Firdaus Bin Musa Alias Yuang Patuih

RUMUS-RUMUS DALAM MENGENAL AJARAN ISLAM

Penulis : Firdaus Bin Musa

BACA HADITS TENTANG IMAN…………………..

Sebelum masuk pada pembahasan, sebelumnya kami akan mencoba menjelaskan terkait dengan rukun iman yang ke enam, saya berharap agar didengar pembahasannya dari awal –akhir, jika tidak nanti akan keliru, saya berharap jika ada yang dikeragui mohon ditanyakan langsung setelah pembahsan ini, kalau belum terjawab saya akan menanyakan lagi pada orang yang lebih tahu, sehingga tidak ada dusta diantara kita.
Iman kepada qadha dan qadhar,
Dalam pembahasan qadha dan qadhar kita tidak bisa lepas dari ketentuan hidup, yakni  area yang bisa kita kuasai dan area yang tidak bisa kita kuasai, area yang bisa kita kuasai akan diminta pertanggung jawabannya, sedang area yang tidak bisa kita kuasai tidak akan ditanya nantinya, misal manusia lahir dan meninggal, tidak bisa terbang dan berjalan dengan tubuhnya, tidak bisa menciptakan biji mata, bentuk kepala dan tubuhnya, semua itu area yang tidak mampu manusia menguasainya, lalu siapa yang menguasai itu adalah allah swt. Segala kejadian yang terjadi pada area yang menguasai inilah yang yang dinamakan qadhar, betapapun besar manfaat dan atau kerugian namun tetap manusia tidak akan diminta pertanggung jawabannya, lai kanamuah urang suka atau tidak dengan ketentuan ini ia tetap tidak diminta pertanggung jawabannya, contoh ado yang anak bapak2 ibu2 nan gadih cantik, atau nan bujang genteng eh ganteng, lalu ado nan ma ejek, ei anak kau buruak mah, ei anak kau gapauk mah, ei anak kau kuruih mah, ei anak kau pendek mah,  ndak akan diminta pertanggung jawabannya oleh allah swt, sebab kuasa allahlah yang menentukan itu semua.
Sekarang bicara qadhar, ialah berbicara sifat suatu benda yang tidak kuasa juga manusia merubah sifatnya, sebab sifat itu memang allahlah yang menetapkan, contoh nafsyu sifatnya untuk menginginkan sesuatu,  api sifatnya membakar, sifat air membasahi, pisau itu memotong, itu memang ketentuan allah ndak akan bisa manusia merubahnya, kalaupun berubah itu bukan kemampuan manusia merubahnya tapi karena allah menarik khasiat benda tersebut, contoh api tidak membakar saat nabi Ibrahim dibakar.
Namun perlu di catat bapak-bapak, ibu-ibu, benda yang allah ciptakan tersebut meskipun tidak mampu manusia merubahnya, namun ia punya potensi untuk digunakan, contoh api untuk membakar, air untuk membasahi, pisau untuk memotong, karena punya potensi itu, lalu allah menuntun agar menggunakan kemampuan yang ada pada api, pisau, dan air sesuai dengan petunjuknya yang terdapat dalam hadits dan al-qur’an, jika api punya potensi untuk membakar maka gunakan untuk membakar kue, jangan membakar orang dong!, jika pisau untuk memotong, potonglah bawang untuak masak, jangan untuk memotong orang, jika tidak kita gunakan potensi benda tersebut berdasarkan petunjuk allah maka disaat itulah kita akan diminta pertanggung jawabannya.
Jadi ndak ada alasan bagi kita, kenapa kamu miskin karena ini sudah takdir allah, takdir allah ya takdir allah, tapi sudahkah kita gunakan qadhar dari apa yang kita miliki semaksimal mungkin, takdir allah ya takdir allah tapi sudahkan kita memakai petunjuknya dalam penggunaan anggota tubuh kita.
Orang yang memahami qadha dan qadhar ia akan berusaha bagaimana setiap gerak langkahnya tidak mengandung dosa, dan ia akan melaksanakan segala perintah allah dengan senang hati (ikhlas)
1.    Siapa berbuat, ia yang bertanggung jawab.

Artinya:
Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

1.    Kita hendaknya berbuat sesuai dengan petunjuk / Hidayah allah swt agar memperoleh keselamatan
2.    Semua yang kita lakukan pertanggung jawabannya kita sendiri yang akan memikul.
3.    Allah tidak akan mengazab sebelum ada sampai dakwah islam kepada kita, namun bukan berarti kita hanya berdiam diri untuk menanti dakwah dating, sebab kita juga diberikan juga kewajiban untuk mencari ilmu “Fainthalabal ‘ilmu…”.

2.    Setiap perbuatan yang menejadikan orang lain, teraniaya, tersesat, disebabkan karena kita dsb pahala kita pindah, hilang / Musnah.
Al-Hasadu ta’kulul hasanah, kama ta’kulu naaral hathab “hasad / iri hati itu akan memakan amal kebaikan, bagaikan api memakan kayu yang kering.
Penjelasan, kenapa hasad memakan amal kebaikan kebaikan, sebab hasad adalah dosa yang melibatkan orang lain, berbicara hasad jangan dipahami hanya dengki saja, tapi juga dendam, fitnah, mengadu domba, dll . dengan hasad menyebabkan orang lain teraniaya, tercemar, terzalimi, dan tertindas, maka setiap perbuatan yang merugikan orang lain, maka setiap itu pula pahala kita dimakan oleh perbuatan jahat kita. Itu jugalah kenapa nabi mengatakan kenapa diakhirat nanti ada diantara umatnya yang bangkrut.
Berdasarkan dua konsep ajaran islam tadi, seolah antara ayat dan hadits tampak saling tolak belakang, nah kita jelaskan satu persatu-satu.

Disini kita bisa mengambil pelajaran berikutnya, jika kita mengatakan sesuatu yang sesat, sehingga menyesatkan orang lain, maka setiap kesesatan orang lain yang disebabkan karena kita, kitapun memikul dosanya, ini  juga disebabkan dia sendiri kenapa tidak dilihat dulu kebenarannya apa yang kita sampaikan. Orang lain tersebut tetap memikul dosanya, sebab kenapa juga ia hanya menerima dari satu pendapat saja, okelah kalau keilmuannya tidak kita ragukan lagi, namun perlu diingat setiap apa yang kita dengar dari ulama yang mampu berijtihad kalau pendapatnya benar maka ia yang ijtihad dapat pahala satu, jika salah ia dapat pahala satu, jadi tidak akan ada kesesatan selagi rujukan kita adalah ulama yang mujtahid.
Dalam ilmu penggalian hokum islam (ushul fiqh), ada dua istilah yang maksudnya berbeda, tetapi secara bahasa artinya sama yakni ittiba’ dan taklid, yang dibenci islam adalah taklid, merujuk suatu pendapat tanpa dalil yang benar, namun hanya melihat baik / maslahat saja
3.    Manlaa yatimmul wajib, fahuwa wajib (tidak sempurna sesuatu yang wajib dengannya, maka iapun ikut wajib)
Penjelasan, jadi jika kita hanya mengetahui hukum dari satu perintah saja, maka dapat dicari rumus yang lain, contoh kita Cuma tahu bahwa yang hukumnya wajib Cuma sholat (jika sebelumnya wudhu’ kita tidak tahu hukumnya, berdasarkan kaedah ushul fiqh tadi tidak sempurna dengan sesuatu yang wajib, maka syarat untuk penyempurna itu hukumnya juga wajib, contoh lain menuntut ilmu itu hukumnya wajib ( fainthalabal ‘ilmu faridhatun ‘alakulli muslimin walmuslimatin, Maka tidak akan sempurna cara kita menuntut ulmu itu kecuali yang untuk penyempurna itu hukumnya juga wajib, biar lebih paham lagi saya kasih contoh lain, kita tahu bahwa menutup aurat itu hukumnya wajib, maka tidak akan bisa tertutup aurat melainkan kita berusaha / bekerja dulu, maka hokum mencari nafkah dalam rangka menutup aurat juga wajib.
4.    Setiap amalan yang tidak berdasarkan ilmu Sia-Sia.

Artinya:  Jauhilah perkara-perkara yang baru yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap perkara-perkara yang baru yang diada-adakan itu adalah sesat (sesat yahudikah atau nasrani" ia sudah mengetahui ajaran tapi tak satupun ajaran kitab tersebut dipakai atau dijadikan rujukan, sedang nasrani, ajaran kitabnya ditambah-tambah meski dipakai jika sesuai keinginan yang menambah (paulus)  (Riwayat Abu Daud dan Tirmizi)

Yang kita khawatir selama ini adalah kesesatan nasrani yakni ia beribadah, tapi ibadahnya tidak lagi murni berpanduan pada kitab / petunjuk  allah swt, kalau yahudi jelas tidak mengamalkan sedikitpun ajaran para nabi terdahulu

Ulama fiqh memasukkan Hadits diatas khusus dalam ibadah mahdah (langsung berhubungan dengan Allah yang bacaan, caranya, dan gerakannya ditetapkan secara tegas oleh allah melalui al-qur’an penjelasan lisan rasulullah saw seperti yang terdapat dalam rukun islam, Dzikir, Do’a dll) dan bukan pada perkara sosial (bukan ibadah ghairu mahdah) membuat teknologi, penemuan obat, pembuatan yang mengantarkan pada kesejahteraan hidup didunia, program penyantunan anak yatim, fakir miskin dll, kemudian terkait dengan pembuatan teknologi, hal itu tidak masalah manusia berkarya sendiri, yang dihukum saat kita menggunakannya, kemana kita gunakan?
Bapak ibu yang dirahmati allah, jangan kita merasa gundah gulana dengan apa yang kami sampaikan ini, selama kita merujuk pada ulama yang diakui keilmuannya insya allah kita tidak termasuk pada golongan yang sesat, sebab ulama dalam aqidah tidak pernah bertentangan, hanya masalah ibadah yang berbeda memakai gerakan, bacaannya, itupun masalah sunnat tidak wajib kok, akan tetapi patokannya tetap dari rasulullah saw, tinggal lagi kita bertanya sumber setelah dari rasulullah saw.

5.    Tiga macam golongan manusia yang terlepas dari hukum dosa.
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقَظَ، وَ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيْقَ
Artinya:
Pena (taklif hukum) diangkat dari tiga golongan: dari anak kecil hingga ia balig; dari orang tidur hingga ia bangun; dan dari orang gila hingga ia waras (HR Abu Dawud, an-Nasa’i, Ibn Majah, at-Tirmidzi dan al-Hakim).

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِيْ اَلْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا اُسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ
Artinya:
Diangkat (sanksi) dari umatku karena kekeliruan, lupa dan dipaksa. (Ath-Thabarani, Ad-Daruquthni dan Al-Hakim).

