Lancar, UN SMP hanya Beda Jam

Padang Ekspres • Selasa, 23/04/2013 11:24 WIB

Jakarta, Padek—Kemen­terian Pendidikan dan Kebu­dayaan (Kemendikbud) akhir­nya bisa bernapas le­ga. Pasalnya, ujian na­sio­nal (UN) SMP/se­de­rajat dapat dimu­lai se­ren­tak kemarin (22/4), termasuk di Sum­bar. Bahkan, ka­bar pe­nun­daan UN di em­pat kabupaten di Nusa Teng­gara Timur (NTT), ter­nyata tidak benar.

Keempat kabupaten di NTT dilaporkan UN-nya di­tunda, yakni Kabupaten Rote Ndao, Sabu Raijua, Mang­garai Barat, dan Belu. Na­mun, in­formasi ini langsung dibantah Wamen­dikbud Mus­liar Ka­sim. “UN perdana di NTT ber­jalan hari ini (ke­ma­rin, red). Sila­kan ini ber­bicara de­ngan rek­tor Undana (Uni­ver­sias Nusa Cen­dana, red) dan ke Ka­dis Pro­vinsi NTT,” pa­par man­tan Rektor Universitas An­dalas waktu itu berada di Ka­bupaten Timor Tengah Sela­tan, NTT, ke­marin (22/4).

Rektor Undana Prof Frans Umbu Datta mengatakan, UN di empat kabupaten itu tidak tertunda sampai sehari penuh. Melainkan diundur menjadi pukul 15.00 WITA (16.00 WIB).

Frans mengatakan, penundaan UN perdana beberapa jam itu dise­bab­kan karena naskah ujian baru tiba di tingkat kabupaten pagi hari kemarin. Sehingga panitia mem­butuhkan wak­tu agak lama mem­bawa naskah itu ke subrayon lalu ke sekolah.

Kabar pengunduran jam mulainya UN juga terjadi di sejumlah daerah di Bo­gor. Bahkan di daerah Gunung Put­ri, Bogor yang tidak jauh dari kedia­man Presiden SBY pelaksanaan UN juga mengalami pengunduran hingga dua jam. “Memang benar ada penun­daan jam mulainya UN di Bogor antara satu hingga dua jam,” tutur Mendik­bud Mohammad Nuh usai sidak di sejumlah SMP di Jakarta kemarin.

Nuh mengatakan, target Kemen­dikbud adalah melaksanakan UN SMP secara serentak pada 22 April. “Ke­nyataannya kan memang semuanya serentak hari ini (kemarin, red). Perkara ada penundaan beberapa jam, itu masih kita toleransi,” paparnya.

Mantan rektor ITS itu menga­takan, pelaksanaan UN SMA hasil pengunduran dari jadwal semula (pe­kan lalu, 15-16/4) juga berjalan lan­car. Dia mengatakan, hasil peman­ta­u­an di sejumlah lokasi, khususnya di 11 provinsi sempat bermasalah tidak ada gangguan yang menonjol. Dia me­nga­kui hampir seluruh pejabat Ke­men­dikbud dikerahkan turun lang­sung memantau UN ke sejumlah daerah.

Nuh juga mengatakan, jika sampai kemarin masih ada daerah belum menerima naskah UN hari ketiga dan kedua, tidak perlu risau. Sebab UN hari ketiga dan kedua baru mulai dikirim dari Jakarta Minggu lalu (21/4). Diperkirakan paling lama hari ini naskah UN hari kedua dan ketiga sudah sampai di tingkat provinsi atau kabupaten dan kota.

Dia mengatakan ada sejumlah pem­da sempat salah komunikasi da­lam menjalankan pendistribusian nas­kah ujian. “Ada pemda tidak segera men­distribusikan naskah ujian untuk dae­rah khusus, yang sudah tiba lebih dulu. Mereka malah menunggu semua nas­kah datang,” kata Nuh. Akibatnya pe­ngiriman naskah ujian semakin molor.

Nuh meminta pemda teliti menge­cek kelengkapan naskah ujian. Jika sejak awal bisa dideteksi kekurangan naskah, segera dilaporkan ke perce­takan untuk dibuatkan penggantinya.

