Dulangku Hilang, Emasku Lenyap

22 April 2013, 10:46

0 komentar | Dibaca: 303

Seni Teater SMAN 3 Kabupaten Solok Selatan (Foto: HaluanMedia.com)

Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on printMore Sharing Services

“Dulangku Hilang, Emasku Lenyap” merupakan sebuah cerita dalam seni teater SMAN 3 Kabupaten Solok Selatan. Drama ini dimainkan pada lomba FL2SN se-Kabupaten Solok Selatan. Teater kebanggaan sekolah pimpinan Syamsuria itu, memenangkan perlombaan pada tingkat pertama. Tema yang sama akan ditampilkan kembali oleh tim teater SMAN 3 Solsel dalam Festival dan Lomba seni siswa nasional (lomba FL2SN tingkat provinsi pada Mei 2013 mendatang.

Teater yang diasuh oleh Siswandi dan Hasriyal ini memilih tema tentang tambang emas, karena isu tersebut sedang hangat-hangatnya dibahas di tingkat Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan bahkan sudah sampai ke Kaukus DPR-DPD RI.

Pemain dalam seni teater tersebut hanyalah enam orang. Yaitu, Gina Katrun Nada sebagai Mande, Wiki Wulandari sebagai Ayum, Anugrah Bobi Pratama sebagai Dulang, Satrian Sastra sebagai Mamak, serta pemain figuran Fahmi Zikra dan Sukra, teman si Dulang. Drama yang telah dimainkan dalam FL2SN tersebut merupakan ide cerita dari Siswandi, S.Sn, dipanggungkan pertama kalinya pada 5 April di Gedung PGRI Disdik Solsel di Padang Aro.

Pembina Teater SMAN 3 Solok Selatan Hasriyal menceritakan, alur cerita dimulai dari kisah kehidupan Dulang dengan mandenya. Dulang merupakan satu-satunya anak lelaki dari pejuang kemerdekaan. Ayahnya telah lama meninggal, maka tinggallah dia dengan mande yang buta dan saeorang adik perempuannya bernama Ayum. Mereka hidup dalam kekurangan. Rumah centang perenang, dan terkesan kumuh.

Ketika Dulang terputus seko­lahnya karena tidak ada biaya, ia berkeinginan untuk merawat ibunya. Hari demi hari ia lewati dengan kehidupan yang sulit. Suatu ketika, Dulang berkeinginan membaha­giakan mandenya. Karena daerahnya yang kaya emas, maka Dulang dengan dua orang temannya pergi ke lokasi pertambangan mendulang emas. Dorongan bagi Dulang untuk pergi ke lokasi tambang emas, karena ingin membantu orang tua menafkahi keluarga. Mandenya yang ditinggal suami, dan kini dalam kondisi buta, sedangkan adiknya akan sekolah. Desakan itulah yang memotivasi Dulang pergi manambang emas, yaitu ingin mengoperasi mata mande dan ingin menyengolahkan adiknya.

Dalam drama tersebut, Dulang sudah berbulan-bulan pergi ke lokasi tambang, namun tidak ada kabar beritanya. Mande dan adik Dulang setiap hari menanyakan kepada orang-orang yang juga menambang emas di lokasi tambang. Akan tetapi tidak seorang pun yang menge­tahuinya. Dalam kondisi tertekan penuh kesedihan itu, datanglah mamak si Dulang ke rumah Mande. Ia ingin mengga­daikan harta pusaka, berupa tanah warisan.

Dialog demi dialog, dengan kondisi tidak berdaya mande si Dulang kalah dari perebutan warisan itu. Padahal, sang mande ingin mempertahankan tanah tersebut karena mengingat anak perempuannya Ayum masih ada. Lagi pula, jika tanah tersebut dijual mamak, bagaimana dengan si Dulang yang belum pulang menam­bang. Apakah ia setuju atau tidak, tetapi mamak tidak peduli.

Akhir cerita, Dulang datang ke mimpi mandenya. Dalam mimpi itulah Dulang menyampaikan bahwa dirinya sudah tidak ada lagi (me­ning­gal dunia-red). Mendapatkan mimpi yang demikian, mande langsung menceritakan kepada putrinya, adik si Dulang bernama Ayum. Merekapun meratapi bersa­ma, sembari mengucapkan “du­langku hilang, emasku lenyap.”

Yang menarik isu dalam drama teater SMAN 3 Solok Selatan adalah para siswa berani mengang­kat persoalan tambang emas yang sedang marak di daerah itu. Para pelaku tambang emas ini, mulai dari lapisan masyarakat biasa, pengu­saha hitam, dan investor nakal.

Kalau lapisan masyarakat biasa, inilah yang menggunakan Dulang untuk menambang emas secara tradisional. Sebagian mereka ada yang menggunakan mesin dompeng. Penghasilan menambang dengan menggunakan Dulang dan dompeng memang untung-untungan. Untuk kondisi saat ini, dua cara penam­bangan ini bergantung kepada hasil galian alat berat (ekskavator). Akan tetapi, sekali panen para pendulang dan dompeng, bisa mendapatkan emas berkilo-kilogram juga. Namun bisa dikatakan sangat jarang.

Sedangkan pengusaha hitam, ini tergolong pada masyarakat yang sudah naik status, karena bisa menyewa alat berat untuk menam­bang. Padahal, asal mula ia me­nam­bang emas hanya menggu­nakan dulang atau dompeng. Mereka dikatakan pengusaha lokal, karena kebanyakan mereka adalah orang-orang Solok Selatan. Mereka meren­tal ekskavator untuk menggali emas di dasar sungai Batang Hari, kemudian hasil galian itu dikelola dengan dompeng yang banyak. Pengusaha nakal ini ada yang berasal dari pejabat, aparat, dan oknum masyarakat.

Tidak hanya pengusaha lokal, bahkan ada yang berasal dari provinsi lain. Namun mereka masih tergolong pengusaha nakal, karena tidak mengikuti prosedur adminis­trasi yang sah dalam berinvestasi atau usaha di daerah lain.

Sementara itu, ada investor nakal yang ikut menambang emas di Solsel. Dikatakan investor nakal, karena mereka pada prinsipnya adalah ingin menanamkan modal (berinvestasi) di daerah ini. Namun, belum lengkap administrasinya malah sudah beroperasi. Atau, beroperasi tidak berdasarkan tahapan-tahapan izin sesuai un­dang-undang yang berlaku.

Kembali ke cerita dalam drama teater Dulangku Hilang, Emasku Lenyap. Kisah kehidupan Dulang, menggambarkan kondisi kehidupan sosial masyarakat Solok Selatan pada umumnya. Dulang digam­barkan hidup serba kesulitan, berada dalam kemiskinan, dan ditekan oleh kekuasaan mamak. Demikianlah dulunya, ketika para investor mulai melirik bisnis emas di daerah ini. Dengan mudahnya, kekayaan alam yang mengandung emas dikuasai dan dimiliki oleh investor asing. Sementara, isu ninik mamak sudah merekomendasikan percepatan izin investor asing itu terus berkembang. Inilah yang digambarkan dalam cerita drama itu, yang mana mande Dulang yang berada dalam kebutaan dan miskin, malah mamak masih juga ingin menggadaikan tanah, tanpa memi­kir­kan masa depan kemenakannya. (Icol Dianto)

Sering Dikunjungi Pejabat, makin tak Terawat Bidaralam, Ibu Kota PDRI Riwayatnya Kini

Padang Ekspres • Kamis, 15/08/2013 12:39 WIB • Nenengsih • 271 klik

Nagari Bidaralam, Kecamatan Sangirjujuan, Kabupaten Solok Selatan (Solsel), yang dulu mendunia sebagai basis perjuangan mempertahankan kemerdekaan, kian merana. Pengakuan negara terhadap Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin Mr Syafruddin Prawiranegara pada tahun 1949 itu, belum diikuti dengan pembenahan daerah ibu kota PDRI tersebut. Bagaimana kondisinya setelah 64 tahun berlalu?

DI pedalaman Solok Selatan itu, Pemerintahan Darurat RI dijalankan. Me­lalui stasiun radio PDRI di Bidara­lam, Syafruddin Prawiranegara mela­ku­­kan kontak dengan New Delhi, India untuk menunjukkan bahwa Repu­blik Indonesia masih ada.

Setelah 64 tahun berlalu, kondisi ba­ngunan saksi bisu sejarah itu, mem­pri­­hatinkan. Tak lagi sehebat se­jarah­nya. Tidak terawat. Inilah se­kelumit kisah negara yang pen­du­duknya me­ngi­dap amnesia, gampang melupakan seja­­rah.

Tengok saja rumah gadang milik Jama, yang dulu menjadi markas ketua PDRI. Sebagian dinding papan rumah ga­dang itu, banyak yang copot. Lekang dan lapuk oleh waktu. Rumah Jama kini ditempati cicitnya, Eva Vismadewi bersama suami dan seorang anaknya.

Rumah tersebut pernah di­re­hab pada tahun 2008, ban­tuan Menteri Sosial kala itu. Setahu Eva, dana rehabnya lebih dari Rp 200 juta. Namun entah kenapa, ang­garan sebanyak itu hanya bisa untuk mengganti atap dan ukiran dinding bagian luar. Tak heran, sepintas markas PDRI tersebut tampak seperti tak ada direnovasi.

”Ndak sampai 50 persen di­re­­­novasi. Ikolah modenyo,” kata ibu satu anak itu sambil menun­juk ke arah dinding bagian atas yang ter­nganga, beberapa waktu lalu.

Menurut Eva, dalam seta­hun tidak kurang dari tiga kali ru­mah PDRI itu dikunjungi. Pa­ra pengunjungnya macam-ma­cam. Ada yang mengaku dari pe­merintah pusat, provinsi, dan ka­­bupaten. Janjinya pun bera­gam. Ada yang bilang akan mem­­bangun pagarnya, mere­hab rumahnya, hingga mere­vita­li­sasi seluruhnya. Tapi hing­ga kini, janji tinggal janji.

“Tak ada bekas peninggalan PDRI dalam rumah,” kata Eva ge­leng-geleng kepala. Tempat ti­dur ketua PDRI pun kini sudah di­pindahkan ke gudang. Kon­di­sinya tak layak pakai. Sudah pa­tah dan berkarat.

Tokoh masyarakat yang juga mantan Wali Nagari Bidaralam, Ali Sabri Abbas, menyayangkan tak adanya perhatian pemerin­tah terhadap bangunan sejarah PDRI. Padahal setiap Hari Pah­la­wan 10 November , HUT RI 17 Agus­tus, dan momen bersejarah lain­nya, selalu ada yang me­nyambangi Bidaralam. Meli­hat-li­hat situs sejarah PDRI.

Kesannya hanya seremonial saja. “Dari dulu-dulu kondisinya se­perti itu-itu juga. Tak ada sen­tuhan. Biaya perawatannya tidak ada,” imbuhnya.

Beberapa meter dari depan mar­kas PDRI, terdapat bangu­nan yang dulunya Stasiun Radio AURI. Bangunan berlantai dua itu, kini dijadikan Taman Pendi­di­kan Al Quran (TPA). Setali tiga uang, kondisinya sama dengan mar­kas PDRI.

Bangunan bekas Stasiun Ra­dio PDRI itu sangat muram. Tak berpagar, tak ada tanda-tan­da istimewa. Begitu pula Mas­jid Mr Syaf­ruddin Pra­wiranegara, pem­ba­ngunannya terbengkalai. “Ka­lau nunggu pemerintah, ya ndak se­­lesai-selesai. Sekarang ini ke­lanjutan pembangunan ma­s­jid mengandalkan partisipasi dari masya­rakat,” kata Ali Sabri.

Saat agresi militer Belanda II, PDRI merupakan kelanjutan pemerintah RI yang berpusat di Yogyakarta. Kala itu, Presiden Soe­karno dan Wakil Presiden Mo­hammad Hatta ditawan Be­lan­­da. Nah, awal tahun 1949, Bi­da­ralam sempat menjadi pu­sat konsolidasi kekuatan PDRI yang dipimpin Mr Syafruddin.

