Sering Dikunjungi Pejabat, makin tak Terawat Bidaralam, Ibu Kota PDRI Riwayatnya Kini

Padang Ekspres • Kamis, 15/08/2013 12:39 WIB • Nenengsih • 271 klik

Nagari Bidaralam, Kecamatan Sangirjujuan, Kabupaten Solok Selatan (Solsel), yang dulu mendunia sebagai basis perjuangan mempertahankan kemerdekaan, kian merana. Pengakuan negara terhadap Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin Mr Syafruddin Prawiranegara pada tahun 1949 itu, belum diikuti dengan pembenahan daerah ibu kota PDRI tersebut. Bagaimana kondisinya setelah 64 tahun berlalu?

DI pedalaman Solok Selatan itu, Pemerintahan Darurat RI dijalankan. Me­lalui stasiun radio PDRI di Bidara­lam, Syafruddin Prawiranegara mela­ku­­kan kontak dengan New Delhi, India untuk menunjukkan bahwa Repu­blik Indonesia masih ada.

Setelah 64 tahun berlalu, kondisi ba­ngunan saksi bisu sejarah itu, mem­pri­­hatinkan. Tak lagi sehebat se­jarah­nya. Tidak terawat. Inilah se­kelumit kisah negara yang pen­du­duknya me­ngi­dap amnesia, gampang melupakan seja­­rah.

Tengok saja rumah gadang milik Jama, yang dulu menjadi markas ketua PDRI. Sebagian dinding papan rumah ga­dang itu, banyak yang copot. Lekang dan lapuk oleh waktu. Rumah Jama kini ditempati cicitnya, Eva Vismadewi bersama suami dan seorang anaknya.

Rumah tersebut pernah di­re­hab pada tahun 2008, ban­tuan Menteri Sosial kala itu. Setahu Eva, dana rehabnya lebih dari Rp 200 juta. Namun entah kenapa, ang­garan sebanyak itu hanya bisa untuk mengganti atap dan ukiran dinding bagian luar. Tak heran, sepintas markas PDRI tersebut tampak seperti tak ada direnovasi.

”Ndak sampai 50 persen di­re­­­novasi. Ikolah modenyo,” kata ibu satu anak itu sambil menun­juk ke arah dinding bagian atas yang ter­nganga, beberapa waktu lalu.

Menurut Eva, dalam seta­hun tidak kurang dari tiga kali ru­mah PDRI itu dikunjungi. Pa­ra pengunjungnya macam-ma­cam. Ada yang mengaku dari pe­merintah pusat, provinsi, dan ka­­bupaten. Janjinya pun bera­gam. Ada yang bilang akan mem­­bangun pagarnya, mere­hab rumahnya, hingga mere­vita­li­sasi seluruhnya. Tapi hing­ga kini, janji tinggal janji.

“Tak ada bekas peninggalan PDRI dalam rumah,” kata Eva ge­leng-geleng kepala. Tempat ti­dur ketua PDRI pun kini sudah di­pindahkan ke gudang. Kon­di­sinya tak layak pakai. Sudah pa­tah dan berkarat.

Tokoh masyarakat yang juga mantan Wali Nagari Bidaralam, Ali Sabri Abbas, menyayangkan tak adanya perhatian pemerin­tah terhadap bangunan sejarah PDRI. Padahal setiap Hari Pah­la­wan 10 November , HUT RI 17 Agus­tus, dan momen bersejarah lain­nya, selalu ada yang me­nyambangi Bidaralam. Meli­hat-li­hat situs sejarah PDRI.

Kesannya hanya seremonial saja. “Dari dulu-dulu kondisinya se­perti itu-itu juga. Tak ada sen­tuhan. Biaya perawatannya tidak ada,” imbuhnya.

Beberapa meter dari depan mar­kas PDRI, terdapat bangu­nan yang dulunya Stasiun Radio AURI. Bangunan berlantai dua itu, kini dijadikan Taman Pendi­di­kan Al Quran (TPA). Setali tiga uang, kondisinya sama dengan mar­kas PDRI.

Bangunan bekas Stasiun Ra­dio PDRI itu sangat muram. Tak berpagar, tak ada tanda-tan­da istimewa. Begitu pula Mas­jid Mr Syaf­ruddin Pra­wiranegara, pem­ba­ngunannya terbengkalai. “Ka­lau nunggu pemerintah, ya ndak se­­lesai-selesai. Sekarang ini ke­lanjutan pembangunan ma­s­jid mengandalkan partisipasi dari masya­rakat,” kata Ali Sabri.

Saat agresi militer Belanda II, PDRI merupakan kelanjutan pemerintah RI yang berpusat di Yogyakarta. Kala itu, Presiden Soe­karno dan Wakil Presiden Mo­hammad Hatta ditawan Be­lan­­da. Nah, awal tahun 1949, Bi­da­ralam sempat menjadi pu­sat konsolidasi kekuatan PDRI yang dipimpin Mr Syafruddin.

Bidaralam tempat terlama yang disinggahi rombongan Syaf­ruddin, yakni 3,5 bulan. Se­la­ma berada di Bidaralam, masya­­rakat setempat bahu-mem­­­bahu memberikan rasa aman kepada rombongan Syaf­rud­din sedang “menyambung nya­wa” Republik ini.

Saat itu, tokoh masyarakat Bi­­­daralam, Khatib Jamaan (alm), dipercaya sebagai Ko­man­­dan Kompi Badan Pe­nga­wal Nagari dan Kota atau BPNK. Kha­tib Jamaan pernah men­ce­ritakan bahwa masyarakat Bida­ra­lam waktu itu, suka cita me­nyam­but kedatangan rom­bo­ngan Syafruddin.

Rumah warga disediakan se­ba­gai markas. BPNK beserta pe­muda setempat berjaga ma­lam atau ronda. Mereka juga ber­sama-sama mencari bekal seper­ti beras, sayuran hingga ke Ke­rinci, Jambi dan Muaralabuh. “Barang-barang tersebut diang­kut dengan kuda beban, dan se­bagian dipikul sendiri,” ung­kap Khatib Jamaan kala itu.

Rumah warga menjadi mar­kas ketua PDRI adalah rumah milik Jama’. Rumah gadang tersebut juga menjadi tempat sidang kabinet PDRI tahun 1949. Ada pula Surau Bulian yang dijadikan stasiun radio PHB/AURI, media bagi Syaf­rud­­din untuk berko­munikasi de­ngan pusat PDRI di Kototinggi, serta anggota-anggota PDRI di Jawa dan Nanggroe Aceh Darus­salam (NAD), untuk  menyam­pai­kan radiogram PDRI hingga ke luar negeri.

Setelah 68 tahun Republik ini merdeka, ibu kota PDRI di Bidaralam, ternyata makin me­rana. (***)