Penjelasan
Anak-anak hingga dia dewasa kenapa ia tidak berdosa jika melakukan kesalahan, atau dihukumi berdosa, sebab anak-anak belum memenuhi syarat sebagai orang yang dibebani hukum, apa saja syarat seseorang itu dibebani hukum, dalam kajian fiqh dijelaskan
Bagi laki-laki

Dari Amirul Mu’minin, Abi Hafs Umar bin Al Khottob radiallahuanhu, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah ε bersabda : Sesungguhnya setiap perbuatan(1) tergantung niatnya(2). Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas)berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya (3) karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul- Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan. (Riwayat dua imam hadits, Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhori dan Abu Al Husain, Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi An Naishaburi dan kedua kita Shahihnya yang merupakan kitab yang paling shahih yang pernah dikarang) .

Penjelasan, Setiap pekerjaan yang baik, namun tidak didasari keikhlasan, maka hanya didunia ia memperoleh manfaat, sedang diakhirat amalan / pekerjaan tersebut tidaklah memperoleh pahala.
Kalau digabung dengan hadits sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan, kita mustinya mempunyai tiga ketentuan
Pertama beramal dengan ilmu, Kedua amalan yang kita lakukan musti baik menurut allah (bukan menurut manusia), apa yang baik menurut manusia, tapi tidak menurut allah, contoh untuk mengantisipasi zina maka sengaja dilokalisasikan (disediakan tempat khusus), dalam  pandangan allah jangankan menyediakan tempat zina, proses interaksi yang akan mengantarkan zina saja sudah dilarang (walataqrabuzzina ) Ketiga Ikhlas, ya ikhlas karena allah hal terpenting saat kita berbuat, secara zhahir (dapat didengar  oleh manusia ) sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan mengucapkan bismillah saat memulai pekerjaan sedang setelah usai ditutup dengan Alhamdulillah, sedang secara bathin hanya orang yang melakukan dan Allah saja yang bisa menilai

Bupati Solsel Canangkan BBGRM di Nagari Dusun Tangah

Berita Singgalang  Tanggal 11 May 2013

SOLOK SELATAN — Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Solok Selatan dilaksanakan di Nagari Dusun Tangah Kecamatan Sangir Batang Hari, Rabu (8/5).
BBGRM yang dikemas dengan launching Program Nasional Pemberdayaan Nasional  Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) tingkat Solok Selatan itu secara resmi dilakukan Bupati H. Muzni Zakaria.
Hadir pada kesempatan itu, anggota DPRD dari Dapil 3 Solsel, Jamalus, Marwan  dan Yuskal. Selain itu terlihat pula seluruh SKPD di lingkungan Pemda Solsel, Ketua TP. PKK Solsel, Ny. Suriati Muzni Zakaria dan pengurus TP.PKK
Pada hari pencanangan, juga dilakukan penyerahan dana PNPM-MPd tahun 2013 untuk tujuh kecamatan, penyerahan hadiah dan tropi lomba nagari rancak tingkat kabupaten serta penyerahan peralatan untuk mendukung pelaksanaan BBGRM.
Bupati mengungkapkan rasa salut dan bangganya pada masyarakat yang telah mampu melaksanakan program PNPM-MPd, khususnya untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pisik  yang telah berhasil menggandakan dana program dengan swadaya masyarakat yang cukup tinggi.
Pada kesempatan itu, Muzni juga berpesan kepada semua SKPD agar dapat memberi kontribusi untuk kesuksesan BBGRM di berbagai tingkat pelaksanaannya di Solsel. (534)

Pengusaha Tambang Emas DPO ALAT BERAT BEROPERASI DI SOLSEL

Berita Singgalang | Utama Tanggal 10 May 2013

PADANG – Polda Sumbar akan menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) sejumlah pengusaha yang diduga kuat terlibat tambang emas ilegal di Solok Selatan, dan sejumlah daerah lain.
“Kami mengucapkan terima kasih atas masukan banyak pihak. Kita tengah pertimbangkan, termasuk dalam hal segera menerbitkan DPO, dan menyebar identitas serta foto mereka,” kata Kapolda Sumbar Brigjen Pol Nur Ali di Padang kemarin.
Pihaknya masih berupaya menemukan keberadaan sejumlah buronan tersebut. “Setelah dipanggil tak datang, upaya kita tentu mencarinya,” lanjut dia.
Ia pun menyayangkan masih banyaknya alat berat beroperasi di sepanjang Batang Hari. “Akan kita tindak tegas. Langkah lain, distribusi bahan bakar minyak untuk alat berat yang digunakan para penambang akan kita hentikan,” tutur mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri ini.
Langkah awal, sekitar 5.000 liter solar disita Polres Solok Selatan beberapa hari lalu. Diduga, BBM tersebut akan digunakan untuk alat berat yang mengeruk emas di pinggiran Sungai Batang Hari.
“Dengan memutus mata rantai distribusi BBM ke sana, dengan sendirinya alat berat tersebut tidak bisa digunakan,” lanjutnya lagi.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina, dan pemilik SPBU.
“BBM bersubsisi atau nonsubsidi, akan kita tindak, karena digunakan untuk penambangan liar,” jelas Kapolda.
Sejumlah anggota Polres Solok Selatan dikerahkan untuk distribusi BBM, dan sejumlah petugas juga disiagakan di beberapa SPBU yang ada di Solok Selatan.
Tetapi penertiban alat berat takkan berhenti. “Penertiban alat berat, dan pengusutan pengusaha yang mendalanginya tetap dilakukan,” terangnya.
Sebelumnya, saat berkunjung ke Solsel beberapa waktu lalu, Nur Ali memberikan waktu satu pekan kepada para penambang yang masih beroperasi untuk menghentikan aktivitasnya, dan mengosongkan lokasi yang digunakan. Jika tidak diindahkan, pengusaha ekskavator dan kapal keruk itu akan dilibas.
Ia juga meminta petinggi Polda maupun Polres untuk tidak coba-coba terlibat tambang ilegal. Ia siap mencopot di lapangan oknum polisi yang terlibat.
Sementara Police Watch Sumbar, dan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas meminta polisi serius memburu penyandang dana atau cukong tambang emas ilegal di Solok Selatan tersebut.
“Kalau memang belum ditemukan, terbitkan daftar pencarian orang (DPO)-nya. Sebar identitas dan foto mereka ke kepolisian daerah lain,” kata Koordinator Police Watch Sumbar, Ilhamdi Taufik.
Polisi harus proaktif menemukan keberadaan mereka yang ditengarai mendalangi kerusakan lingkungan yang cukup parah di sekitar Batang Hari, dan merampas kekayaan di dalamnya itu. “Belajar dari kasus besar lainnya, jika serius dan sungguh-sungguh para pelakunya akan cepat tertangkap,” ujarnya.
Tindakan segera dan serius tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat, bahwa aparat melindungi pelaku utama ilegal meaning dan ‘mengorbankan’ pekerja di lapangan.
Hal serupa juga ditegaskan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari. “Dari awal kita sudah mengkhawatirkan pemberantasan ilegal meaning hanya politis saja. Dengan menangkap dan memproses pekerjanya, polisi seolah-olah membuktikan mereka sudah bekerja. Padahal dalangnya belum tersentuh,” ujarnya.
Aparat seharusnya sudah bergerak cepat mengungkap semua yang terlibat dalam kasus tersebut secara transparan, mulai dari pekerja lapangan, penyedia alat berat, penyandang dana, oknum pejabat dan oknum polisi atau TNI yang ikut serta di dalamnya. “Dengan berlama-lama seperti ini, tak tertutup kemungkinan, para cukong dengan segala upaya memutus mata rantai jaringan mereka, sehingga ujung-ujungnya mereka tak bisa dibuktikan bersalah,” lanjut dosen hukum tata negara ini. (aci)

Kapolda: Tangkap Bos Tambang Liar

Padang Ekspres • Kamis, 16/05/2013 12:14 WIB

Sijunjung, Padek—Kapolda Sumbar Brigjen Pol Noer Ali tampak geram melihat kinerja anak buahnya yang lamban memberangus tambang emas liar. Setelah marabo di Mapol­res Solok Selatan dua pekan lalu, kemarin jenderal bintang satu ini berang di Mapolres Sijunjung.  

Kapolda Sumbar, Brigjen Pol Noer Ali memerintahkan Kapolres Sijunjung AKBP Su­geng Riyadi menuntaskan ka­sus penambangan liar di Kabu­paten Sijunjung. Instruk­si itu disampaikannya saat ber­kun­jung ke Mapolres Sijun­jung, kemarin (15/5).

Selain Solok Selatan, Sijun­jung juga marak terdapat tam­bang emas liar. Tinggal lagi Dhar­masraya dan Pasaman Ba­rat yang juga masif terdapat tam­bang liar, belum ditinjau Ka­polda. 

Noer Ali mewanti-wanti Kapolres hingga Kapolsek tidak setengah hati atau ragu-ragu memberantas tambang emas liar di wilayah masing-masing. “Jika ada masalah lapangan, Polda langsung mem-back up,” tegas Kapolda.  

Noer Ali juga mengo­mentari penangkapan dua alat berat di Jorong Batumanjulur Kenagarian Batumanjulur, Kecamatan Kupitan, pada 16 April lalu. Dia meminta Kapol­res Sijunjung segera mengusut dalang di balik pengoperasian dua alat berat tersebut, bukan hanya operator di lapangan. “Segera cari aktor utama dan pemilik dua alat berat yang telah ditahan tersebut, bukan pelaku di lapangan, karena aktor tersebutlah yang menjadi penyebab kerusakan alam dan melanggar aturan,” katanya.

Noer Ali menegaskan, dua alat berat yang telah ditahan itu jangan sekali-sekali dile­paskan, dengan alasan pinjam pakai. Hal ini harus dilakukan untuk memberikan efek jera.

“Jangan biarkan dua alat tersebut lepas dengan dalih pinjam pakai. Sita saja untuk menunjukkan keseriusan ke­po­lisian dalam memberantas illegal mining, dan mem­beri­kan efek jera pada pelaku. Tidak perlu ragu memberantas illegal mining, karena tidak ada yang kebal hukum,” jelas­nya.

Kapolres Sijunjung bert­­e­kad akan mempersempit ruang gerak pelaku illegal mining. Jajarannya juga akan segera mencari pemilik dua alat berat tersebut.

Sekadar diketahui, 16 April lalu, Polres Sijunjung mena­han pelaku illegal mining di Kenagarain Batumanjulur dan menyita dua alat berat jenis Komatsu dan Caterpilar yang beroperasi di Jorong Batu­manjulur. (mg19)

[ Red/Administrator ]

20 Ribu Warga Solsel Belum Rekam E-KTP

Padang Ekspres • Jumat, 17/05/2013 14:26 WIB

Solsel, Padek—Sebanyak 20 ribu masyarakat Solok selatan belum melakukan perekaman e-KTP, akibat enggan datang ke kantor kecamatan setem­pat. Bagi yang belum merekam data, diberi tenggat waktu hingga akhir tahun. Sedangkat target e-KTP di Solsel yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni 74,67 persen.

