Penambang Tradisional yang Marasai

Tanggal 07 June 2013

(Trio Jenifran dan Guspayendri) – MENYUSURI TAMBANG EMAS ILEGAL DI SOLOK SELATAN (4) — iang itu, asap hitam membumbung tinggi. Beberapa orang terlihat sibuk di atas kapal lanting. Mereka mencari emas dengan menyedot aliran Sungai Batang Hari. Begitu pula, kapal keruk, kendatipun tidak terlihat beroperasi, tapi tetap juga jadi ancaman bagi kelestarian alam Batang Hari.

EMAS

Kapal keruk dan lanting bekerja secara moderen. Kapal-kapal itu dengan mudah mengeruk dan menyedot pasir-pasir yang bercampur biji besi. Lalu bagaimana nasib penambang yang bermodalan dompeng dan mendulang?
“Tidak dapat apa-apa Pak, dalam satu bulan hanya mendapatkan lima gram, “ ujar Jhon, penambang emas di lokasi Batu Lauang, Sungai Batang Hari, Solok Selatan (Solsel) kepada Tim Singgalang, pekan lalu.
Nasib penambang ini memang jauh berbeda dengan penambang yang menggunakan ekskavator, kapal keruk dan lanting. Penambang yang menggunakan alat moderen tersebut bisa mendapatkan 50 gram, bahkan bisa mencapai 200 gram/bulan.
“Pendapatan kami hanya untuk makan saja. Itupun kadang-kadang tidak dapat apa-apa, “ ujar Rudi, penambang lainnya.

Menurut penambang asal Kuranji, Padang itu, penghasilan mulai menurun sejak terjadinya razia yang digelar aparat kepolisian bersama tim terpadu. Meskipun menurun, ia bersama teman-temannya tetap melakukan penambangan dengan menggunakan dompeng, jika tidak dapur tidak berasap.
“Iya bagaimana lagi Pak, saya jauh-jauh dari Padang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, “ujar Rudi.
Penambang ini mengharapkan pada pemerintah Solok Selatan dan aparat kepolisian agar mengizinkan menggunakan dompeng untuk mengais rezeki di aliran Sungai Batang Hari. “Kemana lagi kami mencari rezeki Pak, hanya di sungai ini satu-satunya,” ujar penambang lainnya.
Pendulang
Lain lagi nasib pendulang. Di bawah terik matahari, mereka terus mengurai pasir dengan dulang yang terbuat dari urat kayu berbentuk lingkaran dan melengkung seperti kuali. Dulang itu digoyang-goyangkan dengan pelan dipermukaan air sungai.
Meskipun tidak ada kepastian untuk mendapatkan biji emas, kaum Hawa dan Adam itu tetap saja bersemangat mendulang. Mereka mendulang emas dari tumpukan pasir dan kerikil yang telah keluar dari kapal lanting.
“Kami hanya mendulang dari tumpakan pasir ini Pak. Kadang-kadang tidak ada dapat sama sekali,” ujar Murni, pendulang emas di aliran Batang Hari itu.
Menurut dia, pendapatannya tidak bisa dipatok. Untuk makan sehari-hari saja susah mendapatkannya. “Sudah susah sekarang, tidak seperti dulu,” ujar wanita paro baya itu sambil mengoyang-goyangkan dulangnya.
Pernyataan pendulang itu dibenarkan Irwan Sangir, tokoh masyarakat Muaro Sangir. Menurut dia, saat ini penambang emas main kucing-kucingan dengan aparat kepolisian. Jika ini dibiarkan berlama-lama, dikhawatirkan akan timbul masalah baru, sebab warga di aliran sungai hanya bermata pencarian tambang. Meskipun punya ladang, warga lebih memilih mencari emas.
“Kami minta persoalan ini diselesaikan dengan cepat, jika tidak akan timbul masalah lain,” ujar dia.
Selain itu, ia juga meminta pada aparat kepolisian dan Pemkab Solsel agar memperbolehkan kapal lanting dan dompeng beroperasi, kecuali kapal Cina.
Kapolres Solsel, AKBP Djoko Trisulo menuturkan pihaknya tetap memburu penambang yang menggunakan ekskavator, kecuali yang mengunakan lanting dan dompeng. “Kita tidak main-main, penambang yang menggunakan alat berat tidak dikasih ampun,” ujar dia.
Dikatakan, pihaknya telah mengamankan 58 unit ekskavator, dengan 11 tersangka. Selain itu, 20 penambang dinyatakan buron.
“Mudah-mudahan dengan adanya razia ini, aktivitas tambang ilegal dapat dicegah, “kata perwira menengah tersebut. (*)

Tidak Benar Marinir Bekingi Tambang Emas

Tanggal 07 June 2013

PADANG – Komandan Lantamal II Padang, Brigjen TNI (Mar) Soedarmien Soedar mengatakan tidak benar oknum Marinir terlibat dalam kegiatan tambang emas ilegal di Solok Selatan (Solsel).
Kepada Singgalang, Rabu (5/6), Danlantamal mengaku terkejut adanya informasi oknum Marinir membekingi tambang emas di Solok Selatan. “Tidak benar itu, tidak ada anggota saya terlibat dalam tambang emas itu,” kata dia mengklarifikasi berita yang mengatakan oknum Marinir terlibat ilegal mining di Solok Selatan.
Didampingi Asisten Intelijen, Kolonel Laut (E) Gatot Suprapto dan Danyonmarhanlan II, Mayor (Mar) Etwin Ramadhan, jenderal bintang satu itu mengatakan sebagai komandan TNI AL dan juga sebagai anggota Marinir, ia sangat menyesali tindakan orang-orang yang mengaku anggota Marinir tersebut. “Ini perbuatan yang tidak bisa ditolerir dan harus ditindak oleh aparat yang berwenang,” ujar dia.

