Safar Azhar & Karmeda Advertising

BELAJAR POSE MELAYANG

Polri dan TNI Sepakat Berantas Illegal Mining

Tanggal 29 June 2013

Polri dan TNI komitmen memberantas illegal mining di Solok Selatan (Solsel), karena kegiatan itu tidak bisa dibiarkan merajalela mengeruk kekayaaan alam daerah itu.
Kapolda Sumbar, Brigjen Nur Ali, Jumat (28/6) mengatakan pihaknya selalu berkoordinasi dengan semua dan saling bantu membantu memberantas segela bentuk penambangan liar di Solsel.
Itu telah dibuktikan dengan baru-baru ini menangkap 11 orang penambang liar di Sungai Batang Hari tersebut. Selain itu, aparat kepolisian juga mengamankan tiga unit ekskavator. “Kita komitmen, masalah illegal mining harus dibasmi, “ujar Nur Ali.
Tentang adanya dugaan oknum aparat yang bermain, kapolda akan memberikan tindakan tegas, jika yang terlibat itu anggota kepolisian. Sementara, bila oknum TNI yang terlibat akan diserahkan pada kesatuannya.
Dikatakan, TNI dan Polri terus membangun kebersamaan, menjalin kekompakan dan solidaritas agar tidak hanya tercipta antar pimpinan, namun sampai ke tingkat prajurit.
Hukum negara harus ditegakkan, penambangan emas liar yang terjadi di Solsel harus diberantas dan itupun sudah menjadi komitmen kepolisian untuk memberantas illegal logging, illegal fishing dan illegal mining.
Untuk menertibkan tambang emas liar, tidak ada istilah tebang pilih, siapa saja yang terlibat akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Sebelumnya, Danrem 032/Wirabraja, Kolonel Inf. A Rachman mengatakan TNI siap menertibkan illegal mining Solok Selatan, dengan bekerjasama dengan aparat kepolisian.
Sumber daya alam, khususnya emas di Solsel adalah kekayaan negara dan berdampak terhadap kesejahteraan orang banyak. “Kita siap membantu Polri dalam menertiban ilegal mining dan tindak kejahatan lainnya,” ujarnya. (101/408)

Indo Jalito Bantu Ratusan Anak

Tanggal 24 June 2013

PADANG – Tawa dan canda memenuhi ruangan Puskesmas Koto Panjang Ikur Koto (KPIK), Kecamatan Koto Tangah Padang, Minggu (23/6) lalu. Anak-anak yang sudah menjalani sunatan massal disemangati para ibu yang tergabung dalam organisasi Indo Jalito.
Indo Jalito ini yang beranggotakan kaum ibu yang peduli dengan kampung halamannya, Ranah Minang. Organisasi ini berkedudukan di Jakarta.
“Acara ini kami adakan sebagai bakti kami terhadap tanah kelahiran. Kami ingin berbagi dengan dunsanak di kampung yang kurang beruntung. Bahagia bagi kami, Indo Jalito bila bisa ikut meringankan beban para dunsanak kami,” ujar Ketua Indo Jalito periode 2012-2016, Nunink Hardiman.
Nuning menuturkan, organisasi yang dipimpinnya ini menggelar sunatan massal di tiga daerah, Pesisir Selatan, Solok dan Kota Padang. Program ini sekaitan dengan masa libur, dan masa libur biasanya dimanfaatkan masyarakat menyunat anaknya. ”Kami nilai inilah yang paling cocok dilakukan sambil melepas kerinduan kepada kampung,” ujarnya.
Kegiatan itu disambut meriah oleh warga. Mereka sudah memenuhi areal puskesmas sejak pagi. Camat Koto Tangah, Amritha Luthan beserta jajarannya gembira terhadap kegiatan yang diprakarsai oleh Indo Jalito. Dia gembira lantaran 120 warga kurang mampu di wilayah kerjanya terbantu. Anak-anak yang disunat itu mendapat kain sarung, tas sekolah dan uang saku.
Senada dengan Amritha, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Drg. Eka Lusti, pun menyuarakan hal yang sama. Ia mendukung penuh bakti sosial yang dilakukan Indo Jalito.
Koordinator Kegiatan Indo Jalito, Yenny Nurdin menginformasikan bahwa paket bantuan kepada anak-anak itu merupakan sumbangan dari anggota Indo Jalito. Tiap usai golf bersama, mereka badoncek. Begitu juga di arisan dan acara lain yang mereka lakukan, selain uang sosial tetap anggota. “Kami terus berupaya meningkatkan frekuensi dan jenis kegiatan. Begitu juga nilai bantuan dan jumlah anak kurang mampu yang kami bantu,” ujanya.
Sunat Sistem Laser
Uniknya, Indo Jalito membawa tim dokter sendiri. Tiga dokter inilah yang menangani 120 peserta sunatan massal. Mereka menangani sunat dengan menggunakan laser tersebut dibantu oleh paramedik Puskesmas KPIK.
Sistem ini dipilih karena para ibu dari Indo Jalito ingin memastikan bahwa hasil kerja mereka tidak menimbulkan efek samping.
“Cara ini lebih efektif. Masa penyembuhan pun lebih cepat. Jadi lebih cocok untuk kunjungan kami yang singkat ini. Kami tak ingin sekembalinya ke Jakarta ada anak yang bermasalah setelah sunatan massal,” ungkap Nunink.
Pimpinan Puskesmas KPIK, Drg Agus A. Rasyid, menyatakan kegiatan Indo Jalito secara tak langsung memberikan transfer ilmu bagi paramedik di puskesmas yang umumnya diisi oleh tenaga muda itu. Ini juga pembelajaran bagi kami untuk menangani iven besar.
(zul/406)

Proyek Selesai, Air tak Mengalir

Tanggal 19 June 2013

PADANG — DPRD Sumbar meminta pemprov mengevaluasi proyek pembangunan sistem pelayanan air minum (SPAM) di kabupaten/kota. DPRD menilai proyek itu gagal karena tak menyediakan air hingga ke rumah masyarakat.

