WARGA BATUANG BAJAWEK I

Penambang Tradisional yang Marasai

Tanggal 07 June 2013

(Trio Jenifran dan Guspayendri) – MENYUSURI TAMBANG EMAS ILEGAL DI SOLOK SELATAN (4) — iang itu, asap hitam membumbung tinggi. Beberapa orang terlihat sibuk di atas kapal lanting. Mereka mencari emas dengan menyedot aliran Sungai Batang Hari. Begitu pula, kapal keruk, kendatipun tidak terlihat beroperasi, tapi tetap juga jadi ancaman bagi kelestarian alam Batang Hari.

EMAS

Kapal keruk dan lanting bekerja secara moderen. Kapal-kapal itu dengan mudah mengeruk dan menyedot pasir-pasir yang bercampur biji besi. Lalu bagaimana nasib penambang yang bermodalan dompeng dan mendulang?
“Tidak dapat apa-apa Pak, dalam satu bulan hanya mendapatkan lima gram, “ ujar Jhon, penambang emas di lokasi Batu Lauang, Sungai Batang Hari, Solok Selatan (Solsel) kepada Tim Singgalang, pekan lalu.
Nasib penambang ini memang jauh berbeda dengan penambang yang menggunakan ekskavator, kapal keruk dan lanting. Penambang yang menggunakan alat moderen tersebut bisa mendapatkan 50 gram, bahkan bisa mencapai 200 gram/bulan.
“Pendapatan kami hanya untuk makan saja. Itupun kadang-kadang tidak dapat apa-apa, “ ujar Rudi, penambang lainnya.

Menurut penambang asal Kuranji, Padang itu, penghasilan mulai menurun sejak terjadinya razia yang digelar aparat kepolisian bersama tim terpadu. Meskipun menurun, ia bersama teman-temannya tetap melakukan penambangan dengan menggunakan dompeng, jika tidak dapur tidak berasap.
“Iya bagaimana lagi Pak, saya jauh-jauh dari Padang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, “ujar Rudi.
Penambang ini mengharapkan pada pemerintah Solok Selatan dan aparat kepolisian agar mengizinkan menggunakan dompeng untuk mengais rezeki di aliran Sungai Batang Hari. “Kemana lagi kami mencari rezeki Pak, hanya di sungai ini satu-satunya,” ujar penambang lainnya.
Pendulang
Lain lagi nasib pendulang. Di bawah terik matahari, mereka terus mengurai pasir dengan dulang yang terbuat dari urat kayu berbentuk lingkaran dan melengkung seperti kuali. Dulang itu digoyang-goyangkan dengan pelan dipermukaan air sungai.
Meskipun tidak ada kepastian untuk mendapatkan biji emas, kaum Hawa dan Adam itu tetap saja bersemangat mendulang. Mereka mendulang emas dari tumpukan pasir dan kerikil yang telah keluar dari kapal lanting.
“Kami hanya mendulang dari tumpakan pasir ini Pak. Kadang-kadang tidak ada dapat sama sekali,” ujar Murni, pendulang emas di aliran Batang Hari itu.
Menurut dia, pendapatannya tidak bisa dipatok. Untuk makan sehari-hari saja susah mendapatkannya. “Sudah susah sekarang, tidak seperti dulu,” ujar wanita paro baya itu sambil mengoyang-goyangkan dulangnya.
Pernyataan pendulang itu dibenarkan Irwan Sangir, tokoh masyarakat Muaro Sangir. Menurut dia, saat ini penambang emas main kucing-kucingan dengan aparat kepolisian. Jika ini dibiarkan berlama-lama, dikhawatirkan akan timbul masalah baru, sebab warga di aliran sungai hanya bermata pencarian tambang. Meskipun punya ladang, warga lebih memilih mencari emas.
“Kami minta persoalan ini diselesaikan dengan cepat, jika tidak akan timbul masalah lain,” ujar dia.
Selain itu, ia juga meminta pada aparat kepolisian dan Pemkab Solsel agar memperbolehkan kapal lanting dan dompeng beroperasi, kecuali kapal Cina.
Kapolres Solsel, AKBP Djoko Trisulo menuturkan pihaknya tetap memburu penambang yang menggunakan ekskavator, kecuali yang mengunakan lanting dan dompeng. “Kita tidak main-main, penambang yang menggunakan alat berat tidak dikasih ampun,” ujar dia.
Dikatakan, pihaknya telah mengamankan 58 unit ekskavator, dengan 11 tersangka. Selain itu, 20 penambang dinyatakan buron.
“Mudah-mudahan dengan adanya razia ini, aktivitas tambang ilegal dapat dicegah, “kata perwira menengah tersebut. (*)

Tidak Benar Marinir Bekingi Tambang Emas

Tanggal 07 June 2013

PADANG – Komandan Lantamal II Padang, Brigjen TNI (Mar) Soedarmien Soedar mengatakan tidak benar oknum Marinir terlibat dalam kegiatan tambang emas ilegal di Solok Selatan (Solsel).
Kepada Singgalang, Rabu (5/6), Danlantamal mengaku terkejut adanya informasi oknum Marinir membekingi tambang emas di Solok Selatan. “Tidak benar itu, tidak ada anggota saya terlibat dalam tambang emas itu,” kata dia mengklarifikasi berita yang mengatakan oknum Marinir terlibat ilegal mining di Solok Selatan.
Didampingi Asisten Intelijen, Kolonel Laut (E) Gatot Suprapto dan Danyonmarhanlan II, Mayor (Mar) Etwin Ramadhan, jenderal bintang satu itu mengatakan sebagai komandan TNI AL dan juga sebagai anggota Marinir, ia sangat menyesali tindakan orang-orang yang mengaku anggota Marinir tersebut. “Ini perbuatan yang tidak bisa ditolerir dan harus ditindak oleh aparat yang berwenang,” ujar dia.

Menurut Soedarmin, pihaknya sudah menekankan pada seluruh prajurit TNI AL agar tidak melakukan tindakan di luar hukum, apalagi melindungi atau membekingi kegiatan tambang ilegal.
Selain itu, anggota TNI Al dan Marinir tidak boleh sembarangan membawa senjata api ke luar markas komando, apalagi senjata api laras panjang. “Membawa senjata api itu tidak sembarangan ada aturannya dan semuanya tercatat serta jelas orangnya,” ujarnya.
Sekaitan dengan itu, pihaknya telah menurunkan tim ke lokasi tambang emas Solok Selatan guna menyelidiki orang yang mengaku anggota Marinir itu. “Kalau tertangkap akan diberikan tindakan tegas, sebab telah mencoreng institusi,” ujar Soedarmin lagi.
Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Danyonmarhanlan) II, Mayor (Mar) Etwin Ramadhan dengan tegas mengatakan tidak ada anggotanya terlibat dalam tambang emas ilegal itu. Semua anggotanya berada di markas komando dan tidak ada yang berada di luar.
Ketika diperlihatkan nama-nama oknum yang mengaku anggota Marinir itu, Mayor Etwin pun tidak menemukan semua nama tersebut anggotanya. “Tidak ada satupun nama-nama ini anggota Marinir,” ujar Etwin ketika melihat kertas yang berisikan nama-nama oknum TNI yang diduga membekingi tambang emas di Solsel.
Menurut dia, orang yang mengaku anggota Marinir itu sebuah permainan yang dilakukan orang tak bertanggung jawab, sehingga korps Marinir jelek di kalangan orang banyak.
“Ini harus ditindak tegas, sebab perbuatan orang itu telah mencoreng TNI Al dan Korps Marinir,” ujar Etwin.
Dia menegaskan, tidak ada anggotanya terlibat di lapangan, apalagi membekingi tambang emas tersebut. “Mohon diklarifikasi lagi ya, tidak benar itu dan tidak ada satupun anggota saya itu,” ujar Etwin. (101)

Kompolnas Pantau Tambang Ilegal Solse

Berita Singgalang | Utama

lTanggal 13 June 2013

JANGAN ADA YANG DILINDUNGI :

Padang, Singgalang
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) siap memantau penanganan tindak pidana penambangan emas ilegal di Solok Selatan.
“Kita akan pantau penanganannya oleh kepolisian. Jangan sampai ada yang dilindungi,” kata Komisioner Kompolnas, Hamidah Abdurrahman usai tatap muka dengan pejabat Polda Sumbar, perwakilan LSM, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan wartawan di Mapolda Sumbar, Rabu (12/6).
Ia berharap ada elemen masyarakat yang menyampaikan laporan resmi ke Kompolnas, jika ada yang tidak beres dalam penegakan hukum kasus tersebut. “Kita tunggu laporannya,” ujarnya.
Pihaknya sudah mendapatkan beberapa informasi terkait proses hukum pelaku tambang

emas itu, baik yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, maunpun yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Ia pun tak menampik kesan polisi masih separoh hati mengusutnya dengan hanya menindak pelaku di lapangan saja. Sementara sejumlah nama yang sempat disebut-sebut sebagai kaki tangan cukong, dan penyandang dana belum tersentuh. Bahkan ada nama yang masuk DPO tetapi belum juga ditangkap meski diinformasikan masih berkeliaran di Sumbar.
“Polisi harus profesional. Fungsi kami mengawasinya. Laporkan semua kepada kami, akan segera kita tindaklanjuti,” lanjut Hamidah.
Pihaknya pun berjanji proaktif memantau kinerja polisi dalam penanganan perkara itu, dan tidak tertutup kemungkinan Kompolnas merekomendasikan agar Kapolri melibatkan tim dari Mabes Polri.
“Bisa jadi ada kendala, dan perlu bantuan dari Mabes Polri agar bisa dituntaskan, dan semua pihak yang terlibat ditindak serta diproses hukum sesuai aturan yang berlaku.
Empat kasus
Selain sosialisasi tugas dan fungsi Kompolnas lebih jauh, kedatangan Hamidah ke Sumbar juga untuk mengklarifikasi empat laporan yang masuk ke Kompolnas dari Sumbar, masing-masing kasus penembakan bintara di Mapolresta Bukittingi, kekerasan terhadap tersangka di Mapolresta Limapuluh Kota, penggeledahan terhadap warga Mata Air, Padang yang mengaku dari Densus 88, dan pengrusakan pondok. “Untuk kasus Bukittinggi, kami mengapresiasi sikap Kapolda Sumbar yang mengambil keputusan mencopot Wakapolresta, dan ditarik ke Polda. Saya kira ini sebuah evaluasi yang cukup positif,” kata Hamidah.
Pihaknya melihat cukup beralasan bagi Wakapolresta Bukittinggi Kompol Arif Budiman untuk membela diri. “Persoalannya adalah yang dihadapi anak buahnya. Apakah sebegitu bahayanya ancaman, sehingga perlu mengeluarkan tembakan dengan peluru tajam. Ini yang terus digali,” lanjutnya.
Ia pun mengakui Bripka Elmi Waldi yang jadi korban penembakan mempunyai beberapa masalah kedinasan yang menyebabkan pembayaran gajinya tertunda. Hanya saja, pendekatan terhadap yang bersangkutan kemungkinan tidak tepat, sehingga memicu insiden yang tidak diharapkan.
Sementara kasus penggeledahan yang dilaporkan melibatkan Densus, tidak diketahui identitas yang melakukannnya. Kemudian untuk kekerasan terhadap tersangka dan perusakan pondok tidak juga ditemui pelanggaran yang signifikan di dalamnya. (aci)

Polres Solsel Amankan Kayu Ilegal

Tanggal 15 June 2013

SOLSEL — Sebanyak dua truk kayu yang diduga hasil illegal logging, diamankan tim buser Polres Solok Selatan, Kamis (13/6) di dua lokasi berbeda. 

