Solok Selatan – Singgalang
Penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk 9.188 rumah tangga miskin (RTM) di tujuh kecamatan di Solok Selatan, mungkin baru dapat disalurkan September. Pemerintah saat ini sedang berkutat mencari siapa yang mesti bertanggung jawab menyalurkannya.
Dana itu ditransfer pemerintah pusat ke kantor pos. Kepala Kantor Pos Muara Labuh Asril Rabu (17/7), mengatakan ia menunggu data perubahan yang akan diberikan Pemda Solok Selatan.
“Sebagai pihak penyalur dana, kami tentu tidak punya wewenang menentukan siapa dan kapan akan diserahkan dana BLSM tersebut,” katanya.
Sepanjang ada perintah dan sesuai prosedur penyaluran, pihaknya segera akan menyalurkan. Tapi dari kondisi yang terjadi saat kini, Asril yakin, penyaluran dana BLSM untuk Solok Selatan baru bisa dilakukan September nanti.
Penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk 9.188 rumah tangga miskin (RTM) di tujuh kecamatan di Solok Selatan, mungkin baru dapat disalurkan September. Pemerintah saat ini sedang berkutat mencari siapa yang mesti bertanggung jawab menyalurkannya.
Dana itu ditransfer pemerintah pusat ke kantor pos. Kepala Kantor Pos Muara Labuh Asril Rabu (17/7), mengatakan ia menunggu data perubahan yang akan diberikan Pemda Solok Selatan.
“Sebagai pihak penyalur dana, kami tentu tidak punya wewenang menentukan siapa dan kapan akan diserahkan dana BLSM tersebut,” katanya.
Sepanjang ada perintah dan sesuai prosedur penyaluran, pihaknya segera akan menyalurkan. Tapi dari kondisi yang terjadi saat kini, Asril yakin, penyaluran dana BLSM untuk Solok Selatan baru bisa dilakukan September nanti.
Tidak berani
Wali Nagari Alam Pauh Duo Zainal Abidin misalnya, dia tidak akan berani ikut campur untuk penyaluran dana BLSM kali ini kalau tidak ada rekomendasi dari pejabat di kabupaten. Ini sudah menjadi kesepakatan tingkat kecamatan.
Hal yang sama juga diungkapkan Camat Pauh Duo Surya Nurbantani kepada Singgalang Rabu (17/7). Pihaknya saat kini menunggu surat dari kabupaten.
Sementara itu, beberapa orang wali nagari di Kecamatan Sungai Pagu menjelaskan, mereka sebagai ujung tombak pemerintahan, justru bisa jadi sasaran tembak jika salah menyalurkan.
Seharusnya sebelum pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial untuk masyarakat miskin, hendaknya pemerintahan paling bawah dilibatkan, walau penyaluran dananya lewat kantor pos.
Wali Nagari Alam Pauh Duo Zainal Abidin misalnya, dia tidak akan berani ikut campur untuk penyaluran dana BLSM kali ini kalau tidak ada rekomendasi dari pejabat di kabupaten. Ini sudah menjadi kesepakatan tingkat kecamatan.
Hal yang sama juga diungkapkan Camat Pauh Duo Surya Nurbantani kepada Singgalang Rabu (17/7). Pihaknya saat kini menunggu surat dari kabupaten.
Sementara itu, beberapa orang wali nagari di Kecamatan Sungai Pagu menjelaskan, mereka sebagai ujung tombak pemerintahan, justru bisa jadi sasaran tembak jika salah menyalurkan.
Seharusnya sebelum pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial untuk masyarakat miskin, hendaknya pemerintahan paling bawah dilibatkan, walau penyaluran dananya lewat kantor pos.
Siasati
Sementara itu, Kabag Kesra Sekretariat Daerah Solsel Alwis mengatakan, seharusnya para wali nagari, jorong harus mampu menyiasati permasalahan BLSM. Kalau memang ada temuan tidak sesuainya penerima, kenapa tidak ditagguhkan saja.
“Mereka itu kan aparatur pemerintahan yang terendah dan memiliki kejelasan tugas dalam pemerintahan. Kenapa pula kita harus saling menyalahkan dan meminta kami yang di kabupaten ini menurunkan surat tentang bolehnya dana ini dibagikan,” katanya.
“Kenapa pula para wali dan jorong tidak punya keberanian untuk menetapkan status yang sebenarnya siapa yang miskin di daerahnya itu.”
Alwis sangat berharap segera saja dana BLSM dibagikan oleh pihak kantor pos.
Di tempat terpisah Kadis Sosnakertrans Erwin Ali didampingi stafnya Rosnani menuturkan ia segera akan meminta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menyerahkan data masyarakat yang rentan sosial di kecamatannya.
“Dalam waktu dekat kami akan upayakan meluruskan permasalahan yang terjadi saat kini,” katanya. (534)
Sementara itu, Kabag Kesra Sekretariat Daerah Solsel Alwis mengatakan, seharusnya para wali nagari, jorong harus mampu menyiasati permasalahan BLSM. Kalau memang ada temuan tidak sesuainya penerima, kenapa tidak ditagguhkan saja.
“Mereka itu kan aparatur pemerintahan yang terendah dan memiliki kejelasan tugas dalam pemerintahan. Kenapa pula kita harus saling menyalahkan dan meminta kami yang di kabupaten ini menurunkan surat tentang bolehnya dana ini dibagikan,” katanya.
“Kenapa pula para wali dan jorong tidak punya keberanian untuk menetapkan status yang sebenarnya siapa yang miskin di daerahnya itu.”
Alwis sangat berharap segera saja dana BLSM dibagikan oleh pihak kantor pos.
Di tempat terpisah Kadis Sosnakertrans Erwin Ali didampingi stafnya Rosnani menuturkan ia segera akan meminta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menyerahkan data masyarakat yang rentan sosial di kecamatannya.
“Dalam waktu dekat kami akan upayakan meluruskan permasalahan yang terjadi saat kini,” katanya. (534)
.JPG)
.JPG)
0 komentar:
Posting Komentar