Padahal menyalurkan air ke rumah masyarakat tujuan dari pembangunan SPAM tersebut. Pada 2012 proyek itu menelan Rp20 miliar lebih dari APBD Sumbar. Pada 2013 dianggarkan lagi Rp16,5 miliar.
“Kami tinjau di lapangan, SPAM tak berfungsi. Kami nilai gagal. Tolong dievaluasi jangan sampai cuma jadi besi tua saja di daerah-daerah itu,” kata anggota Komisi III, Nurnas, Selasa (18/6) di Padang saat rapat gabungan  dengan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjal Tarkim).
Menurut dia, proyek itu menelan dana mahal. Kalau tak berfungsi ke masyarakat jadi percuma saja dilaksanakan.
SPAM merupakan proyek pembangunan saluran bagi masyarakat  di daerah rawan air. Pada 2012 proyek pengerjaan di antaranya, Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Pasaman barat, Solok Selatan, Pasaman, Agam dan Tanah Datar.
Bukan hanya Nurnas, beberapa anggota Komisi III juga menyoroti proyek SPAM. Anggota dewan dari Golkar, Saidal berpendapat berpendapat, proyek berjalan lamban dan tak tepat sasaran. Masyarakat tak merasakan manfaat dari pembangunan SPAM.
“Tolong evaluasi dan cari solusinya. Jika memang masalahnya pada pemerintah daerah, cepat koordinasikan. Jangan dibiarkan saja,” ujar Ketua Komisi Yulman Hadi.
Yulman Hadi memaklumi susahnya penyelesaian proyek SPAM yang dikerjakan tiga tingkat pemerintahan sekaligus, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahan daerah dengan pembagian kerja masing-masing. Jika koordinasi tak baik, proyek bisa gagal.
Kendala itu diakui Kepala Dinas Prasjal Tarkim, Suprapto. Menurut dia, dalam proyek SPAM, pembangunan terbagi tiga, saluran utama, sekunder dan tersier. Saluran tersier saluran akhir yang menyalurkan ke rumah-rumah masyarakat.
“Yang menjadi masalah dari sekunder ke tersier. Jadi sampai sekarang dampaknya air tak bisa disalurkan ke masyarakat,” ujarnya.
Kendala penyelesaian jaringan tersier, kata dia, ada di daerah. Ada masalah koordinasi antara PDAM kabupaten/kota dengan dinas terkait. Istilahnya saling tunggu menunggu dan lempar bola. Alhasil saluran tak selesai-selesai.
“Kita punya solusi. Di APBN Perubahan kita bisa dapat dana Rp80 miliar. Kita lobi untuk dapat bagian SPAM. Targetnya selesai 2015 nanti,” ujar Suprapto.
Ia akan mengkoordinasi dengan kabupaten kota untuk solusi pembangunan saluran tersier.(403)

Kinerja Tim Terpadu Mulai Dipertanyakan

SOLSEL — Ketua tim terpadu pemberantasan illegal minning Solok Selatan, H. Fachril Murad, akan membawa persoalan pengrusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan ke wilayah hukum. Persiapan untuk itu tengah dilakukan.

Namun terkait tindakan penertiban yang dilakukan, beberapa masyarakat Solok Selatan mulai mempertanyakan kinerja tim terpadu. Masyarakat menilai, semenjak terbentuk empat bulan silam, gaung tim yang dipimpin lansung sekdakab Solok Selatan, H. Fachril Murad itu, tidak terlalu bergema.
H. Fachril Murad sendiri selaku ketua tim, mengaku timnya telah bekerja sesuai dengan amanat yang diembankan Bupati Solok Selatan H. Muzni Zakaria. “Tim ini, akan terus bekerja sampai persoalan illegal minning ini tuntas,” katanya kepada Singgalang, Selasa (18/6).
Hanya saja, setiap kerja yang dilakukan itu, tentu saja tidak semuanya bisa disampaikan kepada masyarakat. “Itu untuk kepentingan penertiban yang dilakukan tim,” tuturnya.
Disampaikan Fachril, sejauh ini aktivitas penambangan emas di Solok Selatan sudah jauh berkurang dari sebelumnya. Itu terlihat dari jumlah alat berat yang beroperasi yang sudah tidak sebanyak sebelumnya.
Upaya lain yang dilakukan adalah meminta pertanggung jawaban pihak penambang terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. “Data-data kerusakan sudah ada,” katanya.
Itu dilakukan bukan hanya oleh pihak penambang illegal, tapi juga oleh penambang berizin. “Ini akan kita bawa ke pengadilan. Saya sendiri yang akan mengadukannya nanti,” tegas Fachril.
Sementara itu, beberapa masyarakat yang ditemui Singgalang, belum melihat perubahan signifikan terhadap pemberantasan illegal minning. Banyak tempat yang selama ini menjadi lokasi pertambangan, tetap beroperasi. “Di Muko-muko, di Pinti Kayu utara, Batang Bangko dan lainnya, masih terlihat ekskavator meraung-raung menggali tanah menambang emas,” ungkap warga Padang Aro, Ed.
Disampaikan Ed, demikian juga di sepanjang batang sungai Batang Hari, kegiatan berlansung seperti biasanya. “Beberapa ekskavator dan kapal keruk masih terus bekerja. Pengusaha tambang terkesan tidak ada takut sama sekali,” paparnya.
Rapat lokasi WPR
Dalam kesempatan itu, ketua Tim terpadu pemberantasan illegal minning Solok Selatan, H. Fachril Murad, juga mengungkapkan bahwa dalam minggu ini pihaknya akan melakukan rapat dengan berbagai pihak terkait di Solok Selatan tentang penetapan lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat.
“Ini adalah bentuk solusi yang kita carikan. WPR bukan hanya wacana, tapi kita sudah memasuki upaya penentuan lokasi yang mungkin,” katanya.
Wakil Bupati Solok Selatan, Abdul Rahman, yang ditemui wartawan, mengungkapkan bahwa kinerja tim terpadu terus dipantau. Hasil yang dicapai sejauh ini sudah cukup menggembirakan. “Ter lihat kan, penambangan liar mulai berkurang. Kalaupun masih ada, itu di tempat-tempat jauh yang sulit dijangkau. Jumlahnya pun tidak banyak,” katanya.
Terkait pandangan masyarakat terhadap kinerja tim, Wabup Abdul Rahman memastikan, komitmen tim untuk memberantas illegal minning tetap berjalan. “Sementara itu, kita terus mengupayakan solusi-solusi terbaik untuk masyarakat Solok selatan,” katanya. (536)

TPKU Maju, Makin Banyak Calon Wirausaha

Zulfadli — Maryetti, pengelola tempat praktik keterampilan usaha (TPKU) Pondok Pesantren Al Manaar di Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, bangga bercampur haru kala didaulat menjadi pembicara di hadapan pengelola TPKU se-Sumatra, di Hotel The Hills Bukittinggi akhir Mei lalu.