Satu truk diamankan di daerah Bidar Alam Kecamatan Sangir, bermuatan lima kubik kayu jenis meranti. Satu truk lagi di daerah Padang Air Dingin, bermuatan enam kubik kayu berjenis banio.

Kedua truk berikut muatan dan sopirnya diamankan di Mapolres Solok selatan di Padang Aro.
Penangkapan itu merupakan gebrakan perdana AKBP Nanang Putu Wardianto yang baru menjabat menjabat Kapolres sejak dua hari lalu. “Ini komitmen kepolisian untuk memberantas illegal logging dan illegal minning di Solok Selatan,” ungkap Kapolres Nanang kepada wartawan, Jumat (14/6) di ruang kerjanya.
Sebelumnya, Kapolda Brigjen Noer Ali, dalam wawancara dengan Singgalang beberapa waktu lalu memang menyampaikan pekerjaan rumah pertama bagi Kapolres ba ru di Solok Selatan adalah pem berantasan illegal logging.
Disampaikan Nanang, penangkapan dua truk bermuatan kayu tersebut, dilakukan dalam operasi tim buser Polres pada Kamis malam (13/6). Setelah menyisiri jalur-jalur yang diduga rute pengangkutan kayu hasil illegal logging, tim berhasil mengamankan dua truk bermuatan kayu jenis meranti dan banio.
Polisi masih terus melakukan pengembangan. Terutama menyangkut pemilik dan tempat tujuan kayu-kayu tersebut. Dua sopir truk, A (54), warga Sampu dan N (32) warga Padang Alai.
Nanang Putu Wardianto, juga menyampaikan upaya pemberantasan illegal logging akan terus dilakukan di wilayah kerjanya. Laporan masyarakat dan informasi berbagai pihak akan terus ditindaklanjuti. (536)

Kinerja Tim Terpadu Mulai Dipertanyakan

Tanggal 19 June 2013

SOLSEL — Ketua tim terpadu pemberantasan illegal minning Solok Selatan, H. Fachril Murad, akan membawa persoalan pengrusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan ke wilayah hukum. Persiapan untuk itu tengah dilakukan.

Namun terkait tindakan penertiban yang dilakukan, beberapa masyarakat Solok Selatan mulai mempertanyakan kinerja tim terpadu. Masyarakat menilai, semenjak terbentuk empat bulan silam, gaung tim yang dipimpin lansung sekdakab Solok Selatan, H. Fachril Murad itu, tidak terlalu bergema.
H. Fachril Murad sendiri selaku ketua tim, mengaku timnya telah bekerja sesuai dengan amanat yang diembankan Bupati Solok Selatan H. Muzni Zakaria. “Tim ini, akan terus bekerja sampai persoalan illegal minning ini tuntas,” katanya kepada Singgalang, Selasa (18/6).
Hanya saja, setiap kerja yang dilakukan itu, tentu saja tidak semuanya bisa disampaikan kepada masyarakat. “Itu untuk kepentingan penertiban yang dilakukan tim,” tuturnya.
Disampaikan Fachril, sejauh ini aktivitas penambangan emas di Solok Selatan sudah jauh berkurang dari sebelumnya. Itu terlihat dari jumlah alat berat yang beroperasi yang sudah tidak sebanyak sebelumnya.
Upaya lain yang dilakukan adalah meminta pertanggung jawaban pihak penambang terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. “Data-data kerusakan sudah ada,” katanya.
Itu dilakukan bukan hanya oleh pihak penambang illegal, tapi juga oleh penambang berizin. “Ini akan kita bawa ke pengadilan. Saya sendiri yang akan mengadukannya nanti,” tegas Fachril.
Sementara itu, beberapa masyarakat yang ditemui Singgalang, belum melihat perubahan signifikan terhadap pemberantasan illegal minning. Banyak tempat yang selama ini menjadi lokasi pertambangan, tetap beroperasi. “Di Muko-muko, di Pinti Kayu utara, Batang Bangko dan lainnya, masih terlihat ekskavator meraung-raung menggali tanah menambang emas,” ungkap warga Padang Aro, Ed.
Disampaikan Ed, demikian juga di sepanjang batang sungai Batang Hari, kegiatan berlansung seperti biasanya. “Beberapa ekskavator dan kapal keruk masih terus bekerja. Pengusaha tambang terkesan tidak ada takut sama sekali,” paparnya.
Rapat lokasi WPR
Dalam kesempatan itu, ketua Tim terpadu pemberantasan illegal minning Solok Selatan, H. Fachril Murad, juga mengungkapkan bahwa dalam minggu ini pihaknya akan melakukan rapat dengan berbagai pihak terkait di Solok Selatan tentang penetapan lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat.
“Ini adalah bentuk solusi yang kita carikan. WPR bukan hanya wacana, tapi kita sudah memasuki upaya penentuan lokasi yang mungkin,” katanya.
Wakil Bupati Solok Selatan, Abdul Rahman, yang ditemui wartawan, mengungkapkan bahwa kinerja tim terpadu terus dipantau. Hasil yang dicapai sejauh ini sudah cukup menggembirakan. “Ter lihat kan, penambangan liar mulai berkurang. Kalaupun masih ada, itu di tempat-tempat jauh yang sulit dijangkau. Jumlahnya pun tidak banyak,” katanya.
Terkait pandangan masyarakat terhadap kinerja tim, Wabup Abdul Rahman memastikan, komitmen tim untuk memberantas illegal minning tetap berjalan. “Sementara itu, kita terus mengupayakan solusi-solusi terbaik untuk masyarakat Solok selatan,” katanya. (536)

Takut Bermasalah : BLSM Solsel Belum Dibagi

Solok Selatan – Singgalang
Penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk 9.188 rumah tangga miskin (RTM) di tujuh kecamatan di Solok Selatan, mungkin baru dapat disalurkan September. Pemerintah saat ini sedang berkutat mencari siapa yang mesti bertanggung jawab menyalurkannya.
Dana itu ditransfer pemerintah pusat ke kantor pos. Kepala Kantor Pos Muara Labuh Asril Rabu (17/7), mengatakan ia menunggu data perubahan yang akan diberikan Pemda Solok Selatan.
“Sebagai pihak penyalur dana, kami tentu tidak punya wewenang menentukan siapa dan kapan akan diserahkan dana BLSM tersebut,” katanya.
Sepanjang ada perintah dan sesuai prosedur penyaluran, pihaknya segera akan menyalurkan. Tapi dari kondisi yang terjadi saat kini, Asril yakin, penyaluran dana BLSM untuk Solok Selatan baru bisa dilakukan September nanti.

Tidak berani
Wali Nagari Alam Pauh Duo Zainal Abidin misalnya, dia tidak akan berani ikut campur untuk penyaluran dana BLSM kali ini kalau tidak ada rekomendasi dari pejabat di kabupaten. Ini sudah menjadi kesepakatan tingkat kecamatan.
Hal yang sama juga diungkapkan Camat Pauh Duo Surya Nurbantani kepada Singgalang Rabu (17/7). Pihaknya saat kini menunggu surat dari kabupaten.
Sementara itu, beberapa orang wali nagari di Kecamatan Sungai Pagu menjelaskan, mereka sebagai ujung tombak pemerintahan, justru bisa jadi sasaran tembak jika salah menyalurkan.
Seharusnya sebelum pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial untuk masyarakat miskin, hendaknya pemerintahan paling bawah dilibatkan, walau penyaluran dananya lewat kantor pos.

Siasati
Sementara itu, Kabag Kesra Sekretariat Daerah Solsel Alwis mengatakan, seharusnya para wali nagari, jorong harus mampu menyiasati permasalahan BLSM. Kalau memang ada temuan tidak sesuainya penerima, kenapa tidak ditagguhkan saja.
“Mereka itu kan aparatur pemerintahan yang terendah dan memiliki kejelasan tugas dalam pemerintahan. Kenapa pula kita harus saling menyalahkan dan meminta kami yang di kabupaten ini menurunkan surat tentang bolehnya dana ini dibagikan,” katanya.
“Kenapa pula para wali dan jorong tidak punya keberanian untuk menetapkan status yang sebenarnya siapa yang miskin di daerahnya itu.”
Alwis sangat berharap segera saja dana BLSM dibagikan oleh pihak kantor pos.
Di tempat terpisah Kadis Sosnakertrans Erwin Ali didampingi stafnya Rosnani menuturkan ia segera akan meminta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menyerahkan data masyarakat yang rentan sosial di kecamatannya.
“Dalam waktu dekat kami akan upayakan meluruskan permasalahan yang terjadi saat kini,” katanya. (534)

Sekda Solsel akan Mundur

PADANG — Didapat kabar Sekda Solsel Fachri Murad segera angkat koper. Penyebabnya, ia tidak dilibatkan dalam mutasi dan pelantikan pejabat. Padahal, ia adalah ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Fachri yang dikontak tadi malam, tidak mau banyak berkomentar. Namun ia mengakui pengangkatan pejabat baru tidak melalui rapat Baperjakat. “Kasihan kita dengan bupati. Padahal beliau sedang di luar daerah,” kata Fachril yang mengaku sudah mengundang kepala BKD untuk rapat, tapi yang bersangkutan tidak datang.
Tadi malam, sumber Singgalang di kantor gubernur menyebutkan, Fachri sudah melapor ke Gubernur Irwan Prayitno. “Saya belum dengar informasi itu,” kata Bupati Muzni Zakaria. Muzni akan menelusuri informasi tersebut.
Fachri dibawa lalu saja oleh Kepala BKD setempat dalam memilih dan melantik pejabat. Menurut aturan, hal itu harus melalui sidang baperjakat.
Menurut PP 13/2002 pasal 16 ayat 4, yang jadi ketua baperjakat di kabupaten adalah sekda. Karena itu, Fachri merasa ditinggal dan segera mundur dari jabatan. Pejabat baru di Solsel yang jadi masalah itu sudah dilantik Jumat oleh Wakil Bupati Abdul Rahman. (004) Singgalang

Dua Walinagari Solsel ke Istana

SOLSEL – Walinagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo, Zainal Abidin, dan Walinagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan, Rustam Sangir diundang ke Istana Negara mengikuti upacara HUT RI ke 68 di Istana Negara, sesuai undangan kantor Kementrian Kehutanan RI No. S.448/Luh-2/2013 tentang pemanggilan peserta temu karya.