Bidaralam tempat terlama yang disinggahi rombongan Syaf­ruddin, yakni 3,5 bulan. Se­la­ma berada di Bidaralam, masya­­rakat setempat bahu-mem­­­bahu memberikan rasa aman kepada rombongan Syaf­rud­din sedang “menyambung nya­wa” Republik ini.

Saat itu, tokoh masyarakat Bi­­­daralam, Khatib Jamaan (alm), dipercaya sebagai Ko­man­­dan Kompi Badan Pe­nga­wal Nagari dan Kota atau BPNK. Kha­tib Jamaan pernah men­ce­ritakan bahwa masyarakat Bida­ra­lam waktu itu, suka cita me­nyam­but kedatangan rom­bo­ngan Syafruddin.

Rumah warga disediakan se­ba­gai markas. BPNK beserta pe­muda setempat berjaga ma­lam atau ronda. Mereka juga ber­sama-sama mencari bekal seper­ti beras, sayuran hingga ke Ke­rinci, Jambi dan Muaralabuh. “Barang-barang tersebut diang­kut dengan kuda beban, dan se­bagian dipikul sendiri,” ung­kap Khatib Jamaan kala itu.

Rumah warga menjadi mar­kas ketua PDRI adalah rumah milik Jama’. Rumah gadang tersebut juga menjadi tempat sidang kabinet PDRI tahun 1949. Ada pula Surau Bulian yang dijadikan stasiun radio PHB/AURI, media bagi Syaf­rud­­din untuk berko­munikasi de­ngan pusat PDRI di Kototinggi, serta anggota-anggota PDRI di Jawa dan Nanggroe Aceh Darus­salam (NAD), untuk  menyam­pai­kan radiogram PDRI hingga ke luar negeri.

Setelah 68 tahun Republik ini merdeka, ibu kota PDRI di Bidaralam, ternyata makin me­rana. (***)

Ratusan Honorer ”Demo” Bupati Tuntut Kejelasan Pengangkatan PNS

Padang Ekspres • Rabu, 14/08/2013 14:28 WIB • Redaksi • 337 klik

Solsel, Padek—Ratusan pe­ga­wai tidak tetap kategori I Solok Selatan mendatangi  Kantor Bupati Solok Selatan, kemarin (13/8). Mereka mem­pertanyakan verifikasi database yang diurus Bupati Solok Selatan di Kementerian Pen­dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Ke­men PAN-RB). Mereka kecewa karena 272 PTT kategori I dibatalkan pengangkatannya oleh Kemen PAN-RB.

Ketua PTT KT I Solsel, Afriyon Soni mengatakan, PTT tersebut sudah mengabdi sejak tahun 2003 dan Desember 2004. Serta diberikan insentif atau gaji dari APBD sebelum Solok Selatan dimekarkan untuk menutupi kekurangan pegawai di kala itu. Kini, data PTT itu dianggap tidak benar oleh Kemen PAN-RB.

“Kita menemui bupati bu­kan mendemo, tapi untuk me­minta kejelasan tentang nasib kami. Kami berharap Pemkab arif menyelamatkan ra­tusan  PTT ini,” pinta Afriyon.

Pada Jumat, 5 April 2012, sebanyak 272 PTT telah mela­kukan uji publikasi dan diang­gap sah. Sesuai surat yang dikeluarkan Sekkab No 050/317/BPPPMD-2012, tentang uji publikasi keabsahan database PTT kategori I tersebut.

Tapi kenyataannya, tahun 2013, database 272 PTT di Solok Selatan dinyatakan tidak benar SK-nya karena ditan­datangani Marzuki Onmar (Pjs Bupati Solsel) dan mantan Bupati Solsel Syafrizal J.

“Tanpa ada tinjauan lapa­ngan, Kemen PAN-RB mem­vonis SK kami tidak be­nar. Lantas yang benar seperti apa, pemkab pun belum mem­beri­kan solusi,” tegasnya.

Ketua Pansus Audit Tujuan Tertentu (ATT) PTT KT I, Hendri Rose menjelaskan, “Jika datanya tak benar, SK-nya dipalsukan atau dire­ka­yasa, tentu ada tersangkanya,” tegasnya.

Menurutnya, Kemen PAN-RB mesti memverifikasi data tersebut sebelum dinyatakan tidak benar. Sesuai UU 38 Ta­hun 2003, mantan Pjs Bu­pati Solsel Aliman Salim me­masuk­kan PTT untuk daerah itu de­ngan alasan pegawai masih minim, baru sekitar 120 orang.    

Bupati Solsel Muzni Za­karia mengatakan, telah ber­koordinasi dengan Kemen­terian PAN-RB agar ratusan PTT kategori I dimasukkan ke database PTT kategori II. “Inilah hasil keputusan Kemen PAN-RB. Namun, jalur peng­angkatan menunggu kepu­tusan Kemen PAN-RB, apakah melalui tes atau pengangkatan langsung. Pokoknya PTT kate­gori I kita selamatkan,” pung­kasnya. (mg20)

Bupati Warning Pejabat Manja Tak Ada Kontribusi, Kadis Dicopot

Padang Ekspres • Selasa, 13/08/2013 13:25 WIB • Redaksi • 242 klik

Solsel, Padek—Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria mulai geram. Peringatan keras hing­ga pencopotan jabatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bakal diberlakukan, jika tidak bisa memberikan kontribusi bagi daerah.

Warning tersebut disam­paikan bupati di hadapan selu­ruh SKPD pada awal masuk kerja di ruangan pertemuan bupati, Senin (12/8).

Hal itu diupayakan Pem­kab Solsel agar pejabat daerah yang diangkat dan diberikan tugas pokok dan fungsi ma­sing-masing melaksanakan tugas untuk peningkatan pem­bangunan daerah dari berba­gai sektor dan bidang.

“Upaya ini agar kepala dinas tidak manja, sekali-kali perlu diberikan shock therapy agar kinerjanya meningkat dan tidak mandul,” tegas Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria.

Muzni mengingatkan ke­pa­la dinas hingga kepala bi­dang memberikan yang ter­baik un­tuk daerah dan mampu ber­koor­dinasi dengan pejabat di provinsi dan kementerian ter­kait. Pasalnya, Solok Sela­tan butuh peningkatan pem­ba­ngunan dan harus keluar dari daerah tertinggal dan terisolir.

“Saya ingin masing-masing dinas harus mampu me­rang­kul dana APBN sebanyak mung­kin untuk pembangunan daerah, jangan ada lagi melalui pihak ketiga. Kepala dinas dan kepala bidang harus bertemu langsung dengan orang yang dituju dan benar-benar mam­pu memberikan kontribusi untuk daerah,” tegasnya.

Bila kepala SKPD tidak bisa ber­koordinasi dengan Pem­prov dan pemerintah pusat, kata Muz­ni, jangan harap men­ja­di ke­pala dinas. “Sekali lagi saya ka­­takan, jangan harap ingin ja­di pejabat jika belum bisa ber­buat untuk kabupaten ini,” tegas man­tan kepala Di­nas PU Padang itu.

Muzni juga menargetkan jalan tembus Solok Selatan–Dharmasraya tuntas tahun ini. Menurut rencana, jalan terse­but melalui jalur Pulau­pun­jung. “Dinas PU wajib bertemu dengan kementerian terkait, sebab APBN 2014 segera diba­has. Ini peluang untuk me­rang­kul dana sebanyak-ba­nyaknya,” katanya.

Dia juga mewanti-wanti agar jalan lingkungan pusat ibu kota Padangaro, diting­katkan lagi. Begitu juga jalan yang menghubungkan Pro­vinsi Jambi–Solok Selatan, katanya, harus ditingkatkan tahun ini atau tahun 2014.

Dia juga menargetkan pa­sar tradisional Padangaro dan Muaralabuh tuntas tahun ini. “Dua pasar ini wajib tuntas tahun ini, sehingga dapat di­man­faatkan masyarakat Sol­sel. Ini untuk mengatasi kema­cetan di simpang Pasar Pa­dang­aro,” ujarnya. (mg20)

6 Korban Pistol Mainan Terancam Buta

Padang Ekspres • Selasa, 13/08/2013 11:36 WIB • Redaksi • 371 klik

Padang, Padek—Peredaran pistol mainan ber­peluru plastik selama Lebaran di Sumbar ma­sih mengkhawatirkan. Sedikitnya enam bocah cedera aki­bat peluru pistol mainan itu. Lemahnya pengawasan dan penertiban oleh instansi terkait, menyebabkan pistol mainan itu dijual bebas di pasaran.

Keenam korban pistol mainan itu Supriyanto, 12, warga Kampungbatu No 59 Padang, Faizul Alfiz, 9, warga Pakansalasa Muaralabuh Solok Selatan, Fauzan, 10, warga Kototinggi Pakanda­ngan Padangpariaman. Lalu, Alifia Nurdifa, 5, war­ga Supadan Jorong IV Nagari Padangtinggi Pa­saman, Alif Faturahman, 6, warga Kam­pung­la­dang Hilir Pasaman, dan Abdul Rahman, 10, war­ga Dusun Pintu Padang Julu Siabu Medan.

Kini, keenam bocah ini mendapat perawatan in­tensif di di ruang bangsal mata RSUP M Djamil Pa­dang karena terancam buta.

Supriyanto, misalnya. Mata sebelah kanan murid kelas 5 SD itu tertutup perban. “Belum bisa jelas, kalau lihat pakai mata yang ini (kiri, red),” ujar Supriyanto.

Supriyanto mengaku kejadian itu akibat kelalaiannya saat bermain perang-perangan di rumahnya di Kampungbatu, Kecamatan Padang Selatan, Minggu (4/8), sekitar pukul 12.00. “Usai bermain, saya hendak memastikan tak ada lagi peluru. Awalnya saya tembakan ke lantai, ternyata tak berpeluru. Sewaktu saya periksa lewat lewat moncong pistol, ternyata pistol masih berpeluru dan mengenai mata kanan ini,” katanya. Darah pun mengucur dari kelopak matanya.

Lain halnya Faizul Alfiz. Warga Pakansalasa Muaralabuh ini terkena peluru nyasar temannya saat Lebaran, Kamis (7/8).

Dokter spesialis mata RSUP M Djamil, dr Ardizal Rahman SpM(K) menjelaskan, reaksi seseorang saat peluru menyentuh mata berbeda-beda. Ada langsung trauma dengan mata memerah, ada merasa sakit tetapi tidak tampak kerusakan pada fisik mata secara langsung. Makanya, pasien harus segera dibawa ke dokter begitu terjadi kasus trauma pada mata. “Jika tidak, kondisi mata bisa semakin gawat dan tidak tertolong lagi,” katanya.

Kalau tidak segera diatasi, mata yang trauma bisa menyebabkan hifema atau gumpalan darah di dalam bola mata. Hifema secara khas disebabkan oleh trauma pada bola mata. Gejalanya nyeri pada mata, pendarahan di depan mata, sensitif terhadap cahaya, dan gangguan penglihatan.

“Dorongan peluru tersebut memicu rusaknya saraf optik yang membentuk bagian-bagian retina di belakang bola mata. Efek langsungnya, penderita akan merasakan sakit kepala yang amat sangat dan diikuti menurunnya kualitas penglihatan,” ujar Ardizal.

Jika terus dibiarkan, tambahnya, kornea menjadi cokelat dan tidak bisa berfungsi lagi. “Sebenarnya peluang sembuh penderita imbibisi kornea masih ada dengan cangkok mata. Namun, cara tersebut tetap tidak membuat mata sehat 100 persen,” ujarnya. Selain itu, katanya, juga mengakibatkan pembusukan akibat air mata di lapisan dalam tersumbat. Bila sudah begitu, mata harus dibuang.