Betapa tidak, Maryetti dan kawan-kawan TPKU yang dia kelola belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, namun dianggap sukses oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Dia harus bercerita kisah sukses dia dan rekannya mengelola TPKU. Berarti tidak sia-sia mereka memperjuangkan TPKU yang diselenggarakan Pondok Pesantren (pontren) Al Manaar sejak 2009.
Selama ekspos tersebut, Maryetti hanya mengungkapkan apa saja yang dilakukan sejak menerima bantuan TPKU dari kementerian. Dia buka rahasia seputar bagaimana mempertahankan tempat praktik keterampilan usaha di Al Manaar setelah dana bantuan dari kementerian terserap buat pembangunan gedung TPKU, pelatihan instruktur dan pembelajaran siswa.
Saat ini, TPKU dimanfatkan untuk tempat belajar keterampilan bagi santri. Pimpinan pontren yang telah ada sejak 1943, memutuskan pelajaran keterampilan jahit ini sebagai pelajaran muatan lokal.
“Alhamdulillah, kita tetap bisa memberdayakan sarana dan prasarana TPKU di pontren ini,” ujar Maryetti pada Singgalang, Senin (17/6).
Tak hanya itu, kehadiran TPKU bermanfaat sekali bagi pontren tersebut. Pengadaan baju seragam, hingga pakaian olahraga bagi 180 santri di sana bisa ditangani TPKU, sehingga keuntungan dari pengadaan itu bisa dimanfaatkan bagi kegiatan pontren lainnya.
TPKU pun bermanfaat bagi perekonomian pontren. Misalnya, gaji guru honor di Al Manaar terbantu oleh kegiatan ekonomi yang dilaksanakan.
Sukses dalam pengadaan seragam santri membuat Kemenag Limapuluh Kota mulai meliriknya sebagai pembuat seragam olahraga bagi pegawai kantor itu dalam rangka menghadapi Hari Amal Bakti Kemenag awal 2013.
“Kami bersyukur itu bisa kami tangani dengan baik. Alhamdulillah, dari pembicaraan sejauh ini, Kemenag masih mau menggandeng kami buat pengadaan seragam olahraga itudi 2014 nanti,” ungkap Maryetti.
Pada acara temu pengelola se-Sumatra TPKUyang dilaksanakan kementerian koperasi dan UKM di Hotel The Hills Bukittinggi itu, TPKU Al Manaar juga mendapat tawaran dari TPKU di Palembang dan Jambi untuk pengadaan seragam mereka. Pengelola TPKU di Bangkinang, juga kerap menghubungi Maryetti.
Katanya, mereka bertanya tentang pengadaan mesin, bahan dan hal-hal lainnya tentang pengelolaan 9 unit mesin konveksi olahraga yang dibantu kementerian dan tujuh unit mesin jahit standar yang dibeli pontren itu.
Dalam acara gelar produk TPKU yang dilaksanakan di Makassar pada 19 Juni 2013, kementerian mengundang Al Manaar. TPKU itu satu-satunya wakil Sumbar yang diundang ke acara tersebut.
Menurut Maryetti, sukses dia mengelola TPKU tak lepas dari dukungan penuh Koperasi Pontren Al Manaar. Mereka beroperasi di bawah payung koperasi pontren. Koperasi yang mengelola ketika ada orderan berjumlah besar.
Dana dari koperasi dan uang muka dari pengorder itulah yang digunakan untuk pembeli bahan dan pembayar upah untuk usaha konveksi masyarakat yang digandeng dalam pengerjaan order dimaksud.
Selain itu, siswa yang sudah mahir menjahit bisa ikut pula mengerjakan orderan. Syaratnya tidak mengang gu pelajaran mereka. Dengan demikian, siswa kian bersemangat belajar menjahit.
Diakui Maryetti belum ada siswanya yang berusaha mandiri. Mereka umumnya diserap konveksi atau usaha jahit yang banyak tersebar di Payakumbuh, Bukittinggi dan daerah lainnya. Meski mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kemahiran menjahit bisa mereka gunakan pula untuk penambah uang kuliah.
“Itu saja sudah membanggakan kami. Apalagi jika nantinya mereka bisa membuka usaha sendiri yang mempekerjakan alumni Al Manaar,” tegas Maryetti.
Pontren Iqra, di Tarusan Pesisir Selatan. Setelah dapat TPKU pada 2010 berupa 20 mesin jahit dan satu mesin obras senilai Rp100 juta. Dapat lagi bantuan Rp120 juta dari Kemenag. Peralatan TPKU Iqra bertambah 25 mesin jahit dan 1 mesin obras.
“Sebanyak 20 siswa kami dapat pelatihan pula dari Singer Padang. Sepuluh diantaranya sudah tamat dan mereka bekerja di berbagai usaha jahit dan sulaman di Pessel dan Padang,” ujar Oky Hardiyansah, Manajer TPKU Pontren Iqra.
Pontren Diniyyah Pasia Agam yang punya TPKU di bidang konveksi dan sulaman telah bisa menggaji empat pelatihnya dari usaha TPKU. Selain bisa memenuhi kebutuhan pontren, TPKU menjalin kerjasama dengan konvek si di sekitar lokasi mereka.
Hingga mereka saling menopang satu sama lainnya. Masyarakat atau pengusaha konveksi bisa memanfaatkan pemesinan di TPKU lewat sistem kerjasama yang saling menguntungkan.
Seperti tak mau kalah, MTI Paninggahan Solok, sebagai TPKU bungsu di Sumbar sudah dapat sinyal positif dari Kemenag Kabupaten Solok.
Pengelolanya, Murni K, yang baru menerima program ini pada 2012 telah diminta kesiapannya guna memenuhi orderan pakaian seragam untuk HAB 2014.
Lain pula kisah sukses. TPKU Pontren Ar Risalah di Aie Dingin Padang, mereka bisa melayani kebutuhan roti, serabi dan penganan lainnya bagi santri dan penghuni pontren itu yang sekitar 1.000 jiwa.
Mereka bisa membukukan pendapatan Rp1 juta per hari dan akan bertambah jika banyak kegiatan di Arrisalah.
“Pendapatan kami akan bertambah jika ada acara-acara di sekolah,” ujar Erna Tri Kusuma, Ketua Koperasi Ar-Risalah saat temu TPKU Sumbar di Aula Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar beberapa waktu lalu.
Erna mengungkapkan bagaimana pihak yayasan dan sekolah menyokong kegiatan TPKU ini.
Dukungan itu tak terlepas dari produk roti dan serabi TPKU dijamin halal, enak, sehat dan alami. Sehingga dari 7 bulan terakhir bila dira-rata ada Rp2 juta per bulan. Malah Januari lalu, mereka bisa menghasilkan Rp13 juta.
Hasil menggembirakan dari program tempat praktik keterampilan usaha (TPKU) yang dilaksanakan kementerian pada pondok pesantren (pontren) dan lembaga pendidikan perdesaan lainnya di Sumbar disambut gembira Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, Achmad Charisma.
“Perkembangan ini amat menggembirakan. Artinya pontren atau lembaga pendidikan pedesaan yang dijadikan TPKU bisa menjadi tempat mendidik dan melatih wirausahawan baru,” ujar Achmad.
Achmad yang didampingi Kabid Pemberdayaan Usaha Koperasi, Erman, gembira terhadap ekspose potensi TPKU di Sumbar tersebut. Umumnya TPKU itu telah mampu memenuhi kebutuhan santri di pontren di mana TPKU itu berada. Ada yang bisa memenuhi permintaan seragam harian, ada pula yang menjadi mitra Kemenag di daerah mereka.
Peran pengurus yayasan, pemimpin pontren dan koperasi yang menaungi TPKU sangat strategis. Sikap positif mereka berkontribusi banyak terhadap pengembangan TPKU. Di Arrisalah, acara-acara yang dilaksanakan sekolah atau yayasan selalu memanfaatkan TPKU.
Menurut Achmad, perkem bangan bagus ini bermanfaat bagi para santri. Mereka tidak hanya mengandalkan jalan dakwah yang harus dilakoni setelah tamat belajar di pesantren. Mereka bisa menempuh jalan niaga untuk menopang kegiatan dakwah mereka. Atau tetap di jalur wirausaha bagi yang kurang mempunyai kemampuan berdakwah.
Dengan mempersiapkan para santri atau siswa di lembaga pendidikan perdesaan ini, kata Achmad, kementerian ingin mempersiapkan calon wirausaha baru sejak dini. Siswa di lembaga pendidikan menengah disuntikkan virus wirausaha agar mereka tidak hanya mengandalkan cari kerja setamat belajar.
Apa yang dikatakan Achmad sangat beralasan. Sebab harus dicari cara agar tingkat pengangguran terbuka di Indonesia umumnya dan di Sumbar khususnya bisa diku rangi dari waktu ke waktu.
Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia menurut data BPS pada 2011 adalah 8.319.779 orang. Mereka itu dikelompokkan atas pernah bekerja 2.106.542 dan tak pernah bekerja 5.213. 237.
Sementara di Sumbar pengangguran terbuka berjumlah 152.586 orang. Dari jumlah itu persentase pengangguran terbanyak disumbangkan oleh tamatan SMTA 10,98 persen dan SMK 9,59 persen. Kemudian disusul lulusan perguruan tinggi 7,75 persen dan SMP 7,22 persen.
Dengan komposisi seperti itu menggambarkan bahwa pendidikan formal belumlah memberikan jaminan bagi seseorang untuk diterima di dunia kerja. Sebabnya, pendidikan formal cenderung menempa siswanya dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan keterampilan praktis.
Oleh karena itu, perlu diupayakan program yang bisa mempersiapkan siswa di tingkat pendidikan menengah bisa bekerja. Minimal dengan keterampilan yang dia punyai, dia bisa menjadikannya sebagai penopang hidup. Bahkan bukan tak mungkin mereka membuka lapangan kerja bagi yang lainnya.
Hal inilah yang dituju oleh Kementerian Koperasi dan UKM ketika menggelindingkan program TPKU ini sejak 2006. Ternyata pada banyak tempat di Indonesia, TPKU tumbuh subur. Mereka tidak hanya memberdayakan santri, namun juga usaha masyarakat di sekitarnya.
Bayangkan sejak 2006 sudah lebih dari 26 TPKU di Sumbar, dan 1.209 se-Indonesia. Jika masing-masing TPKU bisa mendidik 10 siswa, berarti sudah ada 260 calon wirausaha baru di Sumbar dan 12.090 di Indonesia.
Kalaupun sebagian mereka melanjutkan ke perguruan tinggi, nantinya mereka akan dihadapkan lagi pada program kewirausahaan nasional yang digagas kementerian.
Kini sudah banyak mahasiswa yang buka usaha. Lewat modal sendiri atau patungan dengan rekannya. Mereka potensial direkrut dalam program kewirausahaan nasional.
Bahkan setelah dapat gelar sarjana pun mereka juga bisa ditarik menjadi sarjana wirausaha. Dengan cara ini, kian banyak calon wirausaha baru yang berpotensi membuka lapangan kerja baik bagi dirinya sendiri, keluarga atau masyarakat luas. (*)