Duo Walinagari pintar ini diundang ke Istana sekaligus menerima hadiah atas keberhasilan mereka menjalankan tugas sebagai walinagari dalam membangun nagari.
Walinagari Alam Pauh Duo Zainal Abidin berhasil memenangkan lomba hutan berbasis nagari tingkat Nasional (Wana Lestari) tahun 2013. Sementara Walinagari Lubuk Malako Rustam Sangir berhasil memenangkan lomba keluarga sakinah tingkat nasional tahun 2013.
Keduanya sudah harus berada di Jakarta, Kamis (15/8). Sebelum penyerahan hadiah, kedua walinagari ini juga akan mengikuti Sidang Paripurna DPR-RI, kemudian mengikuti upacara HUT RI di Istana Negara dan terakhir mengikuti ramah tamah dengan Presiden RI.
Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria didampingi Wakil Bupati Abdul Rahman saat melepas keberangkatan kedua walinagari ini di kantornya, Selasa (13/8) mengatakan, kita patut berbangga kepada walinagari Alam Pauh Duo dan Lubuk Malako karena mereka sudah sering membawa nama baik Solok Selatan di tingkat nasional.
Buktinya, tahun ini dua orang walinagari di Solok Selatan mewakili Sumatra Barat untuk berangkat ke Istana dan menerima sejumlah hadiah yang sudah dimenangkan. ‘’Ini juga merupakan kemajuan yang luar biasa bagi Solok Selatan untuk membangun daerah yang kaya dengan hasil bumi ini,’’ kata bupati.
Diharapkan, untuk tahun-tahun berikutnya, bagi walinagari yang belum berhasil dan belum mempunyai kesempatan, bekerjalah sesuai dengan yang diharapkan sehingga bisa pula untuk berprestasi ditingkat nasional seperti walinagari Lubuk Malako dan Alam Pauh Duo ini.
Zainal Abidin dan Rustam Sangir, kepada Singgalang sebelum berangkat, Selasa (13/8) di Padang Aro mengatakan, ini merupakan sebuah penghargaan yang tinggi baginya dan ini tidak terlepas dari kerja sama dan dukungan masyarakat. ‘’Keberhasilan kami menginjakkan kaki di Istana adalah keberhasilan masyarakat Solok Selatan,’’ katanya. (204)

Pemkab Solsel Terima 100 CPNS

PADANG — Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menerima 100 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari pelamar umum. Formasi itu terdiri untuk tenaga guru 31, tenaga kesehatan 18 dan teknis 51.

Bupati Muzni Zakaria dalam pengumuman CPNS yang diterima Singgalang tadi malam menyatakan, seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya apapun. Seleksi dilakukan dalam dua tahap yakni seleksi administrasi dan Tes Kompetensi Dasar (TKD).
Pelaksanaan Tes bagi pelamar umum dilaksanakan menggunakan sistem Lembar Jawaban Komputer (LJK) serentak seluruh Indonesia pada 3 November. Tempat dan waktu pelaksanaan tes bagi peserta yang telah lulus seleksi administrasi diatur dalam pemberitahuan selanjutnya.
Pengumuman dan informasi lain yang berkaitan dengan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat melalui website sscn.bkn.go.id atau www.solselkab.go.id, media massa atau papan pengumuman BKD Solok Selatan.
Pengumuman akhir kelulusan pelamar CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, akan disampaikan melalui website www.solselkab.go.id dan media massa lain yang ditentukan.
Pelamar adalah lulusan dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang jurusan/fakultas/program studinya sudah terakreditasi A dan B dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,70 pada skala 4.

Pelamar wajib memiliki alamat email dan nomor HP yang aktif untuk mengikuti proses rekrutmen CPNS Kabupaten Solok Selatan.
Setiap pelamar harus mendaftar melalui website pendaftaran nasional dengan alamat sscn.bkn.go.id dimulai dari 14 September – 28 September. Cetak tanda bukti pendaftaran.
Peserta wajib mengirimkan berkas lamaran kepada panitia paling lambat 28 September sudah diterima di Pos Muara Labuh pukul 16.00 WIB. (014)

Jaga Hutan, Solsel Rekrut 40 Pemuda

SOLSEL – Solok Selatan akan merekrut 40 pemuda nagari untuk dijadikan Petugas Pengamanan dan Pelindung hutan Berbasis Nagari (PPHBN). Upaya itu dilakukan, mengingat jumlah polisi kehutanan yang ditugaskan hanya 10 orang. Sementara luas hutan yang harus diawasi mencapai puluhan ribu hektare. Proses rekrutmen, tengah dilakukan Dishutbun bersama pemerintah nagari.
Kabid Perlindungan dan Pengamanan Hutan Dushutbun, Hamdani, meyakini rekruitmen itu akan berdampak besar terhadap kelestarian hutan, sebab akan menjadikan masyarakat nagari terlibat secara aktif dalam menjaga dan melindungi hutan.
“Kalau masyarakat nagari bersama-sama yang menjaga hutan dengan ujung tombaknya para pemuda yang terpilih sebagai petugas PPHBN, tentu pembalakan liar dan pemanfaatan hutan secara sembrono akan diantisipasi,” ungkap Hamdani, Rabu (25/9) pada Singgalang.
Dikatakan Hamdani, di Solok Selatan, peran aktif masyarakat dalam menjaga hutan menggembirakan. Salah satunya, masyarakat Nagari Pauh Duo.
Hutan nagari di Jorong Simancung dengan luas sekitar 660 hektare, terjaga dengan baik. Bahkan pada tahun ini, Walinagari Pauh Duo, Zainal Abidin ditetapkan sebagai pemenang lomba wana Tata Lestari untuk kategori walinagari peduli hutan.
Sosialisasi
Sosialisasi manfaat dan fungsi hutan lindung, digelar oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Solok Selatan. Targetnya, menumbuhkan kesadaran pada masyarakat akan arti penting hutan dalam kehidupan. Pemateri dihadirkan dari Dinas kehutanan Sumatra Barat dan dari Solok Selatan. “Kita berharap masyarakat sadar akan arti pentingnya hutan,” kata Hamdani.
Peserta kegiatan terdiri dari pemuka masyarakat dan pemuda nagari di Kenagarian Pauh Duo. Setelah di Pauh Duo, kegiatan serupa juga akan digelar di Nagari Pulakek Koto Baru dalam waktu dekat. (536)

3.000 Pelamar Tersingkir 23.035 Orang Daftar CPNS di Solsel

Padang Ekspres • Senin, 30/09/2013 11:02 WIB • Nenengsih

Solsel, Padek—Pelamar ca­lon pegawai negeri sipil (CNPS) Kabupaten Solok Sela­tan mulai deg-degan me­nung­gu hasil verifikasi berkas la­maran. Mes­ki belum semua diverifikasi, na­mun panitia seleksi CPNS me­­n­emukan lebih 3.000 pela­mar tidak memenuhi syarat (TMS).

Pelamar yang masuk da­lam ka­tegori TMS berarti tidak lolos se­leksi administrasi atau tidak di­per­kenankan meng­ikuti ujian CPNS. Nama-nama pelamar TMS itu akan di­umumkan pada pe­kan depan, setelah seluruh berkas dive­rifikasi.

Hari terakhir pendaftaran (28/9), jumlah pelamar online CPNS Solsel menembus angka 23.035 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 15.166 pelamar yang mengirimkan  berkas. Rinciannya, tenaga guru seba­nyak 7.010 berkas, tenaga kese­hatan 2.059 berkas dan tek­nis sebanyak 6.097 berkas.

Berdasarkan jumlah ber­kas yang telah diverifikasi oleh pa­nitia, terdapat 3.000-an pela­mar tidak memenuhi sya­rat alias bakal gagal melaju ke lokasi ujian.

“Kita masih memverifikasi berkas lamaran. Ada sekitar seribuan lagi yang sedang diverifikasi,” kata Kepala Bi­dang Mutasi Badan Kepe­ga­waian Daerah (BKD) Kabu­paten Solok Selatan M Appraisal, yang juga panitia selek­si CPNS Solsel, Minggu (29/9).

Penyebab TMS antara lain karena indeks prestasi kumu­latif (IPK) pelamar tidak men­cukupi, usia sudah lebih dari standar yang ditetapkan, kuali­fikasi pendidikan tidak sesuai formasi, serta mendaftar on­line lebih dari satu kali.

Informasi yang dirangkum Padang Ekspres, ada sejumlah pelamar terpaksa melakukan registrasi berkali-kali karena tak kunjung mendapatkan bukti nomor registrasi. “Jari­ngan internet di sini su­sah. Berulang kali dimasukkan data registrasi, ndak juga muncul nomor regis­trasi tu. Ya ter­paksa sampai 8 kali men­daftar,” ungkap Lia, 27, pela­mar dari jurusan mate­ma­tika yang berdomisili di Pakan­sa­lasa, Pauhduo, Solok Selatan.

Bagi pelamar yang mela­kukan pendaftaran lebih dari sekali di online, menurut Appraisal, berkas lamarannya akan ditangguhkan terlebih dahulu dan untuk sementara masuk kategori TMS. Sedan­g­kan pela­mar yang jelas-jelas tidak me­menuhi persyaratan, sudah pasti masuk kategori TMS.

“Kalau kuota CPNS yang memenuhi syarat (MS) belum terpenuhi, maka kita akan entry lagi data yang mendaftar online lebih dari sekali. Kita utamakan dulu yang MS. Da­lam minggu ini kita kejar entry data yang MS, untuk di­sam­paikan ke Badan Kepega­waian Negara (BKN),” im­buhnya.

Bagi peserta yang lolos verifi­kasi, panitia akan me­nyuratinya via pos, sesuai alamat yang dilampirkan pela­mar. Sedang­kan pelamar ber­status TMS, akan di­umumkan di website, solselkab.go.id.

Catatan panitia CPNS Sol­sel, kuota formasi CPNS yang telah ter­penuhi di antaranya adalah for­masi bidan, guru pendidikan aga­ma Islam (PAI), guru mate­ma­tika dan guru bahasa Inggris SMP. Formasi yang paling sepi pe­minat masih berada pada for­masi ins­pek­tur migas. Ha­nya terisi oleh sekitar dua orang pelamar. (*)

KPU Tenggat Caleg Seminggu Rapikan Atribut Pemasangan Baliho

Padang Ekspres • Selasa, 24/09/2013

Solsel, Padek—Komisi Pemi­lihan Umum Daerah (KPUD) Solok Selatan melakukan koor­dinasi dengan Pemkab Solok Selatan terkait banyaknya pe­lang­garan pemasangan atribut alat peraga bakal calon legislatif (bacaleg) di daerah seribu rumah gadang itu.

Ketua KPUD Solsel Robert Cenedy  menjelaskan, sejak dikeluarkan daftar calon legis­latif tetap (DCT) caleg DPRD daerah hingga tingkat pusat, baliho, atau atribut kampanye sudah banyak menyalahi aturan di Solsel.

“Pemasangan atribut kam­pa­nye masih ada yang menyalahi aturan dari berbagai parpol, namun KPUD telah sosialisas­i­kan ke Pemkab Solsel dan dinas terkait soal pelanggaran terse­but. Sebelum tenggat waktu 28 September 2013, bagi caleg yang melanggar segera menertibkan baliho masing-masing,” te­gasnya Senin (23/9) di Padangaro.