Kepala Dinas Kepend­u­du­kan Dan Catatan Sipil (Dis­dukcapil) Solsel, Doni Hendra mengatakan, kesadaran ma­syarakat melakukan pere­ka­man e-KTP di tujuh kecamatan di Solsel masih kurang.

“Bagi yang enggan update data e-KTP, jangan salahkan Disdukcapail atau pemkab bila masyarakat tidak memiliki KTP elektronik. Kita sudah sering kali sosialisasikan e-KTP melalui pemerintahan kecamatan, wali nagari hingga ke tingkat jorong, tapi belum juga,” ujarnya.

Doni juga mengaku sudah jemput bola ke daerah terisolir untuk perekaman. “Hingga kini masih ada puluhan ribu yang belum merekam,” jelas­nya.

Doni menyebutkan, KTP nasional pada tahun 2014 tidak berlaku lagi sesuai Surat Edaran Mendagri. “Bagi yang belum memiliki KTP elektro­nik atau merekam data, sege­ra­lah datang ke kantor keca­matan setempat. Petugas kami siap melayani setiap jam ker­ja,” ulasnya. (mg20)

[ Red/Administrator ]

DPRD Tunggu Janji Kapolda Pemberantasan Tambang Liar di Solsel

Padang Ekspres • Jumat, 17/05/2013 11:35

Padang, Padek—DPRD Sumbar menunggu jan­ji Kapolda menyeret para bos tambang emas liar (illegal mining) ke jalur hukum dan me­nertibkan lokasi pertambangan tersebut untuk dijadikan wilayah pertambangan rakyat (WPR).

“Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) kan sudah terbentuk. Ya tentu kita jaga dan kita rawat apa yang sudah diucapkan bapak Kapolda bahwa dia akan menuntaskan yang namanya illegal mining dan illegal logging. Jadi kita tunggulah,” ujar Ketua DPRD Sumbar, Yultekhnil kepada wartawan, kemarin.

Dia menegaskan, WPR tidak akan bisa direalisasi bila masih ada alat berat beroperasi di lokasi tambang. Sebab, semua lokasi di daerah itu sudah diberi izin oleh bupati terdahulu. “Sekarang, tinggal bagaimana Pemkab Solsel melakukan penataan wilayah itu,” katanya.

Yultekhnil mengatakan akan terus memantau kinerja Polda dan jajarannya dalam membe­rantas tambang emas liar. “DPRD tak ingin mengin­ter­v­ensi terlalu jauh. Karena apa yang telah dilakukan Ka­pol­da nantinya akan dieva­luasi mela­lui rapat Forkopinda,” ujarnya.

Dia mengaku masih men­e­rima laporan dari masyarakat Solsel bahwa alat berat tetap beroperasi di lokasi tambang. “Alat-alat berat itu masih ada di lokasi, karena operatornya menghilang,” ungkapnya.

Menanggapi ini, Kapolda Sumbar Brigjen Pol Noer Ali mengatakan masih mem­biar­kan pertambangan rakyat. Se­dangkan untuk penambang-penambang besar ilegal yang menggunakan ekskavator, kata Kapolda, sudah diberantas walau masih ada ekskavator yang tinggal di lokasi. “Paling hanya tinggal satu atau dua es­kavator yang masih ber­ope­rasi,” akunya. (zul)

Lancar, UN SMP hanya Beda Jam

Padang Ekspres • Selasa, 23/04/2013 11:24 WIB

Jakarta, Padek—Kemen­terian Pendidikan dan Kebu­dayaan (Kemendikbud) akhir­nya bisa bernapas le­ga. Pasalnya, ujian na­sio­nal (UN) SMP/se­de­rajat dapat dimu­lai se­ren­tak kemarin (22/4), termasuk di Sum­bar. Bahkan, ka­bar pe­nun­daan UN di em­pat kabupaten di Nusa Teng­gara Timur (NTT), ter­nyata tidak benar.

Keempat kabupaten di NTT dilaporkan UN-nya di­tunda, yakni Kabupaten Rote Ndao, Sabu Raijua, Mang­garai Barat, dan Belu. Na­mun, in­formasi ini langsung dibantah Wamen­dikbud Mus­liar Ka­sim. “UN perdana di NTT ber­jalan hari ini (ke­ma­rin, red). Sila­kan ini ber­bicara de­ngan rek­tor Undana (Uni­ver­sias Nusa Cen­dana, red) dan ke Ka­dis Pro­vinsi NTT,” pa­par man­tan Rektor Universitas An­dalas waktu itu berada di Ka­bupaten Timor Tengah Sela­tan, NTT, ke­marin (22/4).

Rektor Undana Prof Frans Umbu Datta mengatakan, UN di empat kabupaten itu tidak tertunda sampai sehari penuh. Melainkan diundur menjadi pukul 15.00 WITA (16.00 WIB).

Frans mengatakan, penundaan UN perdana beberapa jam itu dise­bab­kan karena naskah ujian baru tiba di tingkat kabupaten pagi hari kemarin. Sehingga panitia mem­butuhkan wak­tu agak lama mem­bawa naskah itu ke subrayon lalu ke sekolah.

Kabar pengunduran jam mulainya UN juga terjadi di sejumlah daerah di Bo­gor. Bahkan di daerah Gunung Put­ri, Bogor yang tidak jauh dari kedia­man Presiden SBY pelaksanaan UN juga mengalami pengunduran hingga dua jam. “Memang benar ada penun­daan jam mulainya UN di Bogor antara satu hingga dua jam,” tutur Mendik­bud Mohammad Nuh usai sidak di sejumlah SMP di Jakarta kemarin.

Nuh mengatakan, target Kemen­dikbud adalah melaksanakan UN SMP secara serentak pada 22 April. “Ke­nyataannya kan memang semuanya serentak hari ini (kemarin, red). Perkara ada penundaan beberapa jam, itu masih kita toleransi,” paparnya.

Mantan rektor ITS itu menga­takan, pelaksanaan UN SMA hasil pengunduran dari jadwal semula (pe­kan lalu, 15-16/4) juga berjalan lan­car. Dia mengatakan, hasil peman­ta­u­an di sejumlah lokasi, khususnya di 11 provinsi sempat bermasalah tidak ada gangguan yang menonjol. Dia me­nga­kui hampir seluruh pejabat Ke­men­dikbud dikerahkan turun lang­sung memantau UN ke sejumlah daerah.

Nuh juga mengatakan, jika sampai kemarin masih ada daerah belum menerima naskah UN hari ketiga dan kedua, tidak perlu risau. Sebab UN hari ketiga dan kedua baru mulai dikirim dari Jakarta Minggu lalu (21/4). Diperkirakan paling lama hari ini naskah UN hari kedua dan ketiga sudah sampai di tingkat provinsi atau kabupaten dan kota.

Dia mengatakan ada sejumlah pem­da sempat salah komunikasi da­lam menjalankan pendistribusian nas­kah ujian. “Ada pemda tidak segera men­distribusikan naskah ujian untuk dae­rah khusus, yang sudah tiba lebih dulu. Mereka malah menunggu semua nas­kah datang,” kata Nuh. Akibatnya pe­ngiriman naskah ujian semakin molor.

Nuh meminta pemda teliti menge­cek kelengkapan naskah ujian. Jika sejak awal bisa dideteksi kekurangan naskah, segera dilaporkan ke perce­takan untuk dibuatkan penggantinya.

Nuh mengatakan, usai UN SMA dan SMP, dia langsung mengevaluasi pelaksanaan UN secara menyeluruh. Di antaranya, desakan supaya kewena­ngan mencetak naskah ujian dikem­balikan lagi ke pemprov. “Jangan dianggap keputusan kita tarik wewe­nang mencetak naskah ini tidak ada dasarnya. Keputusan ini juga dari evaluasi desentralisasi pencetakan naskah ujian. Selama proses penceta­kan naskah ujian di pemprov, dugaan kebocoran naskah ujian sangat besar. Kemendikbud kesulitan mengontrol percetakan karena jumlahnya sangat banyak sekali. Kita lihat saja nanti,” tegasnya.

UN Sumbar Lancar

Pelaksanaan UN SMP dan sede­rajat di Sumbar berjalan lancar meski waswas menunggu naskah soal untuk ujian hari kedua dan ketiga. Kepala Dinas Pendidikan Payakumbuh Ha­san Basri mengaku cemas naskah ujian untuk Rabu (24/4) dan Kamis (25/4), belum sampai di Payakumbuh. “Kami baru menerima naskah ujian mata pelajaran Bahasa Inggris untuk Selasa (23/4). Sedangkan untuk Rabu dan Kamis, kami belum terima,” ujarnya.

Kondisi serupa juga terjadi di Limapuluh Kota. “Tapi kami sudah dapat kabar, naskah ujian akan sampai besok (hari ini, red). Mudah-mudahan sajalah,” kata Kabid SMP/Radimas.

Sementara itu, sebanyak 84 siswa-siswi jurusan IPS SMAN 2 Paya­kumbuh gagal mengikuti UN pada Senin (15/4) lalu akibat naskah soal tak datang, melaksanakan UN susulan kemarin pagi.

Di Pesisir Selatan (Pessel), seba­nyak 8.256 siswa dari 99 sekolah melaksanakan UN sesuai jadwal. Di Pasaman, terdapat 44 siswa tak ikuti UN karena sakit dan mengundurkan diri dari total peserta 4.303 siswa.

Di Pasaman Barat (Pasbar), terda­pat 81 orang siswa tak ikut UN karena sa­kit dan mengundurkan diri dari total peserta UN 6.284 orang. Sedang­kan di Padangpanjang, terdapat sem­bi­lan siswa tidak hadir UN dari 1.511 siswa.

Di Solok Selatan (Solsel), UN SLTP dilaksanakan 37 sekolah dengan jumlah peserta 2.442 siswa. Di Solsel, justru terjadi kelebihan naskah soal sebanyak 21 rangkap.

Anggaran Diblokir

Pada bagian lain, Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian (Balit­bang) Kemendikbud Khairil Anwar Notodiputro akhirnya membeber tentang tender UN. “Maaf baru seka­rang, karena sepuluh hari sepuluh malam terakhir saya mengawal perce­takan,” kata guru besar IPB itu.

Khairil mengatakan, pengumu­man pemenang lelang UN digelar pada pertengahan Februari. Tetapi pihak­nya baru bisa melaksanakan tanda tangan kontrak pada 15 Maret. Artinya terjadi inefisiensi waktu sekitar sebu­lan. “Tanda tangan kontrak itu kan menunggu anggaran DIPA Kemen­dikbud untuk UN dicabut bintangnya oleh Kemenkeu,” katanya.

Seandainya setelah penetapan pemenang lelang langsung dilakukan tanda tangan kontrak pengerjaan nas­kah ujian, kasus penundaan UN bisa dicegah.

