Tata Ulang Daerah Tambang

DPR Tinjau Lokasi, Ekskavator Tetap Beroperasi

Padang Ekspres • Sabtu, 04/05/2013 11:48 WIB

Solsel, Padek—Rombongan Komisi VII DPR RI kaget ke­tika meninjau lokasi tambang di Solok Selatan. Para legislator ini tercengang melihat parahnya kerusakan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) Batang Hari akibat pem­bala­kan kayu dan penambangan liar.

“Ini udah gawat kerusakan hutan dan sungainya. Bila nggak segera dibenahi, ben­cana besar bakal melanda Solok Selatan hingga provinsi tetangga, Jambi,” kata Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bathoegana saat meninjau lokasi tambang di DAD Batang Hari, Sungai Penuh dan Muaro Sangir beserta 15 anggotanya, Kamis (2/5).

Sutan Bathoegana dan rom­bongan prihatin melihat ratusan lubang besar dan kecil di sepanjang DAS Batang Hari dan kawasan hutan.

Menurut politikus Demok­rat itu, seluruh pertambangan wajib dikosongkan, sebelum wilayah pertambangan rakyat (WPR) dikeluarkan Kemen­terian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam waktu dekat. Lokasi untuk tambang rakyat harus ditata ulang.

“Bupati, aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat harus tegas dalam menuntas­kan illegal mining di Solok Selatan,” ujarnya.

Dalam kunjungannya, DPR RI mendapat respons positif dan dukungan masya­rakat untuk mendorong peng­hen­tian kegiatan illegal mining.

Ketika anggota DPR da­tang, masyarakat memarkir kapal lenting di lubang bekas garukan ekskavator. Kapal lenting adalah simbol pertam­bangan rakyat, karena hanya mampu memproduksi maksi­mal 10 gram emas tiap hari. Itu pun dibagi rata dengan pulu­han anggotanya.

“Kapal keruk dan ekska­vator mampu memproduksi 200 gram emas. Bila ada ratu­san ekskavator bekerja, pulu­han kilo emas dikeluarkan dari daerah ini,” ujar salah seorang masyarakat yang juga pen­dulang emas bernama Syafril di Muaro Sangir.

Sutan Bathoegana me­nyam­­paikan pada masyarakat agar tidak perlu khawatir, kare­na dalam waktu dekat WPR akan dikeluarkan. “Sebe­lum WPR dikeluarkan, kita berha­rap warga membantu kami untuk memberantas illegal mining di kawasan ini,” tegasnya.

Sutan Bathoegana mene­gaskan ucapannya bukan se­kadar pencitraan demi Pemilu 2014. “Ini bukan iming-iming, tapi realita. Yang penting, lingkungan tertata kembali, masyarakat pun bisa sejahtera dengan kekayaan alam yang melimpah ruah ini,” sebutnya. 

Saat kunjungan anggota DPR RI itu, masih ada alat berat yang beroperasi. Mereka seolah tak takut dengan pe­ri­ngatan keras Kapolda Sumbar dan Bupati Solsel agar kawa­san illegal mining segera diko­songkan.

Sutan Bhatoegana men­duga pengusaha yang masih berani menambang karena punya pembeking yang kuat. “Bisa jadi dia punya bekingan yang kuat sehingga ndak gen­tar dengan peringatan keras Kapolda,” terangnya kepada Padang Ekspres di lokasi pe­nambangan liar.

“Kita telah buktikan uca­pan bupati, dampak kerusakan lingkungan di daerah ini luar biasa. Bagaikan usai diterjang tsunami,” kata Sutan.

Rombongan Komisi VII berjanji melaporkan temuan­nya ini ke presiden. “Setelah ini, kita akan petakan titik koordinat WPR. Begitu juga mendata penambang rakyat­nya,” paparnya.

“Saya pucat naik perahu timpek, ketika gelombang air deras mengguncang alat trans­portasi aliran sungai bermua­tan 15 orang itu. Selain banyak emas, pemandangan di sini sangat bagus,” ungkapnya dalam dialog singkat dengan Padang Ekspres.

DPR bersama Kemen­te­rian ESDM, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, akan meng­kaji kerusakan lingku­ngan untuk direklamasi.

Bupati Solsel, Muzni Zaka­ria berharap Komisi VII DPR serius memperjuangkan WPR.

Masyarakat pendulang tra­di­sional memproduksi dua buncis emas tiap hari (satu buncis seharga Rp 40 ribu). Se­dangkan kapal lenting, pro­duk­sinya sekitar 10 gram per hari.

“Pola pikir masyarakat pendulang akan kita ting­katkan, bagaimana menam­bang yang baik dan teratur. Serta dikoordinir dengan baik dan lingkungan direklamasi dengan baik. Ini sudah disam­paikan ke Kementerian Kehu­tanan dan Lingkungan Hidup RI,” bebernya. (mg20)