Ardizal mengimbau pemda dan kepolisian memperketat pendistribusian pistol mainan ini. Apalagi hampir tiap tahun usai Lebaran kasus pistol mainan selalu terjadi. Data RSUP M Djamil Padang, korban pistol mainan sejak tiga tahun belakangan mengalami penurunan yakni, pada 2010 tercatat 23 korban, 2011 tercatat 20 korban, tahun 2012 19 korban.

“Pengawasan dari orangtua harus lebih ketat dan bijaksana mendidik anak. Bukan hanya menyenangkan anak dengan menghibur jangka pendek, tapi berakibat penyesalan jangka panjang,” ajak Ardizal.

Selain mengobati pasien pistol mainan, menurut Ardizal, pihaknya juga menangani dua pasien korban mercon. Kedua pasien itu Agus Priyanto, 23, warga Sawahlunto dan Khairulis, 38, warga Lubukbasung, Agam. Keduanya dirawat di ruang rawat inap pria mata.

Untuk korban mercon, sebut Ardizal, umumnya diagnosa trauma thermis (luka bakar) akibat percikan api mengena mata mereka. “Jika tak segera diobati ke dokter, penderita akan mengalami kebutaan juga,” ucapnya.

Dijual Bebas

Di sisi lain, sejumlah pedagang musiman di Pasar Raya mengaku tidak menemukan kesulitan membeli pistol mainan dan mercon. “Namun, kami harus berhati-hati agar tidak dirazia polisi,” ujar pedagang berinisial ND.

ND mengaku mendapatkan mercon dan pistol mainan dari pedagang grosir di Pasar Raya. “Kami dan penjual selama ini saling kenal. Saat membeli petasan kami juga harus membeli sejumlah barang lain, supaya tidak mencurigakan,” ungkapnya.

Dalam menjual petasan dan pistol mainan, ND mengaku kini tidak bisa sembarang jual. “Konsumen petasan dan pistol mainan ini anak-anak dan biasanya ditemani orangtua­nya. Jika tidak, kami tidak menjualnya,” ungkapnya.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi (Disperindagtamben) Padang, Tasril Tasar mengaku terus memantau peredaran barang berupa pistol mainan dan petasan. Namun kenyataannya, mainan berbahaya itu tetap tidak terkendali. Pistol dan mercon masih dijual bebas.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sendiri telah mengeluarkan surat edaran (SE) pada 3 Juli 2012, terkait pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam SE Nomor 332 tersebut, ditegaskan penjualan dan peredaran mercon dan kembang api tidak dibolehkan. Meriam bambu juga dilarang, karena mengganggu ketenangan dan masyarakat dalam menjalankan ibadah. Namun, kejadian itu terus berulang hingga Lebaran tahun ini.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Negeri Padang, Eka Vidya Putra menyatakan, peredaran dan penggunaan mainan anak-anak yang berbahaya seperti pistol-pistolan tersebut perlu kontrol pemerintah daerah dan orangtua. “Kontrol itu harus diiringi dengan sanksi. Kontrol tidak hanya ketika telah sampai di pasaran saja, tapi jauh sebelumnya harus sudah dilakukan,” ujarnya.

Pistol-pistolan yang dapat mencederai itu, tuturnya, tidak bisa dimasukkan dalam kategori mainan. (cr2/ril/kid)

[ Red/Administrator ]

Brimob Buru Perampok Toke Karet Kapolres: Pemain Lama, Kawanan Dharmasraya

Padang Ekspres • Selasa, 06/08/2013 13:32 WIB • Redaksi • 1139 klikSolsel, Padek—Jajaran Pol­res Solok Selatan (Solsel) didu­kung puluhan satuan Bri­mob Polda Sumbar mengejar kawa­nan perampok bersenjata api (bersenpi) menggasak seorang toke karet di Nagari Talunan­maju, Jorong Kurniamaju, Kecamatan Sangir Batang Juju­an, Solsel. Diduga kawanan perampok melarikan diri ke arah Kabupaten Dharmasraya.

Kapolres Solok Selatan AKBP Nanang Putu Wardianto kepada Padang Ekspres, di Sangir Balai Janggo, Senin (5/8), menyebutkan, kawanan perampok bersebo tak hanya menggasak harta benda kor­ban, tapi juga melukai korban.

”Kepala, wajah dan pung­gung korban memar, akibat diinjak-injak dengan sepatu keras. Selain itu, juga dipukul dengan marmer karena korban tidak mau mengaku tempat menyimpan uang dan perhia­sannya,” kata Kapolres.

Saat ini, pihaknya, sedang melakukan pengepungan hing­ga ke Dharmasraya. Jaja­rannya ber­tekad  segera menangkap pelaku bersenpi dan sindikat lainnya. “Puluhan Brimob telah dikerah­kan untuk menumpas kawanan perampok di Solok Selatan dan Dharmasraya,” kata Nanang.

Nanang menyebutkan, ka­wa­nan perampok ini selalu menggunakan senjata api dan sebo (penutup wajah) ketika beraksi. Dia menduga para pelaku bukan dari luar daerah, tapi berdomisili di Dharmas­raya. ”Saya yakin mereka ber­do­misili sekitar Dharmasraya dan Solok Selatan, setelah melihat perge­rakan setiap m­e­la­kukan peram­pokan di Dhar­masraya dan Solok Selatan,” jelas Nanang.

Pengakuan toke karet Eri­wahyudi, dan istrinya Rina serta tetangga korban yang disekap, menurut Nanang, keenam pelaku menggunakan bahasa Indonesia. Sewaktu menjalankan aksinya, dua pe­ram­pok menggunakan sebo menyekap korban, dua berjaga di pintu, dan dua orang masuk rumah.

Modus operasinya, tambah Nanang, sama dengan kejadian di Dharmasraya. Pelaku me­nge­tuk pintu terlebih dahulu, dan melepaskan tembakan peringatan. Selanjutnya, kor­ban dipaksa tiarap di lantai di bawah todongan senjata.

Bila tidak mau menun­juk­kan letak uang dan perhiasan, perampok menganiaya korban. Dalam keadaan tiarap, kata Nanang, kedua tangan korban diikat ke belakang dan dihajar berkali-kali sampai tubuh dan kepala korban memar.

”Kita menemukan empat selongsong dan satu proyektil dalam kondisi melekat di ban mobil sebelah kanan dan ba­gian belakang. Peluru ini me­mu­dahkan polisi mengungkap jenis senjata digunakan pelaku, dan korban sudah memberikan keterangan,” sebutnya.

Pulungan, 50, tetangga kor­ban yang disekap perampok mengatakan, dia mendatangi rumah korban setelah men­dengar teriakan. Namun baru sampai di depan rumah, dia pun diberikan tembakan peri­ngatan dan disuruh tiarap.

Kapolres Solsel mengimbau masyarakat proaktif melapor ke polsek terdekat bila menemui ada orang yang mencurigai. Dia berkeyakinan para pelaku me­miliki organisasi yang rapi. Diduga pelaku pemain lama dengan organisasi sama. Selain itu, ada kaitannya dengan pe­ram­pokan di toko emas di Abai Sangir Batang Hari  yang me­newaskan satu orang ketika hendak menolong korban.

Seperti diketahui, Minggu malam (3/8), kawanan peram­pok menyatroni rumah seorang toke karet di Nagari Talu­nan­maju, Jorong Kurniamaju, Kecamatan Sangir Batang Ju­juan, Solsel. Mereka menyekap toke getah itu sembari mele­paskan tembakan tiga kali guna memaksa istri korban menun­jukkan letak uang dan perhia­san. Para bandit itu membawa kabur uang Rp 50 juta dan 5 mas perhiasan. (mg20)

[ Red/Administrator ]

Kawasan Hutan Lindung Membingungkan Petani Kerap Bermasalah Hukum

Padang Ekspres • Senin, 05/08/2013 13:27 WIB • Yuwardi & Ardi Tono • 234 klik

Solsel, Padek—Masyarakat Ka­bu­paten Solok Selatan (Solsel) bingung dan terganggu dengan kebijakan pemerintah. Tidak sedikit masyarakat yang terjerat hukum karena memasuki ka­wa­san hutan lindung yang ditetapkan tanpa jelas titik tapal batasnya.

“Permasalahan ini sudah per­nah kita sampaikan kepada Pe­me­rin­t­ah Kabupaten (Pemkab) dan pihak Kehutanan terkait tapal batas ini, namun hingga saat ini belum ada keputusan yang jelas. Setahu saya sampai saat ini me­mang belum ada tapal batas hutan lindung di Kabupaten Solok Se­la­tan,” ujar Ketua DPD Golkar Ka­bu­p­aten Solok Selatan yang juga Ketua DPRD setempat  Khairunas saat buka bersama di Hotel Pesona Alam Sangir, Sabtu kemarin.

Pada kegiatan yang juga diha­diri anggota DPR-RI Azwir Dainy Tara itu,  Khairunas me­nyam­pai­kan adanya gugatan terhadap ka­wa­san hutan lindung di Sumbar se­b­agai hutan negara. Karena di Sumbar hanya mengenal hutan ulayat atau hutan adat.

“Kita juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian tentang permasalahan ini. Jangan ma­sya­ra­kat kita yang tidak mengerti ha­nya menjadi santapan pihak-pihak yang ingin mengambil ke­un­tu­ngan dari kebijakan yang dibuat. Termasuk meminta aturan yang menetapkan kawasan hutan lin­dung di Solok Selatan, kalau ada tolong tunjukan,” sebut Khairunas.

Menanggapi hal itu, Azwir Dainy Tara yang diundang ber­sa­ma calon Anggota DPD-RI Yamin Ferriyanto Tara yang diwakili oleh Mu­hammad Khomeiny Tara me­nyam­­paikan, penetapan kawasan hu­tan lindung oleh pemerintah pu­sat terutama Kementrian Ke­hut­anan terkadang tidak tepat sa­saran dan hanya di atas kertas saja.

“Contohnya di Pesisir Selatan, dimana rumah dinas bupatinya masuk kawasan hutan lindung. Bagaimana, pemerintah daerah melakukan pengembangan ka­w­a­san­nya, kalau selalu terkendala oleh status hutan lindung. Begitu juga di Solok Selatan, kapan ma­sya­rakat di sini akan berkembang perekonomiannya yang mayoritas bermata pencarian sebagai pe­ta­ni,” sebut Azwir Dainy Tara.

Selain kawasan hutan lindung, dirinya juga sering mendapatkan keluhan terkait aktifitas per­tam­bangan yang dilakukan oleh ma­sya­rakat di sepanjang Sungai Batang Hari. Dimana, masyarakat kecil dilarang menambang, tetapi pengusaha-pengusaha dengan kapasitas besar dibiarkan saja dan seakan tak tersentuh oleh penegak hukum.

“Untuk aktifitas per­tam­ba­ngan, kami telah turun bersama Komisi VII DPR-RI menghentikan tambang ilegal. Tinggal bagaimana lagi menata agar masyarakat yang berada di sepanjang kawasan itu bisa memanfaatkan hasil alam itu untuk meningkatkan kese­jah­te­raan mereka,” ungkap Azwir Dainy Tara, yang dikenal sangat me­rakyat itu searaya  me­ngenalkan putra-putrinya sebagai kader.(*)

Lagi, Toke Karet Dirampok

Padang Ekspres • Senin, 05/08/2013 12:52 WIB • Redaksi • 97 klik

Solsel, Padek—Kawanan pe­ram­­pok bersenjata api (bersen­pi) ber­aksi di Solok Selatan tadi ma­lam. Seorang toke karet di Nagari Ta­lunanmaju, Jorong Kur­nia­ma­ju, Kecamatan Sangir Batang Ju­juan, menjadi korban keganasan kom­plotan penjahat tersebut.

Enam kawanan perampok yang mengendarai tiga motor ini, le­luasa mengobrak-abrik rumah kor­ban yang tinggal di daerah te­risolir.