Berdasarkan Peraturan KPU Tahun 2013 Pasal 17 Ayat 1 tentang Pemasangan  atau Pe­nem­patan Atribut Kampanye, kata Robert Cenedy, agar tidak ditempatkan pada tempat umum. Yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung pemerintah, lembaga pendidi­kan, jalan-jalan protokol, dan jalan bebas hambatan.

Namun sepanjang jalan raya Solok Selatan, sejumlah baliho terpajang di berbagai tempat umum. Di depan gadung se­kolah, masjid dan lainnya. Sesuai peraturan terbaru KPU, dite­tapkan satu kenagarian satu baliho dengan ukuran 3 x 4 meter. Juga diharapkan baliho yang terpajang tidak sesuai aturan, segera dicabut sebelum dilakukan pembongkaran oleh dinas terkait.

“Setelah sosialisasi ini, jika masih ada pelanggaran itu tugas­nya panwaslu dan dinas terkait. Kita harap baliho yang terpam­pang jelang pemilihan umum nanti tertib, sehingga tidak ada saling menyalahkan. Demi ter­wu­judnya pemilu aman dan kondusif di Solok Selatan,” katanya.

Masrianto, 37, warga Sangir meminta agar baliho di depan gedung sekolah, masjid, pus­kesmas dibongkar caleg ber­sangkutan sebelum dibong­kar masyarakat.

“Kami harap jangan ada lagi wajah caleg dipajang di depan masjid atau gedung sekolah, karena mengganggu periba­datan masyarakat dan peserta didik,” sebutnya. (mg20)

CPNS Keluhkan Surat Akreditasi Pelamar di Solsel Tembus 19.000 Orang

Padang Ekspres • Senin, 23/09/2013

Solsel, Padek—Pendaftaran tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini di Sumbar, benar-benar membeludak. Di Solok Selatan (Sol­­­­­sel), hingga Ming­­­­­­­gu (22/9), total pe­­lamar yang telah me­lakukan re­gi­s­tra­si online sudah men­­­­­capai 19.000 orang.

Panitia seleksi CPNS Solsel me­wanti-wanti para pelamar agar berhati-ha­­ti saat mengisi data registrasi. Sebab, in­­formasi yang dicantumkan saat re­gis­trasi, akan dicocokkan dengan ber­kas lamaran. Bila tidak sesuai, berkas la­maran dinilai tidak memenuhi syarat (TMS). 

“Di antara TMS itu, misalnya IPK yang dicantumkan saat registrasi berbeda dengan IPK di berkas transkrip nilai pelamar,” tutur Panitia Seleksi CPNS Solsel, Admi Zulkhairi.

Admi menambahkan, hingga kemarin, telah ada ribuan pelamar yang telah mengirimkan berkas lamaran. Dari hasil verifikasi, ditemui sejumlah berkas yang TMS. Terhadap berkas pelamar yang TMS, panitia belum melakukan entri data.

Ada dua kemungkinan penyebab kesalahan tersebut. Bisa jadi pelamar memang salah memasukkan data dan bisa jadi pemalsuan data. “Kalau pelamar salah mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalau umur, IPK, ya TMS jadinya. Begitu pula akreditasi jurusan pelamar, baik kampus negeri maupun swasta diharuskan melampirkan bukti akreditasi di berkas yang dikirimkan,” imbuhnya.

Meski pendaftar sudah mencapai 19.000 orang, namun kuota setiap formasi belum penuh. Kuota masing-masing formasi 100 orang.  Artinya, satu formasi, kuota dasarnya 100. Bila total yang tersedia 100 formasi, maka total kuota 10.000 orang. Angka ini mengacu pada jumlah berkas yang diverifikasi panitia, bukan pada jumlah pelamar yang telah registrasi online.

Jika dalam satu formasi kuotanya tidak terpenuhi, maka sisa jatah kuota formasi tersebut akan dialihkan ke formasi lain. Misalnya, formasi untuk teknik sipil hanya diisi dua pelamar. Sedangkan kuota dasar formasi teknik sipil adalah 100 orang, maka kelebihan jatah kuota formasi tersebut dialihkan ke formasi lain.

Kabid Mutasi dan Perlengkapan BKD Solsel, Ampraisal mengatakan, hingga Minggu (22/9), total berkas yang masuk ke panitia berjumlah 3.228 pelamar. Rinciannya tenaga guru 1.442 pelamar, tenaga kesehatan 530 pelamar, dan teknis 1.266 pelamar.

Sulit Dapatkan Surat Akreditasi

Sementara itu, pelamar mengeluhkan sulitnya mengakses situs pendaftaran CPNS Solsel dan persyaratan surat keterangan akreditasi perguruan tinggi. “Saya sudah tiga hari mendaftar, hingga kini belum juga bisa. Stres jadinya,” ujar Sisri, seorang pelamar kepada Padang Ekspres, Minggu (22/9) di Padangaro.

Sedangkan Yandri, pelamar lainnya mengaku sudah datang ke kampus untuk minta surat keterangan akreditasi jurusan, tapi tidak berhasil. “Pihak kampus tidak menyediakan blanko akreditasi. Bagaimana saya mau mendaftar jika syaratnya kurang lengkap,” terang tamatan Universitas Indonesia ini.

Hal senada dikatakan Supriyanda Nusa, pelamar lainnya. “Bila datang ke kampus, butuh waktu enam hari pulang pergi. Dan belum tentu juga, surat tersebut akan selesai cepat. Syarat ini, terlalu berlebihan,” sesal tamatan STKIP Pelita Bangsa, Sumatera Utara itu. “KemenPAN perlu mengkaji ulang syarat surat keterangan akreditasi ini,” harap Srimardona, tamatan Universitas Jambi ini. (sih/mg20)

Pimpinan DPRD tak Hadir, Paripurna Batal

Padang Ekspres • Jumat, 20/09/2013

Solsel, Padek—Para wakil rakyat di DPRD So­lok Selatan kembali berulah. Gara-gara tiga pim­pinan DPRD setempat tidak hadir, rapat pari­purna pertanggungjawaban APBD 2012 batal dilaksanakan kemarin.

Paripurna yang sedianya menyampaikan pe­mandangan umum fraksi terhadap nota pe­ngan­tar Ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2013, kemarin (19/9), terpaksa ditunda.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Solok Selatan, Sukrial Syukur menjelaskan, pimpinan DPRD ada tiga orang. Bila tidak hadir ketua DPRD, wakil ketua I dan II harus hadir. Namun, yang terjadi kemarin, ketiga pimpinan lepas tanggung jawab. Bahkan, handphone dimatikan sehingga komunikasi terputus.

”Saat ditelepon masuk, tapi ndak diangkat. Pe­­san yang dikirim juga ndak dibalas. Seha­rus­­nya ini ndak perlu terjadi jika ada koor­di­nasi di antara pimpinan DPRD,” jelas Sukrial Syu­­kur kepada Padang Ekspres, kemarin (19/9).

Karena batal, masing-ma­sing fraksi langsung me­nye­rah­­kan pandangan umum me­re­ka ter­hadap eksekutif. Arti­nya, pa­da paripurna yang akan dilak­sa­nakan hari ini (20/9), agen­danya ha­nya jawaban dari pemerintah daerah.

Diakui politisi Partai Gol­kar itu, pada tahun ini banyak ang­­gota DPRD tidak me­me­nu­hi d­i­si­plin di akhir jaba­tannya. Ma­suk kantor bila ambil gaji. Mi­ni­mal kehadiran anggota DPRD da­­lam keseluruhan agen­­da DPRD wajib hadir 45 persen.

“Kita dipilih rakyat, be­ker­ja­lah dan sampaikanlah aspirasi rak­yat itu. Demi kemajuan dae­rah, jangan setelah terpilih lupa se­galanya,” ungkap Syukrial.  

Syukrial menilai sikap pim­pi­nan dewan itu memalukan dan me­langgar tata tertib aturan da­lam agenda paripurna. “Kita akan cek seluruh anggota DPRD yang melanggar disiplin. Akan di­beri peringatan, jika tidak mem­­pan, kita rekomendasikan un­tuk diberhentikan saja seba­gai wakil rakyat,” jelasnya.

Ketika dikonfirmasi ke para pi­m­pinan DPRD, tidak ada yang bi­sa dihubungi. Sekretaris DPRD Solok Selatan, Aswis men­jelaskan, sesuai PP Nomor 16 Tahun 2010 dan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2010, ra­pat paripurna harus dipimpin ke­tua DPRD .

“Karena rapat hari ini (ke­ma­rin, red) tiga pimpinan tidak ada yang datang, yaitu Ketua DPRD Khairunnas, Wakil Ketua Su­hai­mi dan Edisusanto, sesuai ke­ten­tuan paripurna wajib diba­tal­kan,” katanya.

Aswis menyebut Ketua DPRD Solsel tidak hadir karena ada dinas ke Padang. Sedangkan Wa­kil Ketua DPRD Suhaimi ada uru­­san keluarga ke Pulau­pun­jung, Dharmasraya. Se­mentara Wa­kil Ketua Edi Susanto tidak bisa dihubungi.

“Tiga hari sebelum pari­pur­na, saya sudah surati ketiga pim­pinan DPRD, bahkan sudah saya ingat­kan melalui lisan. Saya su­dah konsultasi dengan Ketua BK DPRD, bahwa paripurna wajib ditunda,” bebernya.

Asisten I Bidang Peme­rin­ta­han, Efiyandri menyayangkan si­k­ap pimpinan DPRD seingga agen­da paripurna ditunda.

Pengamat politik dari Uni­ver­­sitas Andalas, Asrinaldi me­­ni­lai, hal ini terjadi karena ba­nyak politisi tidak menyadari tang­­­gung jawab mereka sebagai pe­jabat publik. Menurut dia, se­ha­rusnya pejabat men­da­hulu­kan kepentingan mas­yarakat di­ban­ding kepentingan pribadi dan keluarga.

”Itu adalah konsekuensi jadi pe­­jabat publik. Mereka dibayar un­­tuk mendahulukan kepen­ti­ngan masyarakat,” ujar Asri­naldi.

”Agar tidak terjadi terus me­nerus, masyarakat harus meng­hukum politisi malas dan tidak bertanggung jawab dengan tidak memilih mereka kembali,” seru­nya. (mg20/adi)

Dulangku Hilang, Emasku Lenyap

22 April 2013, 10:46

0 komentar | Dibaca: 303

Seni Teater SMAN 3 Kabupaten Solok Selatan (Foto: HaluanMedia.com)

Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on printMore Sharing Services

“Dulangku Hilang, Emasku Lenyap” merupakan sebuah cerita dalam seni teater SMAN 3 Kabupaten Solok Selatan. Drama ini dimainkan pada lomba FL2SN se-Kabupaten Solok Selatan. Teater kebanggaan sekolah pimpinan Syamsuria itu, memenangkan perlombaan pada tingkat pertama. Tema yang sama akan ditampilkan kembali oleh tim teater SMAN 3 Solsel dalam Festival dan Lomba seni siswa nasional (lomba FL2SN tingkat provinsi pada Mei 2013 mendatang.

