, keenam bocah ini mendapat perawatan in­tensif di di ruang bangsal mata RSUP M Djamil Pa­dang karena terancam buta.

Supriyanto, misalnya. Mata sebelah kanan murid kelas 5 SD itu tertutup perban. “Belum bisa jelas, kalau lihat pakai mata yang ini (kiri, red),” ujar Supriyanto.

Supriyanto mengaku kejadian itu akibat kelalaiannya saat bermain perang-perangan di rumahnya di Kampungbatu, Kecamatan Padang Selatan, Minggu (4/8), sekitar pukul 12.00. “Usai bermain, saya hendak memastikan tak ada lagi peluru. Awalnya saya tembakan ke lantai, ternyata tak berpeluru. Sewaktu saya periksa lewat lewat moncong pistol, ternyata pistol masih berpeluru dan mengenai mata kanan ini,” katanya. Darah pun mengucur dari kelopak matanya.

Lain halnya Faizul Alfiz. Warga Pakansalasa Muaralabuh ini terkena peluru nyasar temannya saat Lebaran, Kamis (7/8).

Dokter spesialis mata RSUP M Djamil, dr Ardizal Rahman SpM(K) menjelaskan, reaksi seseorang saat peluru menyentuh mata berbeda-beda. Ada langsung trauma dengan mata memerah, ada merasa sakit tetapi tidak tampak kerusakan pada fisik mata secara langsung. Makanya, pasien harus segera dibawa ke dokter begitu terjadi kasus trauma pada mata. “Jika tidak, kondisi mata bisa semakin gawat dan tidak tertolong lagi,” katanya.

Kalau tidak segera diatasi, mata yang trauma bisa menyebabkan hifema atau gumpalan darah di dalam bola mata. Hifema secara khas disebabkan oleh trauma pada bola mata. Gejalanya nyeri pada mata, pendarahan di depan mata, sensitif terhadap cahaya, dan gangguan penglihatan.

“Dorongan peluru tersebut memicu rusaknya saraf optik yang membentuk bagian-bagian retina di belakang bola mata. Efek langsungnya, penderita akan merasakan sakit kepala yang amat sangat dan diikuti menurunnya kualitas penglihatan,” ujar Ardizal.

Jika terus dibiarkan, tambahnya, kornea menjadi cokelat dan tidak bisa berfungsi lagi. “Sebenarnya peluang sembuh penderita imbibisi kornea masih ada dengan cangkok mata. Namun, cara tersebut tetap tidak membuat mata sehat 100 persen,” ujarnya. Selain itu, katanya, juga mengakibatkan pembusukan akibat air mata di lapisan dalam tersumbat. Bila sudah begitu, mata harus dibuang.

Ardizal mengimbau pemda dan kepolisian memperketat pendistribusian pistol mainan ini. Apalagi hampir tiap tahun usai Lebaran kasus pistol mainan selalu terjadi. Data RSUP M Djamil Padang, korban pistol mainan sejak tiga tahun belakangan mengalami penurunan yakni, pada 2010 tercatat 23 korban, 2011 tercatat 20 korban, tahun 2012 19 korban.

“Pengawasan dari orangtua harus lebih ketat dan bijaksana mendidik anak. Bukan hanya menyenangkan anak dengan menghibur jangka pendek, tapi berakibat penyesalan jangka panjang,” ajak Ardizal.

Selain mengobati pasien pistol mainan, menurut Ardizal, pihaknya juga menangani dua pasien korban mercon. Kedua pasien itu Agus Priyanto, 23, warga Sawahlunto dan Khairulis, 38, warga Lubukbasung, Agam. Keduanya dirawat di ruang rawat inap pria mata.

Untuk korban mercon, sebut Ardizal, umumnya diagnosa trauma thermis (luka bakar) akibat percikan api mengena mata mereka. “Jika tak segera diobati ke dokter, penderita akan mengalami kebutaan juga,” ucapnya.

Dijual Bebas

Di sisi lain, sejumlah pedagang musiman di Pasar Raya mengaku tidak menemukan kesulitan membeli pistol mainan dan mercon. “Namun, kami harus berhati-hati agar tidak dirazia polisi,” ujar pedagang berinisial ND.

ND mengaku mendapatkan mercon dan pistol mainan dari pedagang grosir di Pasar Raya. “Kami dan penjual selama ini saling kenal. Saat membeli petasan kami juga harus membeli sejumlah barang lain, supaya tidak mencurigakan,” ungkapnya.