Khairil menjelaskan soal peruba­han anggaran UN dari Rp 544 miliar menjadi Rp 644 miliar. Perubahan ini merupakan penyebab tanda bintang di anggaran UN Kemendikbud. Dia mengatakan, awal pembahasan DIPA bersama DPR, Kemendikbud mengu­sulkan anggaran UN sebesar Rp 644 miliar. Di mana Rp 100 miliar di antaranya adalah anggaran UN SD.

“Pihak DPR meminta anggaran UN SD itu ditransfer ke daerah lang­sung, jadi anggaran UN di Kemen­dikbud Rp 544 miliar,” paparnya. Tetapi perkembangannya, Kemen­dikbud dan DPR sepakat menarik lagi anggaran UN SD tadi. (jpnn/frv/roy/eri/sih/yon/wrd/ris)

Solsel Siap Sukseskan TdS

Padang Ekspres • Jumat, 26/04/2013 13:26 WIB

Solsel, Padek—Pemprov Sumbar dinilai tidak serius menja­dikan Solok Selatan sebagai salah satu jalur yang dilalui pebalap Tour de Singkarak. Salah satu faktanya, sejumlah jalan yang bakal dilalui pebalap, yakni  masih dibiarkan hancur. Mulai dari Alahanpanjang, Airdingin, Surian (kabupaten Solok) hingga ke Solok Selatan belum direhap PU Provinsi

“Ya, tampaknya pemprov belum serius berikan keselamatan terhadap rak­yatnya, apalagi untuk tim Tds nan­ti,” sesal Wakil Bupati (Wabup) So­lok Selatan Abdul Rahman, ke­marin.

Terlepas dari itu, menurut Wabup, Pem­­kan dan masyarakat siap me­nyuk­­ses­kan alek TdS, yang diren­ca­na­kan Ju­ni mendatang. Wabup sen­diri, sudah mu­lai melakukan so­sia­lisasi, sa­lah sa­tunya bersepada se­keliling pu­sat pe­merintahan Kabu­paten, Pa­dangaro pu­sat ibu kota kabupaten.

Pemkab juga sudah mem­per­siap­kan sarana dan perleng­kapan ta­mu, baik untuk official maupun pe­ba­lap. Ha­nya, keinginan keinginan mas­ya­ra­kat Solsel, agar TDS finish di Pa­dang­aro belum tercapai tahun ini. ”TdS finish di Bundaran Simpang Ti­ga Muaro­labuh, namun akan diupa­ya­kan berke­li­ling di Padangaro,” ujar Wabup.   

Katanya, tahun 2014 TDS diupa­yakan finish di depan kantor Bupati So­lok Selatan. Karena jalan telah me­menuhi syarat finish, sekitar 2 km ha­rus lurus. Sedangkan jalur dua di­depan kantor Bupati menuju Ba­ngun­rejo, telah melebihi syarat finish yang ditentukan panitia TdS.

Abdul Rahman meminta, agar mas­yarakat bersabar bila keinginan ter­sebut belum terpenuhi panitia TdS. Yang jelas pemkab telah mengusulkan un­tuk finish di Padangaro. “Kami ber­harap agar masyarakat jangan ber­kecil hati, pemkab telah usulkan finish di Padangaro,” ungkapnya. (mg20)

Demokrat Solsel Usung Caleg Berpengalaman

Padang Ekspres • Jumat, 26/04/2013 13:56 WIB

Solsel, Padek—Hasil KLB di Bali 30-31 Maret 2013, adalah Momentum Partai Demokrat untuk bangkit kembali merebut kejayaan dengan memenangkan pemilu 2014 secara Nasional termausk di Kabupaten Solok Selatan.

Ketua DPC Partai Demokrat Solok Selatan (Sosel), Adi Nasri menyebutkan bahwa demi terca­painya target nasional itu telah mempersiapkan figur-figur ter­baik, yang telah terbukti me­miliki pengalaman dan teruji ke­mam­puan­nya dalam men­jalan­kan ama­nah, baik sebagai tokoh ma­sya­rakat, adat, maupun di organi­sasi.

Sehingga Caleg yang diusung tersebut akan menjadi pilihan hati masyarakat sebagai utusan dan ujung tombak dalam mem­perjuangkan aspirasi masya­rakat sesuai daerah pemilihan di Lem­baga Legislatif.

“Para caleg ini kami tetapkan berdasarkan hasil Evaluasi Tim Verifikasi Bacaleg (ETVB) men­jadi caleg yang dibentuk oleh DPD Partai Demokrat Sumatera Barat di Padang. Yang mana tim verifikasi tersebut  melakukan ana­lisa dan penilaian sesuai rea­lita di lapangan terhadap kese­lu­ruhan bacaleg yang mendaftar di DPC PD SolSel. Sesuai data-data yang diberikan oleh Bacaleg se­waktu mendaftar dulu,” ingat­nya.

“Berdasarkan hasil evaluasi tim verifikasi tersebut, kami ya­kin dan  optimis bahwa caleg yang kami usung betul betul ber­­kua­litas dan Berpengalaman yang mumpuni sesuai harapan Masya­rakat. Sehingga bisa me­nambah jumlah perolehan kursi dengan target dari 3 menjadi 7 kursi di DPRD Kabupaten Solok Se­latan pada pemilu 2014,” ujar­nya.

 Berdasarkan semagat dan keyakinan itu, Adi Nasri maju sebagai caleg DPRD Sumbar no urut. 2, dapil VII (Kabupaten So­lok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan).

“Belajar dari Pengalaman pada pemilu 2009 yang lalu, ka­mi mengimbau warga Solsel, un­tuk cerdas dalam meng­guna­kan hak suaranya dalam Pemilu nan­ti. Mari kita gunakan kein­da­han war­na yang ada untuk tujuan ter­tentu yakni kemaslahatan masya­rakat banyak. Sehingga melalui pe­milu nanti kita dapat me­nem­patkan putra terbaik kita se­suai tingkatan DPRD Kabu­pa­ten, DPRD Provinsi dan DPR RI yang belum terisi maksimal se­la­ma ini,” harapnya seraya me­nga­ta­kan semboyan Partai De­mok­rat yang bersih, cerdas dan san­tun.

“Dari 12 Partai Politik yang telah mendaftar di KPUD, De­mokrat sudah memenuhi kuota sesuai aturan KPU. Kami Men­daftarkan 100% Caleg yakni sebanyak 25 orang, yang dian­taranya sudah termasuk 30% persen keterwakilan perempuan untuk tiap dapil. Kami siap untuk menegakkan demokrasi yang bersih dan sehat di Solok Selatan dalam pemilu 2014 nanti.,” ujar­nya. (mg20)

Daerah Mulai Berbenah

Padang Ekspres • Sabtu, 27/04/2013 11:33 WIB

MENYAMBUT Tour de Sing­karak (TdS) 2013, sejumlah daerah terus memantapkan persiapan. Berba­gai kekurangan dibenahi, seperti jalan, penginapan dan lintasan.  

Misalnya, seperti Kabupaten Pe­sisir Selatan. Kabupaten yang saat ini sedang melaksanakan iven Festival Lang­kisau terus membenahi infra­struktur untuk menyambut TdS.

Pantauan Padang Eks­pres, kondisi jalan di Pessel sebagian besar telah mulus, kendati ada beberapa ruas jalan dan jembatan yang ber­lobang dan segera butuh per­baikan.

Di antaranya, jalan berlobang di jembatan Ampangpulai, Kecamatan Tarusan yang, jalan Api-Api, Pasar Baru Bayang, Seilun­dang Tarusan.

Kepala Dinas PU Pessel, Pri Nurdin mengatakan jalan dan jembatan yang rusak ter­sebut segera diperbaiki. Sela­ma perbaikan jembatan, jalan dialihkan ke jalur alternatif. “Kini sedang menye­lesaikan pembebasan lahan untuk jalur alternatif tersebut,” ulasnya.

Sedangkan Pemkab Pasaman yang ditetapkan sebagai etape I, menga­dakan rapat persiapan TdS di Gedung Syamsiar Thaib, kemarin (26/4).

Hadir pada acara itu, Wabup Pasaman Daniel, Asisten III Anwir, unsur Muspida, Polres Pasaman, SKPD terkait, camat dan instansi vertikal/BUMN/BUMD terkait lainnya.

Dalam paparannya, Wa­bup meminta semua pihak berperan aktif menyukseskan pe­nyelenggaraan TdS di Pa­saman.

Ajang balapan inter­nasio­nal ini kesempatan emas bagi Pasaman memperkenalkan potensi pariwisata ini pada dunia. Dengan keunggulan dan keunikannya, Pasaman bisa menjadi salah satu tujuan wisatawan lokal maupun man­canegara.

Para peserta TdS disiapkan melintasi titik nol garis Kha­tulistiwa yang hanya ada dua daerah di Indonesia. Di dunia, garis Khatulistiwa melewati Negara Gabon, Zaire, Uganda, Kenya Somalia,  Equador, Peru, Columbia dan Brazil.

Sementara rute TdS di So­lok Selatan, sejumlah jalan masih dibiarkan rusak. Mulai dari Alahanpanjang, Airdingin, Surian (kabupaten Solok) hing­ga ke Solok Selatan, belum diperbaiki.

Menurut Wakil Bupati So­lok Selatan, Abdul Rahman, Pemkab dan masyarakat siap menyukseskan TdS pada Juni mendatang. “Nanti pada tahun 2014, TdS diupayakan finish di depan Kantor Bupati Solok Selatan. Jalannya telah meme­nuhi syarat finish, harus lurus 2 km. Sedangkan jalur dua di depan Kantor Bupati menuju Bangunrejo, telah melebihi syarat finish yang ditentukan panitia TdS. (n/eri)

Dana Raskin Belum Disetorkan

Walnag Solsel Ditenggat 14 Hari

Padang Ekspres • Selasa, 30/04/2013 12:15 WIB

Solsel, Padek—Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah membentuk tim peninjau penya­lu­ran beras miskin (raskin), un­tuk memastikan pembagian ras­kin itu tepat sasaran. Serta per­tanyakan dana raskin, yang ma­sih belum disetorkan ke bulog.

Inti tujuan tim pengawasan dibentuk, dalam menghindari skenario penyimpangan penya­la­ran raskin kepada masyarakat. Serta memastikan ketepatan sasaran pendistribusian, terma­suk harga tebusan yang diberikan oleh Wali Nagari kepada masya­rakat penerima, jelas Alwis Kepa­la Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten itu, di Padang Aro, Rabu (25/4).

Ia menyebutkan, pemkab telah bentuk dua tim yang dibagi menjadi dua wilayah pengecekan. Masing-masing tim ada enam orang. Untuk tim pertama katanya, akan melakukan pengecekan di Kecamatan Sangir, Sangir Ju­juan, Sangir Batang Hari dan Sangir Balai Janggo.