Menurut Soedarmin, pihaknya sudah menekankan pada seluruh prajurit TNI AL agar tidak melakukan tindakan di luar hukum, apalagi melindungi atau membekingi kegiatan tambang ilegal.
Selain itu, anggota TNI Al dan Marinir tidak boleh sembarangan membawa senjata api ke luar markas komando, apalagi senjata api laras panjang. “Membawa senjata api itu tidak sembarangan ada aturannya dan semuanya tercatat serta jelas orangnya,” ujarnya.
Sekaitan dengan itu, pihaknya telah menurunkan tim ke lokasi tambang emas Solok Selatan guna menyelidiki orang yang mengaku anggota Marinir itu. “Kalau tertangkap akan diberikan tindakan tegas, sebab telah mencoreng institusi,” ujar Soedarmin lagi.
Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Danyonmarhanlan) II, Mayor (Mar) Etwin Ramadhan dengan tegas mengatakan tidak ada anggotanya terlibat dalam tambang emas ilegal itu. Semua anggotanya berada di markas komando dan tidak ada yang berada di luar.
Ketika diperlihatkan nama-nama oknum yang mengaku anggota Marinir itu, Mayor Etwin pun tidak menemukan semua nama tersebut anggotanya. “Tidak ada satupun nama-nama ini anggota Marinir,” ujar Etwin ketika melihat kertas yang berisikan nama-nama oknum TNI yang diduga membekingi tambang emas di Solsel.
Menurut dia, orang yang mengaku anggota Marinir itu sebuah permainan yang dilakukan orang tak bertanggung jawab, sehingga korps Marinir jelek di kalangan orang banyak.
“Ini harus ditindak tegas, sebab perbuatan orang itu telah mencoreng TNI Al dan Korps Marinir,” ujar Etwin.
Dia menegaskan, tidak ada anggotanya terlibat di lapangan, apalagi membekingi tambang emas tersebut. “Mohon diklarifikasi lagi ya, tidak benar itu dan tidak ada satupun anggota saya itu,” ujar Etwin. (101)

Kompolnas Pantau Tambang Ilegal Solse

Berita Singgalang | Utama

lTanggal 13 June 2013

JANGAN ADA YANG DILINDUNGI :

Padang, Singgalang
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) siap memantau penanganan tindak pidana penambangan emas ilegal di Solok Selatan.
“Kita akan pantau penanganannya oleh kepolisian. Jangan sampai ada yang dilindungi,” kata Komisioner Kompolnas, Hamidah Abdurrahman usai tatap muka dengan pejabat Polda Sumbar, perwakilan LSM, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan wartawan di Mapolda Sumbar, Rabu (12/6).
Ia berharap ada elemen masyarakat yang menyampaikan laporan resmi ke Kompolnas, jika ada yang tidak beres dalam penegakan hukum kasus tersebut. “Kita tunggu laporannya,” ujarnya.
Pihaknya sudah mendapatkan beberapa informasi terkait proses hukum pelaku tambang

emas itu, baik yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, maunpun yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Ia pun tak menampik kesan polisi masih separoh hati mengusutnya dengan hanya menindak pelaku di lapangan saja. Sementara sejumlah nama yang sempat disebut-sebut sebagai kaki tangan cukong, dan penyandang dana belum tersentuh. Bahkan ada nama yang masuk DPO tetapi belum juga ditangkap meski diinformasikan masih berkeliaran di Sumbar.
“Polisi harus profesional. Fungsi kami mengawasinya. Laporkan semua kepada kami, akan segera kita tindaklanjuti,” lanjut Hamidah.
Pihaknya pun berjanji proaktif memantau kinerja polisi dalam penanganan perkara itu, dan tidak tertutup kemungkinan Kompolnas merekomendasikan agar Kapolri melibatkan tim dari Mabes Polri.
“Bisa jadi ada kendala, dan perlu bantuan dari Mabes Polri agar bisa dituntaskan, dan semua pihak yang terlibat ditindak serta diproses hukum sesuai aturan yang berlaku.
Empat kasus
Selain sosialisasi tugas dan fungsi Kompolnas lebih jauh, kedatangan Hamidah ke Sumbar juga untuk mengklarifikasi empat laporan yang masuk ke Kompolnas dari Sumbar, masing-masing kasus penembakan bintara di Mapolresta Bukittingi, kekerasan terhadap tersangka di Mapolresta Limapuluh Kota, penggeledahan terhadap warga Mata Air, Padang yang mengaku dari Densus 88, dan pengrusakan pondok. “Untuk kasus Bukittinggi, kami mengapresiasi sikap Kapolda Sumbar yang mengambil keputusan mencopot Wakapolresta, dan ditarik ke Polda. Saya kira ini sebuah evaluasi yang cukup positif,” kata Hamidah.
Pihaknya melihat cukup beralasan bagi Wakapolresta Bukittinggi Kompol Arif Budiman untuk membela diri. “Persoalannya adalah yang dihadapi anak buahnya. Apakah sebegitu bahayanya ancaman, sehingga perlu mengeluarkan tembakan dengan peluru tajam. Ini yang terus digali,” lanjutnya.
Ia pun mengakui Bripka Elmi Waldi yang jadi korban penembakan mempunyai beberapa masalah kedinasan yang menyebabkan pembayaran gajinya tertunda. Hanya saja, pendekatan terhadap yang bersangkutan kemungkinan tidak tepat, sehingga memicu insiden yang tidak diharapkan.
Sementara kasus penggeledahan yang dilaporkan melibatkan Densus, tidak diketahui identitas yang melakukannnya. Kemudian untuk kekerasan terhadap tersangka dan perusakan pondok tidak juga ditemui pelanggaran yang signifikan di dalamnya. (aci)

Polres Solsel Amankan Kayu Ilegal

Tanggal 15 June 2013

SOLSEL — Sebanyak dua truk kayu yang diduga hasil illegal logging, diamankan tim buser Polres Solok Selatan, Kamis (13/6) di dua lokasi berbeda. 