Dalam menjual petasan dan pistol mainan, ND mengaku kini tidak bisa sembarang jual. “Konsumen petasan dan pistol mainan ini anak-anak dan biasanya ditemani orangtua­nya. Jika tidak, kami tidak menjualnya,” ungkapnya.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi (Disperindagtamben) Padang, Tasril Tasar mengaku terus memantau peredaran barang berupa pistol mainan dan petasan. Namun kenyataannya, mainan berbahaya itu tetap tidak terkendali. Pistol dan mercon masih dijual bebas.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sendiri telah mengeluarkan surat edaran (SE) pada 3 Juli 2012, terkait pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam SE Nomor 332 tersebut, ditegaskan penjualan dan peredaran mercon dan kembang api tidak dibolehkan. Meriam bambu juga dilarang, karena mengganggu ketenangan dan masyarakat dalam menjalankan ibadah. Namun, kejadian itu terus berulang hingga Lebaran tahun ini.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Negeri Padang, Eka Vidya Putra menyatakan, peredaran dan penggunaan mainan anak-anak yang berbahaya seperti pistol-pistolan tersebut perlu kontrol pemerintah daerah dan orangtua. “Kontrol itu harus diiringi dengan sanksi. Kontrol tidak hanya ketika telah sampai di pasaran saja, tapi jauh sebelumnya harus sudah dilakukan,” ujarnya.

Pistol-pistolan yang dapat mencederai itu, tuturnya, tidak bisa dimasukkan dalam kategori mainan. (cr2/ril/kid)

[ Red/Administrator ]

Brimob Buru Perampok Toke Karet Kapolres: Pemain Lama, Kawanan Dharmasraya

Padang Ekspres • Selasa, 06/08/2013 13:32 WIB • Redaksi • 1139 klikSolsel, Padek—Jajaran Pol­res Solok Selatan (Solsel) didu­kung puluhan satuan Bri­mob Polda Sumbar mengejar kawa­nan perampok bersenjata api (bersenpi) menggasak seorang toke karet di Nagari Talunan­maju, Jorong Kurniamaju, Kecamatan Sangir Batang Juju­an, Solsel. Diduga kawanan perampok melarikan diri ke arah Kabupaten Dharmasraya.

Kapolres Solok Selatan AKBP Nanang Putu Wardianto kepada Padang Ekspres, di Sangir Balai Janggo, Senin (5/8), menyebutkan, kawanan perampok bersebo tak hanya menggasak harta benda kor­ban, tapi juga melukai korban.

”Kepala, wajah dan pung­gung korban memar, akibat diinjak-injak dengan sepatu keras. Selain itu, juga dipukul dengan marmer karena korban tidak mau mengaku tempat menyimpan uang dan perhia­sannya,” kata Kapolres.

Saat ini, pihaknya, sedang melakukan pengepungan hing­ga ke Dharmasraya. Jaja­rannya ber­tekad  segera menangkap pelaku bersenpi dan sindikat lainnya. “Puluhan Brimob telah dikerah­kan untuk menumpas kawanan perampok di Solok Selatan dan Dharmasraya,” kata Nanang.

Nanang menyebutkan, ka­wa­nan perampok ini selalu menggunakan senjata api dan sebo (penutup wajah) ketika beraksi. Dia menduga para pelaku bukan dari luar daerah, tapi berdomisili di Dharmas­raya. ”Saya yakin mereka ber­do­misili sekitar Dharmasraya dan Solok Selatan, setelah melihat perge­rakan setiap m­e­la­kukan peram­pokan di Dhar­masraya dan Solok Selatan,” jelas Nanang.

Pengakuan toke karet Eri­wahyudi, dan istrinya Rina serta tetangga korban yang disekap, menurut Nanang, keenam pelaku menggunakan bahasa Indonesia. Sewaktu menjalankan aksinya, dua pe­ram­pok menggunakan sebo menyekap korban, dua berjaga di pintu, dan dua orang masuk rumah.

Modus operasinya, tambah Nanang, sama dengan kejadian di Dharmasraya. Pelaku me­nge­tuk pintu terlebih dahulu, dan melepaskan tembakan peringatan. Selanjutnya, kor­ban dipaksa tiarap di lantai di bawah todongan senjata.

Bila tidak mau menun­juk­kan letak uang dan perhiasan, perampok menganiaya korban. Dalam keadaan tiarap, kata Nanang, kedua tangan korban diikat ke belakang dan dihajar berkali-kali sampai tubuh dan kepala korban memar.

”Kita menemukan empat selongsong dan satu proyektil dalam kondisi melekat di ban mobil sebelah kanan dan ba­gian belakang. Peluru ini me­mu­dahkan polisi mengungkap jenis senjata digunakan pelaku, dan korban sudah memberikan keterangan,” sebutnya.

Pulungan, 50, tetangga kor­ban yang disekap perampok mengatakan, dia mendatangi rumah korban setelah men­dengar teriakan. Namun baru sampai di depan rumah, dia pun diberikan tembakan peri­ngatan dan disuruh tiarap.