Teater yang diasuh oleh Siswandi dan Hasriyal ini memilih tema tentang tambang emas, karena isu tersebut sedang hangat-hangatnya dibahas di tingkat Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan bahkan sudah sampai ke Kaukus DPR-DPD RI.

Pemain dalam seni teater tersebut hanyalah enam orang. Yaitu, Gina Katrun Nada sebagai Mande, Wiki Wulandari sebagai Ayum, Anugrah Bobi Pratama sebagai Dulang, Satrian Sastra sebagai Mamak, serta pemain figuran Fahmi Zikra dan Sukra, teman si Dulang. Drama yang telah dimainkan dalam FL2SN tersebut merupakan ide cerita dari Siswandi, S.Sn, dipanggungkan pertama kalinya pada 5 April di Gedung PGRI Disdik Solsel di Padang Aro.

Pembina Teater SMAN 3 Solok Selatan Hasriyal menceritakan, alur cerita dimulai dari kisah kehidupan Dulang dengan mandenya. Dulang merupakan satu-satunya anak lelaki dari pejuang kemerdekaan. Ayahnya telah lama meninggal, maka tinggallah dia dengan mande yang buta dan saeorang adik perempuannya bernama Ayum. Mereka hidup dalam kekurangan. Rumah centang perenang, dan terkesan kumuh.

Ketika Dulang terputus seko­lahnya karena tidak ada biaya, ia berkeinginan untuk merawat ibunya. Hari demi hari ia lewati dengan kehidupan yang sulit. Suatu ketika, Dulang berkeinginan membaha­giakan mandenya. Karena daerahnya yang kaya emas, maka Dulang dengan dua orang temannya pergi ke lokasi pertambangan mendulang emas. Dorongan bagi Dulang untuk pergi ke lokasi tambang emas, karena ingin membantu orang tua menafkahi keluarga. Mandenya yang ditinggal suami, dan kini dalam kondisi buta, sedangkan adiknya akan sekolah. Desakan itulah yang memotivasi Dulang pergi manambang emas, yaitu ingin mengoperasi mata mande dan ingin menyengolahkan adiknya.

Dalam drama tersebut, Dulang sudah berbulan-bulan pergi ke lokasi tambang, namun tidak ada kabar beritanya. Mande dan adik Dulang setiap hari menanyakan kepada orang-orang yang juga menambang emas di lokasi tambang. Akan tetapi tidak seorang pun yang menge­tahuinya. Dalam kondisi tertekan penuh kesedihan itu, datanglah mamak si Dulang ke rumah Mande. Ia ingin mengga­daikan harta pusaka, berupa tanah warisan.

Dialog demi dialog, dengan kondisi tidak berdaya mande si Dulang kalah dari perebutan warisan itu. Padahal, sang mande ingin mempertahankan tanah tersebut karena mengingat anak perempuannya Ayum masih ada. Lagi pula, jika tanah tersebut dijual mamak, bagaimana dengan si Dulang yang belum pulang menam­bang. Apakah ia setuju atau tidak, tetapi mamak tidak peduli.

Akhir cerita, Dulang datang ke mimpi mandenya. Dalam mimpi itulah Dulang menyampaikan bahwa dirinya sudah tidak ada lagi (me­ning­gal dunia-red). Mendapatkan mimpi yang demikian, mande langsung menceritakan kepada putrinya, adik si Dulang bernama Ayum. Merekapun meratapi bersa­ma, sembari mengucapkan “du­langku hilang, emasku lenyap.”

Yang menarik isu dalam drama teater SMAN 3 Solok Selatan adalah para siswa berani mengang­kat persoalan tambang emas yang sedang marak di daerah itu. Para pelaku tambang emas ini, mulai dari lapisan masyarakat biasa, pengu­saha hitam, dan investor nakal.

Kalau lapisan masyarakat biasa, inilah yang menggunakan Dulang untuk menambang emas secara tradisional. Sebagian mereka ada yang menggunakan mesin dompeng. Penghasilan menambang dengan menggunakan Dulang dan dompeng memang untung-untungan. Untuk kondisi saat ini, dua cara penam­bangan ini bergantung kepada hasil galian alat berat (ekskavator). Akan tetapi, sekali panen para pendulang dan dompeng, bisa mendapatkan emas berkilo-kilogram juga. Namun bisa dikatakan sangat jarang.

Sedangkan pengusaha hitam, ini tergolong pada masyarakat yang sudah naik status, karena bisa menyewa alat berat untuk menam­bang. Padahal, asal mula ia me­nam­bang emas hanya menggu­nakan dulang atau dompeng. Mereka dikatakan pengusaha lokal, karena kebanyakan mereka adalah orang-orang Solok Selatan. Mereka meren­tal ekskavator untuk menggali emas di dasar sungai Batang Hari, kemudian hasil galian itu dikelola dengan dompeng yang banyak. Pengusaha nakal ini ada yang berasal dari pejabat, aparat, dan oknum masyarakat.

Tidak hanya pengusaha lokal, bahkan ada yang berasal dari provinsi lain. Namun mereka masih tergolong pengusaha nakal, karena tidak mengikuti prosedur adminis­trasi yang sah dalam berinvestasi atau usaha di daerah lain.

Sementara itu, ada investor nakal yang ikut menambang emas di Solsel. Dikatakan investor nakal, karena mereka pada prinsipnya adalah ingin menanamkan modal (berinvestasi) di daerah ini. Namun, belum lengkap administrasinya malah sudah beroperasi. Atau, beroperasi tidak berdasarkan tahapan-tahapan izin sesuai un­dang-undang yang berlaku.

Kembali ke cerita dalam drama teater Dulangku Hilang, Emasku Lenyap. Kisah kehidupan Dulang, menggambarkan kondisi kehidupan sosial masyarakat Solok Selatan pada umumnya. Dulang digam­barkan hidup serba kesulitan, berada dalam kemiskinan, dan ditekan oleh kekuasaan mamak. Demikianlah dulunya, ketika para investor mulai melirik bisnis emas di daerah ini. Dengan mudahnya, kekayaan alam yang mengandung emas dikuasai dan dimiliki oleh investor asing. Sementara, isu ninik mamak sudah merekomendasikan percepatan izin investor asing itu terus berkembang. Inilah yang digambarkan dalam cerita drama itu, yang mana mande Dulang yang berada dalam kebutaan dan miskin, malah mamak masih juga ingin menggadaikan tanah, tanpa memi­kir­kan masa depan kemenakannya. (Icol Dianto)

Sering Dikunjungi Pejabat, makin tak Terawat Bidaralam, Ibu Kota PDRI Riwayatnya Kini

Padang Ekspres • Kamis, 15/08/2013 12:39 WIB • Nenengsih • 271 klik

Nagari Bidaralam, Kecamatan Sangirjujuan, Kabupaten Solok Selatan (Solsel), yang dulu mendunia sebagai basis perjuangan mempertahankan kemerdekaan, kian merana. Pengakuan negara terhadap Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin Mr Syafruddin Prawiranegara pada tahun 1949 itu, belum diikuti dengan pembenahan daerah ibu kota PDRI tersebut. Bagaimana kondisinya setelah 64 tahun berlalu?

DI pedalaman Solok Selatan itu, Pemerintahan Darurat RI dijalankan. Me­lalui stasiun radio PDRI di Bidara­lam, Syafruddin Prawiranegara mela­ku­­kan kontak dengan New Delhi, India untuk menunjukkan bahwa Repu­blik Indonesia masih ada.

Setelah 64 tahun berlalu, kondisi ba­ngunan saksi bisu sejarah itu, mem­pri­­hatinkan. Tak lagi sehebat se­jarah­nya. Tidak terawat. Inilah se­kelumit kisah negara yang pen­du­duknya me­ngi­dap amnesia, gampang melupakan seja­­rah.

Tengok saja rumah gadang milik Jama, yang dulu menjadi markas ketua PDRI. Sebagian dinding papan rumah ga­dang itu, banyak yang copot. Lekang dan lapuk oleh waktu. Rumah Jama kini ditempati cicitnya, Eva Vismadewi bersama suami dan seorang anaknya.

Rumah tersebut pernah di­re­hab pada tahun 2008, ban­tuan Menteri Sosial kala itu. Setahu Eva, dana rehabnya lebih dari Rp 200 juta. Namun entah kenapa, ang­garan sebanyak itu hanya bisa untuk mengganti atap dan ukiran dinding bagian luar. Tak heran, sepintas markas PDRI tersebut tampak seperti tak ada direnovasi.

”Ndak sampai 50 persen di­re­­­novasi. Ikolah modenyo,” kata ibu satu anak itu sambil menun­juk ke arah dinding bagian atas yang ter­nganga, beberapa waktu lalu.

Menurut Eva, dalam seta­hun tidak kurang dari tiga kali ru­mah PDRI itu dikunjungi. Pa­ra pengunjungnya macam-ma­cam. Ada yang mengaku dari pe­merintah pusat, provinsi, dan ka­­bupaten. Janjinya pun bera­gam. Ada yang bilang akan mem­­bangun pagarnya, mere­hab rumahnya, hingga mere­vita­li­sasi seluruhnya. Tapi hing­ga kini, janji tinggal janji.

“Tak ada bekas peninggalan PDRI dalam rumah,” kata Eva ge­leng-geleng kepala. Tempat ti­dur ketua PDRI pun kini sudah di­pindahkan ke gudang. Kon­di­sinya tak layak pakai. Sudah pa­tah dan berkarat.

Tokoh masyarakat yang juga mantan Wali Nagari Bidaralam, Ali Sabri Abbas, menyayangkan tak adanya perhatian pemerin­tah terhadap bangunan sejarah PDRI. Padahal setiap Hari Pah­la­wan 10 November , HUT RI 17 Agus­tus, dan momen bersejarah lain­nya, selalu ada yang me­nyambangi Bidaralam. Meli­hat-li­hat situs sejarah PDRI.

Kesannya hanya seremonial saja. “Dari dulu-dulu kondisinya se­perti itu-itu juga. Tak ada sen­tuhan. Biaya perawatannya tidak ada,” imbuhnya.

Beberapa meter dari depan mar­kas PDRI, terdapat bangu­nan yang dulunya Stasiun Radio AURI. Bangunan berlantai dua itu, kini dijadikan Taman Pendi­di­kan Al Quran (TPA). Setali tiga uang, kondisinya sama dengan mar­kas PDRI.

Bangunan bekas Stasiun Ra­dio PDRI itu sangat muram. Tak berpagar, tak ada tanda-tan­da istimewa. Begitu pula Mas­jid Mr Syaf­ruddin Pra­wiranegara, pem­ba­ngunannya terbengkalai. “Ka­lau nunggu pemerintah, ya ndak se­­lesai-selesai. Sekarang ini ke­lanjutan pembangunan ma­s­jid mengandalkan partisipasi dari masya­rakat,” kata Ali Sabri.