Satu truk diamankan di daerah Bidar Alam Kecamatan Sangir, bermuatan lima kubik kayu jenis meranti. Satu truk lagi di daerah Padang Air Dingin, bermuatan enam kubik kayu berjenis banio.

Kedua truk berikut muatan dan sopirnya diamankan di Mapolres Solok selatan di Padang Aro.
Penangkapan itu merupakan gebrakan perdana AKBP Nanang Putu Wardianto yang baru menjabat menjabat Kapolres sejak dua hari lalu. “Ini komitmen kepolisian untuk memberantas illegal logging dan illegal minning di Solok Selatan,” ungkap Kapolres Nanang kepada wartawan, Jumat (14/6) di ruang kerjanya.
Sebelumnya, Kapolda Brigjen Noer Ali, dalam wawancara dengan Singgalang beberapa waktu lalu memang menyampaikan pekerjaan rumah pertama bagi Kapolres ba ru di Solok Selatan adalah pem berantasan illegal logging.
Disampaikan Nanang, penangkapan dua truk bermuatan kayu tersebut, dilakukan dalam operasi tim buser Polres pada Kamis malam (13/6). Setelah menyisiri jalur-jalur yang diduga rute pengangkutan kayu hasil illegal logging, tim berhasil mengamankan dua truk bermuatan kayu jenis meranti dan banio.
Polisi masih terus melakukan pengembangan. Terutama menyangkut pemilik dan tempat tujuan kayu-kayu tersebut. Dua sopir truk, A (54), warga Sampu dan N (32) warga Padang Alai.
Nanang Putu Wardianto, juga menyampaikan upaya pemberantasan illegal logging akan terus dilakukan di wilayah kerjanya. Laporan masyarakat dan informasi berbagai pihak akan terus ditindaklanjuti. (536)

Kinerja Tim Terpadu Mulai Dipertanyakan

Tanggal 19 June 2013

SOLSEL — Ketua tim terpadu pemberantasan illegal minning Solok Selatan, H. Fachril Murad, akan membawa persoalan pengrusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan ke wilayah hukum. Persiapan untuk itu tengah dilakukan.

Namun terkait tindakan penertiban yang dilakukan, beberapa masyarakat Solok Selatan mulai mempertanyakan kinerja tim terpadu. Masyarakat menilai, semenjak terbentuk empat bulan silam, gaung tim yang dipimpin lansung sekdakab Solok Selatan, H. Fachril Murad itu, tidak terlalu bergema.
H. Fachril Murad sendiri selaku ketua tim, mengaku timnya telah bekerja sesuai dengan amanat yang diembankan Bupati Solok Selatan H. Muzni Zakaria. “Tim ini, akan terus bekerja sampai persoalan illegal minning ini tuntas,” katanya kepada Singgalang, Selasa (18/6).
Hanya saja, setiap kerja yang dilakukan itu, tentu saja tidak semuanya bisa disampaikan kepada masyarakat. “Itu untuk kepentingan penertiban yang dilakukan tim,” tuturnya.
Disampaikan Fachril, sejauh ini aktivitas penambangan emas di Solok Selatan sudah jauh berkurang dari sebelumnya. Itu terlihat dari jumlah alat berat yang beroperasi yang sudah tidak sebanyak sebelumnya.
Upaya lain yang dilakukan adalah meminta pertanggung jawaban pihak penambang terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. “Data-data kerusakan sudah ada,” katanya.
Itu dilakukan bukan hanya oleh pihak penambang illegal, tapi juga oleh penambang berizin. “Ini akan kita bawa ke pengadilan. Saya sendiri yang akan mengadukannya nanti,” tegas Fachril.
Sementara itu, beberapa masyarakat yang ditemui Singgalang, belum melihat perubahan signifikan terhadap pemberantasan illegal minning. Banyak tempat yang selama ini menjadi lokasi pertambangan, tetap beroperasi. “Di Muko-muko, di Pinti Kayu utara, Batang Bangko dan lainnya, masih terlihat ekskavator meraung-raung menggali tanah menambang emas,” ungkap warga Padang Aro, Ed.
Disampaikan Ed, demikian juga di sepanjang batang sungai Batang Hari, kegiatan berlansung seperti biasanya. “Beberapa ekskavator dan kapal keruk masih terus bekerja. Pengusaha tambang terkesan tidak ada takut sama sekali,” paparnya.
Rapat lokasi WPR
Dalam kesempatan itu, ketua Tim terpadu pemberantasan illegal minning Solok Selatan, H. Fachril Murad, juga mengungkapkan bahwa dalam minggu ini pihaknya akan melakukan rapat dengan berbagai pihak terkait di Solok Selatan tentang penetapan lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat.
“Ini adalah bentuk solusi yang kita carikan. WPR bukan hanya wacana, tapi kita sudah memasuki upaya penentuan lokasi yang mungkin,” katanya.
Wakil Bupati Solok Selatan, Abdul Rahman, yang ditemui wartawan, mengungkapkan bahwa kinerja tim terpadu terus dipantau. Hasil yang dicapai sejauh ini sudah cukup menggembirakan. “Ter lihat kan, penambangan liar mulai berkurang. Kalaupun masih ada, itu di tempat-tempat jauh yang sulit dijangkau. Jumlahnya pun tidak banyak,” katanya.
Terkait pandangan masyarakat terhadap kinerja tim, Wabup Abdul Rahman memastikan, komitmen tim untuk memberantas illegal minning tetap berjalan. “Sementara itu, kita terus mengupayakan solusi-solusi terbaik untuk masyarakat Solok selatan,” katanya. (536)

