Proyek Selesai, Air tak Mengalir

Tanggal 19 June 2013

PADANG — DPRD Sumbar meminta pemprov mengevaluasi proyek pembangunan sistem pelayanan air minum (SPAM) di kabupaten/kota. DPRD menilai proyek itu gagal karena tak menyediakan air hingga ke rumah masyarakat.

Padahal menyalurkan air ke rumah masyarakat tujuan dari pembangunan SPAM tersebut. Pada 2012 proyek itu menelan Rp20 miliar lebih dari APBD Sumbar. Pada 2013 dianggarkan lagi Rp16,5 miliar.
“Kami tinjau di lapangan, SPAM tak berfungsi. Kami nilai gagal. Tolong dievaluasi jangan sampai cuma jadi besi tua saja di daerah-daerah itu,” kata anggota Komisi III, Nurnas, Selasa (18/6) di Padang saat rapat gabungan  dengan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjal Tarkim).
Menurut dia, proyek itu menelan dana mahal. Kalau tak berfungsi ke masyarakat jadi percuma saja dilaksanakan.
SPAM merupakan proyek pembangunan saluran bagi masyarakat  di daerah rawan air. Pada 2012 proyek pengerjaan di antaranya, Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Pasaman barat, Solok Selatan, Pasaman, Agam dan Tanah Datar.
Bukan hanya Nurnas, beberapa anggota Komisi III juga menyoroti proyek SPAM. Anggota dewan dari Golkar, Saidal berpendapat berpendapat, proyek berjalan lamban dan tak tepat sasaran. Masyarakat tak merasakan manfaat dari pembangunan SPAM.
“Tolong evaluasi dan cari solusinya. Jika memang masalahnya pada pemerintah daerah, cepat koordinasikan. Jangan dibiarkan saja,” ujar Ketua Komisi Yulman Hadi.
Yulman Hadi memaklumi susahnya penyelesaian proyek SPAM yang dikerjakan tiga tingkat pemerintahan sekaligus, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahan daerah dengan pembagian kerja masing-masing. Jika koordinasi tak baik, proyek bisa gagal.
Kendala itu diakui Kepala Dinas Prasjal Tarkim, Suprapto. Menurut dia, dalam proyek SPAM, pembangunan terbagi tiga, saluran utama, sekunder dan tersier. Saluran tersier saluran akhir yang menyalurkan ke rumah-rumah masyarakat.
“Yang menjadi masalah dari sekunder ke tersier. Jadi sampai sekarang dampaknya air tak bisa disalurkan ke masyarakat,” ujarnya.
Kendala penyelesaian jaringan tersier, kata dia, ada di daerah. Ada masalah koordinasi antara PDAM kabupaten/kota dengan dinas terkait. Istilahnya saling tunggu menunggu dan lempar bola. Alhasil saluran tak selesai-selesai.
“Kita punya solusi. Di APBN Perubahan kita bisa dapat dana Rp80 miliar. Kita lobi untuk dapat bagian SPAM. Targetnya selesai 2015 nanti,” ujar Suprapto.
Ia akan mengkoordinasi dengan kabupaten kota untuk solusi pembangunan saluran tersier.(403)