Saat agresi militer Belanda II, PDRI merupakan kelanjutan pemerintah RI yang berpusat di Yogyakarta. Kala itu, Presiden Soe­karno dan Wakil Presiden Mo­hammad Hatta ditawan Be­lan­­da. Nah, awal tahun 1949, Bi­da­ralam sempat menjadi pu­sat konsolidasi kekuatan PDRI yang dipimpin Mr Syafruddin.

Bidaralam tempat terlama yang disinggahi rombongan Syaf­ruddin, yakni 3,5 bulan. Se­la­ma berada di Bidaralam, masya­­rakat setempat bahu-mem­­­bahu memberikan rasa aman kepada rombongan Syaf­rud­din sedang “menyambung nya­wa” Republik ini.

Saat itu, tokoh masyarakat Bi­­­daralam, Khatib Jamaan (alm), dipercaya sebagai Ko­man­­dan Kompi Badan Pe­nga­wal Nagari dan Kota atau BPNK. Kha­tib Jamaan pernah men­ce­ritakan bahwa masyarakat Bida­ra­lam waktu itu, suka cita me­nyam­but kedatangan rom­bo­ngan Syafruddin.

Rumah warga disediakan se­ba­gai markas. BPNK beserta pe­muda setempat berjaga ma­lam atau ronda. Mereka juga ber­sama-sama mencari bekal seper­ti beras, sayuran hingga ke Ke­rinci, Jambi dan Muaralabuh. “Barang-barang tersebut diang­kut dengan kuda beban, dan se­bagian dipikul sendiri,” ung­kap Khatib Jamaan kala itu.

Rumah warga menjadi mar­kas ketua PDRI adalah rumah milik Jama’. Rumah gadang tersebut juga menjadi tempat sidang kabinet PDRI tahun 1949. Ada pula Surau Bulian yang dijadikan stasiun radio PHB/AURI, media bagi Syaf­rud­­din untuk berko­munikasi de­ngan pusat PDRI di Kototinggi, serta anggota-anggota PDRI di Jawa dan Nanggroe Aceh Darus­salam (NAD), untuk  menyam­pai­kan radiogram PDRI hingga ke luar negeri.

Setelah 68 tahun Republik ini merdeka, ibu kota PDRI di Bidaralam, ternyata makin me­rana. (***)

Ratusan Honorer ”Demo” Bupati Tuntut Kejelasan Pengangkatan PNS

Padang Ekspres • Rabu, 14/08/2013 14:28 WIB • Redaksi • 337 klik

Solsel, Padek—Ratusan pe­ga­wai tidak tetap kategori I Solok Selatan mendatangi  Kantor Bupati Solok Selatan, kemarin (13/8). Mereka mem­pertanyakan verifikasi database yang diurus Bupati Solok Selatan di Kementerian Pen­dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Ke­men PAN-RB). Mereka kecewa karena 272 PTT kategori I dibatalkan pengangkatannya oleh Kemen PAN-RB.

Ketua PTT KT I Solsel, Afriyon Soni mengatakan, PTT tersebut sudah mengabdi sejak tahun 2003 dan Desember 2004. Serta diberikan insentif atau gaji dari APBD sebelum Solok Selatan dimekarkan untuk menutupi kekurangan pegawai di kala itu. Kini, data PTT itu dianggap tidak benar oleh Kemen PAN-RB.

“Kita menemui bupati bu­kan mendemo, tapi untuk me­minta kejelasan tentang nasib kami. Kami berharap Pemkab arif menyelamatkan ra­tusan  PTT ini,” pinta Afriyon.

Pada Jumat, 5 April 2012, sebanyak 272 PTT telah mela­kukan uji publikasi dan diang­gap sah. Sesuai surat yang dikeluarkan Sekkab No 050/317/BPPPMD-2012, tentang uji publikasi keabsahan database PTT kategori I tersebut.

Tapi kenyataannya, tahun 2013, database 272 PTT di Solok Selatan dinyatakan tidak benar SK-nya karena ditan­datangani Marzuki Onmar (Pjs Bupati Solsel) dan mantan Bupati Solsel Syafrizal J.

“Tanpa ada tinjauan lapa­ngan, Kemen PAN-RB mem­vonis SK kami tidak be­nar. Lantas yang benar seperti apa, pemkab pun belum mem­beri­kan solusi,” tegasnya.

Ketua Pansus Audit Tujuan Tertentu (ATT) PTT KT I, Hendri Rose menjelaskan, “Jika datanya tak benar, SK-nya dipalsukan atau dire­ka­yasa, tentu ada tersangkanya,” tegasnya.

Menurutnya, Kemen PAN-RB mesti memverifikasi data tersebut sebelum dinyatakan tidak benar. Sesuai UU 38 Ta­hun 2003, mantan Pjs Bu­pati Solsel Aliman Salim me­masuk­kan PTT untuk daerah itu de­ngan alasan pegawai masih minim, baru sekitar 120 orang.    

Bupati Solsel Muzni Za­karia mengatakan, telah ber­koordinasi dengan Kemen­terian PAN-RB agar ratusan PTT kategori I dimasukkan ke database PTT kategori II. “Inilah hasil keputusan Kemen PAN-RB. Namun, jalur peng­angkatan menunggu kepu­tusan Kemen PAN-RB, apakah melalui tes atau pengangkatan langsung. Pokoknya PTT kate­gori I kita selamatkan,” pung­kasnya. (mg20)

Bupati Warning Pejabat Manja Tak Ada Kontribusi, Kadis Dicopot

Padang Ekspres • Selasa, 13/08/2013 13:25 WIB • Redaksi • 242 klik

Solsel, Padek—Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria mulai geram. Peringatan keras hing­ga pencopotan jabatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bakal diberlakukan, jika tidak bisa memberikan kontribusi bagi daerah.

Warning tersebut disam­paikan bupati di hadapan selu­ruh SKPD pada awal masuk kerja di ruangan pertemuan bupati, Senin (12/8).

Hal itu diupayakan Pem­kab Solsel agar pejabat daerah yang diangkat dan diberikan tugas pokok dan fungsi ma­sing-masing melaksanakan tugas untuk peningkatan pem­bangunan daerah dari berba­gai sektor dan bidang.

“Upaya ini agar kepala dinas tidak manja, sekali-kali perlu diberikan shock therapy agar kinerjanya meningkat dan tidak mandul,” tegas Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria.

Muzni mengingatkan ke­pa­la dinas hingga kepala bi­dang memberikan yang ter­baik un­tuk daerah dan mampu ber­koor­dinasi dengan pejabat di provinsi dan kementerian ter­kait. Pasalnya, Solok Sela­tan butuh peningkatan pem­ba­ngunan dan harus keluar dari daerah tertinggal dan terisolir.

“Saya ingin masing-masing dinas harus mampu me­rang­kul dana APBN sebanyak mung­kin untuk pembangunan daerah, jangan ada lagi melalui pihak ketiga. Kepala dinas dan kepala bidang harus bertemu langsung dengan orang yang dituju dan benar-benar mam­pu memberikan kontribusi untuk daerah,” tegasnya.

Bila kepala SKPD tidak bisa ber­koordinasi dengan Pem­prov dan pemerintah pusat, kata Muz­ni, jangan harap men­ja­di ke­pala dinas. “Sekali lagi saya ka­­takan, jangan harap ingin ja­di pejabat jika belum bisa ber­buat untuk kabupaten ini,” tegas man­tan kepala Di­nas PU Padang itu.

Muzni juga menargetkan jalan tembus Solok Selatan–Dharmasraya tuntas tahun ini. Menurut rencana, jalan terse­but melalui jalur Pulau­pun­jung. “Dinas PU wajib bertemu dengan kementerian terkait, sebab APBN 2014 segera diba­has. Ini peluang untuk me­rang­kul dana sebanyak-ba­nyaknya,” katanya.

Dia juga mewanti-wanti agar jalan lingkungan pusat ibu kota Padangaro, diting­katkan lagi. Begitu juga jalan yang menghubungkan Pro­vinsi Jambi–Solok Selatan, katanya, harus ditingkatkan tahun ini atau tahun 2014.

Dia juga menargetkan pa­sar tradisional Padangaro dan Muaralabuh tuntas tahun ini. “Dua pasar ini wajib tuntas tahun ini, sehingga dapat di­man­faatkan masyarakat Sol­sel. Ini untuk mengatasi kema­cetan di simpang Pasar Pa­dang­aro,” ujarnya. (mg20)

6 Korban Pistol Mainan Terancam Buta

Padang Ekspres • Selasa, 13/08/2013 11:36 WIB • Redaksi • 371 klik

Padang, Padek—Peredaran pistol mainan ber­peluru plastik selama Lebaran di Sumbar ma­sih mengkhawatirkan. Sedikitnya enam bocah cedera aki­bat peluru pistol mainan itu. Lemahnya pengawasan dan penertiban oleh instansi terkait, menyebabkan pistol mainan itu dijual bebas di pasaran.

Keenam korban pistol mainan itu Supriyanto, 12, warga Kampungbatu No 59 Padang, Faizul Alfiz, 9, warga Pakansalasa Muaralabuh Solok Selatan, Fauzan, 10, warga Kototinggi Pakanda­ngan Padangpariaman. Lalu, Alifia Nurdifa, 5, war­ga Supadan Jorong IV Nagari Padangtinggi Pa­saman, Alif Faturahman, 6, warga Kam­pung­la­dang Hilir Pasaman, dan Abdul Rahman, 10, war­ga Dusun Pintu Padang Julu Siabu Medan.

Kini, keenam bocah ini mendapat perawatan in­tensif di di ruang bangsal mata RSUP M Djamil Pa­dang karena terancam buta.

Supriyanto, misalnya. Mata sebelah kanan murid kelas 5 SD itu tertutup perban. “Belum bisa jelas, kalau lihat pakai mata yang ini (kiri, red),” ujar Supriyanto.

Supriyanto mengaku kejadian itu akibat kelalaiannya saat bermain perang-perangan di rumahnya di Kampungbatu, Kecamatan Padang Selatan, Minggu (4/8), sekitar pukul 12.00. “Usai bermain, saya hendak memastikan tak ada lagi peluru. Awalnya saya tembakan ke lantai, ternyata tak berpeluru. Sewaktu saya periksa lewat lewat moncong pistol, ternyata pistol masih berpeluru dan mengenai mata kanan ini,” katanya. Darah pun mengucur dari kelopak matanya.

Lain halnya Faizul Alfiz. Warga Pakansalasa Muaralabuh ini terkena peluru nyasar temannya saat Lebaran, Kamis (7/8).

Dokter spesialis mata RSUP M Djamil, dr Ardizal Rahman SpM(K) menjelaskan, reaksi seseorang saat peluru menyentuh mata berbeda-beda. Ada langsung trauma dengan mata memerah, ada merasa sakit tetapi tidak tampak kerusakan pada fisik mata secara langsung. Makanya, pasien harus segera dibawa ke dokter begitu terjadi kasus trauma pada mata. “Jika tidak, kondisi mata bisa semakin gawat dan tidak tertolong lagi,” katanya.