Takut Bermasalah : BLSM Solsel Belum Dibagi

Solok Selatan – Singgalang
Penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk 9.188 rumah tangga miskin (RTM) di tujuh kecamatan di Solok Selatan, mungkin baru dapat disalurkan September. Pemerintah saat ini sedang berkutat mencari siapa yang mesti bertanggung jawab menyalurkannya.
Dana itu ditransfer pemerintah pusat ke kantor pos. Kepala Kantor Pos Muara Labuh Asril Rabu (17/7), mengatakan ia menunggu data perubahan yang akan diberikan Pemda Solok Selatan.
“Sebagai pihak penyalur dana, kami tentu tidak punya wewenang menentukan siapa dan kapan akan diserahkan dana BLSM tersebut,” katanya.
Sepanjang ada perintah dan sesuai prosedur penyaluran, pihaknya segera akan menyalurkan. Tapi dari kondisi yang terjadi saat kini, Asril yakin, penyaluran dana BLSM untuk Solok Selatan baru bisa dilakukan September nanti.

Tidak berani
Wali Nagari Alam Pauh Duo Zainal Abidin misalnya, dia tidak akan berani ikut campur untuk penyaluran dana BLSM kali ini kalau tidak ada rekomendasi dari pejabat di kabupaten. Ini sudah menjadi kesepakatan tingkat kecamatan.
Hal yang sama juga diungkapkan Camat Pauh Duo Surya Nurbantani kepada Singgalang Rabu (17/7). Pihaknya saat kini menunggu surat dari kabupaten.
Sementara itu, beberapa orang wali nagari di Kecamatan Sungai Pagu menjelaskan, mereka sebagai ujung tombak pemerintahan, justru bisa jadi sasaran tembak jika salah menyalurkan.
Seharusnya sebelum pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial untuk masyarakat miskin, hendaknya pemerintahan paling bawah dilibatkan, walau penyaluran dananya lewat kantor pos.

Siasati
Sementara itu, Kabag Kesra Sekretariat Daerah Solsel Alwis mengatakan, seharusnya para wali nagari, jorong harus mampu menyiasati permasalahan BLSM. Kalau memang ada temuan tidak sesuainya penerima, kenapa tidak ditagguhkan saja.
“Mereka itu kan aparatur pemerintahan yang terendah dan memiliki kejelasan tugas dalam pemerintahan. Kenapa pula kita harus saling menyalahkan dan meminta kami yang di kabupaten ini menurunkan surat tentang bolehnya dana ini dibagikan,” katanya.
“Kenapa pula para wali dan jorong tidak punya keberanian untuk menetapkan status yang sebenarnya siapa yang miskin di daerahnya itu.”
Alwis sangat berharap segera saja dana BLSM dibagikan oleh pihak kantor pos.
Di tempat terpisah Kadis Sosnakertrans Erwin Ali didampingi stafnya Rosnani menuturkan ia segera akan meminta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menyerahkan data masyarakat yang rentan sosial di kecamatannya.
“Dalam waktu dekat kami akan upayakan meluruskan permasalahan yang terjadi saat kini,” katanya. (534)

Sekda Solsel akan Mundur

PADANG — Didapat kabar Sekda Solsel Fachri Murad segera angkat koper. Penyebabnya, ia tidak dilibatkan dalam mutasi dan pelantikan pejabat. Padahal, ia adalah ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Fachri yang dikontak tadi malam, tidak mau banyak berkomentar. Namun ia mengakui pengangkatan pejabat baru tidak melalui rapat Baperjakat. “Kasihan kita dengan bupati. Padahal beliau sedang di luar daerah,” kata Fachril yang mengaku sudah mengundang kepala BKD untuk rapat, tapi yang bersangkutan tidak datang.
Tadi malam, sumber Singgalang di kantor gubernur menyebutkan, Fachri sudah melapor ke Gubernur Irwan Prayitno. “Saya belum dengar informasi itu,” kata Bupati Muzni Zakaria. Muzni akan menelusuri informasi tersebut.
Fachri dibawa lalu saja oleh Kepala BKD setempat dalam memilih dan melantik pejabat. Menurut aturan, hal itu harus melalui sidang baperjakat.
Menurut PP 13/2002 pasal 16 ayat 4, yang jadi ketua baperjakat di kabupaten adalah sekda. Karena itu, Fachri merasa ditinggal dan segera mundur dari jabatan. Pejabat baru di Solsel yang jadi masalah itu sudah dilantik Jumat oleh Wakil Bupati Abdul Rahman. (004) Singgalang

Dua Walinagari Solsel ke Istana

SOLSEL – Walinagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo, Zainal Abidin, dan Walinagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan, Rustam Sangir diundang ke Istana Negara mengikuti upacara HUT RI ke 68 di Istana Negara, sesuai undangan kantor Kementrian Kehutanan RI No. S.448/Luh-2/2013 tentang pemanggilan peserta temu karya.