Nuh mengatakan, usai UN SMA dan SMP, dia langsung mengevaluasi pelaksanaan UN secara menyeluruh. Di antaranya, desakan supaya kewena­ngan mencetak naskah ujian dikem­balikan lagi ke pemprov. “Jangan dianggap keputusan kita tarik wewe­nang mencetak naskah ini tidak ada dasarnya. Keputusan ini juga dari evaluasi desentralisasi pencetakan naskah ujian. Selama proses penceta­kan naskah ujian di pemprov, dugaan kebocoran naskah ujian sangat besar. Kemendikbud kesulitan mengontrol percetakan karena jumlahnya sangat banyak sekali. Kita lihat saja nanti,” tegasnya.

UN Sumbar Lancar

Pelaksanaan UN SMP dan sede­rajat di Sumbar berjalan lancar meski waswas menunggu naskah soal untuk ujian hari kedua dan ketiga. Kepala Dinas Pendidikan Payakumbuh Ha­san Basri mengaku cemas naskah ujian untuk Rabu (24/4) dan Kamis (25/4), belum sampai di Payakumbuh. “Kami baru menerima naskah ujian mata pelajaran Bahasa Inggris untuk Selasa (23/4). Sedangkan untuk Rabu dan Kamis, kami belum terima,” ujarnya.

Kondisi serupa juga terjadi di Limapuluh Kota. “Tapi kami sudah dapat kabar, naskah ujian akan sampai besok (hari ini, red). Mudah-mudahan sajalah,” kata Kabid SMP/Radimas.

Sementara itu, sebanyak 84 siswa-siswi jurusan IPS SMAN 2 Paya­kumbuh gagal mengikuti UN pada Senin (15/4) lalu akibat naskah soal tak datang, melaksanakan UN susulan kemarin pagi.

Di Pesisir Selatan (Pessel), seba­nyak 8.256 siswa dari 99 sekolah melaksanakan UN sesuai jadwal. Di Pasaman, terdapat 44 siswa tak ikuti UN karena sakit dan mengundurkan diri dari total peserta 4.303 siswa.

Di Pasaman Barat (Pasbar), terda­pat 81 orang siswa tak ikut UN karena sa­kit dan mengundurkan diri dari total peserta UN 6.284 orang. Sedang­kan di Padangpanjang, terdapat sem­bi­lan siswa tidak hadir UN dari 1.511 siswa.

Di Solok Selatan (Solsel), UN SLTP dilaksanakan 37 sekolah dengan jumlah peserta 2.442 siswa. Di Solsel, justru terjadi kelebihan naskah soal sebanyak 21 rangkap.

Anggaran Diblokir

Pada bagian lain, Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian (Balit­bang) Kemendikbud Khairil Anwar Notodiputro akhirnya membeber tentang tender UN. “Maaf baru seka­rang, karena sepuluh hari sepuluh malam terakhir saya mengawal perce­takan,” kata guru besar IPB itu.

Khairil mengatakan, pengumu­man pemenang lelang UN digelar pada pertengahan Februari. Tetapi pihak­nya baru bisa melaksanakan tanda tangan kontrak pada 15 Maret. Artinya terjadi inefisiensi waktu sekitar sebu­lan. “Tanda tangan kontrak itu kan menunggu anggaran DIPA Kemen­dikbud untuk UN dicabut bintangnya oleh Kemenkeu,” katanya.

Seandainya setelah penetapan pemenang lelang langsung dilakukan tanda tangan kontrak pengerjaan nas­kah ujian, kasus penundaan UN bisa dicegah.

Khairil menjelaskan soal peruba­han anggaran UN dari Rp 544 miliar menjadi Rp 644 miliar. Perubahan ini merupakan penyebab tanda bintang di anggaran UN Kemendikbud. Dia mengatakan, awal pembahasan DIPA bersama DPR, Kemendikbud mengu­sulkan anggaran UN sebesar Rp 644 miliar. Di mana Rp 100 miliar di antaranya adalah anggaran UN SD.

“Pihak DPR meminta anggaran UN SD itu ditransfer ke daerah lang­sung, jadi anggaran UN di Kemen­dikbud Rp 544 miliar,” paparnya. Tetapi perkembangannya, Kemen­dikbud dan DPR sepakat menarik lagi anggaran UN SD tadi. (jpnn/frv/roy/eri/sih/yon/wrd/ris)