Kalau tidak segera diatasi, mata yang trauma bisa menyebabkan hifema atau gumpalan darah di dalam bola mata. Hifema secara khas disebabkan oleh trauma pada bola mata. Gejalanya nyeri pada mata, pendarahan di depan mata, sensitif terhadap cahaya, dan gangguan penglihatan.

“Dorongan peluru tersebut memicu rusaknya saraf optik yang membentuk bagian-bagian retina di belakang bola mata. Efek langsungnya, penderita akan merasakan sakit kepala yang amat sangat dan diikuti menurunnya kualitas penglihatan,” ujar Ardizal.

Jika terus dibiarkan, tambahnya, kornea menjadi cokelat dan tidak bisa berfungsi lagi. “Sebenarnya peluang sembuh penderita imbibisi kornea masih ada dengan cangkok mata. Namun, cara tersebut tetap tidak membuat mata sehat 100 persen,” ujarnya. Selain itu, katanya, juga mengakibatkan pembusukan akibat air mata di lapisan dalam tersumbat. Bila sudah begitu, mata harus dibuang.

Ardizal mengimbau pemda dan kepolisian memperketat pendistribusian pistol mainan ini. Apalagi hampir tiap tahun usai Lebaran kasus pistol mainan selalu terjadi. Data RSUP M Djamil Padang, korban pistol mainan sejak tiga tahun belakangan mengalami penurunan yakni, pada 2010 tercatat 23 korban, 2011 tercatat 20 korban, tahun 2012 19 korban.

“Pengawasan dari orangtua harus lebih ketat dan bijaksana mendidik anak. Bukan hanya menyenangkan anak dengan menghibur jangka pendek, tapi berakibat penyesalan jangka panjang,” ajak Ardizal.

Selain mengobati pasien pistol mainan, menurut Ardizal, pihaknya juga menangani dua pasien korban mercon. Kedua pasien itu Agus Priyanto, 23, warga Sawahlunto dan Khairulis, 38, warga Lubukbasung, Agam. Keduanya dirawat di ruang rawat inap pria mata.

Untuk korban mercon, sebut Ardizal, umumnya diagnosa trauma thermis (luka bakar) akibat percikan api mengena mata mereka. “Jika tak segera diobati ke dokter, penderita akan mengalami kebutaan juga,” ucapnya.

Dijual Bebas

Di sisi lain, sejumlah pedagang musiman di Pasar Raya mengaku tidak menemukan kesulitan membeli pistol mainan dan mercon. “Namun, kami harus berhati-hati agar tidak dirazia polisi,” ujar pedagang berinisial ND.

ND mengaku mendapatkan mercon dan pistol mainan dari pedagang grosir di Pasar Raya. “Kami dan penjual selama ini saling kenal. Saat membeli petasan kami juga harus membeli sejumlah barang lain, supaya tidak mencurigakan,” ungkapnya.

Dalam menjual petasan dan pistol mainan, ND mengaku kini tidak bisa sembarang jual. “Konsumen petasan dan pistol mainan ini anak-anak dan biasanya ditemani orangtua­nya. Jika tidak, kami tidak menjualnya,” ungkapnya.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi (Disperindagtamben) Padang, Tasril Tasar mengaku terus memantau peredaran barang berupa pistol mainan dan petasan. Namun kenyataannya, mainan berbahaya itu tetap tidak terkendali. Pistol dan mercon masih dijual bebas.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sendiri telah mengeluarkan surat edaran (SE) pada 3 Juli 2012, terkait pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam SE Nomor 332 tersebut, ditegaskan penjualan dan peredaran mercon dan kembang api tidak dibolehkan. Meriam bambu juga dilarang, karena mengganggu ketenangan dan masyarakat dalam menjalankan ibadah. Namun, kejadian itu terus berulang hingga Lebaran tahun ini.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Negeri Padang, Eka Vidya Putra menyatakan, peredaran dan penggunaan mainan anak-anak yang berbahaya seperti pistol-pistolan tersebut perlu kontrol pemerintah daerah dan orangtua. “Kontrol itu harus diiringi dengan sanksi. Kontrol tidak hanya ketika telah sampai di pasaran saja, tapi jauh sebelumnya harus sudah dilakukan,” ujarnya.

Pistol-pistolan yang dapat mencederai itu, tuturnya, tidak bisa dimasukkan dalam kategori mainan. (cr2/ril/kid)

[ Red/Administrator ]

Brimob Buru Perampok Toke Karet Kapolres: Pemain Lama, Kawanan Dharmasraya

Padang Ekspres • Selasa, 06/08/2013 13:32 WIB • Redaksi • 1139 klikSolsel, Padek—Jajaran Pol­res Solok Selatan (Solsel) didu­kung puluhan satuan Bri­mob Polda Sumbar mengejar kawa­nan perampok bersenjata api (bersenpi) menggasak seorang toke karet di Nagari Talunan­maju, Jorong Kurniamaju, Kecamatan Sangir Batang Juju­an, Solsel. Diduga kawanan perampok melarikan diri ke arah Kabupaten Dharmasraya.

Kapolres Solok Selatan AKBP Nanang Putu Wardianto kepada Padang Ekspres, di Sangir Balai Janggo, Senin (5/8), menyebutkan, kawanan perampok bersebo tak hanya menggasak harta benda kor­ban, tapi juga melukai korban.

”Kepala, wajah dan pung­gung korban memar, akibat diinjak-injak dengan sepatu keras. Selain itu, juga dipukul dengan marmer karena korban tidak mau mengaku tempat menyimpan uang dan perhia­sannya,” kata Kapolres.

Saat ini, pihaknya, sedang melakukan pengepungan hing­ga ke Dharmasraya. Jaja­rannya ber­tekad  segera menangkap pelaku bersenpi dan sindikat lainnya. “Puluhan Brimob telah dikerah­kan untuk menumpas kawanan perampok di Solok Selatan dan Dharmasraya,” kata Nanang.

Nanang menyebutkan, ka­wa­nan perampok ini selalu menggunakan senjata api dan sebo (penutup wajah) ketika beraksi. Dia menduga para pelaku bukan dari luar daerah, tapi berdomisili di Dharmas­raya. ”Saya yakin mereka ber­do­misili sekitar Dharmasraya dan Solok Selatan, setelah melihat perge­rakan setiap m­e­la­kukan peram­pokan di Dhar­masraya dan Solok Selatan,” jelas Nanang.

Pengakuan toke karet Eri­wahyudi, dan istrinya Rina serta tetangga korban yang disekap, menurut Nanang, keenam pelaku menggunakan bahasa Indonesia. Sewaktu menjalankan aksinya, dua pe­ram­pok menggunakan sebo menyekap korban, dua berjaga di pintu, dan dua orang masuk rumah.

Modus operasinya, tambah Nanang, sama dengan kejadian di Dharmasraya. Pelaku me­nge­tuk pintu terlebih dahulu, dan melepaskan tembakan peringatan. Selanjutnya, kor­ban dipaksa tiarap di lantai di bawah todongan senjata.

Bila tidak mau menun­juk­kan letak uang dan perhiasan, perampok menganiaya korban. Dalam keadaan tiarap, kata Nanang, kedua tangan korban diikat ke belakang dan dihajar berkali-kali sampai tubuh dan kepala korban memar.

”Kita menemukan empat selongsong dan satu proyektil dalam kondisi melekat di ban mobil sebelah kanan dan ba­gian belakang. Peluru ini me­mu­dahkan polisi mengungkap jenis senjata digunakan pelaku, dan korban sudah memberikan keterangan,” sebutnya.

Pulungan, 50, tetangga kor­ban yang disekap perampok mengatakan, dia mendatangi rumah korban setelah men­dengar teriakan. Namun baru sampai di depan rumah, dia pun diberikan tembakan peri­ngatan dan disuruh tiarap.

Kapolres Solsel mengimbau masyarakat proaktif melapor ke polsek terdekat bila menemui ada orang yang mencurigai. Dia berkeyakinan para pelaku me­miliki organisasi yang rapi. Diduga pelaku pemain lama dengan organisasi sama. Selain itu, ada kaitannya dengan pe­ram­pokan di toko emas di Abai Sangir Batang Hari  yang me­newaskan satu orang ketika hendak menolong korban.

Seperti diketahui, Minggu malam (3/8), kawanan peram­pok menyatroni rumah seorang toke karet di Nagari Talu­nan­maju, Jorong Kurniamaju, Kecamatan Sangir Batang Ju­juan, Solsel. Mereka menyekap toke getah itu sembari mele­paskan tembakan tiga kali guna memaksa istri korban menun­jukkan letak uang dan perhia­san. Para bandit itu membawa kabur uang Rp 50 juta dan 5 mas perhiasan. (mg20)

[ Red/Administrator ]

Kawasan Hutan Lindung Membingungkan Petani Kerap Bermasalah Hukum

Padang Ekspres • Senin, 05/08/2013 13:27 WIB • Yuwardi & Ardi Tono • 234 klik

Solsel, Padek—Masyarakat Ka­bu­paten Solok Selatan (Solsel) bingung dan terganggu dengan kebijakan pemerintah. Tidak sedikit masyarakat yang terjerat hukum karena memasuki ka­wa­san hutan lindung yang ditetapkan tanpa jelas titik tapal batasnya.

“Permasalahan ini sudah per­nah kita sampaikan kepada Pe­me­rin­t­ah Kabupaten (Pemkab) dan pihak Kehutanan terkait tapal batas ini, namun hingga saat ini belum ada keputusan yang jelas. Setahu saya sampai saat ini me­mang belum ada tapal batas hutan lindung di Kabupaten Solok Se­la­tan,” ujar Ketua DPD Golkar Ka­bu­p­aten Solok Selatan yang juga Ketua DPRD setempat  Khairunas saat buka bersama di Hotel Pesona Alam Sangir, Sabtu kemarin.

Pada kegiatan yang juga diha­diri anggota DPR-RI Azwir Dainy Tara itu,  Khairunas me­nyam­pai­kan adanya gugatan terhadap ka­wa­san hutan lindung di Sumbar se­b­agai hutan negara. Karena di Sumbar hanya mengenal hutan ulayat atau hutan adat.

“Kita juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian tentang permasalahan ini. Jangan ma­sya­ra­kat kita yang tidak mengerti ha­nya menjadi santapan pihak-pihak yang ingin mengambil ke­un­tu­ngan dari kebijakan yang dibuat. Termasuk meminta aturan yang menetapkan kawasan hutan lin­dung di Solok Selatan, kalau ada tolong tunjukan,” sebut Khairunas.

Menanggapi hal itu, Azwir Dainy Tara yang diundang ber­sa­ma calon Anggota DPD-RI Yamin Ferriyanto Tara yang diwakili oleh Mu­hammad Khomeiny Tara me­nyam­­paikan, penetapan kawasan hu­tan lindung oleh pemerintah pu­sat terutama Kementrian Ke­hut­anan terkadang tidak tepat sa­saran dan hanya di atas kertas saja.