Duo Walinagari pintar ini diundang ke Istana sekaligus menerima hadiah atas keberhasilan mereka menjalankan tugas sebagai walinagari dalam membangun nagari.
Walinagari Alam Pauh Duo Zainal Abidin berhasil memenangkan lomba hutan berbasis nagari tingkat Nasional (Wana Lestari) tahun 2013. Sementara Walinagari Lubuk Malako Rustam Sangir berhasil memenangkan lomba keluarga sakinah tingkat nasional tahun 2013.
Keduanya sudah harus berada di Jakarta, Kamis (15/8). Sebelum penyerahan hadiah, kedua walinagari ini juga akan mengikuti Sidang Paripurna DPR-RI, kemudian mengikuti upacara HUT RI di Istana Negara dan terakhir mengikuti ramah tamah dengan Presiden RI.
Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria didampingi Wakil Bupati Abdul Rahman saat melepas keberangkatan kedua walinagari ini di kantornya, Selasa (13/8) mengatakan, kita patut berbangga kepada walinagari Alam Pauh Duo dan Lubuk Malako karena mereka sudah sering membawa nama baik Solok Selatan di tingkat nasional.
Buktinya, tahun ini dua orang walinagari di Solok Selatan mewakili Sumatra Barat untuk berangkat ke Istana dan menerima sejumlah hadiah yang sudah dimenangkan. ‘’Ini juga merupakan kemajuan yang luar biasa bagi Solok Selatan untuk membangun daerah yang kaya dengan hasil bumi ini,’’ kata bupati.
Diharapkan, untuk tahun-tahun berikutnya, bagi walinagari yang belum berhasil dan belum mempunyai kesempatan, bekerjalah sesuai dengan yang diharapkan sehingga bisa pula untuk berprestasi ditingkat nasional seperti walinagari Lubuk Malako dan Alam Pauh Duo ini.
Zainal Abidin dan Rustam Sangir, kepada Singgalang sebelum berangkat, Selasa (13/8) di Padang Aro mengatakan, ini merupakan sebuah penghargaan yang tinggi baginya dan ini tidak terlepas dari kerja sama dan dukungan masyarakat. ‘’Keberhasilan kami menginjakkan kaki di Istana adalah keberhasilan masyarakat Solok Selatan,’’ katanya. (204)

Pemkab Solsel Terima 100 CPNS

PADANG — Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menerima 100 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari pelamar umum. Formasi itu terdiri untuk tenaga guru 31, tenaga kesehatan 18 dan teknis 51.

Bupati Muzni Zakaria dalam pengumuman CPNS yang diterima Singgalang tadi malam menyatakan, seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya apapun. Seleksi dilakukan dalam dua tahap yakni seleksi administrasi dan Tes Kompetensi Dasar (TKD).
Pelaksanaan Tes bagi pelamar umum dilaksanakan menggunakan sistem Lembar Jawaban Komputer (LJK) serentak seluruh Indonesia pada 3 November. Tempat dan waktu pelaksanaan tes bagi peserta yang telah lulus seleksi administrasi diatur dalam pemberitahuan selanjutnya.
Pengumuman dan informasi lain yang berkaitan dengan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat melalui website sscn.bkn.go.id atau www.solselkab.go.id, media massa atau papan pengumuman BKD Solok Selatan.
Pengumuman akhir kelulusan pelamar CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, akan disampaikan melalui website www.solselkab.go.id dan media massa lain yang ditentukan.
Pelamar adalah lulusan dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang jurusan/fakultas/program studinya sudah terakreditasi A dan B dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,70 pada skala 4.

Pelamar wajib memiliki alamat email dan nomor HP yang aktif untuk mengikuti proses rekrutmen CPNS Kabupaten Solok Selatan.
Setiap pelamar harus mendaftar melalui website pendaftaran nasional dengan alamat sscn.bkn.go.id dimulai dari 14 September – 28 September. Cetak tanda bukti pendaftaran.
Peserta wajib mengirimkan berkas lamaran kepada panitia paling lambat 28 September sudah diterima di Pos Muara Labuh pukul 16.00 WIB. (014)

Jaga Hutan, Solsel Rekrut 40 Pemuda

SOLSEL – Solok Selatan akan merekrut 40 pemuda nagari untuk dijadikan Petugas Pengamanan dan Pelindung hutan Berbasis Nagari (PPHBN). Upaya itu dilakukan, mengingat jumlah polisi kehutanan yang ditugaskan hanya 10 orang. Sementara luas hutan yang harus diawasi mencapai puluhan ribu hektare. Proses rekrutmen, tengah dilakukan Dishutbun bersama pemerintah nagari.
Kabid Perlindungan dan Pengamanan Hutan Dushutbun, Hamdani, meyakini rekruitmen itu akan berdampak besar terhadap kelestarian hutan, sebab akan menjadikan masyarakat nagari terlibat secara aktif dalam menjaga dan melindungi hutan.
“Kalau masyarakat nagari bersama-sama yang menjaga hutan dengan ujung tombaknya para pemuda yang terpilih sebagai petugas PPHBN, tentu pembalakan liar dan pemanfaatan hutan secara sembrono akan diantisipasi,” ungkap Hamdani, Rabu (25/9) pada Singgalang.
Dikatakan Hamdani, di Solok Selatan, peran aktif masyarakat dalam menjaga hutan menggembirakan. Salah satunya, masyarakat Nagari Pauh Duo.
Hutan nagari di Jorong Simancung dengan luas sekitar 660 hektare, terjaga dengan baik. Bahkan pada tahun ini, Walinagari Pauh Duo, Zainal Abidin ditetapkan sebagai pemenang lomba wana Tata Lestari untuk kategori walinagari peduli hutan.
Sosialisasi
Sosialisasi manfaat dan fungsi hutan lindung, digelar oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Solok Selatan. Targetnya, menumbuhkan kesadaran pada masyarakat akan arti penting hutan dalam kehidupan. Pemateri dihadirkan dari Dinas kehutanan Sumatra Barat dan dari Solok Selatan. “Kita berharap masyarakat sadar akan arti pentingnya hutan,” kata Hamdani.
Peserta kegiatan terdiri dari pemuka masyarakat dan pemuda nagari di Kenagarian Pauh Duo. Setelah di Pauh Duo, kegiatan serupa juga akan digelar di Nagari Pulakek Koto Baru dalam waktu dekat. (536)

