Solsel, Padek—Angka
kemiskinan di Kecamatan Sangir (pusat ibukota Solok Selatan), lebih
tinggi dibandingkan tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten bertabur emas
itu. Dari 40 ribu penduduk Sangir, sebanyak 3.406 masyarakatnya
berada pada garis kemiskinan dan kurang mampu dan terendah di Kecamatan
Sangir Jujuan yakni 908 jiwa.
Kepala Badan Pusat Statistik
(BPS) Solok Selatan, Ilhami Witri mengatakan, dari data PPLS 2011
menunjukan angka kemiskinan di Solsel tertinggi berada pada Kecamatan
Sangir pusat ibu kota Solok Selatan, yakni 40 persen dari jumlah
penduduknya.
“Jumlah KK miskin di Solsel
capai 14.511, angka ini berdasarkan survei lapangan petugas BPS.
Yakni dikalkulasikan melalui pendapatan penduduk perhari, kondisi
rumah dan lainnya,”ujarnya, Rabu (17/7) di Padangaro.
Penyebab tingginya angka
kemiskinan di Solsel, kata Ilhami karena kurangnya lapangan pekerjaan
dan keterampilan. Akibatnya banyak pengangguran bagi tamatan SD dan
SMP. Salah satu upaya menggerakan ekonomi warga, yakni melalui program
pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran. Sehingga dapat mengurangi
angka kemiskinan di daerah itu, juga peningkatan pembangunan
infrastruktur jalan, katanya.
Kepala Bagian Kesejahteraan
Masyarakat (Kesra), Alwis menyebutkan hingga tahun 2013, Kecamatan
Sangir masih didominasi masyarakat miskin terbanyak di Solok Selatan,
yakni sebanyak 2.214 KK. Namun rumah tangga miskin (RTM) terendah
berada di Kecamatan Sangir Jujuan, yakni 532 KK.
Sementara di Kecamatan Koto
Parik Gadang Diateh (KPGD) sebanyak 1.904 KK, Kecamatan Pauh Duo 1.543
KK, di Kecamatan Sungai Pagu sebanyak 1.530 KK, di Kecamatan Sangir
Batang Hari (SBH) 855 KK, dan di Kecamatan Sangir Balai Janggo 610 KK.
Kondisi ini dilihat, lanjut
Alwis berdasarkan jumlah penerima raskin (beras untuk masyarakat
miskin). Namun dari tahun 2011 diperkirakan terjadi penurunan angka
kemiskinan di Solok Selatan sekitar 10 persen dari jumlah penduduk,
pungkasnya.
Tokoh Masyarakat Solsel,
Mahyudin menyesalkan keberadaan PT yang bergerak dibidang
pertambangan dan perkebunan belum dimamfaatkan sepenuhnya oleh
pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah ini. Puluhan
perkebunan besar dan kecil, ataupun pertambangan biji besi belum dapat
memberikan dampak perubahan terhadap daerah, baik pembangunan
infrastruktur jalan, maupun untuk menggenjot ekonomi masyarakat berupa
dana CSR. Yakni ribuan hektar kebun sawit, kebun Teh dan lainnya.
“Sejak 2005 Solsel dibangun,
namun belum ada dampak perubahan yang signifikan. Baik itu wajah
ibukota, ekonomi dan pendidikan masyarakat, apalagi infrastruktur
jalan. Dan diperkirakan 65 persen daerah Solsel, masih berada pada
zona daerah terisolir,” terangnya.
Apalagi emas, hingga sekarang
masih dibiarkan saja dicuri oleh warga asing. Bahkan tiga orang warga
asing ditangkap bulan lalu malah dilepas kembali oleh pihak aparat,
mereka dibiarkan berada di Kempt pertambangan emas illegal. Berarti ini
sudah pembiaran namanya, dibiarkan oknum warga Cina mengotak-atik
bumi Solok Selatan. Mungkin itu yang diinginkan pemerintah, DPRD,
maupun aparat penegak hokum. Mulai tingkat daerah, provinsi hingga ke
pusat.
“Warga Asing masuk secara
illegal tak punya izin masuk tenaga kerja asing (IMTA) dan ditangkap
saat melakukan kegiatan illegal minning dilepas begitu saja, coba
masyarakat biasa ditangkap dan dipenjarakan bertahun-tahun. Dimana
letak keadilan itu pak aparat,”kesalnya Mahyudin. (mg20)



0 komentar:
Posting Komentar