Tanggal 19 June 2013
SOLSEL — Ketua tim terpadu
pemberantasan illegal minning Solok Selatan, H. Fachril Murad, akan
membawa persoalan pengrusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan
ke wilayah hukum. Persiapan untuk itu tengah dilakukan.
Namun terkait tindakan penertiban yang
dilakukan, beberapa masyarakat Solok Selatan mulai mempertanyakan
kinerja tim terpadu. Masyarakat menilai, semenjak terbentuk empat bulan
silam, gaung tim yang dipimpin lansung sekdakab Solok Selatan, H.
Fachril Murad itu, tidak terlalu bergema.
H. Fachril Murad sendiri selaku ketua tim, mengaku timnya telah bekerja sesuai dengan amanat yang diembankan Bupati Solok Selatan H. Muzni Zakaria. “Tim ini, akan terus bekerja sampai persoalan illegal minning ini tuntas,” katanya kepada Singgalang, Selasa (18/6).
Hanya saja, setiap kerja yang dilakukan itu, tentu saja tidak semuanya bisa disampaikan kepada masyarakat. “Itu untuk kepentingan penertiban yang dilakukan tim,” tuturnya.
Disampaikan Fachril, sejauh ini aktivitas penambangan emas di Solok Selatan sudah jauh berkurang dari sebelumnya. Itu terlihat dari jumlah alat berat yang beroperasi yang sudah tidak sebanyak sebelumnya.
Upaya lain yang dilakukan adalah meminta pertanggung jawaban pihak penambang terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. “Data-data kerusakan sudah ada,” katanya.
Itu dilakukan bukan hanya oleh pihak penambang illegal, tapi juga oleh penambang berizin. “Ini akan kita bawa ke pengadilan. Saya sendiri yang akan mengadukannya nanti,” tegas Fachril.
Sementara itu, beberapa masyarakat yang ditemui Singgalang, belum melihat perubahan signifikan terhadap pemberantasan illegal minning. Banyak tempat yang selama ini menjadi lokasi pertambangan, tetap beroperasi. “Di Muko-muko, di Pinti Kayu utara, Batang Bangko dan lainnya, masih terlihat ekskavator meraung-raung menggali tanah menambang emas,” ungkap warga Padang Aro, Ed.
Disampaikan Ed, demikian juga di sepanjang batang sungai Batang Hari, kegiatan berlansung seperti biasanya. “Beberapa ekskavator dan kapal keruk masih terus bekerja. Pengusaha tambang terkesan tidak ada takut sama sekali,” paparnya.
Rapat lokasi WPR
Dalam kesempatan itu, ketua Tim terpadu pemberantasan illegal minning Solok Selatan, H. Fachril Murad, juga mengungkapkan bahwa dalam minggu ini pihaknya akan melakukan rapat dengan berbagai pihak terkait di Solok Selatan tentang penetapan lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat.
“Ini adalah bentuk solusi yang kita carikan. WPR bukan hanya wacana, tapi kita sudah memasuki upaya penentuan lokasi yang mungkin,” katanya.
Wakil Bupati Solok Selatan, Abdul Rahman, yang ditemui wartawan, mengungkapkan bahwa kinerja tim terpadu terus dipantau. Hasil yang dicapai sejauh ini sudah cukup menggembirakan. “Ter lihat kan, penambangan liar mulai berkurang. Kalaupun masih ada, itu di tempat-tempat jauh yang sulit dijangkau. Jumlahnya pun tidak banyak,” katanya.
Terkait pandangan masyarakat terhadap kinerja tim, Wabup Abdul Rahman memastikan, komitmen tim untuk memberantas illegal minning tetap berjalan. “Sementara itu, kita terus mengupayakan solusi-solusi terbaik untuk masyarakat Solok selatan,” katanya. (536)
H. Fachril Murad sendiri selaku ketua tim, mengaku timnya telah bekerja sesuai dengan amanat yang diembankan Bupati Solok Selatan H. Muzni Zakaria. “Tim ini, akan terus bekerja sampai persoalan illegal minning ini tuntas,” katanya kepada Singgalang, Selasa (18/6).
Hanya saja, setiap kerja yang dilakukan itu, tentu saja tidak semuanya bisa disampaikan kepada masyarakat. “Itu untuk kepentingan penertiban yang dilakukan tim,” tuturnya.
Disampaikan Fachril, sejauh ini aktivitas penambangan emas di Solok Selatan sudah jauh berkurang dari sebelumnya. Itu terlihat dari jumlah alat berat yang beroperasi yang sudah tidak sebanyak sebelumnya.
Upaya lain yang dilakukan adalah meminta pertanggung jawaban pihak penambang terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. “Data-data kerusakan sudah ada,” katanya.
Itu dilakukan bukan hanya oleh pihak penambang illegal, tapi juga oleh penambang berizin. “Ini akan kita bawa ke pengadilan. Saya sendiri yang akan mengadukannya nanti,” tegas Fachril.
Sementara itu, beberapa masyarakat yang ditemui Singgalang, belum melihat perubahan signifikan terhadap pemberantasan illegal minning. Banyak tempat yang selama ini menjadi lokasi pertambangan, tetap beroperasi. “Di Muko-muko, di Pinti Kayu utara, Batang Bangko dan lainnya, masih terlihat ekskavator meraung-raung menggali tanah menambang emas,” ungkap warga Padang Aro, Ed.
Disampaikan Ed, demikian juga di sepanjang batang sungai Batang Hari, kegiatan berlansung seperti biasanya. “Beberapa ekskavator dan kapal keruk masih terus bekerja. Pengusaha tambang terkesan tidak ada takut sama sekali,” paparnya.
Rapat lokasi WPR
Dalam kesempatan itu, ketua Tim terpadu pemberantasan illegal minning Solok Selatan, H. Fachril Murad, juga mengungkapkan bahwa dalam minggu ini pihaknya akan melakukan rapat dengan berbagai pihak terkait di Solok Selatan tentang penetapan lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat.
“Ini adalah bentuk solusi yang kita carikan. WPR bukan hanya wacana, tapi kita sudah memasuki upaya penentuan lokasi yang mungkin,” katanya.
Wakil Bupati Solok Selatan, Abdul Rahman, yang ditemui wartawan, mengungkapkan bahwa kinerja tim terpadu terus dipantau. Hasil yang dicapai sejauh ini sudah cukup menggembirakan. “Ter lihat kan, penambangan liar mulai berkurang. Kalaupun masih ada, itu di tempat-tempat jauh yang sulit dijangkau. Jumlahnya pun tidak banyak,” katanya.
Terkait pandangan masyarakat terhadap kinerja tim, Wabup Abdul Rahman memastikan, komitmen tim untuk memberantas illegal minning tetap berjalan. “Sementara itu, kita terus mengupayakan solusi-solusi terbaik untuk masyarakat Solok selatan,” katanya. (536)
.JPG)
.JPG)
0 komentar:
Posting Komentar