“Contohnya di Pesisir Selatan, dimana rumah dinas bupatinya masuk kawasan hutan lindung. Bagaimana, pemerintah daerah melakukan pengembangan ka­w­a­san­nya, kalau selalu terkendala oleh status hutan lindung. Begitu juga di Solok Selatan, kapan ma­sya­rakat di sini akan berkembang perekonomiannya yang mayoritas bermata pencarian sebagai pe­ta­ni,” sebut Azwir Dainy Tara.

Selain kawasan hutan lindung, dirinya juga sering mendapatkan keluhan terkait aktifitas per­tam­bangan yang dilakukan oleh ma­sya­rakat di sepanjang Sungai Batang Hari. Dimana, masyarakat kecil dilarang menambang, tetapi pengusaha-pengusaha dengan kapasitas besar dibiarkan saja dan seakan tak tersentuh oleh penegak hukum.

“Untuk aktifitas per­tam­ba­ngan, kami telah turun bersama Komisi VII DPR-RI menghentikan tambang ilegal. Tinggal bagaimana lagi menata agar masyarakat yang berada di sepanjang kawasan itu bisa memanfaatkan hasil alam itu untuk meningkatkan kese­jah­te­raan mereka,” ungkap Azwir Dainy Tara, yang dikenal sangat me­rakyat itu searaya  me­ngenalkan putra-putrinya sebagai kader.(*)

Lagi, Toke Karet Dirampok

Padang Ekspres • Senin, 05/08/2013 12:52 WIB • Redaksi • 97 klik

Solsel, Padek—Kawanan pe­ram­­pok bersenjata api (bersen­pi) ber­aksi di Solok Selatan tadi ma­lam. Seorang toke karet di Nagari Ta­lunanmaju, Jorong Kur­nia­ma­ju, Kecamatan Sangir Batang Ju­juan, menjadi korban keganasan kom­plotan penjahat tersebut.

Enam kawanan perampok yang mengendarai tiga motor ini, le­luasa mengobrak-abrik rumah kor­ban yang tinggal di daerah te­risolir.

 Mereka menyekap toke ge­tah itu sembari melepaskan tembakan tiga kali guna memaksa istri korban menunjukkan letak uang dan perhiasan. Setelah ditunjuki, dengan sigap para bandit itu membawa kabur uang Rp 50 juta dan 5 mas perhiasan.

Pelaku masuk ke rumah korban jelang Shalat Isya. Secepat kilat, keenam perampok masuk ke dalam rumah korban. Setelah mengikat korban, pelaku mengancam istri korban, Rina dengan tiga kali tembakan.

“Sekarang kasusnya sedang dikembangkan. Diduga pelaku masih pemain lama, spesialis perampokan di daerah terisolir. Beruntung, korban selamat,” ujar Kasat Reskrim Polres Solsel, AKP Ricco Fernanda kepada Padang Ekspres, tadi malam.

Ricco menduga pelakunya ada kaitannya dengan kasus perampokan di salah satu toko emas di Abai Sangir Batang Hari, tahun lalu. “Kami terus menyelidiki apa motif perampokan ini, apakah ada indikasi orang dalam atau tidak. Yang jelas, jelang Lebaran ini, warga harus hati-hati karena tingkat kriminal tinggi. Jika ada yang mencurigakan, segera lapor ke polisi. Misalnya ada orang yang tidak dikenal bolak-balik di lokasi, segera waspada. Siapa tahu orang itu sedang membaca situasi,” imbaunya.

Seperti diketahui, September lalu, komplotan perampok berpistol yang berjumlah tiga orang, merampok sebuah toko emas di Pasar Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Solsel. Seorang warga bernama Khairuddin, 54, tewas tertembak setelah berupaya menolong pemilik toko. Perampok menggunakan senjata api jenis M16 dan revolver. (mg20)

Awas, Ada 32 Titik Longsor Waspadai Cuaca Ekstrem, 104 Alat Berat Disiagakan

Padang Ekspres • Senin, 05/08/2013 12:26 WIB • Redaksi • 770 klik

Padang, Padek—Lebaran ta­hun ini, pemudik diminta me­waspadai cuaca ekstrem. Ba­dan Meteorologi Klimato­logi dan Geofisika (BMKG) mem­prediksi cuaca ekstrem akan terjadi di Sumbar, H-3 hingga H+3 Lebaran.

Karena itu, pengendara di­minta meningkatkan kewas­pa­daan terhadap bahaya long­sor dan  pohon tumbang. Selama Agus­tus ini, wilayah Sumbar­ ber­potensi hujan menengah 151-300 mm. Artinya, bulan Agus­tus ini akan sering hujan. Ini semakin membahayakan Sumbar sebagai daerah rawan longsor.

”Rentang 2-8 Agustus ini, Sum­bar berpotensi hujan ri­ngan pada siang hari serta ber­potensi hujan sedang-lebat pa­da malam hari. Tak hanya long­sor, warga juga harus me­waspadai banjir, dan angin pu­ting beliung, terutama di wi­la­yah pesisir seperti Padang, Pa­riaman, Pessel, Agam dan Pas­bar,” ujar Manager Pus­dalops Ba­dan Pe­nanggulangan Ben­ca­na Daerah (BPBD) Sumbar, Ade Edward kepada Padang Ekspres, Minggu (4/8).

Ada 32 titik rawan jalur mu­dik yang patut diwaspadai r­a­wan longsor dan pohon tum­bang (lihat grafis).

”Arus mudik akan me­ning­kat pada H-3 dan H+3, tak ter­ke­cuali di Sumbar,” tam­bahnya.

Hal senada disampaikan Wakil Gubernur Sumbar, Muslim Kasim. “Jika hujan lebat, se­baiknya berhenti dulu. Jangan di­­paksakan juga jalan. Kami me­nyarankan pemudik tidak me­lewati jalur Sicicin-Malalak. T­o­pografinya berat, tanahnya ma­­sih labil. Ini sangat ber­bahaya, pilihlah jalan alter­natif yang lain,” ulas Muslim Kasim.

Menyikapi hal ini, Pemprov Sum­bar melalui Dinas Prasa­rana Jalan dan Tata Ruang Per­mukiman (Prasjal Tarkim) telah me­nyiagakan 104 unit alat berat di titik-titik rawan.

Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Telekomunikasi (Dishub Inforkom) Sumbar, Mudrika mengatakan, pihaknya juga telah memasang rambu-rambu di lokasi-lokasi rawan.

Imbauan serupa juga di­sam­paikan Kepala BPBD So­lok ­Se­la­tan, Hamudis, yang ter­ma­suk daerah rawan longsor. M­u­l­ai Alahanpanjang di Ka­bu­paten Solok hingga Kecamatan Sangir Ba­tang Hari di Solok Selatan, ada delapan titik rawan longsor.

Delapan lokasi itu di Jorong Sungai Ipuah Nagari Pakan Rabaa Tangah (Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh), Jorong Ampalu Pekonina (Kecamatan Pauh­duo, Lekok dan Sampu Bu­kit Manggis (Kecamatan Sa­ngir), Nagari Lubuk Malako, Padang Air Dingin (Kecamatan Sangir Jujuan) dan Nagari Ranah Pan­tai Cermin (Kecamatan Sangir Ba­tang Hari).

Hamudis menjelaskan, dae­rah yang paling rawan longsor yak­­ni Bukit Manggis. Selain ja­lan­nya kecil dan rusak parah, juga ter­dapat perbukitan yang me­mi­liki tanjakan tinggi dan ter­jal. Ak­ses satu-satunya bagi mas­yara­kat ada di tiga keca­matan. Yak­ni, Kecam­a­tan Sangirjujuan, Sa­ngir Batang Hari dan Sangir Balai Janggo.

”Akses ini juga alternatif ter­dekat menuju kabupaten tetang­ga, Dharmasraya. Ting­ginya te­bing dan jurang di sepanjang Bu­kit Manggis, mencapai 100 me­ter. Bila curah hujan tinggi, se­baiknya pemudik berhenti da­hulu. Jika dipaksakan lewat di Bu­­­kit Manggis, jalan akan ter­tim­­­bun longsor dan tentunya akan membahayakan pe­ngen­da­ra. Setiap tahun, jalan Bukit Mang­gis sering memakan kor­ban, khususnya setiap hujan le­bat,” pungkasnya.

Pos Uji Kelayakan

Di Padangpanjang, Dishub­ko­minfo menyiagakan satu unit pos uji layak angkutan Lebaran ter­hitung H-7 hingga H+7 men­datang di Terminal Regional Bu­kitsurungan. Ini bertujuan untuk ke­lancaran lalu lintas dan ke­ama­nan pemudik.

Sekretaris Dishubkominfo Pa­dangpanjang, Zulheri menje­las­kan, pos tersebut akan mela­ku­kan pe­meriksaan terhadap ke­leng­kapan angkutan Lbaran. Se­­lain su­rat menyurat, pe­merik­saan juga ter­kait keleng­kapan­ fi­s­ik ken­daraan seperti rem, lam­pu utama, lampu sen hingga fung­si wiper.

Pengawasan ekstra tersebut, guna memastikan angkutan Lebaran layak beroperasi. Selain itu, juga bertujuan untuk memi­ni­malisir terjadinya gang­guan ter­hadap kelancaran arus mudik dan lalu lintas saat Lebaran. “Se­kecil apa pun permasalahan pa­da kendaraan, bisa saja menim­bul­kan risiko besar bagi penum­pang atau pengguna jalan lain­nya,” ujar Zulheri kepada Pa­dang Ekspres, kemarin.

Selain menimbulkan risiko kecelakaan, ketidaklayakan ang­ku­­tan juga dapat memicu ke­sem­rawutan dan kemacetan lalu lintas arus mudik. Karena satu ken­daraan bermasalah atau me­nga­l­ami kerusakan, bisa menim­bul­­kan kerugian banyak pihak, termasuk penumpang angkutan itu sendiri. “Hingga H-4, telah ditemukan belasan pelanggaran. Umum­nya pelanggaran terha­dap kir, izin trayek dan habisnya masa kartu pengawasan (KP). Kami juga telah memberikan tilang atas pelanggaran tersebut, ka­rena ini menyangkut kepen­ti­ngan hajat hidup orang ba­nyak,” ulas Zulheri.

Tak hanya itu, Dishub­ko­min­­fo juga membentuk Tim Pe­ngen­­dalian Ketentraman dan Ke­­tertiban (Trantib) Terminal. Tim tersebut bertujuan untuk me­­ngawasi dan memastikan se­tiap angkutan barang dan pe­numpang untuk memasuki ter­minal. “Sedangkan untuk ang­kutan kota dan desa di Termi­nal Kantin dan Pasar, peneka­nan lebih pada ketertiban angkutan,” tutur Zulheri.

Di Pasaman Barat, sejumlah titik jalan berlubang, sudah ditambal. Namun jalan di Kinali-Simpangampek, sedikit macet karena jalannya kecil. Untuk itu, perlu pelebaran jalan, termasuk arah ke Ranahbatahan, perbata­san dengan Madina (Sumut).

Ini memicu kecelakaan lalu lintas. Kalau ada lawan kenda­raan di depan, salah satunya harus berhenti, karena jalan sempit. Selain itu, banyak jalan berlobang, yang masih belum diperbaiki. (ayu/mg20/wrd)