Polres Solsel Amankan Kayu Ilegal

Tanggal 15 June 2013

SOLSEL — Sebanyak dua truk kayu yang diduga hasil illegal logging, diamankan tim buser Polres Solok Selatan, Kamis (13/6) di dua lokasi berbeda.  Satu truk diamankan di daerah Bidar Alam Kecamatan Sangir, bermuatan lima kubik kayu jenis meranti. Satu truk lagi di daerah Padang Air Dingin, bermuatan enam kubik kayu berjenis banio. Kedua truk berikut muatan dan sopirnya diamankan di Mapolres Solok selatan di Padang Aro. Penangkapan itu merupakan gebrakan perdana AKBP Nanang Putu Wardianto yang baru menjabat menjabat Kapolres sejak dua hari lalu. “Ini komitmen kepolisian untuk memberantas illegal logging dan illegal minning di Solok Selatan,” ungkap Kapolres Nanang kepada wartawan, Jumat (14/6) di ruang kerjanya. Sebelumnya, Kapolda Brigjen Noer Ali, dalam wawancara dengan Singgalang beberapa waktu lalu memang menyampaikan pekerjaan rumah pertama bagi Kapolres ba ru di Solok Selatan adalah pem berantasan illegal logging. Disampaikan Nanang, penangkapan dua truk bermuatan kayu tersebut, dilakukan dalam operasi tim buser Polres pada Kamis malam (13/6). Setelah menyisiri jalur-jalur yang diduga rute pengangkutan kayu hasil illegal logging, tim berhasil mengamankan dua truk bermuatan kayu jenis meranti dan banio. Polisi masih terus melakukan pengembangan. Terutama menyangkut pemilik dan tempat tujuan kayu-kayu tersebut. Dua sopir truk, A (54), warga Sampu dan N (32) warga Padang Alai.
Nanang Putu Wardianto, juga menyampaikan upaya pemberantasan illegal logging akan terus dilakukan di wilayah kerjanya. Laporan masyarakat dan informasi berbagai pihak akan terus ditindaklanjuti. (536)

Bos Tambang Belum Tersentuh

Padang Ekspres • Jumat, 21/06/2013

Padang, Padek—Walaupun telah mengantongi sejumlah nama bos tambang emas ilegal di Solok Selatan, tapi hingga kemarin Polda Sumbar belum juga menangkap bos illegal mining tersebut.

