Padang, Padek—Sumbar
mendapatkan kuota bantuan siswa miskin (BSM) sebanyak 48.461 orang.
Dengan rincian, untuk Madrasah Ibtidaiyah 11.677 orang, Madrasah
Tsanawiyah (MTs) 25.663 orang dan Madrasah Aliyah 11.101 orang.
Penyaluran BSM dilakukan dalam
dua semester tahun pelajaran. BSM tersebut dapat dimanfaatkan untuk 4
kegiatan, yakni pembelian buku tulis, baju seragam dan perlengkapan
sekolah, tranportasi ke madrasah dan keperluan lain yang berkaitan
dengan pembelajaran di madrasah.
Asisten II Setprov Sumbar,
Syafrial didampingi Kepala Biro Bina Sosial, Eko Faisal mengatakan,
dari 2,7 juta siswa dan pelajar yang diberikan bantuan siswa miskin oleh
pemerintah, sebanyak 48.461 ribu untuk Sumbar.
Ia menyebutkan, 40 persen orangtua siswa madrasah adalah golongan keluarga tidak mampu.
Banyak siswa miskin tidak
sanggup melanjutkan pendidikan karena harus mengeluarkan biaya
transportasi, seragam, sepatu, buku tulis dan biaya lainnya. Untuk itu,
diberikan BSM agar siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan,
mencegah angka putus sekolah dan menarik siswa miskin untuk bersekolah,
membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan individual dalam kegiatan
pembelajaran dan mendukung penutasan wajib belajar pendidikan dasar
sembilan tahun dan tingkat menegah atas.
Adapun mekanisme pengusulan
calon penerima BSM, yakni membawa kartu KPS/BSM ke sekolah. Selanjutnya,
sekolah merekap, mengusulkan penerima kartu dan nonkartu sebelum
diserahkan ke Kantor Kemenag kabupaten/kota untuk diusulkan ke Kanwil
Kemenag provinsi.
Untuk Madrasah Ibtidaiyah
(MI) kelas I menerima Rp 245 ribu. Selain kelas I menerima Rp 425 ribu.
Untuk jenjang MTs kelas VII sebesar Rp 295 ribu. Selain kelas VII
menerima Rp 575 ribu. Sementara itu, untuk jenjang MA kelas X sampai
XII mendapatkan Rp 700 ribu. Penyaluran BSM akan dilakukan dalam 2
semester tahun pelajaran. Semester 1 disalurkan pada bulan Mei, Juni,
Agustus, September. Sedangkan semester kedua pada Januari, Maret, April,
Juni, Juli.
“Pemanfaatan dana BSM dapat
dipergunakan untuk pembelian buku dan alat tulis, pembelian baju seragam
dan perlengkapan sekolah, pembayaran transportasi ke madrasah dan
keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran madrasah,” ujarnya.
BSM ini bagian dari program
percepatan dan perluasan perlindungan sosial (P4S). Program P4S
berupa subsidi beras untuk keluarga miskin, program keluarga harapan
(PKH) dan BSM. “Untuk PKH, setahu saya masih dalam pembahasan terkait
kuota dan mekanisme penyalurannya,” ujarnya.
Sementara untuk raskin, ada
penambahan pagu selama 3 bulan. Rumah tangga sasaran (RTS) tak berubah.
“Biasanya masyarakat hanya menerima 12 kali setahun, sekarang 15 kali
setahun,” ujarnya.
Pagu raskin tambahan
disalurkan bulan Juni, Juli dan September. Setiap bulan dilakukan 2
kali penyaluran dengan total 30 kg. Mekanisme penyaluran raskin
disempurnakan dengan menggunakan sistem kartu perlindungan sosial
(KPS). Penyaluran raskin bulan Juni masih menggunakan mekanisme lama.
Pada Juli nanti, penyaluran raskin dengan sistem kartu.
Total penerima raskin tahun
ini 275.431 RTS. Adapun jumlah pagu raskin Sumbar sebanyak 49.577.580
kg. Dengan rincian, Kepulauan Mentawai 10.303 kg, Pesisir Selatan
24.298 kg, Solok 22.828 kg, Sijunjung 11.999 kg, Tanahdatar 18.634 kg,
Padangpariaman 21.794 kg, Agam 26.235 kg, Limapuluh Kota 24.946 kg,
Pasaman 20.193 kg, Solok Selatan 9.188 kg, Dharmasraya 9.566 kg,
Pasaman Barat 26.652 kg, Padang 30.474 kg, Kota Solok 2.507 kg,
Sawahlunto 1.114 kg, Padangpanjang 2.359 kg, Bukittinggi 2.644 kg,
Payakumbuh 6.383 kg dan Pariaman 3.314 kg.
“Jumlah RTS-PM (Rumah Tangga
Sasaran Penerima Manfaat) setiap kota dan kabupaten ditetapkan
berdasarkan data PPLS 2011 yang dikelola dalam basis data terpadu oleh
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),” ucapnya.
Dia mengatakan, raskin
disalurkan Bulog ke titik distribusi. RTS membawa KPS ke titik titik
distribusi untuk membeli raskin seharga Rp 1.600/kg.
Bagaimana dengan bantuan
lansung subsidi masyarakat (BLSM) termasuk program kompensasi khusus,
sama dengan program infrastruktur dasar. “Kalau BLSM, kantor pos yang
menyalurkannya. Kami juga tidak tahu berapa kuota masyarakat Sumbar
yang mendapatkannya, karena tak pernah kami diberitahukan. Mungkin
karena waktunya sangat kasip. Kalau data BLSM, kantor pos yang lebih
tahu,” ujarnya. (ayu)



0 komentar:
Posting Komentar