Sedangkan tim dua, mela­ku­kan pengecekan di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Su­ngai Pagu dan Pauah Duo. “Tim ini akan memeriksa administrasi penyaluran oleh Nagari kepada Kepala Keluarga miskin, karena dari situ bisa dilihat ketepatan dan kecepatan penyalurannya,” tambah Alwis.

Untuk penyaluran raskin di Kabupaten itu, sudah selesai dilaksanakan pada April 2013. Tapi pengembalian uang tebusan dari Nagari, maupun Kecamatan kepada Bulog,  belum semuanya diberikan dan untuk itu diberi tenggat waktu selama 14 hari,” jelasnya.

Ia menjelaskan, penyaluran raskin ini merupakan tahap satu dan dua yang dilakukan pada minggu ketiga Februari secara bersamaan dan selesai April.

“Raskin yang dibagikan me­ru­pakan tahap satu dan duase­ka­ligus, karena jatah bulan Januari belum di distribusikan dan dimu­lai pada minggu ketiga Februari yang berakhir April 2013,” ujar­nya.

Kata Alwi, setiap Kepala Ke­luarga penerima Raskin men­da­pat jatah 15 kilogram perbulan dengan uang tebus Rp1.600 per­ki­lonya. Dengan begitu pada pembagian yang dilakukan pada minggu ke tiga Februari, peneri­ma bisa mengambil 30 kilogram lan­sung untuk dua bulan, papar­nya.

Uang tebusan raskin ini harus dibayar oleh penerima secara tunai, dan jika mereka tidak sanggup, maka diberi konpensasi selama 7-15 hari untuk pemba­yaran.

“Bagi rumah tangga miskin yang belum bisa membayar seca­ra tunai, diberi kompensasi satu hingga dua minggu dan uang te­busan tersebut semuanya kem­bali kepada Bulog,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi Bulog, belum semua Walnag yang me­ngembalikan uang tebusan. Na­mun Alwi belum tahu siapa Wal­nag yang belum menyetor uang raskin tersebut.(mg20)

Pasangan Mesum Digerebek

Bermesraan di Kebun Teh Siang Bolong

Padang Ekspres • Selasa, 30/04/2013 12:21 WIB

Solsel, Padek—Seorang pe­muda dan janda tertangkap basah berbuat mesum di siang bolong di kebun teh Bangun Rejo, Sungai Lambai, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Solok Selatan. Pasangan mesum ini digerebek polisi pamong praja (Pol PP) Solsel, kemarin (29/4), sekitar pukul 12.00 WIB.

Pasangan itu berinisial JP, 26, warga Sungai Geringging, Padangpariaman dan NH, 27, warga Mudiaklaweh, Nagari Suko Pasir Talang, Kecamatan Sungaipagu.

Pasangan terlarang ini di­tang­kap sedang bermesraan di kebun teh. “JP dan NH digere­bek saat berpelukan dan berciu­man di semak kebun teh itu,” ujar Yosefli Kasi Operasional Pol PP Solsel kepada Padang Ekspres.

Menurut Yosefli, petugas curiga ketika melihat dedaunan teh bergoyang cukup lama. Ketika digerebek, ternyata JP dan NH telah bergumul di atas semak.

Penyidik Pol PP Solok Sela­tan, Agustiawarman menga­takan, pengakuan JP saat itu hanya berpelukan dan berciu­man dengan NH sekitar 15 me­nit sebelum digerebek Pol PP.

Setelah dimintai ketera­ngan, kedua pasangan ini di­per­bolehkan pulang. Saat itu mereka berjanji akan menikah dan tidak mengulangi perbu­atan asusila itu.

Untuk memberi sanksi ter­­ha­dap pelanggaran norma, dia mengusulkan Perda Nomor 21/2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat direvisi kembali.

Tahun ini, kinerja Pol PP Solok Selatan lemah diban­dingkan dua tahun sebelum­nya. Tahun 2011, sebanyak 39 kasus pelanggaran norma di Solsel, 10 kasus pada tahun 2012. Tiga kasus tahun 2013. Rata-rata dilakukan pasangan usia 30 tahun ke bawah. (mg20)

Kapolda “Marabo” di Solsel

Noer Ali: 4 Mei, Tambang Ilegal Harus Berhenti

Padang Ekspres • Rabu, 01/05/2013 11:14 WIB

Solsel, Padek—Kapolda Sumbar Brigjen Pol Noer Ali tak bisa me­nyem­bunyikan kegeramannya terhadap kinerja jajaran Polres Solok Selatan. Jika hingga tanggal 4 Mei nanti Polres Solsel tidak mampu memberantas tambang liar, Kapolda mengambil alih operasi pemberantasan illegal mining.

Instruksi itu disampaikan jenderal bintang satu ini di hadapan Kapolres Solsel dan ratusan anak buahnya di Mapolres Sosel, kemarin. Kapolda mengumpulkan jajarannya di Polres Solsel karena lamban memberantas aktivitas pertambangan emas liar itu.          

“ Jika tanggal 4 Mei, masih ada alat berat di lokasi tambang, saya me­mim­pin langsung operasi pemberantasan tambang liar,” tegas Kapolda Noer Ali tanpa menyebut sanksi bagi Kapolres bila gagal memberantas illegal mining itu.

Kapolda menegaskan, keterbatasan personel, medan yang berat, serta tidak memiliki ken­da­raan tidak bisa dija­dikan alasan tidak tuntasnya pemberantasan tam­bang liar di Solsel. “Saya tidak terima alasan apa pun, pokoknya illegal mining wajib dihapuskan. Bila ada oknum polisi bermain, siapa pun mereka saya copot,” tegas Noer Ali.

Selain Kapolres Solsel AKBP Djoko Trisulo, Kapolda didampingi Irwasda Polda Kombes Pol Wahyudin, Karo Ops Polda Kombes Sukardi, Direskrimsus Kombes Pol dan Direskrimum Kombes Pol Adikarya.

Dia mewanti-wanti jaja­rannya agar mengembalikan citra dan wibawa Polri di mata masyarakat dan di mata hu­kum. Kapolda menegaskan polisi harus ingat tugas dasar kepolisian, yaitu melayani dan mengayomi masyarakat, serta menegakkan hukum yang ber­laku.

“Bukan memeras, bukan pembeking, dan bukan pelang­gar aturan hukum. Polisi tidak boleh arogan yang dapat me­lun­turkan kepercayaan masya­rakat, apalagi menyakiti ma­syarakat,” katanya lantang.

Terkait dugaan oknum apa­rat membekingi alat berat di Solsel, dia berjanji segera diproses dan mencopotnya bila terbukti. “Saya sudah tahu semua, saya akan proses. Ter­bukti bermain, segeralah teri­ma sanksi abadi dari saya. Ini bukan main-main, bukan Ka­polda ganas, yang ganas keten­tuan hukum yang ber­laku,” jelasnya.    

Dia menegaskan, polisi harus punya komitmen dan niat tulus mengemban tugas yang diberikan negara. Negara disusun berdasarkan hukum, jangan hancurkan hukum itu dengan sogok-sogokan. “Apa­rat tidak boleh gila duit, se­hing­ga langgar aturan. Itu tidak benar,” tandasnya.

“Bila kita kaya, tapi keka­yaan hasil sogokan, hidup ini tidak akan tenang. Kekayaan itu tidak akan dinikmati sela­manya. Seperti contoh Djoko Susilo, pangkat tinggi, harta banyak, akhirnya disita dan dipenjarakan,” ujarnya meng­ingatkan.

Terkait adanya 20 unit ekskavator yang ditangkap di kawasan illegal mining, per­ala­tan kapal keruk yang di­tang­kap di kawasan PT An­dalas Merapi Timber (AMT), kata Noer Ali, diserahkan ke­pada penyidik Polda Sumbar.

Kapolda berjanji segera menuntaskan kasus pertam­bangan liar di Bumi Sarantau Sasurambi, serta menyisir bersih seluruh kawasan per­tambangan emas yang telah diporak-porandakan ekska­vator dan kapal keruk sejak tiga tahun lalu.

“Bila tidak dilibas, citra dan kehormatan kepolisian akan luntur di hadapan pengusaha nakal itu,” ulasnya.

Kapolres Solok Selatan, AKBP Djoko Trisulo me­nya­takan siap memberantas ha­bis-habisan para pelaku illegal mining, yang tidak mau me­nge­luarkan alat beratnya dari kawasan pertambangan liar.

“Kita telah menangkap 22 unit ekskavator di Batang Hari, 2 unit masih tertahan di lum­pur Batang Hari. Empat unit dilimpahkan ke Kajari Padang­aro, 8 unit dilimpahkan ke Mapolres Dharmasraya, satu unit truk pengangkut solar, dan 12 unit ekskavator di Ma­polres Solsel. Kita telah mena­ngani 169 kasus, 63 di anta­ranya telah tuntas,” kata Ka­polres.

Siapkan 7 Timpek

Secara terpisah, Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria didampingi Dandim 0309 Let­kol M Sigit Wijaksono menga­takan, untuk menyisir pertam­bangan emas di Batang Bang­ko, Batang Gumanti, Batang Hari, Alai dan Muko-Muko Pemkab Solsel akan menye­diakan 7 unit perahu timpek pada APBD Perubahan Solsel.

“Satu unit timpek tipe 125 PK seharga Rp 17-30 juta. Satu dari 7 timpek, akan saya beli dengan biaya pribadi Rp 30 juta tipe 125 PK,” ujarnya.

Muzni melanjutkan, Kamis (2/5), Komisi VII DPR bidang pertambangan, bakal datang bersama 17 anggota rombo­ngan ke Solsel. Mereka akan meninjau kawasan hutan dan sungai di areal pertambangan liar, yang telah dirusak ekska­vator dan kapal keruk. Sebe­lum Komisi VII DPR ke Solsel, Pemkab akan menyediakan alat transportasi air, yakni perahu timpek.

“Kehadiran Komisi VII DPR sangat kita harapkan, seiring pengusulan wilayah pertambangan rakyat. Pokok­nya bupati siap perang dengan illegal mining,” kata Muzni.

Sementara itu, tokoh ma­sya­rakat Solsel mendukung tindakan tegas Kapolda mem­berantas penambangan emas ilegal di Solsel. “Kita meng­apresiasi tekad bulat Kapolda. Kami siap mendukung polisi dalam operasi pembe­ranta­san,” kata Wisran Jamil, tokoh pemuda Solsel dalam jumpa pers, kemarin (30/4).

Dia meminta polisi peka terhadap informasi di tengah masyarakat, terkait dugaan keterlibatan sejumlah oknum aparat dan pejabat. “Jangan hanya penambang dan operator yang jadi korban. Orang-orang besar di balik penam­bangan ilegal itu dibiarkan,” tutur Presedium Forum Pemu­da Sumbar itu.

Wakil Ketua KNPI Sumbar ini meminta Bupati Solsel Muzni Zakaria mengevaluasi seluruh izin pertambangan emas. “Cabut saja izin seluruh perusahaan. Setelah ada jalan keluarnya, baru lakukan pe­ner­tiban izin baru,” paparnya.