 Mereka menyekap toke ge­tah itu sembari melepaskan tembakan tiga kali guna memaksa istri korban menunjukkan letak uang dan perhiasan. Setelah ditunjuki, dengan sigap para bandit itu membawa kabur uang Rp 50 juta dan 5 mas perhiasan.

Pelaku masuk ke rumah korban jelang Shalat Isya. Secepat kilat, keenam perampok masuk ke dalam rumah korban. Setelah mengikat korban, pelaku mengancam istri korban, Rina dengan tiga kali tembakan.

“Sekarang kasusnya sedang dikembangkan. Diduga pelaku masih pemain lama, spesialis perampokan di daerah terisolir. Beruntung, korban selamat,” ujar Kasat Reskrim Polres Solsel, AKP Ricco Fernanda kepada Padang Ekspres, tadi malam.

Ricco menduga pelakunya ada kaitannya dengan kasus perampokan di salah satu toko emas di Abai Sangir Batang Hari, tahun lalu. “Kami terus menyelidiki apa motif perampokan ini, apakah ada indikasi orang dalam atau tidak. Yang jelas, jelang Lebaran ini, warga harus hati-hati karena tingkat kriminal tinggi. Jika ada yang mencurigakan, segera lapor ke polisi. Misalnya ada orang yang tidak dikenal bolak-balik di lokasi, segera waspada. Siapa tahu orang itu sedang membaca situasi,” imbaunya.

Seperti diketahui, September lalu, komplotan perampok berpistol yang berjumlah tiga orang, merampok sebuah toko emas di Pasar Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Solsel. Seorang warga bernama Khairuddin, 54, tewas tertembak setelah berupaya menolong pemilik toko. Perampok menggunakan senjata api jenis M16 dan revolver. (mg20)

Awas, Ada 32 Titik Longsor Waspadai Cuaca Ekstrem, 104 Alat Berat Disiagakan

Padang Ekspres • Senin, 05/08/2013 12:26 WIB • Redaksi • 770 klik

Padang, Padek—Lebaran ta­hun ini, pemudik diminta me­waspadai cuaca ekstrem. Ba­dan Meteorologi Klimato­logi dan Geofisika (BMKG) mem­prediksi cuaca ekstrem akan terjadi di Sumbar, H-3 hingga H+3 Lebaran.

Karena itu, pengendara di­minta meningkatkan kewas­pa­daan terhadap bahaya long­sor dan  pohon tumbang. Selama Agus­tus ini, wilayah Sumbar­ ber­potensi hujan menengah 151-300 mm. Artinya, bulan Agus­tus ini akan sering hujan. Ini semakin membahayakan Sumbar sebagai daerah rawan longsor.

”Rentang 2-8 Agustus ini, Sum­bar berpotensi hujan ri­ngan pada siang hari serta ber­potensi hujan sedang-lebat pa­da malam hari. Tak hanya long­sor, warga juga harus me­waspadai banjir, dan angin pu­ting beliung, terutama di wi­la­yah pesisir seperti Padang, Pa­riaman, Pessel, Agam dan Pas­bar,” ujar Manager Pus­dalops Ba­dan Pe­nanggulangan Ben­ca­na Daerah (BPBD) Sumbar, Ade Edward kepada Padang Ekspres, Minggu (4/8).

Ada 32 titik rawan jalur mu­dik yang patut diwaspadai r­a­wan longsor dan pohon tum­bang (lihat grafis).

”Arus mudik akan me­ning­kat pada H-3 dan H+3, tak ter­ke­cuali di Sumbar,” tam­bahnya.

Hal senada disampaikan Wakil Gubernur Sumbar, Muslim Kasim. “Jika hujan lebat, se­baiknya berhenti dulu. Jangan di­­paksakan juga jalan. Kami me­nyarankan pemudik tidak me­lewati jalur Sicicin-Malalak. T­o­pografinya berat, tanahnya ma­­sih labil. Ini sangat ber­bahaya, pilihlah jalan alter­natif yang lain,” ulas Muslim Kasim.

Menyikapi hal ini, Pemprov Sum­bar melalui Dinas Prasa­rana Jalan dan Tata Ruang Per­mukiman (Prasjal Tarkim) telah me­nyiagakan 104 unit alat berat di titik-titik rawan.

Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Telekomunikasi (Dishub Inforkom) Sumbar, Mudrika mengatakan, pihaknya juga telah memasang rambu-rambu di lokasi-lokasi rawan.

Imbauan serupa juga di­sam­paikan Kepala BPBD So­lok ­Se­la­tan, Hamudis, yang ter­ma­suk daerah rawan longsor. M­u­l­ai Alahanpanjang di Ka­bu­paten Solok hingga Kecamatan Sangir Ba­tang Hari di Solok Selatan, ada delapan titik rawan longsor.

Delapan lokasi itu di Jorong Sungai Ipuah Nagari Pakan Rabaa Tangah (Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh), Jorong Ampalu Pekonina (Kecamatan Pauh­duo, Lekok dan Sampu Bu­kit Manggis (Kecamatan Sa­ngir), Nagari Lubuk Malako, Padang Air Dingin (Kecamatan Sangir Jujuan) dan Nagari Ranah Pan­tai Cermin (Kecamatan Sangir Ba­tang Hari).

Hamudis menjelaskan, dae­rah yang paling rawan longsor yak­­ni Bukit Manggis. Selain ja­lan­nya kecil dan rusak parah, juga ter­dapat perbukitan yang me­mi­liki tanjakan tinggi dan ter­jal. Ak­ses satu-satunya bagi mas­yara­kat ada di tiga keca­matan. Yak­ni, Kecam­a­tan Sangirjujuan, Sa­ngir Batang Hari dan Sangir Balai Janggo.

”Akses ini juga alternatif ter­dekat menuju kabupaten tetang­ga, Dharmasraya. Ting­ginya te­bing dan jurang di sepanjang Bu­kit Manggis, mencapai 100 me­ter. Bila curah hujan tinggi, se­baiknya pemudik berhenti da­hulu. Jika dipaksakan lewat di Bu­­­kit Manggis, jalan akan ter­tim­­­bun longsor dan tentunya akan membahayakan pe­ngen­da­ra. Setiap tahun, jalan Bukit Mang­gis sering memakan kor­ban, khususnya setiap hujan le­bat,” pungkasnya.

Pos Uji Kelayakan

Di Padangpanjang, Dishub­ko­minfo menyiagakan satu unit pos uji layak angkutan Lebaran ter­hitung H-7 hingga H+7 men­datang di Terminal Regional Bu­kitsurungan. Ini bertujuan untuk ke­lancaran lalu lintas dan ke­ama­nan pemudik.

Sekretaris Dishubkominfo Pa­dangpanjang, Zulheri menje­las­kan, pos tersebut akan mela­ku­kan pe­meriksaan terhadap ke­leng­kapan angkutan Lbaran. Se­­lain su­rat menyurat, pe­merik­saan juga ter­kait keleng­kapan­ fi­s­ik ken­daraan seperti rem, lam­pu utama, lampu sen hingga fung­si wiper.

Pengawasan ekstra tersebut, guna memastikan angkutan Lebaran layak beroperasi. Selain itu, juga bertujuan untuk memi­ni­malisir terjadinya gang­guan ter­hadap kelancaran arus mudik dan lalu lintas saat Lebaran. “Se­kecil apa pun permasalahan pa­da kendaraan, bisa saja menim­bul­kan risiko besar bagi penum­pang atau pengguna jalan lain­nya,” ujar Zulheri kepada Pa­dang Ekspres, kemarin.

Selain menimbulkan risiko kecelakaan, ketidaklayakan ang­ku­­tan juga dapat memicu ke­sem­rawutan dan kemacetan lalu lintas arus mudik. Karena satu ken­daraan bermasalah atau me­nga­l­ami kerusakan, bisa menim­bul­­kan kerugian banyak pihak, termasuk penumpang angkutan itu sendiri. “Hingga H-4, telah ditemukan belasan pelanggaran. Umum­nya pelanggaran terha­dap kir, izin trayek dan habisnya masa kartu pengawasan (KP). Kami juga telah memberikan tilang atas pelanggaran tersebut, ka­rena ini menyangkut kepen­ti­ngan hajat hidup orang ba­nyak,” ulas Zulheri.

Tak hanya itu, Dishub­ko­min­­fo juga membentuk Tim Pe­ngen­­dalian Ketentraman dan Ke­­tertiban (Trantib) Terminal. Tim tersebut bertujuan untuk me­­ngawasi dan memastikan se­tiap angkutan barang dan pe­numpang untuk memasuki ter­minal. “Sedangkan untuk ang­kutan kota dan desa di Termi­nal Kantin dan Pasar, peneka­nan lebih pada ketertiban angkutan,” tutur Zulheri.

Di Pasaman Barat, sejumlah titik jalan berlubang, sudah ditambal. Namun jalan di Kinali-Simpangampek, sedikit macet karena jalannya kecil. Untuk itu, perlu pelebaran jalan, termasuk arah ke Ranahbatahan, perbata­san dengan Madina (Sumut).

Ini memicu kecelakaan lalu lintas. Kalau ada lawan kenda­raan di depan, salah satunya harus berhenti, karena jalan sempit. Selain itu, banyak jalan berlobang, yang masih belum diperbaiki. (ayu/mg20/wrd)

Kontraktor Ulur Pengerjaan Proyek Dinas PU Janji Blacklist Perusahaan Nakal

Padang Ekspres • Senin, 05/08/2013 12:02 WIB • Redaksi • 174 klik

Solsel, Padek—Penyerapan anggaran di Solok Selatan bakal molor lagi pada tahun ini. Hingga semester pertama 2013, masih banyak kon­trak­tor yang belum memulai pe­kerjaan meski telah menang tender. Padahal, mereka sudah mengambil 20 persen fee pro­yek. Pemkab Solok Selatan berjanji mem-black list peru­sahaan nakal tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Solok Selatan, Nasrul Ajiz mengatakan kece­wa terhadap ulah kontraktor yang belum memulai peker­jaan meski sudah meme­nang­kan tender sebelum Ra­ma­dhan.

“Sudah hampir habis Ra­madhan, pekerjaan belum juga dimulai,” ungkapnya kepada Padang Ekspres kemarin.

Lambannya pelaksanaan proyek infrastruktur itu, kata Nasrul, berdampak pada pem­bangunan di Solsel. Baik infra­struktur jalan, jembatan, iri­gasi, bangunan kantor dan lainnya.

“Jangan coba-coba dengan saya, saya akan hapus peru­sahaan tersebut jika masih saja mangkir. Saya tidak bisa disa­makan dengan yang lain. Saya tidak takut memutuskan tender ini,” tegas Kepala Dinas PU Sol­sel, Nasrul Ajiz, kemarin (4/8).

Dikatakannya, tahun ini anggaran proyek sebesar Rp 87.407.647.000.

Sebanyak 87 proyek telah di­ten­derkan selama 2013 dan baru 16 pro­yek yang telah selesai diba­ngun. “Kita harus tegas pada kon­traktor. Uang sebesar ini harus dipantau, agar masyarakat dan pe­me­rintah tidak rugi. Agar kua­litas maupun kuantitas kerja pe­me­nang tender sesuai, masya­r­a­kat dan media massa harus ber­par­tisipasi mengawasinya,” jelasnya.

Dia menegaskan, tak ada tenggang waktu dan kata kasi­han untuk kontraktor yang kurang disiplin, dan tidak tepat waktu menyelesaikan proyek. Bila tidak sesuai aturan, DPU tidak akan membayarkan kele­bihan dana, dan akan dikem­balikan ke khas daerah,” te­rang­nya.

Wakil Bupati Solok Sela­tan, Abdul Rahman menduga peru­sahaan pemenang tender tidak mau melaksanakan pem­bangu­nan jelang Ramadhan, karena takut mengeluarkan uang tunja­ngan hari raya (THR) kepada pekerja. Namun tidak ada tole­ran­s­i bagi yang masih mangkir. Sesuai dengan waktu pelaksa­naan dan penye­lesaian pemba­ngunan, peru­sahaan harus siap mental. “Di-blacklist atau diha­puskan sa­ja,” ungkap Wabup.

