Pimpinan DPRD tak Hadir, Paripurna Batal

Padang Ekspres • Jumat, 20/09/2013

Solsel, Padek—Para wakil rakyat di DPRD So­lok Selatan kembali berulah. Gara-gara tiga pim­pinan DPRD setempat tidak hadir, rapat pari­purna pertanggungjawaban APBD 2012 batal dilaksanakan kemarin.

Paripurna yang sedianya menyampaikan pe­mandangan umum fraksi terhadap nota pe­ngan­tar Ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2013, kemarin (19/9), terpaksa ditunda.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Solok Selatan, Sukrial Syukur menjelaskan, pimpinan DPRD ada tiga orang. Bila tidak hadir ketua DPRD, wakil ketua I dan II harus hadir. Namun, yang terjadi kemarin, ketiga pimpinan lepas tanggung jawab. Bahkan, handphone dimatikan sehingga komunikasi terputus.

”Saat ditelepon masuk, tapi ndak diangkat. Pe­­san yang dikirim juga ndak dibalas. Seha­rus­­nya ini ndak perlu terjadi jika ada koor­di­nasi di antara pimpinan DPRD,” jelas Sukrial Syu­­kur kepada Padang Ekspres, kemarin (19/9).

Karena batal, masing-ma­sing fraksi langsung me­nye­rah­­kan pandangan umum me­re­ka ter­hadap eksekutif. Arti­nya, pa­da paripurna yang akan dilak­sa­nakan hari ini (20/9), agen­danya ha­nya jawaban dari pemerintah daerah.

Diakui politisi Partai Gol­kar itu, pada tahun ini banyak ang­­gota DPRD tidak me­me­nu­hi d­i­si­plin di akhir jaba­tannya. Ma­suk kantor bila ambil gaji. Mi­ni­mal kehadiran anggota DPRD da­­lam keseluruhan agen­­da DPRD wajib hadir 45 persen.

“Kita dipilih rakyat, be­ker­ja­lah dan sampaikanlah aspirasi rak­yat itu. Demi kemajuan dae­rah, jangan setelah terpilih lupa se­galanya,” ungkap Syukrial.  

Syukrial menilai sikap pim­pi­nan dewan itu memalukan dan me­langgar tata tertib aturan da­lam agenda paripurna. “Kita akan cek seluruh anggota DPRD yang melanggar disiplin. Akan di­beri peringatan, jika tidak mem­­pan, kita rekomendasikan un­tuk diberhentikan saja seba­gai wakil rakyat,” jelasnya.

Ketika dikonfirmasi ke para pi­m­pinan DPRD, tidak ada yang bi­sa dihubungi. Sekretaris DPRD Solok Selatan, Aswis men­jelaskan, sesuai PP Nomor 16 Tahun 2010 dan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2010, ra­pat paripurna harus dipimpin ke­tua DPRD .

“Karena rapat hari ini (ke­ma­rin, red) tiga pimpinan tidak ada yang datang, yaitu Ketua DPRD Khairunnas, Wakil Ketua Su­hai­mi dan Edisusanto, sesuai ke­ten­tuan paripurna wajib diba­tal­kan,” katanya.

Aswis menyebut Ketua DPRD Solsel tidak hadir karena ada dinas ke Padang. Sedangkan Wa­kil Ketua DPRD Suhaimi ada uru­­san keluarga ke Pulau­pun­jung, Dharmasraya. Se­mentara Wa­kil Ketua Edi Susanto tidak bisa dihubungi.

“Tiga hari sebelum pari­pur­na, saya sudah surati ketiga pim­pinan DPRD, bahkan sudah saya ingat­kan melalui lisan. Saya su­dah konsultasi dengan Ketua BK DPRD, bahwa paripurna wajib ditunda,” bebernya.

Asisten I Bidang Peme­rin­ta­han, Efiyandri menyayangkan si­k­ap pimpinan DPRD seingga agen­da paripurna ditunda.

Pengamat politik dari Uni­ver­­sitas Andalas, Asrinaldi me­­ni­lai, hal ini terjadi karena ba­nyak politisi tidak menyadari tang­­­gung jawab mereka sebagai pe­jabat publik. Menurut dia, se­ha­rusnya pejabat men­da­hulu­kan kepentingan mas­yarakat di­ban­ding kepentingan pribadi dan keluarga.

”Itu adalah konsekuensi jadi pe­­jabat publik. Mereka dibayar un­­tuk mendahulukan kepen­ti­ngan masyarakat,” ujar Asri­naldi.

”Agar tidak terjadi terus me­nerus, masyarakat harus meng­hukum politisi malas dan tidak bertanggung jawab dengan tidak memilih mereka kembali,” seru­nya. (mg20/adi)