Dia meminta kekayaan Solsel harus dimanfaatkan untuk mensejahterakan ma­sya­rakat. (mg20)

Ribuan Bangunan di Solsel Belum Ada IMB

Padang Ekspres • Rabu, 01/05/2013 11:57 WIB

Solsel, Padek—Ribuan bangunan lama dan baru dibangun di Kabupaten So­lok Selatan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebab, di setiap ba­ngunan tidak tampak ditem­pel tanda IMB di lokasi ru­mahnya.

Kepala Dinas Penda­pa­tan dan Pengelolaan Keua­ngan dan Aset Daerah Kabu­paten Solok Selatan, Yulius didampingi Kabid Pen­da­patan Martin Edi, Senin (29/4), kepada Padang Ekspres menyebutkan, sekitar ratu­san rumah dan ruko yang baru dibangun di daerah pemekaran ini tidak me­ngantongi IMB.

Menurut Martin, rendah­nya kesadaran masyarakat mengurus IMB karena ada­nya dualisme pengurusan izin di Kabupaten Solsel. “Terjadi dualisme pengu­rusan izin IMB, yaitu antara Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan (KPUP) de­ngan pemerintahan keca­matan,” sebutnya.

Selain dualisme pengu­rusan, tidak jelasnya leading sector pengelolaan IMB me­nye­babkan lemahnya penga­wasan. Antara Bagian Eko­no­mi dan Pembangunan (Bag Ekbang) Setkab Solsel dengan KPUP saling lempar tanggung jawab dalam pe­ngu­rusan IMB.

“Seharusnya IMB itu di­urus setelah uji prinsip (HO) keluar. Kalau sudah keluar IMB, baru pem­bangunan rumah atau ruko dimulai,” katanya.

Kondisi itu membuat pene­gak perda (Pol PP) tidak bisa bertindak karena tidak ada perintah dari sektor terkait. “Prosedurnya, jika ada bangu­nan tanpa IMB, instansi terkait menyurati yang bersangkutan. Kalau masih bandel, baru minta bantuan Pol PP mener­tibkannya,” kata Martin.

Berdasarkan Perda Nomor 5/2012 tentang Retribusi Per­izinan Tertentu, telah diatur pembagian tugas dan kewe­nangan IMB antara camat dengan KPUP. Kriterianya berdasarkan fungsi bangunan, konstruksi dan umurnya, wila­yah, lokasi, ketinggian, luas dan status bangunan.

Menurut Martin, Pemkab berencana menyerahkan ke­we­nangan IMB kepada KPUP. “Rencananya kita akan menye­rahkan beban pendapatan asli da­erah IMB ke KPUP,” ujarnya.

Kabag Ekbang Endri Kha­rani mengakui seharusnya Ek­bang sebagai leading sector IMB, karena terkait dengan pembangunan daerah. “Ini diatur dalam Perda Nomor 37/2005 tentang Retribusi IMB, disebut Ekbang sebagai lea­ding­ sector. Namun kenya­taannya Ekbang tidak dilibat­kan dalam pengurusan IMB. Seharusnya ada rekomendasi dari Ekbang dulu, baru ma­syarakat mengu­rus izin ke KPUP atau keca­matan,” ujarnya. (mg20)

[ Red/Administrator ]

DPR RI Tinjau Tambang Solsel

Padang Ekspres • Kamis, 02/05/2013 11:27 WIB

Solsel, Padek—Hari ini (Ka­mis, 2/5), Komisi VII DPR RI bidang pertambangan bakal meninjau lokasi illegal mining (pertambangan liar) di Solok Selatan. Mereka akan me­ngaudit kerusakan hutan lin­dung, hutan produksi dan aliran sungai akibat digaruk ratusan ekskavator dan kapal keruk sejak 2010 lalu.

Selain mengecek keru­sa­kan lingkungan pertambangan liar, Komisi VII akan mem­bicarakan persoalan wilayah pertambangan rakyat (WPR) agar tambang rakyat tidak melanggar aturan.

Anggota Komisi VII Azwir Dainy Tara mengatakan ada 25 orang rombongan DPR RI dan jajaran gubernur Sumbar ke Solsel hari ini. Rinciannya, 13 orang anggota Komisi VII, tiga orang dari Komisi II, 12 orang rombongan gubernur.

“Sudah saatnya hasil bumi Solsel dinikmati masyarakat dan memberi bermanfaat pada pembangunan daerah, berupa masukan pendapatan asli dae­rah (PAD),” tambahnya.

Setelah dilakukan audit lingkungan, DPR bersama gubernur dan bupati Solsel meninjau titik koordinat WPR dan mendesak pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang belum memiliki izin. “Kita minta gubernur dan bupati komit cabut IUP, dan jadikan tambang rakyat,” te­gasnya.

Menurutnya, ketegasan pemkab sangat diharapkan untuk menertibkan tambang liar sembari menunggu aturan WPR dari Kemen ESDM.

Bupati Solsel, Muzni Zaka­ria menyebutkan, kedatangan DPR RI diharapkan mem­beri­kan kontribusi bagi daerah dan masyarakat. “Kita akan tinjau kawasan Batang Hari, Alai dan Talantam (lokasi PT Geominex Solok Selatan),” ujarnya.

Untuk alat transportasi sungai (perahu timpek), telah kita kondisikan,” jelas mantan Kepala Dinas PU Padang ini.

Dia berharap tambang rak­yat segera keluar. “Saya yakin, bila izin tambang rakyat ke­luar, pembangunan Sosel meng­geliat, rakyat pun sejahtera,” bebernya. (mg20)

Tata Ulang Daerah Tambang

DPR Tinjau Lokasi, Ekskavator Tetap Beroperasi

Padang Ekspres • Sabtu, 04/05/2013 11:48 WIB

Solsel, Padek—Rombongan Komisi VII DPR RI kaget ke­tika meninjau lokasi tambang di Solok Selatan. Para legislator ini tercengang melihat parahnya kerusakan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) Batang Hari akibat pem­bala­kan kayu dan penambangan liar.

“Ini udah gawat kerusakan hutan dan sungainya. Bila nggak segera dibenahi, ben­cana besar bakal melanda Solok Selatan hingga provinsi tetangga, Jambi,” kata Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bathoegana saat meninjau lokasi tambang di DAD Batang Hari, Sungai Penuh dan Muaro Sangir beserta 15 anggotanya, Kamis (2/5).

Sutan Bathoegana dan rom­bongan prihatin melihat ratusan lubang besar dan kecil di sepanjang DAS Batang Hari dan kawasan hutan.

Menurut politikus Demok­rat itu, seluruh pertambangan wajib dikosongkan, sebelum wilayah pertambangan rakyat (WPR) dikeluarkan Kemen­terian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam waktu dekat. Lokasi untuk tambang rakyat harus ditata ulang.

“Bupati, aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat harus tegas dalam menuntas­kan illegal mining di Solok Selatan,” ujarnya.

Dalam kunjungannya, DPR RI mendapat respons positif dan dukungan masya­rakat untuk mendorong peng­hen­tian kegiatan illegal mining.

Ketika anggota DPR da­tang, masyarakat memarkir kapal lenting di lubang bekas garukan ekskavator. Kapal lenting adalah simbol pertam­bangan rakyat, karena hanya mampu memproduksi maksi­mal 10 gram emas tiap hari. Itu pun dibagi rata dengan pulu­han anggotanya.

“Kapal keruk dan ekska­vator mampu memproduksi 200 gram emas. Bila ada ratu­san ekskavator bekerja, pulu­han kilo emas dikeluarkan dari daerah ini,” ujar salah seorang masyarakat yang juga pen­dulang emas bernama Syafril di Muaro Sangir.

Sutan Bathoegana me­nyam­­paikan pada masyarakat agar tidak perlu khawatir, kare­na dalam waktu dekat WPR akan dikeluarkan. “Sebe­lum WPR dikeluarkan, kita berha­rap warga membantu kami untuk memberantas illegal mining di kawasan ini,” tegasnya.

Sutan Bathoegana mene­gaskan ucapannya bukan se­kadar pencitraan demi Pemilu 2014. “Ini bukan iming-iming, tapi realita. Yang penting, lingkungan tertata kembali, masyarakat pun bisa sejahtera dengan kekayaan alam yang melimpah ruah ini,” sebutnya. 

Saat kunjungan anggota DPR RI itu, masih ada alat berat yang beroperasi. Mereka seolah tak takut dengan pe­ri­ngatan keras Kapolda Sumbar dan Bupati Solsel agar kawa­san illegal mining segera diko­songkan.

Sutan Bhatoegana men­duga pengusaha yang masih berani menambang karena punya pembeking yang kuat. “Bisa jadi dia punya bekingan yang kuat sehingga ndak gen­tar dengan peringatan keras Kapolda,” terangnya kepada Padang Ekspres di lokasi pe­nambangan liar.

“Kita telah buktikan uca­pan bupati, dampak kerusakan lingkungan di daerah ini luar biasa. Bagaikan usai diterjang tsunami,” kata Sutan.

Rombongan Komisi VII berjanji melaporkan temuan­nya ini ke presiden. “Setelah ini, kita akan petakan titik koordinat WPR. Begitu juga mendata penambang rakyat­nya,” paparnya.

“Saya pucat naik perahu timpek, ketika gelombang air deras mengguncang alat trans­portasi aliran sungai bermua­tan 15 orang itu. Selain banyak emas, pemandangan di sini sangat bagus,” ungkapnya dalam dialog singkat dengan Padang Ekspres.

DPR bersama Kemen­te­rian ESDM, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, akan meng­kaji kerusakan lingku­ngan untuk direklamasi.

Bupati Solsel, Muzni Zaka­ria berharap Komisi VII DPR serius memperjuangkan WPR.

Masyarakat pendulang tra­di­sional memproduksi dua buncis emas tiap hari (satu buncis seharga Rp 40 ribu). Se­dangkan kapal lenting, pro­duk­sinya sekitar 10 gram per hari.

“Pola pikir masyarakat pendulang akan kita ting­katkan, bagaimana menam­bang yang baik dan teratur. Serta dikoordinir dengan baik dan lingkungan direklamasi dengan baik. Ini sudah disam­paikan ke Kementerian Kehu­tanan dan Lingkungan Hidup RI,” bebernya. (mg20)

DPR: Kosongkan Daerah Tambang

Padang Ekspres • Senin, 06/05/2013 11:33 WIB

Solsel, Padek—Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana meminta Bupati Solol Selatan Muzni Zakaria dan aparat kepolisian segera mengo­songkan lahan pertambangan liar, agar izin wilayah pertambangan rakyat (WPR) segera dikeluarkan pemerintah pusat.

Menurut rencana, WPR yang dinanti-nati masyarakat “seribu rumah gadang” itu, akan diterbitkan setelah kawasan illegal mining dipastikan kosong.