Wabup kecewa dengan pa­ra kontraktor yang masih eng­gan melaksanakan pemba­ngu­nan, karena mereka telah me­me­nangkan sejumlah tender pem­bangunan di daerah ini.

Kata dia, dari 16 paket yang telah selesai dibangun masih 24,7 persen dari total proyek. Dilihat dari segi nilai, selisih pagu dana dan hasil lelang Rp 7.088.330.120, baru mencapai 8,11 persen.

Ditegaskannya, tidak ada lagi perpanjangan waktu pem­ba­ngu­nan sesuai ketentuan proyek wa­jib selesai di akhir tahun. Ka­rena pemerintah telah mem­fa­silitasi kontraktor pemenang ten­der melaui dinas pekerjaan umum, pendidikan dan kese­hatan.

“Tidak ada alasan lagi bagi pemenang tender jika mereka terkendala waktu dalam pelak­sanaan pembangunan nan­tinya. Pada konsultan, diminta jangan sekadar mengawasi, tapi mem­perhatikan kualitas, kuantitas pembangunan,” tu­kas­nya.

“Pemenang tender jangan asal-asalan mengerjakan pro­yek. Jangan tipu masyarakat dalam membangun, begitu juga kon­sultan dalam penga­wasan pro­yek. Jangan tergiur dengan imbalan, tapi perha­tikan pem­bangunan yang baik dan berkua­litas,” jelasnya. (mg20)

Banyak PNS Curi Start Libur Wabup Sidak, Kantor Lengang

Padang Ekspres • Sabtu, 03/08/2013 12:15 WIB • Redaksi • 315 klik

 

Solsel, Padek—Ancaman sanksi ba­gi PNS yang menambah libur Le­ba­ran oleh Kementerian Pendaya­gu­naan Aparatur Negara Reformasi Bi­rok­rasi (PAN-RB), tidak digubris pa­ra pamong di daerah. Pada hari terakhir kerja, kantor-kantor peme­rintah telah sepi.

Di Solok Selatan misalnya, seba­gian PNS Pemkab Solsel telah curi start libur Lebaran. Ini diketahui saat Wakil Bupati Solok Selatan, Abdul Rahman melakukan inspeksi men­dadak (sidak). Saat itu, puluhan pegawai absen pada hari terakhir kerja, kemarin (2/8).

Informasi yang beredar, banyak PNS yang sudah pulang kampung. Pada sidak yang dimulai pukul 09.00 itu, ada enam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dikunjungi Wabup, didampingi humas, bagian hukum dan Satpol PP.

Enam SKPD tersebut an­tara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dis­dukcapil), Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Ba­dan Perencanaan Pemba­ngu­nan dan Penanaman Modal Daerah (BPPPMD), Dinas Pe­ker­jaan Umum (PU), Dinas Pen­didi­kan, dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dari informasi yang di­kum­pulkan di Humas Setkab Solok Se­latan, di Disdukcapil yang be­rada di jalan poros depan Kantor Bupati Solsel, dari 45 pegawai, 29 orang di antaranya absen. Sedangkan di DPPKAD, rombo­ngan Wabup mendapati dari 61 pegawai yang berkantor di sana, hanya 29 pegawai yang hadir.

Begitu pula di BPPPMD tingkat kehadiran pegawai juga tidak kalah memiriskan. Dari 40 pegawai hanya 16 yang hadir. Dinas ESDM pun demi­kian, dari 40 orang pegawai, hanya 6 yang masuk kerja. Sedangkan di Dinas PU, dari 65 pegawai hanya 13 yang ngantor. Saat tiba di Di­nas Pendidikan, Wabup men­da­pa­ti dari 43 orang pegawai hanya 30 pegawai yang terlihat hadir.

Wabup prihatin melihat jajarannya yang tidak disiplin tersebut. “Ini sudah jadi karak­ter PNS yang sejak dulu sulit diubah. Saya minta pimpinan SKPD berani menegakkan disi­plin jajarannya,” katanya.

Wabup juga mengingatkan kepala SKPD agar memberi peringatan pegawainya yang melanggar aturan agar peri­laku negatif tersebut tidak tertular pada pegawai lain.

Masuk Tanggal 12

Sesuai kebijakan Kemen PAN-RB, PNS libur Lebaran hingga tanggal 11 Agustus men­datang. Bagi yang me­nambah libur, akan disanksi, mulai dari teguran sampai penundaan kenaikan pangkat. Selain itu, PNS juga dilarang untuk meng­gunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran.

Sekprov Sumbar, Ali As­mar mengatakan, pada tanggal 12 Agustus, pimpinan SKPD dan daerah akan melaksa­nakan ins­peksi mendadak untuk meli­hat kehadiran PNS. Sidak itu akan dipimpin lang­sung guber­nur. Selain itu, juga telah disiap­kan sejumlah tim yang akan mela­kukan kroscek terhadap tingkat kehadiran PNS setelah Lebaran.

“Tim nanti akan mela­ku­kan pemantauan terhadap PNS yang menambah jatah liburnya,” ucapnya.

Mantan Sekko Padang­pan­jang ini menjelaskan, gu­ber­nur telah mengeluarkan Pergub No 11 Tahun 2009 tentang Pem­binaan dan Pe­negakan Disiplin PNS di ling­kungan Pemprov Sum­bar. Yang isinya menjelas­kan, hari kerja PNS di lingku­ngan pemerintah daerah adalah lima hari kerja mulai dari Senin sampai Jumat.

Kemudian, jam kerja PNS di lingkungan pemerintah daerah adalah 37,5 jam per minggu. Bagi yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai tingkat dan jenis hukuman disiplin.

Hal ini diatur dalam pasal 11 di Pergub No 11 Tahun 2011. Tingkat dan jenis hukuman disiplin mulai dari hukuman disiplin ringan, terdiri dari teguran lisan, tertulis, pernya­taan tidak puas. Kemudian, hukuman disiplin sedang, ter­diri dari penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun dan, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun.

Hukuman disiplin berat terdiri dari penurunan pangkat paling lama satu ta­hun, pem­bebasan dari jabatan, pem­berhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pember­hentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Ali Asmar juga meng­ingat­kan jajarannya tidak memba­wa kendaraan dinas saat mu­dik Lebaran. Jika tetap nekat mem­ba­wa kendaraan dinas untuk mudik, maka dikenakan sanksi.

Gubernur telah melarang kendaraan dinas untuk dibawa mudik Lebaran. Kecuali ken­da­raan operasional dinas yang digunakan untuk pengamanan Lebaran. Selain itu, Komisi Pem­be­rantasan Korupsi (KPK), Kemen PAN-RB dan Mendagri juga telah mewanti-wanti agar kendaraan dinas tidak diper­bolehkan dibawa mudik. “Saya harapkan PNS mematuhi atu­ran main yang ada,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Bupati Pasaman Benny Uta­ma. Dia mengingatkan seluruh pega­wai di lingkungan Pem­kab Pasa­man tidak mem­per­panjang atau menambah libur Lebaran.

Sekkab Pasaman, Syam­surizal mengatakan, se­mua pegawai harus kembali masuk kantor pada Senin (12/8). “Siapa yang melanggar akan kita tindak sesuai aturan kepe­gawaian. Karena itu, semua kepala SKPD diminta meng­awasi kehadiran para anggo­tanya baik sebelum libur mau­pun sesudah Lebaran,” tegas Sekkab. (sih/ayu/eri)

Kondisi Jalan Solsel Rawan Laka

Padang Ekspres • Sabtu, 03/08/2013 13:41 WIB • Redaksi • 149 klik

Solsel, Padek—Selama Rama­dhan 1434 H, kecelakaan lalu lintas telah merenggut empat nyawa di Solok Selatan. Untuk itu, Kasat Lantas Polres Solsel Iptu Adhi Jais, mengimbau ma­sya­rakat, terutama pemudik berkendaraan mematuhi aturan dan mewaspadai kondisi jalan Pessel yang banyak tikungan dan berlobang-lobang.

“hati-hati saat mudik, jalan di sini (Solsel, red) memiliki tiku­ngan tajam, tanjakan, dan berlo­bang. Di samping ruas jalan juga sempit,” jelasnya ketika ditemui Padang Ekspres, kemarin (2/8).

Seperti yang terjadi pekan lalu, kecelakaan menelan korban jiwa, bahkan belasan korban luka-luka dan kerusakan materi. Dirincinya ada empat kasus laka lantas yang menelan korban jiwa dan luka-luka tersebut, yaitu kecelakaan maut di Jorong Su­ngai Aro Kenagarian Pakan Rabaa Kecamatan KPGD (24/7), anta­ra mobil Tanki BBM dengan sepeda motor, yang menga­kibatkan pengendara sepeda motor Febri, 17, warga Koto Birah Nagari Pulakek Koto Baru Sungai Pagu meninggal dunia.

Kata Adhi, berselang dua hari, (26/7) kecelakaan maut kembali terjadi di Jorong Sungai Rambun kecamatan KPGD. Ma­s­ih mobil tanki BBM yang melindas motor milik Subeno (55)yang mengakibatkan Subeno meninggal. Pada 1 Agustus 2013, kecelakaan kembali terjadi di Jorong Sawah Siluak Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu.

Dua unit sepeda motor saling tabrak yang mengakibatkan pengendara Ropi, 21, warga Jorong Mata Air Bomas me­ninggal, sementara pengendara lainnya Roni, 23, warga Bulantiak mengalami masa krisis. “Awal Agustus 2013 itu ada dua kece­lakaan.  (mg20)

Data Warga Miskin Bermasalah Baru 611 RTS Dapat BLSM di Solsel

Padang Ekspres • Sabtu, 27/07/2013 14:28 WIB • Redaksi • 129 klikSolsel, Padek—Dari 1.739 rumah tangga sasaran (RTS) di Solok Selatan, hingga kemarin (26/7), baru 611 RTS yang telah menerima dana bantuan langsung sementara masya­rakat (BLSM) di tiga Keca­matan di Solok Selatan, yakni Kecamatan Sangirjujuan, Sa­ngir Balai Janggo dan Sangir Batang Hari. Terkendalanya penyaluran bantuan BLSM ini, akibat permasalahan data RTS yang diduga tidak tepat sa­saran.

Kepala Bagian Kese­jah­teraan Masyarakat (Kesra) Setkab Solsel, Alwis men­jelaskan, setelah diverifikasi ulang, ada kejanggalan data penerima bantuan BLSM. Pi­hak­nya merekomendasi PT Pos agar menunda penyaluran dana yang jumlahnya Rp 150 ribu/KK tiap bulan itu.

“BLSM dibayarkan bila warga menunjukkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Kartu itu didistribusikan ke­pada rumah tangga yang ma­suk pada daftar penerima manfaat (DPM) raskin 2013,” jelasnya.

Bagi data masyarakat yang dianggap keliru, akan diganti dengan data RTS yang akurat melalui rekomendasi Bagian Kesra Setkab Solsel.

Penundaan BLSM dipicu karena data penerima banyak salah sasaran. “Orang yang mampu dapat BLSM, ma­sya­rakat miskin tidak dapat,” ungkapnya.

Penyaluran BLSM dilaku­kan dua tahap sebesar Rp 150 ribu. Jumlah data penerima di Kecamatan Sangir Jujuan yak­ni 280 KK, 47 KK di Lubuk Ma­lako, 102 di Bidaralam, 102 di Padang Air Dingin, Padang Li­mau Sundai 34 dan Padang­gantiang sebanyak 17 KK.

Sementara di Kecamatan Sangir Balai Janggo sebanyak 610 RTS, yakni 217 KK di Sungai­kunyit, 124 Sungai Ku­nyit Barat, Talao Sungai Kunyit 24 KK dan 145 KK di Ta­lu­nanmaju.