Sebelumnya, Polda Sum­bar sudah menetapkan 20 nama bos tambang yang mela­ku­kan praktik tambang emas ilegal di aliran Batang Hari Solsel ke dalam daftar pen­carian orang (DPO). Sejauh ini, baru 10 orang operator ekska­vator yang ditangkap.

Kabid Humas Polda Sum­bar AKBP Syamsi mengatakan, Polda Sumbar masih terus melakukan penyelidikan ter­ha­dap 20 orang bos tambang tersebut dan melacak kebera­daan bos-bos tersebut.

Anehnya, meski sudah men­­jadikan mereka DPO, Pol­da tidak mau merilis nama 20 orang tersebut. “Kita masih terus menyelidiki, 20 orang yang sudah masuk ke dalam DPO tersebut. Saat ini, berkas 10 orang operator ekskavator pertambangan ilegal sudah diserahkan ke Kejari Solsel,” tambah Syamsi.

Syamsi menegaskan, Polda Sumbar sedikit pun tidak akan memberi toleransi terhadap bos dan pelaku praktik illegal mining lainnya di Solsel dan di wilayah lainnya di Sumbar.

Seluruh laporan dan ber­kas kasus terkait praktik illegal mining yang telah diterima oleh Polda dipastikan diusut tuntas dan tidak akan ditutupi proses hukumnya. “Komitmen kita sudah jelas, bahwa tidak ada toleransi bagi pelaku prak­tik illegal mining,” tegas Syam­si.

Sementara itu, Kapolres Solsel AKBP Nanang Putu War­dianto mengatakan, hing­ga kini penyidik Polres Solsel masih terus menyelidiki 20 orang bos tambang yang telah jadi DPO. “Penyidik sedang bekerja me­ngumpulkan infor­masi, kita sama-sama berusaha meng­ungkap keberadaan 20 orang bos tambang ini,” ujar Nanang.

Soal informasi adanya eks­ka­vator yang telah ditangkap dan diberi police line oleh po­lisi dinyatakan hilang, Nanang be­lum mau memberikan pen­jela­san. “Tim kita sedang turun ke lokasi untuk mengecek kebe­na­rannya,” ujar Nanang. (w)

Depot Air Isi Ulang tak Kantongi Izin Dinkes Solsel Imbau Masyarakat Konsumsi Air yang Dimasak

 Padang Ekspres • Sabtu, 29/06/2013 10:58 WIB • Nenengsih • 97 klik

Solsel, Padek—Masyarakat Kabupaten Solok Selatan dihim­bau hati-hati mengkonsumsi air minum. Sebanyak 33 anak me­ngalami diare dan sakit perut karena diduga keracunan air minum. Sebagian anak saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solsel. Sisi lain, puluhan depot air isi ulang di Solsel, belum mengantongi izin dari dinas kesehatan setempat.

“Kami masih menunggu hasil dari labor dari Dinas Kese­hatan Solsel. Apakah sakitnya memang karena air minum atau karena faktor udara. Dugaan (karena air minum-red) yang mengarah ke sana memang ada. Tapi kepastiannya kita tunggu saja dari Dinkes. Besok (hari ini-red) hasilnya mungkin sudah sampai kepada kita,” ungkap Direktur RSUD Solsel, Aminah Jaelani, Kamis (27/6).

Gejala yang dialami oleh pasien menurut Aminah antara lain diare dan sakit perut. Pada umumnya pasien tersebut ada­lah anak berusia di bawah 12 tahun.

Kepala Dinas Kesehatan Solsel Novirman saat dikon­fir­masi mengungkapkan 33 pasien yang dilaporkan oleh pihak RSUD tersebut merupakan aku­mulasi jumlah pasien yang dicu­rigai keracunan air minum se­lama dua pekan terakhir. Ter­hadap hal itu, sejak Kemarin (27/6) Dinkes telah menu­run­kan tim untuk mengambil sam­pel air di depot air isi ulang untuk di tes labor.

“Kita akan memeriksa se­luruh depot yang ada di Solsel. Sampelnya kita ambil nanti kita tes labor. Kalau memang ter­bukti tidak laik sehat, maka akan segera kita rekomendasikan depot tersebut untuk ditutup,” tegas Novirman didampingi Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Ling­kungan (P2PL) Rossa Yulfiano dan Kasi P2PL Abdul Haris saat ditemui di ruang kerjanya.

Penutupan depot air isi ulang nantinya akan ber­koor­dinasi dengan SKPD terkait seperti Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan (KPUP), Sat Pol PP, dan Kepolisian.

Catatan Dinkes Solsel, saat ini di Solsel terdapat 55 depot air isi ulang. Dari jumlah ter­sebut hanya 26 depot yang laik sehat atau telah mengantongi reko­mendasi dari Dinas Ke­sehatan Solsel. Sedangkan 29 lainnya belum mendapatkan sertifikat laik sehat. Namun, 29 depot ini tetap beroperasi. Ada yang telah beroperasi sejak dua bulan lalu, bahkan ada yang sudah bero­perasi dua tahun terakhir.

“Dari 26 yang sudah keluar rekomendasi Dinkes, 14 dian­taranya habis masa berlaku,” imbuh Rossa Yulfiano.

Dinas kesehatan Solsel mela­lui Puskesmas mengimbau kepada masyarakat untuk se­men­tara waktu hanya meng­konsumsi air yang dimasak. Bila terpaksa harus mengkonsumsi air galon, maka air galon yang sudah dibuka masih boleh di­minum hanya 1x24 jam. Dari segi fisik juga perlu dicermati apakah air tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna. “Selama belum keluar hasil labor tentang mana depot yang airnya laik konsumsi, sebaiknya ma­syarakat minum air yang di­masak sendiri di rumah,” harap Novirman.

Novirman menyayangkan ulah para pengusaha depot yang tetap beroperasi meski tak me­ngantongi laik sehat. Ada juga depot yang langsung menguji sendiri sampel airnya ke Padang, lalu mendapatkan hasil tes labor atau rekomendasi dari labor tersebut. Padahal, sesuai aturan, Dinkes setempatlah yang ber­wenang mengeluarkan rekom­endasi laik sehat. Dinkes men­curigai, bisa saja sampel yang dibawa langsung oleh pengu­saha depot ke Padang, bukanlah sampel air yang di akan dipro­duksi di depot.