“Jika masyarakat ingin WPR segera keluar, masyarakat harus berpartisipasi memberantas illegal mining. Sehingga, titik koordinat pertambangan rakyat dapat diten­tukan pemkab, sehingga kegiatan tambang rakyat tidak lagi berben­turan dengan hukum,” kata Sutan Bathoegana kepada Padang Ekspres kemarin.

Komisi VII berencana mela­porkan temuannya terkait tambang emas liar di Solsel ke DPR RI hari ini (6/5).

“Untuk perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan izin penambangan, baik izin usaha pertambangan (IUP), izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehu­tanan, wajib dicabut dan dija­dikan WPR,” ujarnya.

Bupati Solsel, Muzni Za­karia mengatakan sedang me­ne­laah kelengkapan izin peru­sahaan tambang yang ber­operasi di Solsel. “Saya berjanji mencabut izin perushaaan itu dan dijadikan WPR,” tegasnya.

Saat ini, kata Bupati, ada empat perusahaan yang masuk daftar pencabutan IUP. Yakni, PT Geominex Solok Selatan, PT Geominex Sapex, PT Bina Bakti Pertiwi, dan PT Bandar Harapan Sejahtera.

“Kita juga akan kaji ulang puluhan perusahan yang ber­ge­rak di bidang pertambangan di Solsel, hingga pencabutan izin,” ujarnya. (mg20)

Jalan Provinsi ke Solsel Rusak Parah

Kapolda: DPU Harus Lakukan Pengawasan

Padang Ekspres • Senin, 06/05/2013 13:21 WIB

Solsel, Padek—Kapolda Sum­bar Brigjen Pol Noer Ali meminta Dinas Pekerjaan U­mum (DPU) Provinsi Sumbar, agar jangan asal-asalan me­lakukan perbaikan jalan prov­insi yang bakal dilewati Tour De Singkarak Juni mendatang. Mulai dari titik terparah Ala­han­panjang, Surian (Kabu­paten Solok) hingga ke daerah Solok Selatan. Karena jalan tersebut rusak parah dan mem­­bahayakan keselamatan pembalap TDS, akibat badan jalan dipenuhi lubang dan rusak berat.

Menurutnya, DPU provinsi benar-benar melakukan pe­ngawasan bila jalan tersebut direhab, agar tidak berdampak pada pengguna jalan natinya. Umumnya terjadi kecelakaan lalu lintas, karena faktor jalan yang tidak layak. “Keselamatan pembalap TDS perlu diper­hatikan, dalam mensukseskan ivent TDS nantinya,” harap Noer Ali kepada Padang Ek­spres.

Apalagi jalan yang bakal dilewati TDS, selain kecil juga memiliki tikungan tajam. In­fra­struktur jalan pun rusak dan berlubang. Ini yang sering me­nimbulkan dampak kece­la­kaan lalu lintas. Perhatian serius PU Sumbar sangat diha­rapkan, dalam mengatasi per­soalan lakalantas di Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Apa­lagi jembatan, perlu dilakukan perawatan. Sebagai akses peng­­hubung utama ken­da­raan, dari satu daerah ked­ae­rah lainya.

Sementara, titik terparah jalan provinsi berada di Ke­camatan sangir, hingga ke Sangir Jujuan. Yakni jalan Bukit Manggis, Koto Japang, Padang Airdingin, jalan kecil itu umumnya hancur dan te­rancam lonsor dan putus. Ren­cana pemkab Solok Selatan akan mengalihkan jalur jalan tersebut dipinggiran Sungai Batang Sangir, yakni sekitar 2 KM.

Mengingat dan me­nim­bang bila jalan Bukit Manggis itu diperbaiki, menghabiskan anggaran terlalu besar. Karena karang yang keras tersebut, sulit dipecahkan meng­gu­na­kan alat berat, seperti ek­ca­vator. Untuk memperlebar jalan kontraktor harus butuh granat untuk menghncurkan tebing berkarang baja itu, jelas Fachril Murad Sekkab Solsel.

Menurutnya jalan bukit manggis bakal dialihkan ke samping Sungai Batang Sangir hingga ke Padang Airdingin dan diperlebar. Jalan tersebut sudah pastikan lurus dan di samping sungai besar, dan dibangun pertengahan 2014 nantinya.

Sungai ini dialihkan, serta berada dibibir jalan. Bagi ma­syarakat yang melewati jalan tersebut, mereka bisa menik­mati kesejukan air dan pe­man­dangan indah disepanjang sungai tersebut. ekonomi ma­syarakat juga bisa terbantu nantinya,” ujar Fachril.

Menurutnya, pemkab belum mengetahui berapa anggaran pembangunan jalan provinsi yang rusak parah tersebut. Yang jelas harapan masyarakat akan diwujudkan,” katanya.  (mg20)

Perbaikan Jalinsum Tuntas Akhir Mei

Pemda Sumbar Siapkan Iven Sambut TdS

Padang Ekspres • Selasa, 07/05/2013 11:49 WIB

Padang, Padek—Jalan lintas Su­ma­tera (jalinsum) di Sumbar banyak yang mengalami rusak parah, ter­uta­ma di Sijunjung dan Dhar­mas­raya. Meski baru diperbaiki, sudah banyak yang berlubang, bahu jalan turun dan bergelombang dari per­batasan Jambi hingga KM 9 Sialang, Dharmasraya.

Bahkan, tidak jauh di depan Kantor Bupati Dharmasraya, kon­disi jalinsum bergelombang.

Selain jalinsum, jalan dari Ala­hanpanjang ke Muaralabuh, Solok Selatan juga banyak yang hancur dan mirip kubangan kerbau. Keru­sakan jalan akibat truk melebihi tonase bebas melintas. Selain meng­ganggu kelancaran arus lalu lintas, jalan yang akan dilintasi pebalap Tour de Singkarak (TdS) itu, juga rawan kecelakaan. Kondisi itu juga mempercepat kendaraan rusak.

Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman (Prasjal Tarkim) Sumbar menargetkan per­bai­kan jalinsum tuntas  akhir Mei atau sepekan menjelang TdS pada 3-8 Juni mendatang. Untuk perce­patan perbaikan jalan, Dinas Prasjal Tarkim bekerja hingga 24 jam.

Saat ini, ada dua rute TdS ter­parah yang tengah ditangani Dinas Prasjal Tarkim. Yakni, rute Solok - Muaralabuh dan rute Sijunjung - Dharmasraya. “Saat ini perbaikan jalan tengah berlangsung. Yang rusak ringan, kami lakukan tambal sulam saja.Tapi kalau kerusakannya agak berat, harus dibuat kontrak kerja seperti di Solok -Muaralabuh dan Sijunjung - Dharmasraya,” ujar Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) TdS dari Dinas Prasjal Tarkim Sumbar, Ermen kepada Padang Eks­pres kemarin (6/5).

Kerusakan paling parah terjadi di Solok – Muaralabuh, sepanjang 12 km. Jalan terse­but masuk dalam etape TdS. Sehingga, Dinas Prasjal Tar­kim berupaya mempercepat perbaikan jalan di ruas jalan tersebut. Apakah kerusakan ini akibat dilalui alat berat? “Kami tidak mau berspekulasi penye­bab kerusakan jalan itu,” ujar­nya.

Hampir seluruh jalan ru­sak yang akan dilewati TdS tengah dalam proses per­bai­kan. Ditargetkan paling lambat seminggu menjelang TdS, per­baikan jalan tuntas. “Pada 2 Juni mendatang, semuanya sudah harus bersih atau layak dilalui pebalap. Saat ini per­baikan jalan baru 75 persen. Kalau cuaca bersahabat, insya Allah target tidak meleset,” ujarnya.

Kepala Dinas Prasjal Tar­kim Sumbar, Suprapto menga­takan, tahun ini ada pening­katan jalan dari 1.100 km menjadi 2.300 km. Penam­bahan ruas jalan karena usulan kabupaten/kota.

Pemprov menargetkan se­lu­ruh proyek jalan nasional tuntas tahun ini. Mulai dari jalan nasional di Dharmasraya dan Sijunjung, Padang-Lubuk Selasih, Padang- Bypass, Kelok 9 dan Pariaman ke Airbalam. Dinas Prasjal Tarkim menda­patkan alokasi dana Rp 400 miliar. Sebanyak Rp 250 miliar  untuk bina marga dan Rp 150 miliar untuk keciptakaryaan.

Dia tidak menampik ba­nyaknya kerusakan jalan di Sumbar akibat angkutan hasil pertambangan yang melebihi kapasitas. “Makanya Pemprov getol dengan kebijakan pem­ba­tasan tonase,” ucapnya.

Setelah jalan nasional tun­tas tahun ini, akan dilakukan perbaikan seluruh jalan pro­vinsi pada tahun 2014. “Tahun ini telah dilakukan pening­katan biaya rehab atau perbai­kan jalan dari Rp 12 juta per km jadi Rp 30 juta per km. Saat ini, Sumbar termasuk salah satu provinsi yang paling baik dari segi infrastruktur jala­n­nya,” ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Sumbar, Burhasman Bur mengklaim persiapan TdS sudah 75 per­sen. “Informasi yang kami terima, Padangpanjang akan menampilkan Festival Seram­bi Mekkah, Tanahdatar de­ngan makan bajambanya, Pa­sa­man juga telah menyiap­kan iven daerahnya,” tuturnya.

Pemprov sendiri akan meng­­gelar Fashion Carnaval Pakaian Daerah oleh para de­sainer Sumbar dalam me­ngem­bangkan ekonomi kreatif.

Saat ini, telah 17 tim dari sejumlah negara mendaftar TdS. (ayu)

Slovakia Bidik Panas Bumi Sumbar

Padang Ekspres • Selasa, 07/05/2013

Padang, Padek—Giliran Negara Slovakia yang tertarik berinvestasi di Sumbar. Bidang yang dibidik panas bumi dan pertanian (pena­naman gandum). Slovakia tertarik menjajaki kerja sama dikarenakan potensi sumber daya alam Sumbar besar. Pemprov Sumbar mengaku membuka kesempatan seluas-luas­nya untuk investor menanamkan investasi di Sumbar.

“Tadi saya sudah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Slovakia H E Mr Stefan Rozkopal untuk Indonesia. Beliau tertarik dengan panas bumi dan pertanian kita. Dengan luas areal pertanian kita yang besar, mereka tertarik bekerja sama dalam pengem­bangan gan­dum,” ujar Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, kepada Padang Ekspres, di DPRD Sumbar, ke­marin.

Di Sumbar, kata Irwan, ada 17 titik potensi panas bumi. Satu titik di Solok Selatan telah dikelola oleh Supreme Energy. Sedangkan dua ti­tik yakni Gunung Talamau dan Tan­dikek tengah dibidik  PT Hitay asal Turki. Saat ini, PT Hitay tengah me­lakukan survei terhadap potensi pa­nas bumi di dua titik tersebut. “Po­tensi panas bumi Sumbar  kan cukup banyak. Silakan, dimana nanti mereka berminat  untuk berinves­tasi. Untuk satu titik saja, investa­sinya hampir Rp7 triliun,” ujarnya.

