DPR RI Tinjau Tambang Solsel

Padang Ekspres • Kamis, 02/05/2013 11:27 WIB

Solsel, Padek—Hari ini (Ka­mis, 2/5), Komisi VII DPR RI bidang pertambangan bakal meninjau lokasi illegal mining (pertambangan liar) di Solok Selatan. Mereka akan me­ngaudit kerusakan hutan lin­dung, hutan produksi dan aliran sungai akibat digaruk ratusan ekskavator dan kapal keruk sejak 2010 lalu.

Selain mengecek keru­sa­kan lingkungan pertambangan liar, Komisi VII akan mem­bicarakan persoalan wilayah pertambangan rakyat (WPR) agar tambang rakyat tidak melanggar aturan.

Anggota Komisi VII Azwir Dainy Tara mengatakan ada 25 orang rombongan DPR RI dan jajaran gubernur Sumbar ke Solsel hari ini. Rinciannya, 13 orang anggota Komisi VII, tiga orang dari Komisi II, 12 orang rombongan gubernur.

“Sudah saatnya hasil bumi Solsel dinikmati masyarakat dan memberi bermanfaat pada pembangunan daerah, berupa masukan pendapatan asli dae­rah (PAD),” tambahnya.

Setelah dilakukan audit lingkungan, DPR bersama gubernur dan bupati Solsel meninjau titik koordinat WPR dan mendesak pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang belum memiliki izin. “Kita minta gubernur dan bupati komit cabut IUP, dan jadikan tambang rakyat,” te­gasnya.

Menurutnya, ketegasan pemkab sangat diharapkan untuk menertibkan tambang liar sembari menunggu aturan WPR dari Kemen ESDM.

Bupati Solsel, Muzni Zaka­ria menyebutkan, kedatangan DPR RI diharapkan mem­beri­kan kontribusi bagi daerah dan masyarakat. “Kita akan tinjau kawasan Batang Hari, Alai dan Talantam (lokasi PT Geominex Solok Selatan),” ujarnya.

Untuk alat transportasi sungai (perahu timpek), telah kita kondisikan,” jelas mantan Kepala Dinas PU Padang ini.

Dia berharap tambang rak­yat segera keluar. “Saya yakin, bila izin tambang rakyat ke­luar, pembangunan Sosel meng­geliat, rakyat pun sejahtera,” bebernya. (mg20)