Dinkes juga mengingatkan bila sebuah depot telah me­ngantongi laik sehat maka bia­sanya pada brand akan tertera nomor laik sehat dari Dinkes. Misalnya, nomor:090/2063/P2P-PL/LHS/Dink es/2011. (*)

Sungai di Solsel Tercemar

Padang Ekspres • Jumat, 28/06/2013 13:23 WIB

Solsel, Padek—Kantor Ling­kungan Hidup Solok Selatan memastikan sungai di dae­rah­nya banyak yang tercemar. Se­lain akibat penambangan emas, juga akibat galian C. Su­ngai-sungai itu positif ter­de­teksi zat kimia (mercuri) yang dapat membunuh ekosistem sungai dan pencemaran su­ngai.

Hal itu disampaikan Kepa­la Kantor KLH Solsel, Hapison setelah uji labor sampel air sungai di 19 sungai besar di Solsel. Analisis yang dilakukan KLH Solsel untuk memastikan dampak pencemaran sungai di kawasan illegal mining (per­tambangan emas liar) diban­dingkan aliran sungai yang tidak berpotensi emas.

“Satu dari 19 air sungai yang diambil sampelnya, posi­tif terdeteksi zat kimia (mer­curi) yang dapat membunuh ekosistem sungai dan pen­ce­maran sungai, yaitu Batang Bangko,” ujarnya kepada Pa­dang Ekspres, Kamis (27/6).

Batang Bangko merupakan satu-satunya sungai penghasil emas yang bisa dicek sampel airnya oleh KLH Solsel. Se­men­tara 18 sungai lainnya yang bukan kawasan tambang emas juga ada yang tercemar. Penyebabnya, galian C (tam­bang pasir) dan faktor alam. 18 sungai lainnya itu di antara­nya, Batang Sangir Sampu 1, Batang Sangir Sampu 2, Ba­tang Liki Puskesmas 1, Batang Liki Puskesmas 2, Batang Liki Sei Barameh.

Kemudian, Batang Sangir Atas, Batang Sangir Bawah, Batang Ganeh, Batang Kunyit, Batang Jujuan SS2, Outlet Ipal, Batang Ganeh KSI, Batang Ikur, Batang Suliti, Batang Suliti Balun, Muaro Suliti, Pinang Pulakek, dan Batang Pinang Awan. 

Kata Hapison, Batang Ha­ri, Batang Gumanti, dan Mua­ro Sangir (kawasan illegal mining) tidak dilakukan uji sampel di KLH Solsel karena sungai tersebut masuk penga­wasan Pemprov Sumbar dan Pusat Pengelolaan Eko Radior (PPE) dari KLH.

Menurut Hapison, tiga sungai itu diduga terancam mercuri atau zat kimia yang dapat membunuh ekosistem sungai dan merusak air sungai, akibat pertambangan liar.

Zat kimia yang digunakan penambang dapat mempenga­ruhi koordinat air, elevasi sungai (ketinggian dari permu­kaan laut), kedalaman rata-rata sungai, kecepatan arus, debit air, cuaca lingkungan, cahaya, suhu angin, kecepatan angin, suhu udara, suhu air, bau, warna, dan lapisan mi­nyak air sungai.

“Dampak lain terhadap sungai, yakni RH, BOD, COD, DO, TSS, dan TDS. Bila elemen ini terganggu, maka dapat mengancam ekositem sungai dan mutu air. Sayang kita tak memiliki kewenangan dalam analisis uji labor sungai di kawasan pertambangan liar,” ungkap Hapison kepada war­ta­wan.

Direktur Eksekutif Walhi Sumbar, Khalid Syaifullah mengungkapkan, aktivitas tambang liar memang telah menyebabkan pencemaran sungai di hulu Batang Hari hingga ke Dharmasraya. Ini menyebabkan sedimentasi sungai dan kadar mercuri melampau batas.

Dia menyebut pengam­bilan sampel hingga uji labor di aliran Batang Hari bukan ha­nya kewenangan Pemprov Sum­bar, tapi juga Pemkab Solsel.

“Pemkan Solsel harus ce­pat tanggap sebelum datang bencana atau meracuni sungai di kabupaten tetangga hingga Jambi,” jelasnya.  (mg20)

48.461 Siswa Madrasah Sumbar Dapat Bantuan

Padang Ekspres • Rabu, 26/06/2013

Padang, Padek—Sumbar men­dapat­kan kuota bantuan siswa mis­kin (BSM) sebanyak 48.461 orang. Dengan rincian, untuk Madra­sah Ibtidaiyah 11.677 orang, Madrasah Tsanawiyah (MTs) 25.663 orang dan Madrasah Aliyah 11.101 orang.

Penyaluran BSM dilakukan da­lam dua semester tahun  pelajaran. BSM tersebut dapat dimanfaatkan un­tuk 4 kegiatan, yakni pembelian bu­ku tulis, baju seragam dan per­leng­kapan sekolah, tranportasi  ke madra­sah dan keperluan lain yang berkai­tan dengan pembelajaran di madrasah.

Asisten II Setprov Sumbar, Syaf­rial didampingi Kepala Biro Bina Sosial, Eko Faisal mengatakan, dari 2,7 juta siswa dan pelajar yang diberikan bantuan siswa miskin oleh pemerintah, sebanyak 48.461 ribu untuk Sumbar.

Ia menyebutkan, 40 persen orang­­tua siswa madrasah adalah golongan keluarga tidak mampu.

Banyak siswa miskin tidak sanggup melanjutkan pen­didikan karena harus menge­luarkan biaya transportasi, seragam, sepatu, buku tulis dan biaya lainnya. Untuk itu, diberikan BSM agar siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan, mence­gah angka putus sekolah dan menarik siswa miskin untuk bersekolah, membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan individual dalam kegiatan pembelajaran dan mendukung penutasan wajib belajar pendi­dikan dasar sembilan tahun dan tingkat menegah atas.

Adapun mekanisme peng­usulan calon penerima BSM, yakni membawa kartu KPS/BSM ke sekolah. Selanjutnya, sekolah merekap, mengusul­kan  penerima kartu dan non­kartu sebelum diserahkan ke Kantor Kemenag kabupaten/kota untuk diusulkan ke Kan­wil Kemenag provinsi.

Untuk Madrasah Ibti­dai­yah (MI) kelas I menerima Rp 245 ribu. Selain kelas I mene­rima Rp 425 ribu. Untuk jen­jang MTs kelas VII sebesar Rp 295 ribu. Selain kelas VII menerima Rp 575 ribu. Se­men­tara itu, untuk jenjang MA kelas X sampai XII menda­patkan Rp 700 ribu. Penya­luran BSM akan dilakukan dalam 2 semester tahun pelaja­ran. Semester 1 disalurkan pada bulan Mei, Juni, Agustus, September. Sedangkan semester kedua pada Januari, Maret, April, Juni, Juli.