Penyaluran di Sangir Ba­tang Hari sebanyak 849, yakni 177 KK di Abai, 100 KK di Lubuk Ulang Aling, 51 KK di Lubuk Ulang Aling Selatan, 97 KK di Lubuk Ulang Aling Te­ngah, Dusun Tangah 177 KK, Sitapus 96 KK dan 151 KK di Ranah Pantai Cermin.
Sementara jumlah KK mis­kin di Kabupaten Solok Selatan yakni sebanyak 8.656 KK, sebutnya. (mg20)

[ Red/Administrator ]

Mendesak, Pembangunan TPA di Solsel

Padang Ekspres • Kamis, 25/07/2013 14:03 WIB • Redaksi • 129 klik

Solsel, Padek—Sampah menumpuk di beberapa kecamatan di Solok Selatan. Di antaranya di Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangirjujuan dan Kecamatan Sungaipagu (Muaralabuh). Hal itu disebabkan belum adanya tempat pembuangan akhir (TPA) di kawasan tersebut.

Untuk mengatasi itu, Pemkab Solsel be­kerja sama dengan PT Supreme Energy Mua­ralabuh (PT SEML) akan membangun tempat pem­buangan sementara (TPS). Dananya ber­asal dari coorporate social responsibility (CSR) PT SEML. Kemarin (24/7), rombongan PT SEML meninjau lokasi pembuatan TPS tersebut.

Senior Manager PT SEML, Yulnofrins Napilus mengatakan,

TPS tersebut akan dibangun di kawasan bekas HGU sekitar 300 meter dari gudang pe­ngujian kendaraan bermotor, dengan luas tanah sekitar 1,5 hektare.

“Semoga dalam waktu de­kat sampah rumah tangga di PT SEML, sampah rumah tang­ga masyarakat dan sam­pah di pasar tradisional di daerah ini dapat teratasi,” terangnya.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Solok Selatan, Hapison menjelaskan, TPS adalah solusi sementara sebe­lum TPA dibangun. (mg20)

[ Red/Administrator ]

Mendesak, Pembangunan TPA di Solsel

Padang Ekspres • Kamis, 25/07/2013 14:03 WIB • Redaksi • 129 klik

Solsel, Padek—Sampah menumpuk di beberapa kecamatan di Solok Selatan. Di antaranya di Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangirjujuan dan Kecamatan Sungaipagu (Muaralabuh). Hal itu disebabkan belum adanya tempat pembuangan akhir (TPA) di kawasan tersebut.

Untuk mengatasi itu, Pemkab Solsel be­kerja sama dengan PT Supreme Energy Mua­ralabuh (PT SEML) akan membangun tempat pem­buangan sementara (TPS). Dananya ber­asal dari coorporate social responsibility (CSR) PT SEML. Kemarin (24/7), rombongan PT SEML meninjau lokasi pembuatan TPS tersebut.

Senior Manager PT SEML, Yulnofrins Napilus mengatakan,

TPS tersebut akan dibangun di kawasan bekas HGU sekitar 300 meter dari gudang pe­ngujian kendaraan bermotor, dengan luas tanah sekitar 1,5 hektare.

“Semoga dalam waktu de­kat sampah rumah tangga di PT SEML, sampah rumah tang­ga masyarakat dan sam­pah di pasar tradisional di daerah ini dapat teratasi,” terangnya.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Solok Selatan, Hapison menjelaskan, TPS adalah solusi sementara sebe­lum TPA dibangun. (mg20)

[ Red/Administrator ]

Makanan Kedaluwarsa masih Beredar Pemkab Solsel Sidak Tiga Pasar Tradisional

Padang Ekspres • Kamis, 25/07/2013 14:02 WIB • Redaksi • 267 klik

Solsel, Padek—Masyarakat diminta tetap berhati-hati sebelum membeli minuman maupun makanan cepat saji. Tim terpadu menemukan ada­nya minimarket yang masih menjual barang yang sudah kedaluwarsa.

Sejak Senin (22/7), tim terpadu Pemkab Solsel yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Da­erah (SKPD) melakukan pe­me­riksaan ke sejumlah titik. Sasarannya adalah tiga pasar tradisional di Solok Selatan, yaitu Pasar Lubukmalako di Kecamatan Sangirjujuan, Pa­sar Padangaro di Kecamatan Sangir dan Pasar Muaralabuh di Kecamatan Sungaipagu.

Setelah mengambil bebe­rapa sampel menu berbuka yang dijual, hasil pemeriksaan di Pasar Lubukmalako (22/7),  petugas menyimpulkan bahwa makanan pabukoan yang be­re­dar di pasar tersebut relatif aman. Sebut saja cendol, ko­lang kaling, cincau, kerupuk dan lainnya, tidak ditemukan zat berbahaya.

“Pabukoan yang kita te­mukan di Pasar Lubukmalako, insya Allah aman. Tidak ada yang mengandung boraks, formalin dan tidak ada pula pe­warna yang bermasalah,” te­rang Kepala Dinas Kese­hatan Solsel, Novirman, Rabu (24/7).

Dua hari kemudian, Rabu (24/7), giliran Pasar Padang­aro yang diperiksa. Usai ber­keliling mengecek menu pa­bukoan, tim terpadu menyim­pulkan kondisinya masih rela­tif aman. Namun, ketika mela­kukan inspeksi ke tiga mini­market, tim menemukan salah satu minimarket menjual roti, biskuit, dan sarden yang sudah kedaluwarsa.

Terhadap hal itu, Novir­man yang turun langsung saat inspeksi mengatakan telah menyarankan kepada pemilik minimarket agar selalu me­ngecek makanan yang keda­luwarsa dan tak lagi me­ma­jangnya.

“Kita sifatnya pembinaan bukan penyitaan. Makanan yang sudah kedaluwarsa sudah kita sampaikan tak boleh lagi dijual,” kata mantan direktur RSUD Solsel itu.

Novirman mengimbau ma­syarakat cermat dan hati-hati mengkonsumsi suatu pro­duk. Selain memeriksa dan mengawasi menu pabukoan di pasaran, tim terpadu juga akan mengunjungi minimarket ser­ta toko-toko yang menjual parsel Lebaran. Sebab, menu­rut hemat Novirman, tidak tertutup kemungkinan parsel Lebaran berisi makanan siap saji yang kedaluwarsa. Hari ini, Kamis (25/7), tim terpadu berencana menginspeksi Pasar Muaralabuh dan sejumlah minimarket. (sih)

Di Solsel, Harga Jengkol Rp25 Ribu/Kg

Padang Ekspres • Kamis, 25/07/2013 12:29 WIB • Redaksi • 103 klik

Solsel, Padek—Harga jenggol di Kabupaten Solok Selatan se­langit, mulai dari Rp20 ribu hingga Rp25 ribu sekilo. Meski mahal, namun daya beli ma­syarakat tetap tinggi. Karena peminat jengkol lebih banyak dibanding lauk pauk. Sementara harga ikan melonjak dari Rp20 ribu menjadi Rp30 ribu sekilo, harga bawang merah pun naik Rp48 ribu sekilo dan harga ayam buras capai Rp50 ribu per ekor.

Pantauan Padang Ekspres di lapangan, kondisi komoditi ba­han makanan pokok di dua pasar tradisonal di Solsel berbeda, harga jengkol di Pasar Padang Aro Rp 25 ribu sekilo. Sedangkan di pasar Lubuk Malako Rp20 ribu sekilo. Namun naik diban­ding­kan minggu lalu, harga ayam bu­ras pun berbeda, di Pasar Padang Aro Rp50 ribu per ekor dan Pasar Lubuk Malako Rp 45 ribu.

Sementara harga daging di Pasar Lubuk Malako Rp85 ribu dan di Pasar Padang Aro capai Rp95 ribu hingga Rp100 ribu sekilo. “Di dua pasar terjadi perbedaan harga, karena pe­ngaruh ketidak stabilan harga,” jelas Akhirman, Kepala Dinas Koperindag Solsel. 

Namun harga cabai merah turun dari Rp38 ribu menjadi Rp34 ribu sekilo, harga kelapa juga naik dari Rp5 ribu menjadi Rp8 ribu. ”Namun pada peda­gang menilai, harga komoditi sembako ini akan tetap naik hingga Lebaran,” ujar Jamilus, pedagang Pasar Padang Aro.

Junit, 61, pedagang daging di Pasar Lubuk Malako menje­laskan, dia tidak akan menaikan harga daging hingga Lebaran nanti. Meski di pasar tradisional lainnya capai Rp100 ribu, karena dia berdagang bukan untuk men­cari keuntungan besar. ”Sudah puluhan tahun berdagang di pasar tersebut, belum pernah saya menjual daging lebih dari Rp 85 sekilo. Saya berdagang untuk membantu masyarakat menda­patkan daging, baik dihari biasa maupun saat Idul Fitri maupun Idul Adha. “Harga daging lebih murah dan bebas pengawet. Saya menjamin kemurnian daging ini, daging pun masih segar hingga siang hari,” katanya. (mg20)

Wanag Lubuk Malako ke Istana Negara Terpilih Sebagai Duta Keluarga Sakinah

Padang Ekspres • Rabu, 24/07/2013 14:01 WIB • Ardi Tono • 329 klik

Siapa bilang orang kam­pung tak bisa berprestasi dan bisa menginjakan kakinya ke Istana Negara di Jakarta? Pertanyaan itu terbantahkan dengan suksesnya putra asli Lubuk Malako yang didapuk mewakili Sumatera Barat ke Istana karena terpilih sebagai keluarga Sakinah Sumatera Barat. Berikut laporannya.

H.Rustam Sangir,BA W­a­­li Nagari Lubuk Malako, Keca­matan Sangir Jujuan Solok Selatan akhirnya diundang ke Istana Negara RI, karena terpilih sebagai duta Keluarga Sakinah setelah menyingkirkan puluhan peserta keluarga sakinah di 19 Kota/Kabupaten se Sumbar. Dengan riwayat pendidikan di SD Lubuk Malako tamat tahun 1965, MTs.AIN tahun 1970 dan kuliah di IAIN Imam Bonjol Padang diwisuda tahun 1976.

Wali Nagari yang ulet, arif dan bijaksana itu, dua kali se­ta­hun selalu memperoleh berbagai peng­hargaan. Baik ditingkat Ke­ca­matan, Kabupaten, Pro­vinsi hingga di tingkat Nasional. Rustam selalu mengharumkan nama baik kabupaten Solok Selatan maupun Provinsi Su­ma­tera Barat.

Pria kelahiran Lubuk Ma­la­ko, 30 Desember 1949  itu me­mi­liki satu istri yakni Hj Yulisma dan dua orang anak kembarnya yakni Pamil Ruskamdani dan Pamel Liskardani. Keduanya baru berusia 26 tahun dan sama-sama PNS di Kabupaten Solok Selatan. Rustam merupakan warga Jorong Koto Tuo Lubuk Malako, ramah, sopan dan pe­nyan­tun. 

Sehingga Rustam dikenal dengan sosok “Bapak Penyantun Masyarakat di Nagari Lubuk Malako, Solok Selatan. Sejak Rustam Sangir menjadi wali nagari di Lubuk Malako tahun 2010 lalu, ekonomi masyarakat daerah itu sejahtera. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ma­sya­ra­kat di Jamin Walinagari, pen­di­di­kan putra putrid Lubuk Ma­la­ko juga dibiayai Nagari dan lain­nya. Kini dia terpilih sebagai Duta Keluarga Sakinah, prestasi tersebut tak pernah terba­yang­kan Rustam.

Dia terpilih dominasi ke­luar­ga sakinah dalam kategori, di usia tua masih produktif, me­mi­li­ki banyak anak angkat yang te­lah berhasil dididiknya, punya an­ak sedikit, kedua-duanya haji dan hidup rukun dalam keluarga dan mensejahterakan ma­sya­ra­kat di Kenagarian. Dari kategori ter­sebut Rustam Sangir berhasil me­nyisihkan Puluhan peserta di 19 Kota/Kabupaten Se Sumbar.