3.000 Pelamar Tersingkir 23.035 Orang Daftar CPNS di Solsel

Padang Ekspres • Senin, 30/09/2013 11:02 WIB • Nenengsih

Solsel, Padek—Pelamar ca­lon pegawai negeri sipil (CNPS) Kabupaten Solok Sela­tan mulai deg-degan me­nung­gu hasil verifikasi berkas la­maran. Mes­ki belum semua diverifikasi, na­mun panitia seleksi CPNS me­­n­emukan lebih 3.000 pela­mar tidak memenuhi syarat (TMS).

Pelamar yang masuk da­lam ka­tegori TMS berarti tidak lolos se­leksi administrasi atau tidak di­per­kenankan meng­ikuti ujian CPNS. Nama-nama pelamar TMS itu akan di­umumkan pada pe­kan depan, setelah seluruh berkas dive­rifikasi.

Hari terakhir pendaftaran (28/9), jumlah pelamar online CPNS Solsel menembus angka 23.035 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 15.166 pelamar yang mengirimkan  berkas. Rinciannya, tenaga guru seba­nyak 7.010 berkas, tenaga kese­hatan 2.059 berkas dan tek­nis sebanyak 6.097 berkas.

Berdasarkan jumlah ber­kas yang telah diverifikasi oleh pa­nitia, terdapat 3.000-an pela­mar tidak memenuhi sya­rat alias bakal gagal melaju ke lokasi ujian.

“Kita masih memverifikasi berkas lamaran. Ada sekitar seribuan lagi yang sedang diverifikasi,” kata Kepala Bi­dang Mutasi Badan Kepe­ga­waian Daerah (BKD) Kabu­paten Solok Selatan M Appraisal, yang juga panitia selek­si CPNS Solsel, Minggu (29/9).

Penyebab TMS antara lain karena indeks prestasi kumu­latif (IPK) pelamar tidak men­cukupi, usia sudah lebih dari standar yang ditetapkan, kuali­fikasi pendidikan tidak sesuai formasi, serta mendaftar on­line lebih dari satu kali.

Informasi yang dirangkum Padang Ekspres, ada sejumlah pelamar terpaksa melakukan registrasi berkali-kali karena tak kunjung mendapatkan bukti nomor registrasi. “Jari­ngan internet di sini su­sah. Berulang kali dimasukkan data registrasi, ndak juga muncul nomor regis­trasi tu. Ya ter­paksa sampai 8 kali men­daftar,” ungkap Lia, 27, pela­mar dari jurusan mate­ma­tika yang berdomisili di Pakan­sa­lasa, Pauhduo, Solok Selatan.

Bagi pelamar yang mela­kukan pendaftaran lebih dari sekali di online, menurut Appraisal, berkas lamarannya akan ditangguhkan terlebih dahulu dan untuk sementara masuk kategori TMS. Sedan­g­kan pela­mar yang jelas-jelas tidak me­menuhi persyaratan, sudah pasti masuk kategori TMS.

“Kalau kuota CPNS yang memenuhi syarat (MS) belum terpenuhi, maka kita akan entry lagi data yang mendaftar online lebih dari sekali. Kita utamakan dulu yang MS. Da­lam minggu ini kita kejar entry data yang MS, untuk di­sam­paikan ke Badan Kepega­waian Negara (BKN),” im­buhnya.

Bagi peserta yang lolos verifi­kasi, panitia akan me­nyuratinya via pos, sesuai alamat yang dilampirkan pela­mar. Sedang­kan pelamar ber­status TMS, akan di­umumkan di website, solselkab.go.id.

Catatan panitia CPNS Sol­sel, kuota formasi CPNS yang telah ter­penuhi di antaranya adalah for­masi bidan, guru pendidikan aga­ma Islam (PAI), guru mate­ma­tika dan guru bahasa Inggris SMP. Formasi yang paling sepi pe­minat masih berada pada for­masi ins­pek­tur migas. Ha­nya terisi oleh sekitar dua orang pelamar. (*)

KPU Tenggat Caleg Seminggu Rapikan Atribut Pemasangan Baliho

Padang Ekspres • Selasa, 24/09/2013

Solsel, Padek—Komisi Pemi­lihan Umum Daerah (KPUD) Solok Selatan melakukan koor­dinasi dengan Pemkab Solok Selatan terkait banyaknya pe­lang­garan pemasangan atribut alat peraga bakal calon legislatif (bacaleg) di daerah seribu rumah gadang itu.