Namun, kata  Irwan untuk angka pastinya, baru dapat diketa­hui setelah dilakukan pengeboran. “Kalau sekarang kan masih menja­jaki kerja sama. Jadi, kami belum tahu berapa nilai investasi yang akan ditanamkannya di bidang panas bumi baik itu geothermal atau PLMTH,”  ucapnya.

Selain tertarikbidang panas bumi, mereka juga tertarik bekerja sama pengembangan gandum. “Di Sumbar, gandum belum begitu membudidaya. Tentu perlu kita kerja sama dengan pihak lain seper­ti Unand, dilakukan penelitian dan pengembangan lebih mendalam,” ujarnya.

Dubes Slovakia Stefan Rozkopal mengatakan Slovakia negara peng­ekspor gandum kedua di dunia. ”Di Sumbar masih banyak lahan-lahan kritis atau lahan yang terlantar dan yang tidak terpakai. Kalau ini dapat difungsikan untuk pengembangan gandum akan lebih baik,” ucapnya. (ayu)

[ Red/Administrator ]

Anggaran Pendidikan ‘Habis’ untuk Guru

Padang Ekspres • Selasa, 07/05/2013

Solsel, Padek—Pemerintah Kabu­paten Solok Selatan menganggarkan dana pendidikan sebesar 33,4 persen atau Rp 162 miliar pada APBD. Seba­gian besar anggaran tersebut digu­nakan untuk pembayaran gaji tenaga pengajar.

Kepala Dinas Pendidikan Kabu­paten Solsel Fidel Effendi menye­butkan, anggaran pendidikan tahun ini sangat tinggi, melebihi batas minimum amanat undang-undang. Berdasarkan Pasal 31 UUD 1945, negara mem­prioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN, serta dari APBD untuk meme­nuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

“Dengan anggaran yang cukup besar ini, semoga mutu dan kualitas pendidikan di daerah ini meningkat,” harap Fidel.

Tapi, anggaran 33,4 persen itu bukan untuk pembangunan, rehab, dan pemeliharaan bangunan fisik pendi­dikan. Melainkan kebanyakan untuk biaya gaji guru.

Anggaran pendidikan dari APBD sekitar Rp 162 miliar. Sebanyak Rp 146 miliar untuk pembayaran gaji guru, dan hanya Rp 16 miliar untuk infra­struktur pendidikan.

“Anggaran ini fokus untuk gaji guru, untuk mensejahterakan guru. Hingga kini, jumlah guru di Solsel 2.285 orang. Namun, belum meme­nuhi kuota. Paling tidak, Solsel masih membutuhkan 393 orang lagi untuk semua jenjang pendidikan,” terangnya.

Menurutnya, dana Rp 16 miliar untuk infrastruktur pendidikan, digu­nakan untuk merehabilitasi bangunan sekolah yang rusak dan keperluan lainnya. “Kita telah anggarkan Rp 5,6 miliar untuk merehab sekolah yang rusak di Solsel,” katanya.

Adapun sekolah yang akan direhab tahun ini (2013), adalah rehab Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp 1,2 miliar, SD Rp 4,4 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Data Dinas Pendidikan Solsel, tidak ada sekolah yang mengalami rusak berat, tapi hanya rusak ringan dan menengah. Faktanya, ada sekolah-sekolah yang rusak parah.

SD rusak ringan dan menengah sebanyak 40 persen. Untuk SMP 30 persen, SMA 35 persen dan SMK 30 persen. “Semua sekolah yang mengala­mi rusak ringan, mendapatkan ban­tuan rehab melalui DAK,” tuturnya.

Kata Kadispen Solsel Fidel Effendi, jumlah sekolah sudah memadai. Ada 192 unit. SD ada 142 unit, SMP ada 36 unit, SMA ada 8 unit, dan SMK ada 6 unit.

Untuk SD masih ada kekurangan 7 unit sekolah. “Kita berharap sekolah yang masih berstatus lokal jauh, men­jadi sekolah sendiri,” katanya.

19 Siswa SD Tak Ikut UN

Sementara UN SD di Solsel yang di­ikuti sebanyak 3.328 peserta berja­lan lan­car, yang diselenggarakan pada 37 se­kolah di tujuh kecamatan di Solok Selatan, terdiri dari 141 SD dan 10 MI (madrasah ibtidiyah). Namun 19 orang siswa SD tidak me­ngikuti UN, diper­kirakan masih dalam ke­adaan sakit atau ada masalah keluarga, ser­ta berhenti sebelum UN. Namun me­reka tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti UN susulan bulan depan.

“Anak tidak boleh di DO (drop out), kita telah menginstruksikan masing-masing kepala sekolah memanggil siswanya (menjemput ke rumah) untuk mengikuti ujian nasional susulan. Agar mereka dapat melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan yang lebih ting­gi,”harapnya. (mg20)

Rp 71 M untuk Jalan Solsel

Padang Ekspres • Rabu, 08/05/2013

Solsel, Padek—Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Solsel mengucurkan Rp 71 miliar anggaran pembangunan infra­struk­tur jalan untuk tujuh kecamatan. Semua pihak diha­rapkan ikut mengawasi, sehingga pembangunan tidak asal-asalan.

Pantauan Padang Ekspres,  kerusakan jalan di Solsel terparah di Kecamatan Sangir, Sangir jujuan dan Balai Janggo, serta jalan tanah menuju Lubukulang Aling Sangir Batang Hari.

Kabid Bina Marga PU Solok Selatan, Hanif mengatakan, pembangunan inftrastruktur jalan di daerah ini, belum mencakup semua jalan kabupaten. Anggaran yang dikun­curkan melalui APBD Solsel, juga dalam proses penenderan.

“Kita berharap konsultan benar-benar melakukan pengawasan lapangan dengan baik, untuk menciptakan pembangunan berkualitas sesuai harapan pemerintah dan masyarakat,” jelas Hanif, kemarin (7/5).

Kata Hanif, peran serta masyarakat dan media massa untuk melakukan pengawasan lapangan terhadap jalannya pembangunan sangat diharapkan. Agar pembangunan yang dilakukan pihak kontraktor pemenang tender, tidak asal-asalan mengerjakannya. Seperti tahun sebelumnya, baru beberapa bulan jalan digunakan sudah berlubang dan hancur. Akibat pengawasan belum maksimal, serta kurang tegasnya konsultan dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

“Pembangunan yang akan dimulai pertengahan tahun. Bila kon­traktor neko-neko, bisa diberikan peringatan, hingga black­list (perusahaan masuk daftar hitam),” tegasnya. (mg20)

Babi Mengamuk, 2 Kritis, 5 Luka

Padang Ekspres • Kamis, 09/05/2013

Solsel, Padek—Babi hutan mengamuk di Nagari Lubuk Gadang Timur (LGT) Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan di waktu berbeda. Akibatnya, dua warga kritis dan lima orang terluka diseruduk babi hutan.

Korban kritis adalah Jus­manizar, 36, warga Bandar­runtuh, Jorong Tangoakar dan Mariani, 60, warga Jo­rong Sungai­bakek. Sementara korban luka sedang dan ringan adalah Sarun, 42, Jalin, 80, Yanuar, Idris, 45, dan Baidah.  

Kejadian pertama pada Minggu (5/5), pukul 11.00 WIB, babi me­nye­ru­duk Jusmanizar di Bandarruntuh.

Saat itu, Jusmanizar dan tiga orang petani perempuan lainnya se­­dang memanen padi. Tanpa di­duga, seekor babi hutan me­nye­ruduknya dari belakang hing­ga terpental sejauh 25 me­ter. Ta­ngan kanan dan kakinya digigit. Begitupun rusuk kanan dan kirinya remuk diterjang babi.

“Bila saya tak cepat lari, mungkin nyawa saya tak terto­long,” ungkap Jusmanizar kepa­da Padang Ekspres dengan meneteskan air mata. Jus­mani­zar ditemui warga pingsan di iri­gasi. “Warga membawa saya ke rumah sakit,” sebut ibu tiga anak itu di rumahnya Ban­dar­runtuh.

Baidah, 49, juga diserang babi tersebut ketika hendak member­sihkan saluran irigasi. “Badan saya saya diserang babi itu. Kalau saya tidak menga­cungkan kayu ke kepala babi itu, mungkin saya juga akan diha­bisinya,” ujar Baidah dengan wajah pucat.

Peristiwa kedua terjadi di Sungaisalak pada Selasa (7/5), sekitar pukul 13.00. Mariani, 60, kritis diserang babi hutan selama dua jam. “Betis kanannya diko­yak babi itu. Telapak tangan dan jari tangan kanan putus digigit. Jari sebelah kiri luka-luka. Ping­gul dan badannya luka ringan,” ujar Munir, suami Mariani.

Peristiwa itu terjadi ketika Munir sedang Shalat Zuhur di pondok kebunnya di Sungai­salak. Sedangkan istrinya, se­dang men­cari kayu api di kebun kopi. “Saya sempat mendengar suara teria­kan minta tolong saat sedang shalat. Usai shalat, saya langsung memanggil istri saya, tapi tidak ada sahutan. Ketika saya susul ke kebun kopi, saya li­hat istri saya pingsan dengan tu­buh bersim­bah darah,” pa­parnya.

Saat itu, Munir melihat babi hutan itu lari ke arah Batang Sangir. “Saya gendong istri ke luar kebun selama 30 menit. Kondisinya kritis. Selasa malam, dia dirujuk ke RSUP M Djamil Padang,” kata Munir.

Pada tahun 2011 dan 2012 lalu, di Nagari Lubuk Gadang Timur, dua warga setempat tewas diamuk babi hutan. Yakni Kamrizal, warga Duriantanjak dan Bakar, warga Tanjung­harapan Juprizal, Ketua Pemuda Jorong Bandarruntuh kepada Padang Ekspres, Rabu (8/5), mengatakan, puluhan warga berhasil membunuh babi hutan yang telah meresahkan war­ganya di Sungaisalak dan Su­ngaibakek. “Babi itu sempat menyerang puluhan warga, beruntung tujuh tombak besi itu berhasil menusuk perut babi,” terangnya.

Kepala Jorong Gadung, Ujang Basri mengatakan, warga membunuh babi yang berukuran besar, dengan berat sekitar 150 kg. Saat dikepung, darah manusia yang menempel di badan babi itu masih ada. “Warga kerahkan 200 ekor anjing dan sekitar 70 orang warga untuk menangkap babi yang meresahkan warga daerah ini,” kata Ujang Basri.

Direktur RSUD Solok Sela­tan, Yeni Sofida kepada Pa­dang Ekspres mengatakan, belum mendapat informasi kondisi pasien yang diserang babi hutan tersebut. (mg20)