“Alhamdulillah, di bulan ramadhan ini saya dapat berkah, juga diundang ke istana Negara pada 17 agustus nanti. Karena memperoleh lencana duta ke­luar­ga sakinah ditingkat Sum­bar,” syukur Rustam atas anu­ge­rah yang diterimanya.

Dikatakan Rustam, bentuk penghargaan yang telah diteri­ma­nya, yakni telah mampu mewujudkan pembinaan ke­luar­ga menuju keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Ser­ta mewujudkan pola pendidikan dan pembinaan terhadap anak sesuai dengan tuntunan ajaran islam untuk menciptakan ge­ne­ra­si yang saleh, juga sebagai per­con­tohan dan teladan dalam ke­hi­dupan masyarakat.

Tak hanya itu, Rustam pun telah mampu memberikan ke­se­jah­teraan bagi masyarakat, me­nye­diakan pendidikan gratis bagi generasi penerus di daerah itu. Sejak Rustam mengabdi di kampung halamannya, pere­ko­no­mian masyarakat di Lubuk Malako semakin meningkat dan tidak ada angka kemiskinan. Namun sebelum dia menjadi pemerintahan kenagarian, ang­ka kemiskinan tinggi dan peng­hidupan masyarakat susah. Pendidikan pun minim.

“Pak Rustam sosok w­a­li­na­gari yang telah mampu mem­berikan kesejahteraan kepada kami sebagai masyarakat di Kenagarian ini. Juga beliau telah melahirkan kandidar Megister, hingga Doktor dan dibaiyai Nagari asalkan mau menimba ilmu pengetahuan,”terang War­man warga Lubuk Malako.

Menurut masyarakat di ke­na­garian tersebut, sudah pantas Pak Rustam Sangir memperoleh anugerah keluarga sakinah. Karena sosok dan potret kehi­dupan beliau sebagai bapak penyantun dan melahirkan kan­didat anak nagari berkualitas dan memiliki pendidikan tinggi, serta menggenjot ekonomi ma­sya­rakat melalui pembentukan Perkebunan Nagari dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat di nagari tersebut.

Serta untuk pembangunan daerah, beliau arif dan bijaksana mengambil kebijakan untuk perubahan masyarakat kearah yang lebih baik.

Mantan Anggota DPRD Sa­wah­l­unto Sijunjung tahun 1987-1992 itu, menikah pada Kamis 24 Oktober 1978 di KUA Sangir dan belum punya cucu hingga saat ini. Untuk pendidikan anak-anak, Rustam Sangir selalu mengutamakan pendidikan agama, disiplin dalam beribadah dan belajar, sehingga anaknya dan puluhan anak angkat ber­ha­sil. Baik jadi pejabat Negara, pe­ngu­saha, PNS dan lainnya.

Juga sederhana dalam me­ng­hadapi berbagai keperluan dan kebutuhan hidup dalam berumah tangga, serta memakai proinsip bermusyawarah untuk menjaga kerukunan berkeluar­ga. Rasa hormat terhadap orang tua dan yang lebih tua, me­na­nam­­kan sifat adil dalam ke­luar­ga dan dimasyarakat, serta me­m­­prioritaskan keperluan yang sangat penting untuk keluarga dan untuk masyarakat dan anak angkatnya.

Pada 2010 diusung masya­ra­kat Lubuk Malako untuk me­mimpin kenagarian yang dulu­nya kehidupan masyarakat paling banyak miskin dan kurang mampu. Kini memasuki tahun ke empat menjabat, masyara­kat­nya sudah sejahteraan dan telah menjadi nagari mandiri di Sum­bar dan di Nasional. Masyarakat bebas pajak, bahkan Rustam Berekeinginan agar listrik di kenagarian tersebut dibebaskan.

Wakil Bupati Solok Selatan, Abdul Rahman mengung­kap­kan terimakasih kepada kepada Rustam sangir, karena tiap tahunnya mampu membawa nama baik Kabupaten Solok Selatan ditingkat Provinsi Sum­bar dan Nasional.(***)

[ Red/Administrator ]

Amcho C Wafah Masuk DPO Tersangka Penggelap Mobil Loper Padek

Padang Ekspres • Selasa, 23/07/2013 14:01 WIB • Redaksi • 282 klik

Solsel, Padek—Anggota LSM antikorupsi Kabupaten Kerinci, Jambi, Amcho C Wa­fah, ditetap­kan sebagai pelaku pengge­lapan mobil loper Pa­dang Ekspres di Solok Selatan (2/7) lalu. Pene­tepan tersebut dilakukan Polsek Airhangat Singurup, Kabupaten Kerinci, kemarin.

Amcho pun kini dima­su­k­kan dalam daftar pencarian orang (DPO). Kanit Reskrim Polsek Airhangat, Aiptu Syam­su Jaya menjelaskan, Amcho C Wafah ditetapkan sebagai bu­ro­nan, karena jelang Ra­ma­dhan telah menggelapkan dua unit mobil dengan modus penipuan.

“Di Kabupaten Kerinci pe­la­ku menggelapkan mobil Avan­­za warna hitam tanpa pelat nomor polisi, sedangkan di Kabupaten Solok Selatan meng­gelapkan Panther warna hitam BA 1250 AJ milik Ari­zon,” ujar­nya saat dikonfirmasi Padang Ekspres, kemarin di Kayuaro.

Dikatakannya, mobil Avan­za tanpa pelat nomor tersebut dititip pelaku di rumah ketua LSM antikorupsi Kabupaten Kerinci, sebelum menggelap­kan mobil Panther milik Afri­zon warga Solsel. Usai dititip­kannya mo­bil tersebut, Amcho tak lagi kem­bali ke rumah ketua LSM itu.

Namun ketua LSM anti­korupsi itu tak lagi bisa meng­hubungi pelaku, karena pon­selnya tak aktif lagi. Tak ada kabar, mobil Avanza itu dise­rahkannya ke Kapolsek Singu­rup Kabupaten Kerinci. “Mobil Avan­za tersebut diamankan di Kapol­res Singurup, kamarin siang pemilik mobil Avanza telah men­je­put mobilnya yakni warga Pekan Baru Kepulauan Riau,” katanya.

Ketua LSM antikorupsi Ka­bu­­paten Kerinci, Herman ketika dikonfirmasi, meminta kepoli­sian segera menangkap pelaku, se­hing­ga nama baik LSM yang di­pim­pinnya tidak tercemar. “Pe­laku baru sebu­lan bergabung de­ngan LSM ini. Tapi sudah meru­sak citra organisasi ini,” tegasnya.

Sementara itu, Afrizon ber­ha­­rap aparat menindaklanjuti la­poran kasus mobilnya yang di­ge­lapkan oleh oknum ang­gota LSM tersebut. Namun, dia me­nyay­ang­kan Kapolres Solok Sela­tan yang terkesan lamban mem­pro­ses kasus peng­gelapan tersebut.

Kapolres Solok Selatan, AKBP Nanang Putu Wardianto mengatakan, sedang mengkaji ulang laporan korban, serta mengumpulkan saksi-saksi un­tuk diminta keterangan. De­ngan be­gitu, memudahkan polisi me­nen­tukan apakah ini kasus peng­ge­­lapan atau peni­puan atau lainnya.

“Pihaknya akan berupaya menangani kasus ini dan mela­cak pelaku bila ini unsur pida­na. Bila terbukti memang dige­lapkan, korban dan saksi akan diminta keterangan,”jelasnya.

Polisi akan mengem­bang­kan kasus tersebut setelah ada keterangan dari saksi, serta akan memburu pelaku. Ka­polres berjanji akan menun­taskan kasus dugaan peng­gelapan m­o­bil milik Afrizon. “Kita berharap warga jangan terlalu percaya kepada orang yang beru dikenal atau pura-pura kenal. Ini untuk meng­hindari penipuan dan peng­gelapan jelang Lebaran. Cu­ran­mor, pencurian dan peram­pokan, warga harus segera ber­ha­ti-hati. Bila ada yang dicurigai, segera laporkan ke aparat pene­gak hukum,” be­ber­nya. (mg20)

[ Red/Administrator ]

Solsel Kekurangan Pasokan Daging

Padang Ekspres • Sabtu, 20/07/2013 13:36 WIB • Redaksi • 229 klik

Padang, Padek—Harga da­ging di Solok Selatan naik dari Rp 85 ribu menjadi Rp 95 ribu per kilogram. Kenaikan itu d­i­duga akibat kurangnya paso­kan daging sapi ke Solsel. Mes­ki begitu, Pemprov Sumbar me­ne­gaskan tidak akan me­masuk­kan daging impor ke Sumbar.

Salah seorang pedagang di Pasar Padangaro, Solsel, Mur­niati, 43, mengaku hanya men­dapatkan sekilo daging. Ka­rena pasokan daging berk­u­rang, pedagang pun hanya satu orang dan tidak seperti hari biasanya.

“Saya hanya dapat sekilo, tapi banyak yang tidak keba­gian da­ging. Karena pada pu­kul 09.00 daging sudah habis,” ujar­nya kepada Padang Eks­pres di Pa­sar Padangaro, ke­marin (19/7).

Bujang, 43, pedagang sapi, mengungkapkan pasokan da­ging sapi terus berkurang se­hing­ga memicu kenaikan harga. “Baru dua jam berjua­lan, daging 150 kg yang saya bawa langsung habis. Biasanya banyak peda­gang daging ber­jualan di pasar, kini banyak tak datang,” ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan (Koperindag) So­lok Selatan, Akhirman mem­benarkan harga daging dan bawang naik di Pasar Padang­aro. Untuk harga kebu­tuhan pokok lainnya, dia meng­klaim masih stabil dari minggu lalu.

Daging Impor

Di sisi lain, Dinas Peter­nakan Sumbar menegaskan tidak ada daging impor bere­dar di Sumbar karena Dinas Peternakan Sum­bar tidak me­minta  tambahan kuota daging pada pemerintah pusat. Untuk masuknya daging ke daerah, harus terlebih dahulu me­ngantongi izin dari peme­rintah setempat.

“Sampai hari ini, tidak ada daging impor yang masuk ke Sumbar. Jika ada yang masuk ke sini, tentu harus ada izin dan permintaan pemerintah daerah. Kita tak pernah minta itu. Kalau ada pedagang yang bilang daging impor kualitas­nya buruk, patut diperta­nya­kan,” ujar Kepala Dinas Peter­nakan Sumbar, Eri­nal­di kepa­da Padang Ekspres, kemarin (19/7).

Erinaldi menyebut harga ideal daging Rp 90 ribu sekilo. Jika di bawah itu, menurutnya akan menyengsarakan peter­nak. Sebaliknya, jika harga di atas itu, giliran konsumen yang sengsara. (ayu/mg20)

[ Red/Administrator ]

Tour de Jambu Lipo, Rajo Manjalang Rantau

Melacak Kejayaan Kerajaan Jambu Lipo di Sijunjung

Padang Ekspres • Sabtu, 20/07/2013 13:28 WIB • Riki Chandra • 520 klik

Rentang sejarah pan­jang Minangkabau sudah tak bisa diragukan lagi dan terpatri dalam garis sejarah Indonesia. Berbagai situs dan warisan budayapun hingga kini masih bisa dilacak, termasuk yang berada di Sijunjung. Ya, di Sijun­jung ini ternyata hingga saat ini masih eksis kerajaan Jambu Lipo yang tetap bertahan dan menjalankan ritual adat dan budayanya.

Sumatera Barat, menyim­pan cerita tentang adat Minang­kabau, serta basis-basis pe­nye­ba­ran adat, budaya, serta agama. Se­perti, Batusangkar, dengan Istano Pagaruyuang-nya, atau Ma­kam Syeh Burhanudin di Pariaman, dan sebagainya. Na­mun, tidak semua dari pening­ga­lan-peninggalan budaya itu di­les­tarikan dengan baik.