Ketua KPUD Solsel Robert Cenedy  menjelaskan, sejak dikeluarkan daftar calon legis­latif tetap (DCT) caleg DPRD daerah hingga tingkat pusat, baliho, atau atribut kampanye sudah banyak menyalahi aturan di Solsel.

“Pemasangan atribut kam­pa­nye masih ada yang menyalahi aturan dari berbagai parpol, namun KPUD telah sosialisas­i­kan ke Pemkab Solsel dan dinas terkait soal pelanggaran terse­but. Sebelum tenggat waktu 28 September 2013, bagi caleg yang melanggar segera menertibkan baliho masing-masing,” te­gasnya Senin (23/9) di Padangaro.

Berdasarkan Peraturan KPU Tahun 2013 Pasal 17 Ayat 1 tentang Pemasangan  atau Pe­nem­patan Atribut Kampanye, kata Robert Cenedy, agar tidak ditempatkan pada tempat umum. Yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung pemerintah, lembaga pendidi­kan, jalan-jalan protokol, dan jalan bebas hambatan.

Namun sepanjang jalan raya Solok Selatan, sejumlah baliho terpajang di berbagai tempat umum. Di depan gadung se­kolah, masjid dan lainnya. Sesuai peraturan terbaru KPU, dite­tapkan satu kenagarian satu baliho dengan ukuran 3 x 4 meter. Juga diharapkan baliho yang terpajang tidak sesuai aturan, segera dicabut sebelum dilakukan pembongkaran oleh dinas terkait.

“Setelah sosialisasi ini, jika masih ada pelanggaran itu tugas­nya panwaslu dan dinas terkait. Kita harap baliho yang terpam­pang jelang pemilihan umum nanti tertib, sehingga tidak ada saling menyalahkan. Demi ter­wu­judnya pemilu aman dan kondusif di Solok Selatan,” katanya.

Masrianto, 37, warga Sangir meminta agar baliho di depan gedung sekolah, masjid, pus­kesmas dibongkar caleg ber­sangkutan sebelum dibong­kar masyarakat.

“Kami harap jangan ada lagi wajah caleg dipajang di depan masjid atau gedung sekolah, karena mengganggu periba­datan masyarakat dan peserta didik,” sebutnya. (mg20)

CPNS Keluhkan Surat Akreditasi Pelamar di Solsel Tembus 19.000 Orang

Padang Ekspres • Senin, 23/09/2013

Solsel, Padek—Pendaftaran tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini di Sumbar, benar-benar membeludak. Di Solok Selatan (Sol­­­­­sel), hingga Ming­­­­­­­gu (22/9), total pe­­lamar yang telah me­lakukan re­gi­s­tra­si online sudah men­­­­­capai 19.000 orang.

Panitia seleksi CPNS Solsel me­wanti-wanti para pelamar agar berhati-ha­­ti saat mengisi data registrasi. Sebab, in­­formasi yang dicantumkan saat re­gis­trasi, akan dicocokkan dengan ber­kas lamaran. Bila tidak sesuai, berkas la­maran dinilai tidak memenuhi syarat (TMS). 

“Di antara TMS itu, misalnya IPK yang dicantumkan saat registrasi berbeda dengan IPK di berkas transkrip nilai pelamar,” tutur Panitia Seleksi CPNS Solsel, Admi Zulkhairi.

Admi menambahkan, hingga kemarin, telah ada ribuan pelamar yang telah mengirimkan berkas lamaran. Dari hasil verifikasi, ditemui sejumlah berkas yang TMS. Terhadap berkas pelamar yang TMS, panitia belum melakukan entri data.

Ada dua kemungkinan penyebab kesalahan tersebut. Bisa jadi pelamar memang salah memasukkan data dan bisa jadi pemalsuan data. “Kalau pelamar salah mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalau umur, IPK, ya TMS jadinya. Begitu pula akreditasi jurusan pelamar, baik kampus negeri maupun swasta diharuskan melampirkan bukti akreditasi di berkas yang dikirimkan,” imbuhnya.

Meski pendaftar sudah mencapai 19.000 orang, namun kuota setiap formasi belum penuh. Kuota masing-masing formasi 100 orang.  Artinya, satu formasi, kuota dasarnya 100. Bila total yang tersedia 100 formasi, maka total kuota 10.000 orang. Angka ini mengacu pada jumlah berkas yang diverifikasi panitia, bukan pada jumlah pelamar yang telah registrasi online.

Jika dalam satu formasi kuotanya tidak terpenuhi, maka sisa jatah kuota formasi tersebut akan dialihkan ke formasi lain. Misalnya, formasi untuk teknik sipil hanya diisi dua pelamar. Sedangkan kuota dasar formasi teknik sipil adalah 100 orang, maka kelebihan jatah kuota formasi tersebut dialihkan ke formasi lain.

Kabid Mutasi dan Perlengkapan BKD Solsel, Ampraisal mengatakan, hingga Minggu (22/9), total berkas yang masuk ke panitia berjumlah 3.228 pelamar. Rinciannya tenaga guru 1.442 pelamar, tenaga kesehatan 530 pelamar, dan teknis 1.266 pelamar.

Sulit Dapatkan Surat Akreditasi

Sementara itu, pelamar mengeluhkan sulitnya mengakses situs pendaftaran CPNS Solsel dan persyaratan surat keterangan akreditasi perguruan tinggi. “Saya sudah tiga hari mendaftar, hingga kini belum juga bisa. Stres jadinya,” ujar Sisri, seorang pelamar kepada Padang Ekspres, Minggu (22/9) di Padangaro.