“Pemanfaatan dana BSM dapat dipergunakan untuk pembelian buku dan alat tulis, pembelian baju seragam dan perlengkapan sekolah, pemba­yaran transportasi ke madra­sah dan keperluan lain yang berkaitan dengan pembe­laja­ran madrasah,”  ujarnya.

BSM ini bagian dari program percepatan  dan perlua­san perlindungan sosial (P4S). Pro­gram P4S berupa subsidi be­ras untuk keluarga miskin, pro­gram keluarga harapan (PKH) dan BSM. “Untuk PKH, se­tahu saya masih dalam pem­ba­hasan terkait kuota dan me­ka­nisme penyalurannya,” ujar­nya.

Sementara untuk raskin, ada penambahan pagu selama 3 bulan. Rumah tangga sasa­ran (RTS) tak berubah. “Biasa­nya masyarakat hanya mene­rima 12 kali setahun, sekarang 15 kali setahun,” ujarnya.

Pagu raskin tambahan di­sa­lurkan bulan Juni, Juli dan September. Setiap bulan dila­kukan 2 kali penyaluran de­ngan total 30 kg. Me­kanisme penyaluran raskin disem­pur­nakan dengan menggunakan sistem kartu perlindungan sosial (KPS). Penyaluran ras­kin bulan Juni masih meng­gunakan mekanisme lama. Pada Juli  nanti, penyaluran raskin dengan sistem kartu.

Total penerima raskin ta­hun ini 275.431 RTS. Adapun jumlah pagu raskin Sumbar sebanyak 49.577.580 kg. De­ngan rincian, Kepulauan Men­tawai 10.303 kg, Pesisir Sela­tan 24.298 kg, Solok 22.828 kg, Sijunjung 11.999 kg, Ta­nah­datar 18.634 kg, Padang­pariaman 21.794 kg, Agam 26.235 kg, Limapuluh Kota 24.946 kg, Pasaman 20.193 kg, Solok Selatan 9.188 kg, Dhar­masraya 9.566 kg, Pasaman Barat 26.652 kg, Padang 30.474 kg, Kota Solok 2.507 kg, Sawahlunto 1.114 kg, Padang­panjang 2.359 kg, Bukittinggi 2.644 kg, Payakumbuh 6.383 kg dan Pariaman 3.314 kg.

“Jumlah RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran  Penerima Manfaat)  setiap  kota dan kabupaten ditetapkan berda­sarkan data PPLS 2011 yang dikelola dalam basis data ter­padu oleh Tim Nasional Perce­patan Penanggulangan Kemis­kinan (TNP2K),” ucapnya.

Dia mengatakan, raskin disalurkan Bulog ke titik dis­tribusi. RTS membawa KPS ke titik titik distribusi untuk membeli raskin seharga Rp 1.600/kg.

Bagaimana dengan ba­n­tuan lansung subsidi masya­rakat (BLSM) termasuk program kompensasi khusus, sama dengan program infra­struktur dasar. “Kalau BLSM, kantor pos yang menya­lurkan­nya. Kami juga tidak tahu berapa kuota masyarakat Sum­­bar yang menda­pat­kan­nya, karena tak pernah kami diberitahukan. Mungkin kare­na waktunya sangat kasip. Kalau data BLSM, kantor pos yang lebih tahu,” ujarnya.  (ayu)

Dua Hektar Hutan Terbakar

Padang Ekspres • Selasa, 25/06/2013

Solsel, Padek—Dalam sehari, dua peristiwa kebakaran areal hutan kembali terjadi di Solok Selatan. Yakni sekitar dua lahan hutan kosong di Golden Arm, Nagari Lubukgadang Keca­ma­tan Sangir pukul 14.15 WIB dan di Jorong Kotogadang, Nagari Lubukmalako, Kecamatan Sa­ngir­jujuan, sekitar 150 meter persegi pada pukul 14.30 WIB, Senin (24/6).

“Peristiwa kebakaran terse­but terjadi, akibat api unggun sisa pembakaran sampah dilo­kasi perladangan warga diter­bangkan angin kencang. Se­hingga api menyebar di bebe­rapa titik dan menghanguskan dua hektar lahan kosong di pusat Pengujian Kendaraan bermotor hanya beberapa meter dari kantor DPRD Solok Selatan,” jelas Hamudis Kepala Badan Penanggulangan Bencana Da­erah (BPBD) Solsel kepada Padang Ekspres, di Padangaro.

Di tengah hangatnya terik matahari, angin pun bertiup kencang, sehingga api mudah menjalar diberbagai titik. Na­mun dalam waktu 45 menit, dua unit mobil pemadam kebakaran dan 15 orang personil yang dikerahkannya mampu mema­tikan api yang berkobar tersebut.

Prioritas titik api yang ter­lebih dahulu dipadamkan, yakni dilokasi pemukiman warga. Agar kobaran sijago merah itu, tidak mencapai lokasi rumah warga. Kemudian dititik lokasi Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (BPKB), dalam waktu 15 menit api mampu dilum­puhkan. “Usai pemadaman di titik pemukiman warga dan di lokasi BPKB, kemudian pema­daman selanjutnya di lokasi la­han kosong,”ungkap Hamudis.

Amukan api yang terjadi di Nagari Lubukmalako, Keca­matan Sangir Jujuan, berasal dari sisa pembuangan serbuk sar­kel (tempat pengolahan ka­yu). Akibatnya mengha­nguskan sekitar 150 meter persegi areal hutan yang berada di daerah perbukitan. Peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa.

“Pemadam kebakaran di­bantu warga, camat dan wali nagari memadamkan api terse­but. Kita berterima kasih atas partisipasi warga yang mau menyelamatkan hutan yang lalap api,”jelasnya.

Jumat (21/6) lalu, dua peris­tiwa kebakaran juga mengha­nguskan setidaknya 3,5 hektar perkebunan rakayat di Solok Selatan. Yakni di Mudiak Lolo, Nagari Pakanrabaa, Kecamatan KPGD dua hektar dan di Sampu, Nagari Lubuk Gadang Utara, Ke­camatan Sangir 1,5 hektar. “Ini juga akibat pembakaran sam­pah dan api unggun,” kata­nya. Ha­mudis pun menghim­bau, agar warga tidak membakar sam­pah disembarang tempat atau pun membuang puntung rokok, kare­na dampaknya juga meru­gi­kan masyarakat itu sendiri. (mg20)

Pertanian Solsel Dinilai Gagal Puluhan Ha Sawah Gagal Panen

Padang Ekspres • Senin, 01/07/2013

Solsel, Padek —Puluhan hek­tare sawah di Solok Selatan gagal panen, akibat serangan hama keong, tikus, kelangkaan pupuk, faktor irigasi dan dam­pak cuaca ektrem di daerah penghasil beras itu. Dinas Pertanian Solsel dinilai petani, gagal memper­tahankan swa­sem­bada pengan beras surplus di Solok Selatan.