Padang Ekspres bersama rombongan Lawatan Sejarah Daerah (Laseda) Regional ke 11 tahun 2013 Sumbar, yang dise­leng­garakan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang, mencoba menyisir beberapa tempat bersejarah di Kabupaten Sijunjung.

Sijunjung merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota di Sumbar, yang memiliki andil besar dalam perjalanan sejarah Sumbar, Bahkan, sejarah Bang­sa Indonesia. Sebab, di Sijunjung ada Nagari Sumpurkudus, yang termasuk salah satu basis Pe­me­rin­tahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Begitu juga peninggalan-peninggalan sejarah budaya dan adat-istiadat. Salah satunya Kerajaan Jambu Lipo yang ter­letak di Kenagarian Lubuk Ta­rok.  Pada daerah ini ditemukan berbagai peninggal benda bu­daya seperti adanya sebuah Kerajaan, Rumah Gadang 13 ruang, serta lesung panjang.

Dengan adanya bangunan-bangunan tua itu, terlihat betul, bahwa daerah Kerajaan Jambu Lipo memang sudah tua, dan seharusnya dilestarikan. Kendati demikian, akses jalan menuju Kerajaan Jambu Lipo yang ha­nya berjarak sekitar 20 KM dari Muaro Sijunjung, sangat mem­pri­hatinkan. Lebih-lebih saat hari hujan, aspal tanahnya naik, dan mengakibatkan becek yang sulit untuk dilalui sepeda motor.

Lebih memiriskan lagi, tak satupun petunjuk jalan yang dipasang gerbang masuk jalan utama, yang menyatakan di dalam sana ada sebuah istana Kerajaan. Tidak adanya pan­duan dan petunjuk jalan ini, menyebabkan para pengunjung ke­bingunan menuju lokasi lokasi itu.

Hati ini iba saat melihat nasib Kerajaan Jambu Lipo. Perasaan semula mem­ba­yang­kan Kerajaan yang begitu megah ternyata salah. Kerajaan Jambu seperti tak bertuan saja. Ke­ra­jaan bak Rumah Bagonjong kecil itu bercat kuning dan kusennya berwarna hitam. Atapnyapun sudah tak kokoh. Sisi kanan, kiri, depan, belakang fondasinya mulai goyah.

Menurut Hamidi Nan Kodo Kayo, 62, salah seorang pen­du­duk setempat, di Kerajaan Jam­bu Lipo ada tiga Raja, atau biasa disebut dengan Rajo Tigo Selo. Yaitu, Rajo Alam, Rajo Ibadat, serta Rajo Adat. Ketiga Raja ini mesti seiya dan sekata dalam memutuskan suatu persoalan adat. Kendati demikian, yang ditinggian dari tiga Raja tersebut adalah Rajo Alam. Sebab, semua seluruh persoalan bermuara dan diselesaikan oleh Rajo Alam.

“Kalau Rajo Alam sukunya Chaniago, sebutannya Rajo Gadang, menguasai masalah Agama, Adat, dan seluruh per­soa­lan, dan berasal dari Pa­ga­ruyung. Rajo Ibadat sukunya Piliang, membahas dan me­ngua­sai urusan Agama, menurut sejarah datangnya dari Solok Selatan. Serta Rajo Adat sukunya Melayu, menguasai tentang adat-istiadat,” ujar lelaki yang mengaku Mambako pada Rajo Alam, karena Rajo Alam keme­na­kan dari Ayahnya.

Hamidi yang berasal dari suku Panai Melayu itu menye­bu­t­kan, dalam lingkungan Kena­ga­rian Lubuk Tarok itu sendiri terdiri dari empat sudut. Serta memiliki empat suku pula. Yaitu,  suku Melayu, Chaniago, Piliang, dan Pitopang.

“Tapi, karena Kerajaan ini adanya di Nagari, karena ini kampung Raja, jadi, tidak ada sukunya. Dan disebut orang Kerajaan Jambu Lipo saja,” papar pria yang sudah merantau hingga ke Irian Jaya ini.

Menurut Tuanku Rajo Ga­dang Firman Bagindo Tan A­meh, yang Dipertuan Rajo Alam Jambu Lipo, dalam catatan sejarah Kerajaan Jambu Lipo ini telah ada sejak abad ke-10 Ma­sehi. Raja pertamanya bernama Dung­ku Dangaka.

“Dulunya, pusat peme­rin­ta­han Kerajaan Jambu Lipo ini di Bukit Jambu Lipo. Baru, setelah pemerintahan Raja ke-4 yang bernama Buayo Kumbang me­nga­dakan perundingan, dan disepakatilah memindahkan pusat pemerintahan ke Nagari Lubuk Tarok,” jelas Tuanko Rajo Alam.

Firman Bagindo Tan Ameh yang saat ini menduduki posisi Raja yang ke-14 sebagai Pemim­pin Kerajaan menyebutkan, jika di Kerajaan Jambu Lipo sendiri, adat yang dibawa Datuak Par­patih Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan, sama-sama diberlakukan.

“Titiak Dari Ateh, ataupun Mambasuik Dari Bumi, samo-samo dipakai di Kerajaan Jambu Lipo ini,” tegasnya.

Lebih lanjut Firman Bagindo Tan Ameh memaparkan, saat ini, kondisi Kerajaan Jambu Lipo sangat memprihatinkan keberadaannya. Bahkan, sejak tahun 1932 hingga sekarang, belum pernah terjamah tangan pembaharuan. Kurangnya du­ku­ngan dari Pihak Pemerintah, semakin membuat Kerajaan ini terburuk dan tidak terurus.

“Istana hanya difungsikan saat melangsungkan kegiatan-kegiatan adat Nagari. Serta dihuni oleh kemenakan saya. Sementara, Pemerintah seperti memandang Kerajaan ini sebe­lah mata. Padahal, kerajaan ini merupakan sumber, dan dapat menjadi pusat Pemerintahan di Nagari” tuturnya.

Rajo Firman berharap, agar Pemerintah lebih memper­hati­kan keadaan Kerajaan Jambu Lipo. Dengan kata lain, baik Pemerintah Sijunjung maupun Sumbar, tidak hanya sekadar memperhatikan LKAAM, Bun­do Kanduang. Namun, juga memberikan perhatian lebih untuk melestarikan keberadaan peninggalan-peninggalan lama. Sebab, Kerajaan Jambu Lipo ini sebetulnya sudah menjadi Lem­baga Adat jauh sebelum adanya LKAAM dan Bundo Kanduang.

‘Kerajaan Jambu Lipo ter­magi­nalkan oleh kemodernan zaman. Sebetulnya, Sudah wak­tunya Pemerintah mem­per­ha­tikan kembali nilai-nilai sejarah yang telah memudar, terutama dikalangan generasi muda,” ungkap Rajo Firman.

Kendati demikian, Rajo Tan Ameh ini mengaku, selalu ber­gerak dan berjalan terus untuk melestarikan kebudayaan Jam­bu Lipo, meski dengan segala keterbatasan yang ada. Bahkan, saat pihak Kerajaan juga telah membentuk sebuah Badan Pe­les­tarian Adat dan Budaya Ke­ra­jaan Jambu Lipo. Serta mem­bentuk sebuah sanggar seni tradisional dengan nama Kalam­bu Suto.

“Kita selalu melestarikan kebudayaan yang telah ada sejak turun-temurun dulunya. Seperti tari tanduak, basilek, dan lain sebagainya,” ujar Rajo Alam itu.

Tour De Jambu Lipo

Di sisi lain, tradisi adat yang tak pernah hilang yaitu, Rajo manjalang rantau (mengunjungi daerah rantaunya). Hal ini ber­tu­juan untuk memberikan sita­wa sidingin (pengobat rindu dan mengenang masa lampau), se­per­ti ungkapan, Duduak Pa­ngu­lu Sangketo Abih, Bajalan Rajo Nagari salasai (kalau Penghulu datang semua per­selihan akan habis, berjalannya Raja, semua persoalan yang ada di Nagari akan selesai).

Menurut Rajo Firman, tu­juan manjalang Rantau ini juga untuk menjalin silaturrahmi antara pusat Kerajaan dengan Nagari Rantau.

“Kita akan mengunjungi sebanyak 27 daerah yang ada di Kabupaten Sijunjung, Dhar­mas­raya dan Kabupaten Solok Se­la­tan. Makanya, bahasa moder­nnya kita sebut Tour De Jambu Lipo,” tuturnya sembari senyum.

Perjalanan ketiga Rajo atau Rajo Tigo Selo ini mengunjungi Rantau, akan menghabiskan sekitar satu bulan perjalanan. Serta, para Rajo akan melakukan prosesia adat sesuai dengan yang telah dilaksanakan secara turun-temurun.

“Kita melakukan perjalanan manjalang Rantau ini, sebanyak satu kali dalam tiga Tahun. Ada sebagian berjalan kaki, dengan kendaraan darat, dan adanya juga yang mengikuti aliran su­ngai dengan perahu. Makanya kita sebut Tour De Jambu Lipo ini, Tour De terpanjang,” tutup­nya. (*)

[ Red/Administrator ]

Pembangunan Fisik tak Capai Target

Padang Ekspres • Kamis, 18/07/2013 13:03 WIB • Redaksi • 148 klik

Solsel, Padek—Proyek pem­bangunan fisik dari 87 tender yang dilakukan sejak awal 2013 di Solok Selatan, terkesan lamban. Hingga 30 Juni 2013 baru 16 paket lama yang telah selesai dibangun, yakni 24,7 persen. Sedangkan nilai hasil lelang Rp87,4 Miliar lebih dan selisih pagu dana dan hasil lelang lebih Rp7 miliar yakni baru capai 8,11 persen.

Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Solok Selatan, Endri Karani kepada Padang Ekspres menjelaskan, pelaksanaan proyek fisik ma­sing-masing SKPD, baik paket tender baru maupun lanjutan yang lama belum capai target 50 persen, sesuai target yang ditetapkan Pemkab Solok Sela­tan. Namun pemkab berharap proyek tersebut, akhir tahun proyek tersebut harus selesai.

“Bupati dan Wakil akan awasi paket tender pem­ba­ngunan, agar tidak terulang lagi proyek gagal atau proyek nakal. Sehingga pembangunan jelas dan terarah sesuai ke­ingin­an pemerintah dan ma­syarakat Solok Selatan. Baik infrastruktur jalan, jembatan, bangunan kantor peme­rinta­han, pasar semi modern, iriga­si, pengadaan dan lainnya,” tegasnya, kemarin.

Dijelaskan Endri, dari data LPSE koordinir pelelangan paket pembangunan, belum seluruh paket tender yang dilaporkan SKPD. Sehingga pemkab memberikan teguran terhadap SKPD yang masih lamban melaporkan persen­tase pembangunan untuk die­valuasi.

“Wabup Abdul Rahman telah memberikan teguran pada 14 Juni 2013, kepada SKPD yang lamban segara memberikan laporan kebagian Ekbang,” pungkasnya.

Laporan tersebut sesuai permintaan pelaporan penye­rapan anggaran oleh tim eva­luasi dan pengawasan penye­ra­pan anggaran Sumbar ke ma­sing-masing daerah oleh Biro Pembangunan Provinsi Sumbar.

Wabup Abdul Rahman ber­pe­san bahwa dalam pem­bangunan perlu pengawasan dari semua unsur, baik Pem­kab, PU, Konsultan dan Ma­sya­rakat Solok Selatan. Agar tidak terjadi lagi pembangun­an abal-abal, sehingga angga­ran dana yang dikuncurkan pemerintah tidak sia-sia. Baik APBD Provinsi maupun Kabu­paten Solsel. “Jangan ada lagi pembangunan yang tidak tepat sasaran, sehingga anggaran yang besar dapat diman­faat­kan masyarakat dalam waktu yang lama,” bebernya. (mg20)

[ Red/Administrator ]