Sedangkan Yandri, pelamar lainnya mengaku sudah datang ke kampus untuk minta surat keterangan akreditasi jurusan, tapi tidak berhasil. “Pihak kampus tidak menyediakan blanko akreditasi. Bagaimana saya mau mendaftar jika syaratnya kurang lengkap,” terang tamatan Universitas Indonesia ini.

Hal senada dikatakan Supriyanda Nusa, pelamar lainnya. “Bila datang ke kampus, butuh waktu enam hari pulang pergi. Dan belum tentu juga, surat tersebut akan selesai cepat. Syarat ini, terlalu berlebihan,” sesal tamatan STKIP Pelita Bangsa, Sumatera Utara itu. “KemenPAN perlu mengkaji ulang syarat surat keterangan akreditasi ini,” harap Srimardona, tamatan Universitas Jambi ini. (sih/mg20)

Pimpinan DPRD tak Hadir, Paripurna Batal

Padang Ekspres • Jumat, 20/09/2013

Solsel, Padek—Para wakil rakyat di DPRD So­lok Selatan kembali berulah. Gara-gara tiga pim­pinan DPRD setempat tidak hadir, rapat pari­purna pertanggungjawaban APBD 2012 batal dilaksanakan kemarin.

Paripurna yang sedianya menyampaikan pe­mandangan umum fraksi terhadap nota pe­ngan­tar Ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2013, kemarin (19/9), terpaksa ditunda.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Solok Selatan, Sukrial Syukur menjelaskan, pimpinan DPRD ada tiga orang. Bila tidak hadir ketua DPRD, wakil ketua I dan II harus hadir. Namun, yang terjadi kemarin, ketiga pimpinan lepas tanggung jawab. Bahkan, handphone dimatikan sehingga komunikasi terputus.

”Saat ditelepon masuk, tapi ndak diangkat. Pe­­san yang dikirim juga ndak dibalas. Seha­rus­­nya ini ndak perlu terjadi jika ada koor­di­nasi di antara pimpinan DPRD,” jelas Sukrial Syu­­kur kepada Padang Ekspres, kemarin (19/9).

Karena batal, masing-ma­sing fraksi langsung me­nye­rah­­kan pandangan umum me­re­ka ter­hadap eksekutif. Arti­nya, pa­da paripurna yang akan dilak­sa­nakan hari ini (20/9), agen­danya ha­nya jawaban dari pemerintah daerah.

Diakui politisi Partai Gol­kar itu, pada tahun ini banyak ang­­gota DPRD tidak me­me­nu­hi d­i­si­plin di akhir jaba­tannya. Ma­suk kantor bila ambil gaji. Mi­ni­mal kehadiran anggota DPRD da­­lam keseluruhan agen­­da DPRD wajib hadir 45 persen.

“Kita dipilih rakyat, be­ker­ja­lah dan sampaikanlah aspirasi rak­yat itu. Demi kemajuan dae­rah, jangan setelah terpilih lupa se­galanya,” ungkap Syukrial.  

Syukrial menilai sikap pim­pi­nan dewan itu memalukan dan me­langgar tata tertib aturan da­lam agenda paripurna. “Kita akan cek seluruh anggota DPRD yang melanggar disiplin. Akan di­beri peringatan, jika tidak mem­­pan, kita rekomendasikan un­tuk diberhentikan saja seba­gai wakil rakyat,” jelasnya.

Ketika dikonfirmasi ke para pi­m­pinan DPRD, tidak ada yang bi­sa dihubungi. Sekretaris DPRD Solok Selatan, Aswis men­jelaskan, sesuai PP Nomor 16 Tahun 2010 dan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2010, ra­pat paripurna harus dipimpin ke­tua DPRD .

“Karena rapat hari ini (ke­ma­rin, red) tiga pimpinan tidak ada yang datang, yaitu Ketua DPRD Khairunnas, Wakil Ketua Su­hai­mi dan Edisusanto, sesuai ke­ten­tuan paripurna wajib diba­tal­kan,” katanya.

Aswis menyebut Ketua DPRD Solsel tidak hadir karena ada dinas ke Padang. Sedangkan Wa­kil Ketua DPRD Suhaimi ada uru­­san keluarga ke Pulau­pun­jung, Dharmasraya. Se­mentara Wa­kil Ketua Edi Susanto tidak bisa dihubungi.

“Tiga hari sebelum pari­pur­na, saya sudah surati ketiga pim­pinan DPRD, bahkan sudah saya ingat­kan melalui lisan. Saya su­dah konsultasi dengan Ketua BK DPRD, bahwa paripurna wajib ditunda,” bebernya.

Asisten I Bidang Peme­rin­ta­han, Efiyandri menyayangkan si­k­ap pimpinan DPRD seingga agen­da paripurna ditunda.

Pengamat politik dari Uni­ver­­sitas Andalas, Asrinaldi me­­ni­lai, hal ini terjadi karena ba­nyak politisi tidak menyadari tang­­­gung jawab mereka sebagai pe­jabat publik. Menurut dia, se­ha­rusnya pejabat men­da­hulu­kan kepentingan mas­yarakat di­ban­ding kepentingan pribadi dan keluarga.

”Itu adalah konsekuensi jadi pe­­jabat publik. Mereka dibayar un­­tuk mendahulukan kepen­ti­ngan masyarakat,” ujar Asri­naldi.

”Agar tidak terjadi terus me­nerus, masyarakat harus meng­hukum politisi malas dan tidak bertanggung jawab dengan tidak memilih mereka kembali,” seru­nya. (mg20/adi)