Pantauan Padang Ekspres di lapangan, dari 9.540 hektare lahan pertanian padi sawah di Bumi Sarantau Sasurambi, diperkirakan 95 hektare gagal panen. Ini menyebabkan paso­kan beras 2013 bakal berku­rang. Dinas Pertanian pun belum merespons ancaman ini.

Yakni di Kecamatan Sa­ngir, Sangir Jujuan, KPGD, Pauh Duo, Sungaipagu dan lainnya. “Petani mulai rugi, ha­sil panen padi sawah ber­kurang. Dinas Pertanian cuek-cuek saja,” ung­kap salah seo­rang penyuluh pertanian yang namanya tidak mau dise­but­kan, Minggu (30/6) di Pa­dangaro.

Ernita, 39, petani Sungai­pagu menyebutkan sejak awal penanaman padi, hama keong terus menyerang sawahnya.

 Saat padi menguning tikus pun merusak, sebelum mema­nen padi rebah dan buahnya beterbangan akibat angin badai bulan lalu.

“Petani mengeluh tahun ini gagal panen. Biasanya saya panen padi permusim 4 ton, tapi kini hanya 2,5 ton. Bila dampak tersebut terus terjadi, Solsel bakal kurang pasokan beras,” jelasnya.         

Ketua Kelompok Tani Sa­ngir, Safli Hendri mengaku kecewa terhadap Dinas Perta­nian Solok Selatan, karena tak merespons keluhan masyarakat tani di daerah itu. Petani menge­luh, puluhan hektare sawah gagal panen sejak Januari 2013.

“Kita kecewa dengan dinas pertanian yang kurang mem­perhatikan petani, tanpa ada petani lumbung padi Solsel bakal kosong,” katanya.

Biasanya dalam satu hekta­re, petani bisa menghasilkan 2 hingga 3 ton panen padi sawah. Namun sejak Januari 2013, mereka hanya memanen sekitar 1 ton padi. Akibat faktor irigasi yang tidak diperbaiki, kelang­kaan pupuk, serangan hama tikus, hama keong dan pengaruh angin badai atau cuaca ektrem di Solsel.

Safli mengatakan, Solsel yang sudah menjadi lumbung padi di tingkat nasional, akan terancam kehilangan beras.

Terpisah, Kepala Dinas Per­ta­nian Solsel, Yul Amri menje­laskan soal ancaman hama ke­ong sebaiknya petani menge­ringkan sawah usai ditanam. Pihaknya dalam hal ini, berjanji akan meningkatkan keteram­pilan bercocok tani yang baik.

Diakuinya, Dinas Pertanian sebelum mencanangkan program burung hantu untuk me­ngu­sir tikus, tapi karena keter­batasan anggaran dana program itu gagal. Untuk mengantisipasi tikus, diharapkan petani ber­buru tikus pihak dinas pun telah menyediakan racun untuk mem­­bunuh hama tersebut.

Kata Yul Amri, dari 34 salu­ran irigasi yang rusak, sekitar 10 saluran irigasi bakal diperbaiki yakni seluas 1.700 hektare de­ngan anggaran dana APBD Sol­sel 2013 Rp1,7 miliar.

Yul menjelaskan, pasokan pupuk memang tidak sebanding dengan kebutuhan petani, apa­lagi petani mandiri atau petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani.(*)

Komisi Pe­mi­lihan Umum (KPU) Sumbar hingga hari terakhir masa uji publik

Padang, Padek—Komisi Pe­mi­lihan Umum (KPU) Sumbar hingga hari terakhir masa uji publik terhadap daftar calon legislatif sementara (DCS) Kamis (27/6), hanya mencatat tiga laporan pengaduan.

“Pengaduan yang kami te­rima hanya bacaleg di kabu­pa­ten/kota, bukan DCS untuk DPRD Sumbar,” ungkap Ketua Pokja Pendaftaran Caleg KPU Sum­bar, Agus Catur Rianto ke­pada Padang Ekspres, kemarin.

Dari tiga pengaduan itu, dua di antaranya menyangkut dugaan korupsi dan satu lagi menyangkut perilaku bacaleg. Yakni, perilaku bacaleg salah satu partai di Bukittinggi, di Padang dan di Solok Selatan terkait dugaan korupsi. Penga­duan masyarakat itu sudah dikirim ke KPU masing-ma­sing melalui fax siang kemarin.

Agus Catur enggan menye­butkan nama ketiga bacaleg itu. “Kalau ingin mencari tahu, silakan cek saja di KPU ma­sing-masing,” ulas Catur.

Sedangkan DCS DPRD Sum­bar, Catur menyebutkan tidak ada. “Kami sejak awal telah mengimbau masyarakat berperan aktif memberikan masukan terhadap DCS yang telah diumumkan. Namun, hanya satu tanggapan yang masuk,” ujarnya.

Rekomendasi Bawaslu

Sementara itu, me­nyang­kut rekomendasi Bawaslu Sum­­bar soal Yetti Saputri, bacaleg Gerindra dapil Sumbar IV (Pasbar-Pasaman) agar KPU memasukkan nama baca­leg itu ke dalam daftar calon tetap (DCT) untuk caleg DPRD Sumbar, belum diputuskan KPU Sumbar.

Alasannya, sebut Catur, KPU masih mempelajari reko­men­dasi Bawaslu yang dite­ri­ma beberapa hari lalu terse­but. Setelah dipelajari, komi­sioner memplenokannya untuk me­nen­tukan sikap,” terang Catur lagi.

Dihubungi terpisah, Wakil Sekretaris DPD Gerindra Sum­bar, Hidayat menyambut gem­bira rekomendasi yang dike­luarkan Bawaslu Sumbar ter­ha­dap kadernya yang akan maju ke DPRD Sumbar me­lalui dapil Sumbar IV tersebut.

“Hasil rekomendasi itu menunjukkan Bawaslu Sum­bar memahami duduk per­soalan yang dilaporkan par­tainya. Ini sekaligus me­nun­jukan adanya perbedaan per­sepsi dari KPU Sumbar dalam memahami aturannya sendiri terkait pencalonan caleg,” kata Hidayat.  

Bila rekomendasi itu tidak ditanggapi, pihaknya akan menempuh jalur hukum. “Sa­ya masih berpikiran positif, KPU bakal menerima pene­gasan Bawaslu itu, sehingga ba­caleg Yetti Saputri jelas ke­dudukannya,” kata Hidayat. (*)