Kapolres Solsel mengimbau masyarakat proaktif melapor ke polsek terdekat bila menemui ada orang yang mencurigai. Dia berkeyakinan para pelaku me­miliki organisasi yang rapi. Diduga pelaku pemain lama dengan organisasi sama. Selain itu, ada kaitannya dengan pe­ram­pokan di toko emas di Abai Sangir Batang Hari  yang me­newaskan satu orang ketika hendak menolong korban.

Seperti diketahui, Minggu malam (3/8), kawanan peram­pok menyatroni rumah seorang toke karet di Nagari Talu­nan­maju, Jorong Kurniamaju, Kecamatan Sangir Batang Ju­juan, Solsel. Mereka menyekap toke getah itu sembari mele­paskan tembakan tiga kali guna memaksa istri korban menun­jukkan letak uang dan perhia­san. Para bandit itu membawa kabur uang Rp 50 juta dan 5 mas perhiasan. (mg20)

[ Red/Administrator ]

Kawasan Hutan Lindung Membingungkan Petani Kerap Bermasalah Hukum

Padang Ekspres • Senin, 05/08/2013 13:27 WIB • Yuwardi & Ardi Tono • 234 klik

Solsel, Padek—Masyarakat Ka­bu­paten Solok Selatan (Solsel) bingung dan terganggu dengan kebijakan pemerintah. Tidak sedikit masyarakat yang terjerat hukum karena memasuki ka­wa­san hutan lindung yang ditetapkan tanpa jelas titik tapal batasnya.

“Permasalahan ini sudah per­nah kita sampaikan kepada Pe­me­rin­t­ah Kabupaten (Pemkab) dan pihak Kehutanan terkait tapal batas ini, namun hingga saat ini belum ada keputusan yang jelas. Setahu saya sampai saat ini me­mang belum ada tapal batas hutan lindung di Kabupaten Solok Se­la­tan,” ujar Ketua DPD Golkar Ka­bu­p­aten Solok Selatan yang juga Ketua DPRD setempat  Khairunas saat buka bersama di Hotel Pesona Alam Sangir, Sabtu kemarin.

Pada kegiatan yang juga diha­diri anggota DPR-RI Azwir Dainy Tara itu,  Khairunas me­nyam­pai­kan adanya gugatan terhadap ka­wa­san hutan lindung di Sumbar se­b­agai hutan negara. Karena di Sumbar hanya mengenal hutan ulayat atau hutan adat.

“Kita juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian tentang permasalahan ini. Jangan ma­sya­ra­kat kita yang tidak mengerti ha­nya menjadi santapan pihak-pihak yang ingin mengambil ke­un­tu­ngan dari kebijakan yang dibuat. Termasuk meminta aturan yang menetapkan kawasan hutan lin­dung di Solok Selatan, kalau ada tolong tunjukan,” sebut Khairunas.

Menanggapi hal itu, Azwir Dainy Tara yang diundang ber­sa­ma calon Anggota DPD-RI Yamin Ferriyanto Tara yang diwakili oleh Mu­hammad Khomeiny Tara me­nyam­­paikan, penetapan kawasan hu­tan lindung oleh pemerintah pu­sat terutama Kementrian Ke­hut­anan terkadang tidak tepat sa­saran dan hanya di atas kertas saja.

“Contohnya di Pesisir Selatan, dimana rumah dinas bupatinya masuk kawasan hutan lindung. Bagaimana, pemerintah daerah melakukan pengembangan ka­w­a­san­nya, kalau selalu terkendala oleh status hutan lindung. Begitu juga di Solok Selatan, kapan ma­sya­rakat di sini akan berkembang perekonomiannya yang mayoritas bermata pencarian sebagai pe­ta­ni,” sebut Azwir Dainy Tara.

Selain kawasan hutan lindung, dirinya juga sering mendapatkan keluhan terkait aktifitas per­tam­bangan yang dilakukan oleh ma­sya­rakat di sepanjang Sungai Batang Hari. Dimana, masyarakat kecil dilarang menambang, tetapi pengusaha-pengusaha dengan kapasitas besar dibiarkan saja dan seakan tak tersentuh oleh penegak hukum.

“Untuk aktifitas per­tam­ba­ngan, kami telah turun bersama Komisi VII DPR-RI menghentikan tambang ilegal. Tinggal bagaimana lagi menata agar masyarakat yang berada di sepanjang kawasan itu bisa memanfaatkan hasil alam itu untuk meningkatkan kese­jah­te­raan mereka,” ungkap Azwir Dainy Tara, yang dikenal sangat me­rakyat itu searaya  me­ngenalkan putra-putrinya sebagai kader.(*)